I. Pendahuluan umum dari anggaran belandja 1949 dari Negara Indonesia-Timur. II. Undang² Komtabilitét

Citation preview

H J 71

UC-NRLF

5 E37 B 4 697 170 A3 1948

MAIN

RY

7 OF

ANTIQUARIAAT CPJVAN DER PEET T N. SPIEGELSETRRAADAM33-35 AMST

EMERINTAH

INDONESIA

PENDAHULUAN

ANGGARAN

1949

UMUM

TIMUR

DARI

BELANDJA

NEGARA

DARI

INDONESIA - TIMUR

II

UNDANG 2

KOMTÁBILITÉT

DIPERSEMBAHKAN OLEH KEMENTERIAN KEUANGAN NEGARA INDONESIA TIMUR MAKASSAR

65? 5-767x

XM82 31250 MAIN

LOAN STACK

HJ71 5

E37A3 1048

Bersama-sama didalam ini dengan hormat saja sampaikan kepada Tuan suatu buku pendahuluan umum dari Anggaran Belandja 1949 dari Negara Indonesia-Timur, naskah Undang2 diperlengkapi dengan Komtabilitét mana

1948 jang sementara, diatas anggaran belandja ini didasarkan.

Menteri Keuangan Negara Indonesia-Timur HAMELINK

680

I.

PENDAHULUAN

1. Oleh karena tiada berapa lama lagi Negara Indonesia Serikat jang berdaulat akan mendjadi suatu kenjataan, maka Pemerintah menganggap berfaedah, supaja pemandangan terhadap anggaran tahun 1949 ini, jaitu anggaran jang kedua jang dihaturkan kepada Badan Perwakilan Sementara sedjak pembentukan Negara Indonesia Timur pada tanggal 24 Desember 1946, didahului oleh beberapa keterangan umum. 2. Dalam hal itu pertama-tama akan diusahakan — meskipun hanja dengan singkat ― untuk mendjawab pertanjaan apakah akibat-akibat keuangan atau lebih tepat apakah akibat-akibat anggaran dari perobahan? besar jang telah terdjadi atau jang akan terdjadi dalam lapangan hukum tata-negara atau ketata-negaraan dan jang akan dinjatakan dalam pembentukan Negara Indonesia Serikat. 3. Jang mendjadi kenjataan dari keadaan jang baru itu ialah pertamatama bahwa dalam pembentukan Negara Indonesia Serikat itu badan? pemerintahan jang bertanggung djawab tidak hanja akan bertanggung djawab terhadap anggaran, akan tetapi djuga harus mentjahari pendapatan jang akan menutup kekurangan-kekurangan jang ta' dapat ditjegah dan jang akan terdapat pada anggaran² jang pertama dari Negara Serikat itu. Dalam hal itu tidaklah boleh disembunjikan, bahwa Negara Indonesia Serikat akan mendapat kedaulatannja dalam keadaan keuangan dan ekonomi jang sangat buruk. Hal ini untuk semua orang jang bertanggung djawab, baik bagi mereka jang berada di Pusat, maupun mereka jang berada didaerah-daerah bahagian adalah perlu untuk mengetahuinja. Hanja keinsjafan jang terang terhadap kesukaran-kesukaran jang ada akan dapat membangkitkan dan mendorongkan tenaga-tenaga jang sangat dibutuhkan untuk meletakkan dasar, atas mana Negarâ Serikat itu dan Negara-Negara bahagiannja dapat memperbaiki kerusakan jang besar jang diakibatkan oleh peperangan kepada Nusa dan bangsa, keadaan mana djuga telah terdjadi pada beberapa daerah-daerah sesudah waktu peperangan. Hanja suatu pemandangan jang terang akan dapat menundjukkan djalan jang tepat kearah kedaulatan jang mempunjai isi jang njata. 4. Teranglah bagi siapapun, djuga bagi mereka jang tidak mengetahui tentang urusan keuangan Pemerintah, bahwa waktu, dalam mana Serikat itu dapat menutup kekurangan-kekurangan anggarannja dengan bantuan dari luar (pindjaman) , haruslah sedapat mungkin sangat pendek. 5. Dengan sendirinja Negara Serikat itu harus mengambil tindakantindakan jang tepat dalam lapangan keuangan dan perekonomian, tindakan² mana harus memungkinkan perbaikan dan keteguhan jang perlu dalam waktu jang singkat. Tindakan² itu perlu untuk masa jang akan datang, 5

akan tetapi djuga sangat perlu untuk mentjegah Negara itu, dalam waktu jang pendek djatuh kedalam kekatjauan keuangan dengan akibat-akibat jang merugikan, jang dengan mudah dapat dipikirkan. Perlunja memperbaiki itu lebih terasa lagi, djika kita pikirkan bahwa kelak seluruh Indonesia akan didjadikan Negara Indonesia Serikat. Peleburan daerahdaerah dimana keadaan ekonomi telah berada dalam tingkat jang tinggi dengan daerah2 jang belum mempunjai keadaan sedemikian atau dimana penghidupan perekonomian telah merosot selama tahun-tahun jang achir, pada mulanja akan menurunkan coëfficient perekonomian di daerah2 jang tersebut dahulu . Sesudahnja itu baharulah dapat didjalankan rantjangan jang harus mendjadi hasil dari koördinasi antara bakal Kementerian² Keuangan, dan Bank peredaran. Semua tindakan-tindakan itu dapat disebut perbaikan tingkat harga dan upah, anggaran pusat dan urusan keuangan. 6. Djika semuanja ini mungkin, maka bukanlah maksud Pemerintah Indonesia Timur untuk menjatakan pendapatnja didalam pendahuluan anggaran ini , jaitu menurut dasar-dasar apakah dan menurut tjara-tjara manakah perbaikan itu harus dilakukan. Pemerintah hanja menundjukkan perlunja mengambil tindakan-tindakan itu bukan sadja untuk kepentingan Serikat, akan tetapi djuga untuk kepentingan Negara Indonesia Timur sendiri. Dalam hal itu Pemerintah mempunjai alasan² jang patut oleh sebab Pemerintah melihat, bahwa kemadjuan perekonomian Negara terantjam , disebabkan oleh inflasi jang semangkin mendjadi hebat, dalam hal mana Pemerintah sendiri sudah tentu tidak sanggup untuk mendjalankan tindakan jang tepat. Tambahan lagi inflasi ini antara lain sangat merintangi perbaikan perekonomian didalam Negara kita, malahan membahajakannja. Pengaruhnja itu njata djika diukur pada penghasilan pekerdjaan pada umumnja, pertukaran barang-barang didaerah-daerah ini sendiri, penghasilan barang-barang ekspor , dan sudah tentu djuga — seperti akan njata sebentar - pada anggaran, jang dengan terang harus diakui ada mengandung sifat inflasi. Pemerintah mempergunakan kesempatan ini untuk menundjukkan dengan tegas pada bahaja ini dengan pengharapan, supaja peringatan ini tidak hanja dipahamkan oleh Badan Perwakilan Sementara, akan tetapi djuga akan mendapat sambutan dan pengertian pada Pemerintah Pusat serta djuga kepada mereka jang kelak akan terpanggil untuk memikul pertanggungan djawab didalam pusat Pemerintah Negara Indonesia Serikat. 7. Pemerintah telah menjatakan lebih dahulu, bahwa ia tidak akan memberikan keterangan sampai pada hal-hal jang ketjil, terhadap alasanalasan dán tjara-tjara dari perbaikan itu. Akan tetapi dalam satu hal Pemerintah menganggap perlu untuk menjatakan pemandangannja . Pemerintah berpendapat bahwa di Negara Indonesia Serikat perlu Pemerintah turut tjampur djuga dalam memperkembangkan penghidupan ekonomi ; akan tetapi hal itu ta' boleh merintangi perkembangan tenaga² masjarakat dengan selekas-lekasnja. Lagipun Pemerintah menganggap 6

perlu selekas mungkin sampai kepada likwidasi dari kekuasaan devies2. Djikalau pada suatu saat konsolidasi politik dan perbaikan telah lampau, maka tjita-tjita ini akan mendjadi suatu dorongan jang kuat untuk perbaikan jang tjepat dan perkembangan jang sehat. Selandjutnja, hal ini akan mengakibatkan bahwa Indonesia mudah dapat kredit di Luar-Negeri . Dengan ini Pemerintah tidak mengatakan, bahwa pimpinan perekonomian jang dilakukan oleh Pemerintah Pusat adalah kurang tepat, akan tetapi Pemerintah hanja hendak menundjukkan bahwa pimpinan ini - meskipun disebabkan oleh keadaan tidak mempunjai alasan-alasan jang berdasar, akan tetapi hanja mempunjai alasan-alasan jang opportunistis, dan oleh sebab itu haruslah diganti dengan selekas-lekasnja dengan tjara jang berdasar, djika keadaan telah memungkinkannja.

8. Mengingat akan perdebatan jang telah dilakukan didalam parlemen dalam tahun 1947 tentang suatu politik perekonomian jang berdasar, maka jang tersebut tadi sama sekali tidak berarti bahwa Negara Serikat itu harus menurut djedjak liberalisme perekonomian jang adalah suatu sifat dari waktu-waktu jang telah lampau. Kemerdekaan ekonomi dalam ikatan dan balasan. Balasan dalam sifat² pengawasan Pemeritanh jang baik jang teristimewa melindungi kepentingan² Indonesia.

9. Susunan Indonesia, jang istimewa tjara ekonomis, menutut supaja Pemerintah bertjampur tangan dalam penghidupan ekonomis , akan tetapi dengan tidak mengikat atau mematikan perkembangan dan kemadjuan. Untuk mempertinggikan pendapatan umum dengan njata, maka Negara Serikat ― jang masih berkekurangan modal ― selama beberapa turunan harus lama lagi bersandar pada modal-modal luar Negeri. Selain dari pendjaminan hak maka untuk itu lama kelamaan perhubungan pembajaran internasional jang bebas adalah suatu conditie sine qua non. Meskipun hal itu dapat dimengertikan djika dipandang dari sudut keadaan sesudah peperangan, akan tetapi praktèk telah menjatakan, bahwa disamping keadaan-keadaan jang baik, djuga telah ternjata keadaan-keadaan jang buruk jang ta ' dapat disingkirkan didalam politik perekonomian sesudah peperangan. Dalam hal ini tjukuplah djika Pemerintah hanja menundjuk pada keadaan perhubungan perdagangan import atau jang lebih terang lagi, kepada perdagangan gelap jang ta' mungkin ditjegah dengan seharusnja, jang sekarang lama-kelamaan telah dilakukan setjara besar-besaran, dan selain dari pada memberikan kerugian benda jang I besar kepada Nusa dan bangsa, djuga mempunjai pengaruh jang sangat 1 merendahkan. Praktek telah menjatakan, bahwa kedjahatan tidak dapat ditjegah dengan hukuman-hukuman jang berat, selama sebab-sebabnja jang lebih dalam tidak dimusnahkan, hal mana sebenarnja utuk negeri ini terletak didalam kekuasaan deviesen jang tidak pada tempatnja. Sedangkan waktu sesudah perang telah memperlihatkan - artinja di Indonesia Timur,

7

bahwa oleh sifat susunan perekonomiannja, masjarakat masih teta memperhatikan tindakan-tindakan jang sehat dan adil , jang pada umumnja dipahamkan dan diakui oleh unsur-unsur ekonomi. Adalah suatu kedja dian jang menjenangkan, bahwa walaupun Indonesia Timur berada pada garis depan pada waktu peperangan Pasifik dan oleh karena itu sesudah peperangan berada dalam kerusakan² jang mengchawatirkan, Negara in dalam waktu jang singkat telah dapat memperbaiki hasil tenaganja (arbeids productiviteit) dan dengan demikian telah dapat mempertinggikan penda patan hasil-ekspornja jang terutama jaitu ,,kopra" di berbagai daerah produksi sampai pada atau melebihi tingkat dimuka peperangan. Kema djuan dalam hal ini ta' mungkin dipertahankan djikalau tindakan-tindakan seperti jang dimaksudkan tadi diabaikan sadja. Berhubung dengan hal ini dinjatakan lagi, bahwa penghasilan dari beberapa hasil-ekspor tidak lagi atau hampir tidak lagi memberi keun tungan, disebabkan oleh karena perbedaan antara harga dalam negeri dan harga pasar luar negeri semakin mendjadi lebih besar. 10. Keinsjafan akan perbaikan jang perlu, telah didjadikan oleh Pemerintah sebagai petundjuk dalam konsepsi anggaran tahun 1949. Karena bukankah anggaran-anggaran daerah² bahagian dan daerah-daerah otonom jang mendjadi bahagian ta' terpisah dari anggaran pusat. Dengan sendirinja maka kekurangan dibandingkan dengan tahun 1948 adalah amat rendah, meskipun anggaran 1949 seperti telah dinjatakan bersifat inflasi dan masih tetap menundjukkan kekurangan jang besar. Dalam hal itu haruslah diperhatikan, bahwa selama tahun 1948 oleh Pemerintah Pusat telah didjalankan beberapa tindakan dalam lapangan gadji jang sangat membebankan anggaran Negara. Tindakan² ini dilakukan sekedar memberi bantuan kepada pegawai-pegawai Negeri dalam ongkos penghidupan jang semakin meningkat dan selandjutnja mendjadi suatu tanda, bahwa kita berada didalam lingkungan inflasi jang djuga dapat ditjegah dengan tindakan-tindakan jang tegas dengan selekas-lekasnja djika keadaan telah mengizinkannja. 11. Oleh sebab itu anggaran tahun 1949 tidak boleh hanja dilihat pada angka-angkanja jang penghabisan. Pemandangan jang tepat dalam hal ini hanja didapat djika ditilik sedalam-dalamnja sifat dan maksud pengeluaran dan pos-pos pendapatan. Pemerintah berkejakinan bahwa didalam anggaran jang sekarang dikemukakan kepada Parlemen terdapat unsur-unsur perbaikan. Dengan ini bukanlah maksud Pemerintah untuk menjatakan bahwa bahagian² itu dapat menahan kritik-kritik perbaikan dengan sempurna, akan tetapi Pemerintah jakin bahwa dengan memperhatikan pendapatan² dan tenaga-tenaga pekerdja jang ada didalam keadaan jang sekarang ini , telah ditjapai hasil jang setinggi-tingginja. Selain dari faktor-faktor politik Pemerintah harus djuga diperhatikan, bahwa penghematan tidak boleh mengakibatkan pengrusakan dalam urusan pemerintahan atau rintangan dalam usaha badan-badan pemerintahan. Pada konsepsi anggaran pada umumnja dipikirkan bahwa semua objek jang

8

dianggap bahwa objek² itu djika dilakukan penghematan jang terpaksa dikemudian tidak dapat diterima, akan dihapuskan dari rentjana². Sudah terang dan njata bahwa dalam hal itu tindakan-tindakan - jang dengan sendirinja perlu dan berfaedah - akan disingkirkan dan ditunda sampai ■ pada waktu kemudian. 12. Pemerintah berkejakinan bahwa rentjana jang dikemukakan sekarang mengandung akibat-akibat pendiriannja . Pemerintah berharap bahwa Parlemen akan dapat mengerti pendiriannja. Dalam hal ini, dengan djalan ini Pemerintah hendak mendesak daerah-daerah bahagian jang lain untuk menjusun anggarannja menurut dasar-dasar jang sama, karena Pemerintah insjaf, bahwa dengan djalan jang demikian bantuan jang terbaik dapat diberikan kepada bakal Pemerintah Indonesia Serikat jang berdaulat didalam perdjalanannja jang sukar menudju kesuatu urusan rumah tangga Negara jang sehat. 13. Seperti akan ternjata nanti maka didalam pembahagian anggaran, sesuai dengan petundjuk-petundjuk pusat, diadakan perbedaan jang terang antara dines biasa, dines luar biasa dan dines extra luar biasa . 14. Dines biasa didasarkan pada urusan pemerintahan jang normal. Bahwa dines ini masih menundjukkan kekurangan jang penting pada i satu pihak disebabkan oleh akibat-akibat inflasi jang tersebut tadi dan pada lain pihak disebabkan oleh karena penerimaan jang didapat dari pendapatan tidak sesuai dengan pendapatan berupa uang jang meningkat sebagai akibat dari perkembangan keadaan keuangan diseluruh Indonesia. Sjarat-sjarat untuk mendapat dines biasa jang tjotjok ialah tindakan2 perbaikan jang tersebut tadi. Tambahan lagi disamping usaha untuk mengadakan penghematan jang intensip maka penghasilan harus dipertinggikan, untuk sementara bukan dengan mengadakan padjak-padjak jang baru, akan tetapi dengan memperbaiki disiplin membajar, jang telah lenjap pada waktu pendudukan Djepang dan jang masih belum lagi memenuhi tuntutan² jang selajaknja. Hal ini mengenai djuga alat penagihan jang tingkatnja masih rendah disebabkan oleh kekurangan tetap dari pegawai² tinggi dan menengah jang Imempunjai pengetahuan teknik dalam lapangan ini. 15. Didalam djumlah dines biasa djuga termasuk sokongan² kepada daerah-daerah otonom jang telah dibentuk. Nanti dalam anggaran tahun 1950, sesudah pembentukan daerah2 telah selesai seluruhnja dan semua daerah telah mulai bekerdja dengan suatu anggaran jang telah diselidiki menurut petundjuk-petundjuk jang sama, barulah akan terdapat suatu pemandangan jang njata dalam djumlah sokongan keuangan jang dibutuhi. Petundjuk-petundjuk tata-usaha dan tindakan-tindakan jang tepat dalam hal itu telah diambil, sedang daerah² selama tahun 1949 akan mendapat bantuan jang kuat dari Pusat Pemerintahan pada pembentukan ,,Kantor-kantor Keuangan Daerah". Akan diusahakan pula untuk mengurangkan sokongan-sokongan itu sampai pada

9

djumlah-djumlah jang sesuai dengan keadaan, pada satu pihak denga mengadakan anslah jang selajaknja dan penagihan jang tepat dari penda patan-pendapatan (padjak-padjak) jang telah atau jang akan diserahkan kepada daerah-daerah dan pada lain pihak dengan perbaikan pengeluaran². 16. Dalam dines luar biasa termasuk pengeluaran² modal jang normal sepandjang itu tidak mengenai perbaikan kerusakan perang dan/atau pembangunan. 17. Dalam dines extra-luar biasa, terketjuali pengeluaran² jang mengenai perbaikan dan pembangunan , termasuk semua pengeluaran sebagai akibat dari tindakan-tindakan istimewa jang diambil oleh Peme rintah Pusat, sepandjang itu adalah akibat dari keadaan-keadaan sesudah peperangan. Terhadap bahagian dari djumlah pengeluaran berlaku djuga ukuran, bahwa dines ini - jang tidak mempunjai akibat-akibat untuk waktu jang akan datang - dalam waktu jang singkat harus dihapuskan Dengan sendirinja waktu penghapusan itu djatuh bersama-sama dengan perbaikan pusat dan ketetapan sebagai akibat dari itu.

II.

POLITIK ANGGARAN PADA WAKTU JANG AKAN DATANG DIPANDANG DARI SUDUT SUSUNAN KETATANEGARAAN NEGARA.

18. Sifat susunan ketatanegaraan Negara ialah otonomi dari daerahdaerah bahagiannja jang diperlukan, jang mengakibatkan sehingga daerah-daerah itu mempunjai pertanggungan djawab jang besar dalam urusan pemerintahan dari daerahnja. Dengan sendirinja maka untuk melakukan tugas pemerintahan Daerah itu haruslah mempunjai lapangan penghasilan sendiri. Oleh karena itu dimaksudkan bahwa bersama-sama - atau sedapat mungkin dengan segera sesudah itu - dengan pengoperan tugas pemerintahan djuga dioperkan pendapatan-pendapatan jang perlu.

19. Daerah itu dengan demikian telah mempunjai urusan peme rintahan sampai pada tingkat jang tinggi , dan inilah kemuliaan dar desentralisasi jang seluas-luasnja. Dengan sendirinja dapatlah dianggap bahwa daerah itu dengan hal sedemikian akan berkerdja dengan giat kearah susunan anggaran jang tepat seperti jang dimaksudkan tadi . 20. Bukanlah suatu anggapan teoretis akan tetapi suatu kenjataan dalam pengalaman, bahwa desentralisasi, djika disusun dengan baik, akan memberikan hasil keuangan jang menjenangkan . Didalam waktu perobahan-perobahan ketatanegaraan ini orang pernah mendengar perkataan bahwa bentuk ketatanegaraan federal jang didesen tralisasi harus mengakibatkan suatu alat pemerintahan jang terlalu maha dan terlalu luas untuk penghasilan nasional. Umumnja pendapat itu tidak 10

pihak benar. Pemerintah mendasarkan pendapatnja pada kenjataan-kenjataan at dan pengalaman dalam riwajat Indonesia jang achir ini dan dalam hal ini an disa diperingatkan tahun-tahun krisis 1931/1932. Pada waktu penghematan jang hebat ini lebih-lebih lagi telah diambil pengelua langkah-langkah selandjutnja kearah desentralisasi. l jang Sesudah beberapa tahun, dari hasil-hasil itu telah dapat diambil rang kesimpulan, bahwa pemindahan tugas-tugas pemerintahan dari pusat kedaerah-daerah otonom (propinsi, groepgemeenschap, haminte-kota, eluaran Regentschap) - djika dilakukan dengan tjara jang baik - dipandang dari sudut pemerintahan atau anggaran akan memberikan hasil-hasil jang penge menjenangkan. loleh daan se 21. Dengan sendirinja maka djika pembentukan daerah dilanjutkan berlaku dan badan-badan daerah telah mulai bekerdja, maka tjara azas luasnja

akibat Kementerian-Kementerian akan mendjadi kurang . Hal ini bukan sadja dihap perlu dipandang dari sudut anggaran, akan tetapi dipandang dari sudut de sama susunan Negara adalah logis dan tidak dapat ditjegah. Oleh karena itu Parlemen pun dapat mengharapkan bahwa Kementerian-Kementerian dalam tahun 1949 dan 1950 akan diperketjilkan. Hal ini masih belum dapat dinjatakan dalam rentjana anggaran jang dikemukakan sekarang ini. N DAL Demikianlah maka dapatlah diharapkan bahwa untuk melantjarkan pekerdjaan pada „ Kantor-kantor Keuangan Daerah” maka kekuasaan Kementerian Keuangan dengan njata akan diperketjilkan (umpamanja Bahagian Komtabiliteit) . Azas tersebut teristimewa djuga berlaku terhadap alat dari Pemerintahan Pusat, jang harus makin mendjadi sempit, djika bahagian² an sedari federal makin mengkonstituir dan mengkonsolidir dirinja . besar & 22. Sesudah pendahuluan jang pandjang lebar ini dalam mana telah merintadiusahakan untuk memberikan bajangan tentang dasar dari anggaran

Oleh tahun 1949 , maka berikutnja ini akan diberikan uraian tetang : kin de ahan III. SUSUNAN DAN PEMBAHAGIAN ANGGARAN.

Urusan Keuangan. usan pe an ulia 23. Anggaran jang dikemukakan ini seperti djuga dalam tahun 1948 diang menundjukkan kembali perbedaan jang sangat merugikan antara pengeengan luaran dan penerimaan. Untuk menutup perbedaan itu Negara tidak n tadi sanggup melakukannja dengan kekuatan sendiri, sehingga harus diminta kenja bantuan dari Pemerintah Pusat di Djakarta, jang pada dasarnja hendak baik, menanggung djumlah dari pengeluaran² dines extra-luar biasa — hal mana memang dapat diharapkan dan djuga ternjata bersedia untuk mem-

berikan pindjaman pada kekurangan dines luar biasa dan membajarkan per ang s kekurangan itu kepada dines biasa dengan perantaraan persekot kas, de di g jang perhitungannja akan dilakukan sesudah perhubungan keuangan alu m antara keuangan Federasi dan daerah-daerah bahagian terbentuk. t itu ti 11

24. Pertanjaan, dan bilamana memang benar, bahwa bahagian manakah dari persekot kas tahun 1949, jang akan diberikan untuk menutup kekurangan pada dines biasa, dan pada achirnja harus dibebankan kepada Negara, seluruhnja akan bergantung kepada hasil perundingan dan persetudjuan antara daerah-daerah bahagian dan Federasi pada mana akan didasarkan susunan perhubungan keuangan antara Federasi pada satu pihak dan daerah-daerah bahagian pada lain pihak. Susunan perhubungan keuangan ini akan meminta waktu jang pandjang lagi, oleh karena telah terang ta' mungkin diadakan pemisahan jang didasarkan pada angka-angka jang njata, dari tugas pemerintahan dan pendapatan² jang harus diberikan untuk itu, selama masih belum ada bajangan dalam kemungkinan keuangan dan perekonomian dari Federasi dan daerah² bahagiannja.

perty

pe 25. Maksud pemberian persekot kas ialah untuk menutup kekurangan itu pada waktu kemudian dengan tjara hutang daerah bahagian jang harus dibajar dalam waktu jang pendek, kekurangan mana masih akan ketinggalan sesudah didjalankan peraturan jang masih akan direntjanakan terhadap perhubungan keuangan antara Federaal dan daerah² bahagian. 26. Djikalau umpamanja dines biasa dari anggaran suatu daerah bahagian dengan tidak mempergunakan perhubungan keuangan itu menjatakan kekurangan ƒ 40.- djuta, sedang kekurangan ini dengan mempergunakan peraturan perhubungan keuangan akan berdjumlah ƒ 30.— djuta, maka oleh Federasi akan diberikan bantuan pertjuma sedjumlah ƒ 10.— djuta sedang sisa jang berdjumlah ƒ 30.— djuta rupiah akan diberikan kepada daerah bahagian itu sebagai hutang jang harus dibajar dalam waktu jang pendek.

berd

Dines

27. Untuk itu akan dihitungkan bunga menurut persentasi rata-rata jang berlaku dalam tahun itu untuk Pemerintah Pusat bagi hutanghutangnja sendiri jang harus dibajar dalam waktu jang pendek. 28. Supaja dapat memenuhi sjarat-sjarat jang resmi seperti jang termaktub dalam pasal 3 ajat 1 dari ,, Undang-undang Komtabiliteit Sementara dari Indonesia-Timur" (Staatsblad 1948 No. 25) , maka rentjana-anggaran tahun 1949 diaturkan kepada Badan Perwakilan Sementara untuk diperbintjangkan, dengan mendahului keputusan Pemerintah Pusat tentang besarnja dari :

par

2 A.

persekot kas jang harus diberikan untuk menutup kekurangan pada dines biasa ;

B.

pindjaman jang harus diberikan untuk menutup kekurangan pada dines luar biasa ;

C.

bantuan-bantuan pertjuma jang harus diberikan untuk membajar pengeluaran jang dimasukkan dalam dines extra-luar biasa.

12

Den

Sesudah perembukan tentang hal itu dengan Pemerintah Pusat telah diselesaikan, maka djika perlu, rentjana2 anggaran jang dikemukakan ini akan ditambah dengan nota-nota perobahan. 29. Mengingat akan dasar otonomi dari suatu daerah bahagian, maka Pemerintah berdasarkan pendiriannja , jang Pemerintah Pusat hanja dapat menetapkan djumlah-djumlah achir dari kekurangan-kekurangan, dengan lain perkataan Pemerintah Pusat - berhubung dengan keadaan keuangan Federasi - hanja dapat menetapkan sampai pada djumlah2 manakah ia dapat memindjamkan uang, atau memberikan persekot kas sebagai bantuan pertjuma, sedang Pemerintah Pusat semata-mata mempertimbangkan sifat dan djenis pengeluaran² jang dimasukkan dalam Dines-Extra-luar biasa. Sifat dan besarnja pengeluaran² pada dines biasa dan dines luar biasa dipertimbangkan oleh Pemerintah Indonesia-Timur. 30. Kekurangan-kekurangan tahun 1949 disamakan dengan tahun 1948 berdjumlah :

Dines biasa ... Dines luar biasa

Djumlah...

1948

1949

51.7 30.-

35.8 14.5

81.7

50.3

31. Kredit-kredit jang diperlukan untuk pengeluaran² extra-luar biasa, jang diberikan oleh Pemerintah Pusat sebagai bantuan pertjuma, agaknja tidak boleh dipandang sebagai kekurangan pada anggaran Negara. Kredit-kredit ini sebenarnja diperlukan untuk pengeluaranpengeluaran jang diakibatkan oleh tindakan-tindakan jang diambil oleh pusat, dalam mana perbaikan kerugian perang dan lain-lain tindakan sementara sebagai akibat dari keadaan peperangan dan jang dengan demikian, harus ditekankan kepada anggaran pusat, akan tetapi untuk memudahkannja, dilakukan dengan perantaraan anggaran Negara Indonesia Timur, oleh karena Negara mempunjai alat untuk melakukan urusan pemerintahan istimewa dan jang mempunjai sifat sementara itu . 32. Djumlah-djumlah jang sebenarnja, jang sekurang-kurangnja akan diperlukan untuk menutup kekurangan, baru dapat ditetapkan sesudah dilakukan penutupan perhitungan anggaran dan ditetapkan setinggi-tingginja oleh anggaran. Dengan mengusahakan penghematan jang sesungguh-sungguhnja pada pengeluaran-pengeluaran dan kegiatan dalam penagihan pendapatan² , maka kekurangan-kekurangan itu sedapat mungkin harus diperketjilkan. 13

33. Pindjaman-pindjaman jang dibajangkan itu dikemudian hari akan menuntut pembajaran bunga dan pengeluaran jang dibebankan kepada anggaran-anggaran jang berikut. Sesudah terang dan njata, bahwa kebebasan dan kemerdekaan Negara tidak meluaskan, bahwa kekurangan dalam dines biasa tetap ada, dalam mana dapat ditarik kesimpulan, bahwa pengeluaran-pengeluaran ini adalah sangat tinggi dan dalam tahun-tahun jang berikut harus lebih dikurangkan, ketjuali djikalau seluruh penghasilan pendapatan amat dipertinggikan dan dengan demikian didapatlah suatu dines jang tjotjok.

34. Sebahagian dari djumlah-djumlah jang disebut dalam ajat 30 diperhitungkan kepada daerah-daerah otonom. Persamaan dengan angka² tahun 1948 memberikan susunan jang berikut :

Saldi (Pengeluaran potong penerimaan) DINES

1948 (sesudah pembekuan)

Djumlah

Biasa.. Luar biasa . Extra-luar biasa . Djumlah ....

51.7 30.0 24.5 106.2❘

Negara

Daerah2 otonom

1949

Djumlah

Negara

40.9 21.5 18.1

10.8 8.5 6.4

35.8 14.5 45.8

26.2 14.5 26.4

80.5

25.7

91.6

67.1

Daerah otonom 9.6 19.4 |

29.0

35. Terhadap pengluasan urusan pemerintahan sehingga tingkat urusan daerah, harus ada pengurangan urusan pemerintah dari pusat. Oleh karena daerah-daerah itu masih berada pada tingkat penjusunan dan perkembangan maka pengurangan pada pengeluaran Negara dengan langsung itu belum dapat dinjatakan dengan terang didalam anggaran tahun 1949. Akan tetapi tidaklah dapat dipertanggung-djawabkan setjara keuangan, jang pergandaan urusan itu diteruskan lebih lama selain dari pada jang diperlukan untuk penjerahan jang mudah. Oleh karena itu maka sebahagian dari pada bantuan Negara jang diperlukan untuk daerah2 dan Zelfbestuur-Zelfbestuur dibebankan kepada dines extra-luar biasa, dengan mana sifat sementara dari pengeluaran-pengeluaran itu telah ditetapkan setjara teknis-anggaran. 36. Sementara itu untuk tahun 1949 masih belum dapat diberikan arti jang besar atas pembahagian dari kekurangan-kekurangan Negara dan daerah-daerah otonom, oleh karena penjerahan, tugas masih belum dilakukan dengan sempurna dan teristimewa djuga, oleh karena kegiatan dalam usaha didaerah-daerah padjak setempat-setempat, jang mendapat perhatian penuh dari badan-badan jang bersangkutan, hanja membawa hasil-hasil jang sebahagian sadja jang dapat dinjatakan dalam anggaran, sehingga angka-angka penghabisan baik dari pihak pengeluaran maupun

14

dari pihak pendapatan masih dipengaruhi oleh faktor-faktor sementara jang kurang baik. 37. Anggaran tahun 1948 harus dianggap sebagai anggaran pertjobaan. Sesuai dengan pengharapan, maka dari anggaran tahun 1949 hanja sebahagian jang didasarkan atas pengalaman-pengalaman jang didapat dalam tahun 1948, oleh karena angka-angka jang berhubungan dengan itu masih belum tjukup, jang disebabkan oleh penjusunan jang terlambat dari anggaran tahun 1948 dan sebagai akibatnja penjusunan jang terlambat dari tata-usaha jang didasarkan padanja.

Susunan. 38. Berhubung dengan pentjetakan anggaran sebagai sebahagian dari surat-surat Parlemén maka pemakaian dua bahasa telah ditinggalkan dan diadakan teks dalam bahasa Indonesia dan bahasa Belanda sendiri². 39. Dengan persetudjuan Pemerintah Pusat maka susunan ini dalam pelbagai soal telah dipermudahkan, sehingga didapat penghematan pekerdjaan jang besar. 40. Untuk mentjegah tjara mengurus jang memakan waktu maka dalam anggaran telah diadakan aturan-aturan jang berikut :

I)

Semua anak-pasal untuk ongkos perdjalanan telah dikeluarkan dari (rentjana) anggaran kementerian-kementerian jang bersangkutan dan pengeluaran-pengeluaran untuk perdjalanan telah dimasukkan dalam satu djumlah besar dalam (rentjana ) anggaran Kementerian Keuangan. Kementerian-kementerian jang bersangkutan hanja memasukkan dengan (rentjana) anggaran mereka suatu tjatjatan dari kredit² untuk ongkos-ongkos perdjalanan jang diperlukan, jang djumlah besarnja termuat dalam anggaran Kementerian Keuangan . Pada permulaan tahun-anggaran kredit-kredit jang dimintakan diserahkan sepenuhnja kepada Menteri jang bersangkutan, sehingga Menteri tersebut pertama-tama tetap tinggal berkuasa untuk menetapkan sifat dan djumlah perdjalanan² dan kedua kementeriannja sendiri dapat mendjaga kredit-kredit itu supaja tidak akan dilampaui.

II) Semua anak-pasal ,,pemeliharaan gedung-gedung" dan ,,pembaharuan pada gedung-gedung" telah dikeluarkan dari bahagian² anggaran dan dimasukkan dengan satu post dalam Kementerian Lalu-Lintas dan Pengairan. Djuga untuk pengeluaran itu dengan tiap-tiap bahagian anggaran dimasukkan satu daftar tjatjatan, sedang kekuasaan pengesahan - seperti djuga dalam tahun 1948 - tinggal dalam tangan Menteri Lalu-Lintas dan Pengairan . III) Pengeluaran-pengeluaran jang dimasukkan dalam anak-pasal2 „ Biaja kawat dalam negeri" dan ,,Biaja kawat jang disampaikan dengan alat

15

internasional dan pertjakapan telepon-radio" mulai dari tanggal 1 Djanuari 1949 semata-mata hanja boleh dibajar kontan. Oleh karena itu aturan ongkos-ongkos kawat dihapuskan mulai dari tanggal 1 Djanuari 1949. Kredit-kredit jang dimasukkan dalam anak-pasal2 tersebut sekedar perlu telah dipindahkan keanak-pasal „ Biaja kantor dan pelbagai pengeluaran". Disini ditekankan kepada perkataan : „ Sekedar perlu", karena :

a.

biaja-biaja untuk kawat dapat diturunkan banjak dengan meniadakan pengiriman kawat jang kurang perlu dan dimana mungkin dipergunakan pengiriman surat-surat kawat (jaitu surat-surat jang dibuat menurut tjara membuat kawat jang dikirimkan „ per expresse") .

b.

Berhubung dengan pembajaran kontan dari kawat-kawat dan penghapusan perhitungan antara satu dengan jang lain, maka ongkos-ongkos kawat (lain dari surat-surat kawat) jang dikirim oleh badan-badan pemerintahan (ump . Kantor Residen ) atas permintaan lain-lain pemerintah jang tidak mempunjai kekuasaan untuk mengirim kawat sendiri, akan ditekankan kepada anggaran Kementerian Urusan Dalam Negeri.

41. Selandjutnja pelbagai anak-pasal, umpamanja ongkos-ongkos pengangkutan akan disatukan dalam satu anak-pasal. Hal ini dalam anggaran ini tidak dapat dilakukan seluruhnja, oleh karena hal itu akan menuntut suatu perobahan jang memakan waktu dari surat-surat jang telah dimasukkan, untuk mana tidak ada waktu jang tjukup algi. Hal mempersatukan anak-pasal2 jang dimaksudkan dilakukan dalam praktek dengan jang disebut „ beslit pemisahan" (lihat pasal 6 dari Undang² Komtabilitét Sementara Indonesia-Timur, Staatsblad 1949 No. 25) dan dengan segera pada permulaan tahun dines 1949 dapat dilakukan apabila pada waktunja dapat dibuat dan dikirim kepada badan2 jang bersangkutan ,,Daftar pokok-pokok sementara". 42. Pembahagian kredit-kredit jang dimintakan antara dines biasa, dines luar biasa dan dines extra-luar biasa dalam anggaran tahun 1949 memberi lebih banjak kesukaran dari dalam tahun 1948, oleh karena urusan keuangan dari golongan² itu untuk tahun 1949 adalah bertjoraktjorak . Dines extra-luar biasa. 43. Tentang ongkos-ongkos jang berhubungan dengan pembangunan dari apa jang dirusakkan oleh peperangan, serta pula apa jang perlu diperbaiki oleh karena dibiarkan selama peperangan, tidak usah dibitjarakan lagi. 16

Didalamnja djuga termasuk ongkons-ongkos pembelian perkakas² baru sebagai pengganti dari jang telah hilang . Akan tetapi didalam dines extra-luar biasa djuga telah dimasukkan urusan pemerintahan jang mengandung sifat sementara dan jang disebabkan oleh keadaan istimewa, dan djuga sebahagian akibat-akibat keuangan jang timbul oleh karena peraturan-peraturan pusat. 44. Disamping perbaikan kerugian-kerugian dan terkebelakangnja keadaan-keadaan jang baik, maka djuga terhitung masuk akibat- akibat peperangan ongkos-ongkos untuk tindakan istimewa , jang berhubungan langsung dengan perbaikan ketertiban dan keamanan , hal mana sepandjang mengenai anggaran Negara terutama ternjata dalam ongkos kepolisian jang telah meningkat, jang pada sebelah telah lebih dari pada kekuatan normal, dan pada sebelah lain organisasinja lebih memakan ongkos dari pada didalam keadaan normal. Hal ini terutama ternjata dalam akibat² keuangan dalam mendjalankan peraturan makanan . Tjatjatan pengeluaran jang dimasukkan dalam Dines extra-luar biasa adalah terdapat pada ichtisar angka jang terlampir disini (Lampiran IV) . 45. Tetap maksudnja supaja pengeluaran jang dimasukkan dalam Dines extra-luar biasa dalam beberapa tahun lagi akan dihapuskan dari anggaran. Untuk pengeluaran jang mengenai perbaikan kerusakan perang jang njata itu gampang sadja, sedang untuk jang mengenai ongkos-ongkos extra untuk pegawai, perlakuan tindakan-tindakan perbaikan dari pusat jang perlu itu, adalah suatu tuntutan jang sangat supaja penghapusan dari tundjangan gadji dan lain-lain tundjangan dapat dilakukan . 46. Berhubung dengan ini diperingatkan lagi , bahwa sebagai akibat dari perobahan-perobahan ketatanegaraan dan susunan faktor-faktor keuangan, perekonomian dan urusan sosial, jang berlaku untuk seluruh Indonesia, maka jang disebut B. B. L. 1938, jang sekarang masih mendjadi dasar penetapan gadji , perlu diperbaharui dan disesuaikan. Pembaharuan itu baru dapat diwudjudkan, djika ketetapan politik, perbaikan dan kepastian jang dimaksudkan tadi telah tertjapai . Tetapi pemerintah menganggap belum adalah pada tempatnja apabila untuk penetapan politik gadji jang baru maupun perlakuannja dalam B. B. L. jang baru, diperlukan perembukan dan persetudjuan dengan daerah-daerah bahagian. Pemerintah menganggap pula bahwa peringatan ini tiada boleh dihindarkan supaja ditjegah bahwa oleh pusat dengan tidak mengadakan perembukan lebih dahulu , diadakan tindakan dalam lapangan urusan gadji jang menurut pandangan Pemerintah keperluannja belum dapat dipastikan seperti untuk Negara kita sedang perlakuannja didalam daerahnja tidak dapat ditunda lagi . Salah satu akibat dari tindakan jang telah diambil tentang urusan gadji ini , jaitu bahwa didaerah-daerah jang luas di Negara kita waktu untuk memindahkan ,,rumah tangga-barang" ke ,,rumah tangga-uang" telah dipertjepatkan tidak pada waktunja. Akibat2 keuangan dari pada itu dengan sendirinja akan didapat terus-menerus 17

didalam anggaran-anggaran dari daerah-daerah jang telah atau jang akan dibentuk. Suatu pembaharuan peraturan gadji , menurut pendapat Pemerintah harus memperhatikan hal ini dan harus mengadakan penjelidikan dibahagian-bahagian di Indonesia, dimana pendapatan uang adalah rendah, sedang perobahan-perobahan untuk daerah-daerah jang mempunjai dasar penghidupan jang tinggi akan diadakan peraturan² tambahan (seperti tundjangan-tundjangan sesetempat) .

IV.

SEBAB-SEBAB

DAN ARTI RELATIF DARI DALAM ANGGARAN.

KEKURANGAN

47. Seperti dalam tahun-tahun jang lampau, maka djuga untuk anggaran tahun 1949 disamping akibat-akibat peperangan jang langsung dapat ditundjukkan pelbagai keadaan, jang pada waktu sebelum perang tidak dapat terdjadi dan jang dihari kemudian djuga tidak boleh terdjadi. 48. Seperti telah dinjatakan dalam pendahuluan umum dari anggaran tahun 1948, maka anggaran itu pula dapat disebut ,,anggaran pertjobaan". Dengan demikian maka anggaran itu telah memenuhi apa jang telah diharapkan. Akan tetapi dengan sendirinja anggaran tahun 1949 harus didasarkan atas tuntutan-tuntutan jang lain jaitu teristimewa bahwa pengiraan² pendapatan dan gengeluaran harus memenuhi tuntutan jang lebih keras, sedang hanja pengeluaran² jang perlu jang dimasukkan. 49. Djika pemerintah prae-federal memandang bahwa tentang penutupan kekurangan pada anggaran Negara tahun 1948, bantuan Pemerintah diberikan dengan tidak usah diperhitungkan, atau dengan kata lain dengan pertjuma, sampai pada djumlah jang setinggi-tingginja ƒ 106.2 djuta, maka sebagai akibat dari perobahan-perobahan penting dalam ketatanegaraan dihari kemudian, maka perbandingan untuk anggaran tahun 1949 pada dasarnja adalah lain. 50. Haruslah dikirakan, bahwa anggaran Negara tahun 1949 akan dipertimbangkan dan bantuan Pemerintah teristimewa untuk dines extra-luar biasa - akan ditetapkan oleh Pemerintah Peralihan Indonesia jang Nasional , jang — berlainan dari Pemerintah prae-federal- akan bertanggung djawab terhadap badan-badan perwakilan (sementara) . Selandjutnja pertimbangan anggaran Negara untuk tahun 1949 akan dilakukan oleh Pemerintah Peralihan menurut keadaan keuangan dan perekonomian dari seluruh Indonesia. 51. Kemungkinan-kemungkinan keuangan dari seluruhnja djuga akan turut menetapkan bantuan dari Pemerintah Peralihan untuk lihat ajat 23 anggaran Negara tahun 1949 bantuan mana berla wanan dengan bantuan untuk tahun 1948, untuk sebahagian akan diberikan 18

sebagai pindjaman, sehingga dalam tahun 1949 adalah suatu perhubungan hutang antara Pemerintah Negara dan Pemerintah Serikat. 52. Hal ini sadja sudah mewadjibkan Pemerintah Indonesia-Timur untuk membuat suatu anggaran jang memenuhi tuntutan kehematan dan ketelitian jang selajaknja dan selandjutnja menundjukkan kekurangan2 jang seketjil mungkin dalam dines biasa dan dines luar biasa. 53. Akan tetapi ada lagi suatu soal jang lain jang harus diberikan perhatian jang istimewa. Seperti telah dikatakan tadi, maka paham-paham „,uang halai" dan ,,politik anggaran jang sehat" adalah mempunjai perhubungan jang erat, sehingga perbaikan soal uang harus didahului oleh perbaikan anggaran. Teranglah bahwa dalam hal lain perbaikan soal keuangan jang tinggal tetap tidak mungkin. 54. Berdasar ini teranglah bahwa Anggaran Umum tahun 1949 dari N. I. S. seperti djuga anggaran-anggaran tahun 1949 dari daerah-daerah bahagian, harus memperhatikan tindakan-tindakan perbaikan jang akan diadakan, dengan lain kata anggaran-anggaran itu harus mempunjai unsur2 perbaikan. 55. Negara Indonesia-Timur jang sedjak pembentukan telah bekerdja sebagai pelopor dalam lapangan hukum sipil Negara dan hukum tata-usaha Negara, telah mendasarkan anggarannja pada perbaikan jang konstruktif. Dengan ini Negara berkehendak turut memberi bantuan jang penting untuk kesanggupan mendapat kredit dan untuk kepertjajaan terhadap Serikat, jang untuk pembangunan dan perkembangan Indonesia sampai pada suatu tingkat jang agak tinggi akan bergantung kepada pemasukan modal. 56. Didalam batas-batas politik keuangan jang patut dan dengan memegang pendirian ini, maka sekarang telah mulai direntjanakan tindakan-tindakan jang perlu untuk mentjegah, supaja dalam tahun 1949 dilakukan pengeluaran-pengeluaran jang tidak menurut perbandingan dan dapat memberikan pengharapan kepada ra'jat, jang dikemudian hari tidak dapat diwudjudkan, ataupun bahwa akan dilakukan pengeluaran² untuk urusan pemerintahan, jang kelak harus dihentikan atau dikurangkan banjak oleh karena penghematan .

57. Achirnja kami hendak memadjukan lagi suatu peringatan tentang pendapatan Negara. Seperti telah dinjatakan dalam Pendahuluan Umum dari anggaran tahun 1948, maka hal menutup kekurangan2 dalam anggaran dengan mengadakan padjak-padjak jang baru, itulah bukan membuktikan pemandangan jang tepat . 58. Pemerintah telah berpendirian dan tetap berpendirian itu, bahwa penerimaan-penerimaan harus diperbesarkan ; pertama-tama padjak2 19

dan bèa apapun jang ada harus digiatkan penagihannja dan dimana perlu dan dimana mungkin padjak-padjak serta bèa itu harus disesuaikan dengan pemasukan uang jang agaknja mendjadi tinggi. Hal ini teristimewa mengenai pendapatan-pendapatan daerah, Zelfbestuur- Zelfbestuur dan lain-lain daerah otonom . 59. Dengan tiap-tiap rupiah, jang ditambahkan kepada pendapatan² Daerah, Zelfbestuur atau Haminte, maka kekurangan pada anggaran Negara langsung atau tidak langsung akan diperketjilkan.

V.

PERBANDINGAN DENGAN TAHUN

JANG LAMPAU.

Tahun 1947. 60. Urusan keuangan dari dines -dines jang selama tahun 1947 telah diserahkan, dilakukan dengan kredit-kredit jang diambil dari anggaran Negeri dan diserahkan kepada Negara jang berdjumlah ƒ 140.- djuta bulat, disamping mana untuk membiajai Badan-badan Pusat jang baru diserahkan ƒ 8 djuta extra. Terhadapnja terdapat penghasilan pendapatan (dianggap telah diserahkan untuk seluruh tahun) jang ditaksirkan kira² ƒ 25 djuta , sehingga kekurangan tahun 1947 kira2 berdjumlah ƒ 120 djuta.

Tahun anggaran 1948 . 61. Pengharapan dalam tahun 1948 ialah, bahwa dengan pergandaan jang normal maka kekurangan ini akan bertambah, akan tetapi pengiraan jang djitu tentang urusan pemerintahan dalam lapangan jang luas, hal melambatkan pengluasan jang telah dirantjangkan, serta penghematan bersama-sama dengan penambahan dengan perlahan-lahan dari penghasilan pendapatan, memberikan sebagai hasil jang terachir, kekurangan dalam pengiraan jang berdjumlah ƒ 106 djuta. Tahun anggaran 1949. 62. Rentjana-rentjana jang dimasukkan semula oleh beberapa Kementerian pada umumnja menundjukkan kekurangan dalam dines biasa jang lebih besar dari pada dalam tahun 1948 . 63. Dengan perembukan jang berturut-turut dan berhasil antara beberapa Kementerian dan Kementerian Keuangan, maka kredit-kredit jang dimintakan pada mulanja telah diturunkan. 64. Adalah sangat penting untuk memberikan pendjelasan landjut tentang perembukan lebih dahulu untuk mana Menteri Keuangan adalah berkuasa menurut pasal 3 ajat 5 dari Undang-undang Komtabilitét sementara Indonesia-Timur (Staatsblad 1948 No. 25) - karena haruslah diterangkan dengan djelas, bahwa adalah suatu kewadjiban untuk memilih antara dua kemungkinan, jaitu :

20

Pemerintahan

a.

mempertahankan

b.

tinggi untuk Negara. menghapuskan pelbagai tindakan-tindakan jang berguna .

suatu

ukuran

urusan

jang

agak

65. Tentang jang disebut dalam ajat a, berlaku jang diakibatkan oleh perlakuan politik pengeluaran sedjak pembentukan Negara - hal mana telah dinjatakan dengan terang dalam rentjana jang telah dimasukkan semua, atau jang telah dibuat -- jang dipandang dari sudut turut bertanggung djawab dari daerah-daerah bahagian terhadap anggaran pusat, dan dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan Negara sendiri (pelindungan otonomi) adalah sama sekali tidak dapat disetudjui. Tjara mengurus keuangan dari kekurangan pada dines biasa, seperti jang telah dikatakan tadi , mengakibatkan, bahwa untuk menutupinja akan dimasukkan suatu persekot kas, jang dikemudian untuk sebahagian besar akan didjadikan suatu pindjaman. untuk mentjegah 66. Disamping memperketjilkan pengeluaran terpaksanja mengadakan pindjaman-pindjaman untuk menutup kekurangan pada dines biasa, maka dalam tahun-tahun jang berikut harus djuga (sebahagian dari) persekot kas itu dibajar kembali. Djika untuk tahun 1949 dan tahun-tahun jang berikut dapat dibenarkan, bahwa kekurangan itu adalah sama atau lebih tinggi dari pada dalam tahun 1948, maka dengan segera akibatnja itu akan mendjadikan kekatjauan keuangan, belum lagi dihitung ketidak-mungkinan dari hendak mengadakan pindjaman-pindjaman jang terpaksa untuk menutup kekurangan2 pada dines biasa, dalam mana Negara untuk sementara bergantung kepada Pemerintah N. I. S. , jang dari pihaknja djuga melihat kesukaran-kesukaran dari Indonesia-Timur. 67. Bagaimana sukarpun hal ini , akan tetapi djalan jang disebut dalam ajat b jang harus diturut, oleh karena pada lain pihak baik dalam beberapa bulan, maupun dalam tahun berikut - djika telah terbukti bahwa pindjaman jang lebih besar dari djumlah itu tidak terdapat maka haruslah dilakukan tindakan-tindakan jang lebih keras jang dipaksakan oleh keadaan, dalam hal mana ta' dapat tidak dengan segera harus diadakan penghapusan jang perlu , terhadap mana pada satu pihak adalah tjukup dengan mengadakan penghematan perlahan-lahan dan pada lain pihak dengan memasukkan dalam anggaran semata-mata hanja pengluasan² jang sangat perlu . 68. Usaha pembentukan daerah akan memerlukan dalam tahun dines 1949 kredit-kredit jang dimasukkan dalam anggaran Negara untuk urusan pemerintahan jang telah diserahkan kepada daerah, kredit-kredit mana akan diperbantukan kepada daerah. Untuk itu selamanja akan diadakan perembukan antara Kementerian-kementerian jang bersangkutan dan Kementerian Urusan Dalam Negeri.

69. Menurut keadaan maka terhadap anggaran-anggaran lokal, jang kekurangan-kekurangan harus ditutup dengan bantuan-bantuan Negara, 21

akan diadakan tuntutan-tuntutan jang sama dengan jang dilakukan untuk pengeluaran-pengeluaran Negara jang sebenarnja. 70. Untuk pengeluaran dan penerimaan dari daerah-daerah , zelfbestuur-zelfbestuur dan lain-lain daerah otonom dapat disusun ichtisar jang berikut : 1948 (angka-angka pengiraan)

Dines extra luar biasa

Dines extra luar biasa

Djumlah

Dines biasa

9.0

6.4 ―

72.0 43.0

52.6 43.0

19.4

13.3 2.5

9.0 0.5

6.4

29.0 ---

9.6

19.4

10.8

8.5

6.4

29.0

9.6

Djumlah

Dines biasa

Dines luar biasa

Pengeluaran . Penerimaan ..

68.7 40.0

53.3 40.0

Kekurangan . Pembekuan

28.7 3.0

Kekurangan achir |

25.7

VI.

1949 angka pengiraan Dines luar biasa

19.4

POLITIK ANGGARAN JANG AKAN DATANG.

71. Seperti telah diperingatkan tadi , maka politik anggaran Negara harus diselenggarakan sedemikian rupa, supaja dengan selekas mungkin akan terdapat suatu dines biasa jang sempurna, jang djuga berlaku untuk daerah-daerah bahagian, daerah-daerah jang telah dibentuk dan daerah² jang akan dibentuk, untuk mana menurut keadaan, perlu diadakan penjelidikan kembali dari pembahagian dari lapangan pendapatan, dalam hal mana terlebih dahulu harus ditetapkan, bahwa djikalau dengan penjerahan kepada daerah-daerah dari pendapatan jang sekarang berada dalam tangan Negara, kelak ternjata bahwa Negara tidak akan mempunjai lagi pendapatan-pendapatan jang tjukup untuk melakukan tugasnja, maka daerah-daerah itu berwadjib untuk memberi bantuan kepada Negara. 72. Dalam maksud untuk mentjapaikan suatu dines biasa jang sempurna, termasuk bahwa bukan jang dikehendaki atau jang berfaedah harus mendjadi ukuran pertimbangan untuk pengeluaran, melainkan hanja jang ta' dapat disingkirkan dan jang sangat perlu dan ukuran itu bukan sadja berlaku untuk penjusunan anggaran, akan tetapi harus djuga berlaku dalam penjelenggaraannja .

73. Teranglah, bahwa harga jang lebih rendah dalam hal itu adalah jang sesuai. Bantuan Negara dalam mentjapaikan tjita-tjita itu, terutama ialah mengusahakan politik anggaran jang sederhana, sehingga masjarakat pada achirnja dapat mempergunakan pembatasan-pembatasan, jang diadakan oleh Pemerintah dalam melakukan tugasnja.

22

74. Menjesal Pemerintah masih belum mendapat kesempatan untuk melakukan maksudnja , jaitu untuk mengadakan penjelidikan atas tjara jang sebaik-baiknja dalam penjelenggaraan dari pelbagai badan Pemerintah. Akan tetapi njata djuga bahwa tjara suatu tuntutan jang ta' dapat dihindarkan hal sedemikian itu akan terdjadi pada umumnja, meskipun dapat dibuktikan, bahwa penghematan jang diadakan dengan sendirinja telah memaksakan untuk menghapuskan dari rentjana beberapa keputusan, jang ta' dapat menahan kritik-kritik jang zakelijk. Pemerintah jakin, bahwa optimum jang hendak ditjapaikan masih belum dinjatakan dengan sepenuhnja. 75. Pengawasan atas pengeluaran untuk peralatan telah diperkeras, oleh karena tata-usaha berdasar anggaran tahun 1948 telah memungkinkan penjelidikan jang lebih baik, sedang beberapa tindakan umum telah turut membantu mempergunakan kredit-kredit setjara ekonomis , seperti inventarisasi, pembelian setjara sentral, pemakaian surat-surat kawat setjara luas, pengangkutan pemerintahan setjara ekonomis, penggiatan dalam penjelidikan perdjalanan² dines jang perlu, oleh pengawasan dan pemeriksaan administratip jang mobil dan pemeriksaan jang luas dari anggaran. 76. Bahwa maupun terhadap pengeluaran uang untuk pegawai baik terhadap pengeluaran untuk peralatan, baru sadja mulai diadakan rasionalisasi dengan terang telah njata pada ajat-ajat jang diatas . Kekurangan pegawai-pegawai jang berpengalaman tetap dirasai dalam lapangan ini. Pemandangan achir. 77. Untuk keterangan-keterangan jang pendek tentang rentjanarentjana anggaran jang telah dimasukkan boleh diundjukkan kepada ichtisar-ichtisar angka jang dilampirkan. Dari pendahuluan ini, daftar-daftar rekapitulasi dan rentjana² ini, ternjata, bahwa Pemerintah Indonesia-Timur, dan badan-badannja telah berusaha membuka djalan dengan tidak membuang waktu untuk uraian² jang ketjil-ketjil. 78. Pemerintah tidak was-was menjatakan kechawatirannja terhadap waktu jang akan datang tentang urusan keuangan dari pengeluaran Pemerintah, jang mengakibatkan trus-menerus tidak bebas dalam urusan keuangan, hal mana akan membahajakan otonomi jang sebenarnja. 79. Dengan anggaran tahun 1949 ini telah dilakukan suatu langkah pada djalan jang sangat sukar ini, jang menudju keperimbangan anggaran, dengan tidak melupakan tuntutan2 jang pada tempatnja mengenai urusan, jang harus diselenggarakan oleh suatu Pemerintah jang modern terhadap ra'jat jang sedang madju kearah zaman jang baru. 80. Dengan pendek dapat dikatakan, bahwa anggaran Negara Indonesia-Timur tahun 1949, meskipun masih belum sempurna, adalah djuga

23

berarti suatu langkah kemadjuan dibanding dengan anggaran tahun 1948. Pemerintah tetap tinggal berusaha supaja semua keadaan² jang tidak sempurna dalam anggaran-anggaran tahun 1950 dan tahun2 berikut akan dilenjapkan. Untuk itu diperlukan seluruh tenaga. Seperti telah dikatakan tadi dengan lain-lain kata maka anggarananggaran negara-negara bahagian mempunjai pengaruh jang penting terhadap anggaran umum dari Serikat. Disini dapat dinjatakan, bahwa dipandang dari sudut anggaran, maka negara-negara bahagian, selain dari pada pertanggungan djawab terhadap daerah sendiri, djuga mempunjai pertanggungan djawab jang lebih tinggi terhadap anggaran umum dari Serikat. Bukankah telah terang bagi sekalian bahwa untuk kemadjuan jang pesat dari Serikat pada mumnja dan dari daerah-daerah bahagian pada chususnja, adalah sangat perlu untuk anggaran pusat jang sehat. Oleh karena itu Pemerintah mendesak supaja daerah-daerah bahagian masing2 membuat anggarannja menurut dasar-dasar dan metodiek jang sama, untuk hal mana dikemudian hari, sangat diperlukan permufakatan jang rapat.

24

ANGGARAN NEGARA INDONESIA TIMUR UNTUK TAHUN 1949.

Lampiran 1. Angka achir dari Anggaran. Dines biasa

Dines luar biasa

Dines extra luar biasa

Djumlah

Djumlah pengeluaran ..

95.191.008

19.448.850

64.011.834

178.651.692

Djumlah penerimaan

59.406.611

4.900.000

18.218.800

82.525.411

35.784.397

14.548.850

45.793.034

96.126.281

Tekor .... .

Ichtisar dari ichtisar angka-angka jang dilampirkan :

Lampiran

I

Angka² achir dari anggaran

(lihat diatas) .

99

II

99

III

Pemisahan dari penerimaan dari Dines Biasa .

36

IIIB IV

Ichtisar dari padjak dan pendapatan² lain . Ichtisar dari Dines Extra Luar Biasa.

IVB V

Ichtisar dari Dines Luar Biasa.

""

VI

Rekapitulasi dari Seluruh Dines .

36

VII (1 s/d 10) Daftar rekapitulasi menurut bahagian anggaran.

99 99 9

""

Ichtisar pengeluaran untuk Pemerintah Umum .

Rekening istimewa .

*

25

Lampiran II Ichtisar dari pengeluaran dines biasa 1949 untuk Pemerintahan Umum.

Bahagian Anggaran

I Pemerintah dan Madjelis Tinggi

Pengeluaran untuk pegawai

Pengeluaran untuk peralatan

Djumlah

3 ....

830.306

515.120

1.345.426

II

Urusan Perekonomian ¹) ..

440.690

136.000

576.690

III

Urusan Dalam Negeri ....

423.026

139.900

562.926

IV

Keuangan.....

340.300

74.350

414.650

Pengadjaran 2) …………………

744.630

710.820

1.455.450

Kesehatan .

260.561

108.350

368.911

Urusan Sosial .....

382.357

108.544

490.901

Djustisi ³) . . . . . ..

447.620

200.630

648.250

XI

Lalu-Lintas dan Perairan .

721.000

168.900

889.900

X

Penerangan ..

519.800

684.300

1.204.100

5.110.290

2.846.914

7.957.204

V

IV VII

VIII

Djumlah ..

1)

Termasuk djuga pos 2.8.

$)

Termasuk djuga pos 5.8.

3)

Termasuk djuga pos 8.5.

26

Lampiran III. Pemisahan penerimaan Dines Biasa.

Bahagian

I II III IV V VI VII VIII IX X

Kurang

Djumlah

Penerimaan langsung terhadap pengeluaran

9.000 10.958.200 561.402 28.085.000 4.273.035 4.210.074 1.111.400 1.504.000 8.159.500 535.000

9.000 2.343.400 561.402 70.000 4.273.035 4.210.074 1.103.400 1.024.000 985.500 535.000

59.406.611

15.114.811

Penerimaan dari dines Negara jang diexploiteer sebagai suatu perusahaan

8.610.800

Pendapatan²

4.000 28.015.000

6.600.000

8.000 480.000 574.000

15.210.800

29.081.000

Pengeluaran biasa dari perusahaan Urusan kehutanan M. T. D.

ƒ 99

7.818.680 5.117.000

f 12.935.680

Kelebihan dari dines2 Negara jang diexploiteer sebagai perusahaan

ƒ

2.275.120

Angka2 achir dari Dines Biasa. Pengeluaran Kurang

Biasa

ƒ 95.191.008

Penerimaan, langsung terhadap pengeluaran²

ƒ 15.114.811

Pengeluaran biasa dari perusahaan

99 12.935.680

Pengeluaran biasa jang bersih Pendapatan² Kelebihan perusahaan

f 29.081.000 99 2.275.120

Tekor Dines Biasa

99 28.050.491

ƒ 67.140.517 99 31.356.120

ƒ 35.784.397

27

Lampiran III B.

Ichtisar dari padjak-padjak dan pelbagai pendapatan.

A.

Padjak-padjak : Padjak peralihan Padjak Djalan Verponding Padjak kekajaan Padjak upah Hak pemindahan Hak-hak successie Padjak potong Padjak Bumi Sulawesi.. Padjak Bumi Lombok Verponding Indonesia Padjak atas tanah-tanah dsb.

f 12.000.000 99 2.500.000 210.000 99 50.000 99 99 2.500.000 100.000 99 memorie 600.000 850.000 99 29 1.700.000 5.000 39 memorie ƒ 20.515.000

B.

Pelbagai pendapatan : Penerimaan penangkapan mutiara Retribusi kopra Wang miskin Denda-denda Leges ....

Penerimaan pelabuhan² ketjil Pendapatan rumah Negara ... Pendapatan air minum pipa

f 99 99 29 "" "" 99

4.000 7.500.000 8.000 380.000 100.000 15.000 400.000 159.000

f

8.566.000

Djumlah penerimaan² bersih Dines Biasa.

Padjak-padjak Pelbagai pendapatan Kelebihan-kelebihan perusahaan

ƒ 20.515.000 99 8.566.000 99 2.275.120 ƒ 31.356.120

28

Lampiran IV B.

Ichtisar dari Dines Luar Biasa.

Gedung2 jang akan dibangunkan oleh Kementerian Lalu-lintas dan Perairan untuk : Perekonomian Dalam Negeri Perguruan Kesehatan

f 99 99 99 99

Djustisi Lalu-lintas dan Perairan Penerangan

Gedung dan pekerdjaan² jang akan ngunkan dan diurus sendiri oleh Perekonomian Perguruan Lalu-lintas dan Perairan

273.100

99 99

11.000 800.000 2.003.600

99

2.814.600

f "" 99

140.800 122.850 5.000.000

""

5.263.650

92

25.000

f

dari

Kesehatan

Penerima

99

99

Perguruan Lalu-lintas dan Perairan

Pengeluaran

210.100 13.000 50.000

f

Pembelian alat-alat dan alat-alat pengangkut Perekonomian

modal

ƒ 11.072.500

diba-

Djalanan , djembatan², saluran-saluran, pelabuhan-pelabuhan, pekerdjaan² irigasi, pekerdjaan-pekerdjaan asainering d.s.b. Perekonomian Kesehatan Lalu-lintas dan Perairan

Sokongan untuk Pengeluaran daerah-daerah otonom oleh

400.000 308.000 3.500.000 2.250.000 850.000 3.587.500 177.000

Djumlah

f 19.448.850

an pendjual

an kenderaan bermotor.

Saldo rugi dari Dines Luar Biasa

99

4.900.000

f 14.548.850

29

30

Negara .

d.s.b. aan persedi pensiunng Rekeni

. ISTIMEWA REKENING2

nihil

Djumlah nihil

Persediaan 1948 untuk pent okongan2 siun³ ,sunpegawai buat djangan Pemerintah jang tinggi pegawai dan berhenti

1.000.000 -

1.000.000

900.000 1.000.000 -

900.000 1.000.000 -

Tj aria ba Tjga at amana .tan perseitu diaan

1.900.000

11.900.000 f. .000.000 Schatkistpapier Javasche Bank

DiperDiper- DjumDitamTahun Djumgunakan DjumDitamgunapada bah lah dari dari lah perlah mapada dari kan dab pada | ah sediaan persediaMaksud na persediadimumengadakan ri 1an menuPersediaan pada 31 a 1 pada an pad laikan persediaan dalam Persediaan DjanuaDesember anggaran rut unDjanuapersediadines tahun tuk ari 1949 1949 dalam tahun ri 1948 itu an 1948

V. Lampiran

SELURUH DINES.

Pengeluaran untuk pensiun

Pengeluaran jang ta' disangka²

3.500.000

Dines biasa

Dines luar biasa

Dines extra luar biasa

1.414.406

1.345.426

14.716.300

12.531.800

500.000

52.896.591

25.641.658

27.254.933

20.000

12.489.840

9.163.040

3.326.800

172.800

25.732.720

16.312.739

135.850

9.284.131

250.000

10.852.520

8.538.520

825.000

1.489.000

2.919.445

2.721.445

198.000

50.000

5.851.270

5.481.880

369.390

250.000

49.215.000

11.477.200

2.563.600

1.977.300

178.651.692

95.191.008

I

9.000

9.000 10.958.200

80.000

3.500.000

Djumlah

1.322.800

Penerimaan Bahagian

II

10.958.200

III

561.402

561.402

IV

28.085.000

28.085.000

68.980 361.900

18.126.100

1.822.600

19.611.700 586.300

19.448.850

64.011.834

18.218.800

V

4.273.035

4.273.035

VI

4.210.074

4.210.074

VII

1.111.400

1.111.400

VIII IX

1.504.000

1.504.000

31.278.300

8.159.500

X

535.000

535.000

4.900.000 -

Djumlah ......

82.525.411

59.406.611

4.900.000

18.218.800

Saldo rugi .

96.126.281

35.784.397

14.548.850

45.793.034

Lampiran VI.

REKAPITULASI PENGELUARAN.

Bahagian Anggaran

Pengeluaran untuk pegawai

Pengeluaran untuk peralatan

Pengeluaran modal

I Pemerintah dan Madjelis tinggi

887.086

447.320

II Urusan Perekonomian ........

4.600.550

9.753.850

361.900

III Urusan Dalam Negeri ....

12.860.915

28.735.676

10.800.000

IV Keuangan ....

5.171.140 19.261.120

3.798.700 6.150.950

147.850

5.163.535

4.313.985

1.125.000

1.092.251

1.827.194

V Perguruan VI Kesehatan ..... VII Urusan Sosial ....

VIII Djustisi ... IX Lalu-Lintas dan Perairan.... X Penerangan ..

Djumlah ......

2.459.500

3.341.770

4.082.400

11.075.600

1.009.700

1.553.900

56.588.197

70.998.945

33.807.000

46.241.750

1

31

"

.1.1 1.2 . 1.3 . . 1.4 . 1.5

Pos

A.

Saldo tekor menuru anggar t an ..

1.3 1.5

Djumlah bahagian dari ongkos sesudah dikurangkan dengan penerimaan .-penerimaan

Djumlah ketjil .

Pengeluaran ,jang ditanggung Kementerian lain :oleh ... Ongkos perdjalanan Pemeliharaan gedung g .- edung .. baru gedung Pembangunan

Bab II

.. Djumlah

Pengeluaran

887.086

725.120

197.800

197.800

187.800 10.000

9.000

Djumla h ..

187.800 10.000

5.000 4.000

527.320 —

80.00

80.000

1.414.406

304.000 325.400 695.506 9.500

125.400 85.900 226.520 9.500

Penerimaan .B. . Sementara Perwakilan Badan Pelbagai penerimaan ..

887.086

178.600 239.500 468.986

Djumlah

Dines biasa luar

1.603.206 1.534.226

197.800

187.800 10.000

1.336.426 1.405.406

9.000

5.000 4.000

1.345.426-

289.020 293.100 683.306

Dines biasa

REKAPITULASI

Pengelua- PengeluaPengeluaran unran untu tuk l perak ran pega moda wai latan

-

. Sementara Perwakilan Badan .. Umum Pengeluaran Pengeluaran d ' isangka s angka -ta dan rahas ia .

I. Bab Preside n . Perdana M .- enteri

Uraian

Lampiran ( VII 1) Surat Bahagian :I . 2a

68.980

68.980

68.980

14.980 32.300 12.200 9.500

Dines Extra luar biasa

32

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8

Pos

2.1

sesudah bahagian ongkos2 Djumlah .dikurangkan penerimaan2 dengan

Djumlah . ketjil

ditang oleh uaran Pengel jang gung Kement : lain erian2 Ongkos perdjalanan Pemeliharaan Gedung² . baru gedung2 Pembangunan

Saldo an tekor menuru t .anggar

. II Bab

.. Djumlah

Pengeluaran .A.

9.753.850 4.600.550

134.050 152.050 1872.750 7.175.250 199.200 130.100 51.500 38.950

361.900

Pengelua-

10.280.250 4.600.550

526.400

498.300 28.100

400.000

. Djumlah

4.684,500 761.900

926.400

498.300 28.100 400.000

30.000 5.750 1.613.750 8.981.700 000 240 35.000 50.000 2.000 .

630.000 680.400 3.119.200 8.573.100 663.700 506.850 403.300 139.750

000 2.100

526.400

498.300 28.100

400.000

400.000

361.900

361.900

Dines biasa luar

10.958.200 1.573.600 3.758.100

30.000 5.750 1.613.750 8.981.700 000 240 35.000 000 50 2.000

12.531.800 14.716.300 361.900

492.690 330.310 2.610.380 7.818.680 505.610 388.530 301.600 84.000

Dines Djumlah biasa modal ran

REKAPITULASI .

Umum Dines dan Kementerian Dines perdagangan Negara .2.2 Dines 2.3 Negara .pertanian Kehutanan Urusan Dines 2.4 Negara Peternakan Dines 2.5 .. Dines 2.6 Keradjinan .. perikanan Dines 2.7 .. laoet Publikasi dan Dokumentasi Dines 2.8

Penerimaan .B.

495.950 528.350 1.246.450 1.035.950 464.500 376.750 351.800 100.800

Pengelua- Pengeluaran ununran tura tu kpe pegkawai latan

Umum Dines Kementerian dan perdagangan Dines . Negara Dines pertanian Negara . urusan Dines Kehutanan Negara Dines . Peternakan Dines Keradjinan Dines laut perikanan Dines Publikasi dan Dokumentasi

I. Bab

Uraian

) (2 VII Lampiran 2a Surat II Bahagian

1.822.600 761.900

1.822.600

137.310 350.090 508.820 -392.520 158.090 118.320 101.700 55.750

extra Dines luar biasa

383

3.5 3.7 3.8 3.9

3.3 3.4

3.2

3.1

Pos

untuk istimewa jang Pengeluaran

Kementerian dan pengeluaran

unran

568.900

wai

Djumlah sesudah Bahagian dari ongkos2 dikurangkan dengan penerimaan

Djumlah .-ketjil

ditanggung jang Pengeluaran oleh Kementerian2 : lain Ongkos perdjalanan Pemeli haraan gedung 2 . Pembangunan baru gedung2

Saldo tekor menuru t anggar an .

Bab . II

... Djumlah

. Pulisi 3.5

740.000

D . ines 3.3 Pemerintaha .. n

705.000 608.400

Djumlah .

Daerah2 3.7 Otonom ..

Penerimaan .B.

500.000

9.256.141 1.260.000

11.940 950.040

144.900

308.000

12.860.915 30.549.076 11.108.000 53.956.589 26.393.656

308.000 1.621.400 1.313.400

705.000 608.400

52.335.189 25.080.256

561.402

400.000 140.837 20.565

134.884 9.708.163 215 687 9.066.005 500.000 12.860.915 29.235.676 10.800.000 52.896.591 25.641.658

134.884 16.944.607 2.020.565 10.060.000 17.112.655 27.172.655 500.000

400.000 140.837 20.565

11.940 4.970.525

11.940 5.398.140

562.926 713.800

ASI . REKAPITUL .A. Pengel uaran PengeluaPengeluaDines unran Djumlah modal ran peratuk pegabiasa latan

Pemerintahan . Pemerintahan 4.448.100 Dines .. susunan diluar jang Pegawai dan Kementerian pegawai dari Pemeri ntahan 134.884 . Pulisi 7.688.466 . Otonom Daerah2 20.565 , Zelfbestuur2 s 'diangka ta jang -Pengeluaran

umum

Uraian

I. Bab

Lampiran VII ) (3 Bahagian III Surat 2a

308.000

308.000

Dines lu ara bias

308.000 27.254.935

27.254.933

7.236.444 1333.350 18.106.650

427.615

150.874

Dines extr a lua biarsa

33424

4.2 4.3 4.4 4.6 4.7

Umum .

: Pengeluaran

: lain

4.1a

4.1

Pos

) 4 .( VII Lampiran

Kementerian dan pengeluaran

Selisih B. dan A. antara

seini dari bahagian ongkos2 Djumlah .. Penerimaan2 dengan dikurangkan sudah

3.500.000

3.000.000 926.740 864.600

8.671.140 1.077.500

2.741.200

2.757.200

16.000

16.000

70.000

Djumlah ..

20.000

Dines luar biasa

12.489.840 9.163.040—

1.059.790 879.790 1.531.780 1.624.280 2.816.820 3.500.000 20.000

414.650

Dines biasa

6.351.840 9.678.640

2.741.200

2.757.200

16.000

9.093.040 12.419.840

70.000

50.000 20.000

.Penerimaan t (B. idak Pendapatan² Umum )termasuk

3.000.000

468.950

Djumlah

50.000 20.000

Pengeluamodal ran

I. REKAPITULAS

4.3 Dines Pendap atan2 .. Pelbag 4.7 peneri ai maan .

3.818.700 8.671.140

20.000

133.050 759.480 2.816.820

89.350

Pengeluaran untuk pegaperalatan

A. .Pengeluaran

379.600

wai

ran un-

— Kementerian2 dari dipindahkan jang B. -ini ke lain b anggaran : ahagian .Ongkos perdjalanan

Kementerian² oleh ditanggung jang A.

Saldo menurut anggaran .tekor

Pemeliharaan .gedung2

. II Bab

Djumlah

Pengeluaran dengan berhubung .. gadji peraturan perubahan Kas² dan Komtabilitét Dines Dines Pendapatan .. Urusan perdjalanan ... Beban pensiun orang2 preman .. c.a Pengeluaran² 'diangka² ta jang -s

I. Bab

Uraian

.V. 2a Surat Bahagian

3.326.800

3.326.800

3.000.000 180.000 92.500

54.300

Dines extra luar biasa

35

5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8

5.1

Pos

5.8

5.1

Saldo tekor menurut anggaran

Bab . II

Kantor .. Inspeksi . Rendah Perguruan Menengah Perguruan . Pendidikan Jajasan .... Puteri Keradjinan Perguruan .Keradjinan Teruna Perguruan dines dan jajasan Lain Djumlah .........

Pengeluaran dan Kementerian

seini bahagian dari ongkos² Djumlah . penerimaan dengan dikurangkan sudah

oleh ditanggung jang Pengeluaran : lain Kementerian2 Ongkos . perdjalanan Pemeliharaan gedung2 baru n gedung2 Pembanguna .. ketjil Djumlah

.. umum

I. Bab

Uraian

Lampiran VII .(5 ) V Bahagian Surat . 2a

808.900 216.200 1.067.625 522.875 2.974.300 273.510 177.640 298.590 282.700 208.300 25.000

Pengeluamodal ran

-—

19.261.120 7.602.950

1.279.200

855.300 423.900

Pengeluaran umum dan Kementerian Rendah Perguruan 5.3 Menengah Perguruan 5.4 Pendidikan Jajasan 5.5 . Puteri Keradjinan Perguruan 5.6 Teruna Keradjinan Perguruan 5.7 .. dines dan jajasan Lain2 .. Djumlah

B. . Penerimaan

19.261.120 6.323.750

886.840 959.820 10.650.000 3.541.470 2.308.740 407.360

REKAPI .A. Pengeluaran Pengelua- Pengeluaunrana unran2 pera tuk tuk pegalatan wai

3.500.000 3.500.000 1.279.200

3.500.000

855.300 423.900

12.039.704 21.459.685

4.273.035

9.284.131 3.635.850 13.318.904 26.238.885 3.647.850

16.312.739 135.850 25.732.720 147.850

205.000 2.030.000 642.500 46.000 242.635 48.500 1.058.400

9.284.131

122.850 13.000

Dines extr a luar a bias

599.030 148.380 2.938.449 907.245 4.279.367 171.445 97.955 144.260

1.096.710 1.695.740 1.027.640 8.781.176 3.157.100 1.003.673 509.425 378.275 358.740

Dines lua biarsa

4.779.200 3.500.000

205.000 2.030.000 642.500 46.000 242.635 48.500 1.058.400

1.176.020 11.717.625 4.064.345 5.283.040 680.870 599.080 122.850 516.000

Dines Djumlah biasa

36

6.6 6.8

6.3 6.4 6.5

6.1

Pos

Saldo tekor an menuru anggar t

II Bab

6.6

6.1

B.

isangka² 'jang d ta Pengeluaran

. Djumlah

Urusan Perobatan

Usaha Perumadan Kesehatan

..6.2 Bahagian Kesehatan Kantor

bahagian dari ongkos Djumlah sesudah dikurangkan penerimaan dengan

..... ketjil Djumlah

laina gung oleh ditang jang Pengel uaran : Kementerian Ongkos perdjalanan .... Ongkos2 Gedung2 Pemeliharaan Pembangunan ... baru gedung

han ra'jat .

sakit orang2 Urusan Urusan Kesehatan

I. Bab Kementerian ...

Uraian

) 6 .( VII an Lampir .2a S Vurat an Bahagi

5.163.535 4.563.985

1.287.400 240.000

160.850 102.700 2.242.430 408.605 -

alatan

Pengeluaran2 un-

mod ran²al tuk per-

5.163.535

161.800 230.000

Djumlah ..

Kementerian Urusan 6.3 orang sakit Kesehatan Urusan2 6.4 Perobatan Urusan .Pelbagai Penerimaan 6.7

Penerimaan

58.577 131.249

318.061 676 272 3.554.840 828.132

ran² untu kpega wai

Pengel A. uaran .

368.911 347.226 5.028.820 990.337

2.250.000-

1.613.554 1.097.520 246.100 1.224.300 29.500

161.800 230.000

391.800 2.641.800 2.250.000

2.250.000

800.000 162.577

25.000

Dines biasa luar

4.210.074— 6.642.446 4.328.446—

1.613.554 1097.520 246.100 1.223.400 29.500

1.270.577 1.100.000 112.000 1.418.649 1.390.649 250.000 250.000 1.125.000 10.852. 530 8.538.520

478.911 375.376 5.822.270 25.000 1.236.737

Pen Djugel mlauah Dines biasa

. REKAPITULASI

1.489.000 3.375.000 3.075.000 9.284.146 4.955.785 4.720.246

1.489.000 825.000

308.000 28.000

110.000 28.150 768.450 246.400

Dines extra luar biasa

37

7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8

7.1

Pos

sesudah bahagian dari ongkos² Djumlah penerimaan dengan dikurangkan

.. ketjil Djumlah

lain² oleh ditanggung jang Pengeluaran : Kementerian Ongkos perdjalanan = gedunga pemeliharaan Ongkos n . baru gedung Pembanguna

menurut tekor Saldo anggaran

7.8

7.1

modnal ara

1.092.251

1.936.494

109.300 —

104.100 5.200

Djumlah ..

Sosial 7.4 Urusan Kebahagiaan Ra'jat .7.5 huruf buta Pemberantasan

Umum Urusan dan Kementerian 7.3 . Keamanan Pengawasan

Penerimaan B.

1.827.194

1.092.251

Djumlah .

. II Bab

116.344 44.170 24.500 200.780 204.860 117.100 51.940 1.067.500 59.428

Pengeluaran² untuk peralatan

Pengeluaran .

456.687 205.706 56.092 48.624 68.792 48.080 148.842

ran² untukapeg wai

A.

Pengeluaran dan Kementerian Umum Perburuhan . keamanan Pengawasan Sosial Urusan Kebahagiaan . Ra'jat Transmigrasi . Dines luar an huruf buta Pemberantas

I. Bab

Uraian

pir deknagnan an 2ta I)7 jVaI.VI . nI ( Syra

Lam

104.100 5.200

1.808.045

17.000 12.000 8.900 48.500 1.025.000

573.031 249.876 80.592 249.404 273.652 165.180 200.782 1.126.928

1.719.345 1.917.345—

109.300

104.100 5.200

1.610.045—

1.111.400-

17.000 — 12.000 8.900 48.500 1.025.000

198.000

198.000

2.721.445 2.919.445

Dines extr a luara bias

82.130 43.550 9.150 6.600 15.505 10.450 19.650 10.965

Dines

490.901 206.326 71.442 242.804 258.147 154.730 181.132 1.115.963

Pen Djugel mlauah Dines biasa

38

8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7

8.1

Pos

Balai jatim ..

Kementerian Umum Penerimaan dan 8.1

2.459.500

3.604.470

850.000 212.700

sesudah Djumlah bahagian dari ongkos2 dikurangkan penerimaan dengan

Djumlah ketjil

91.000 121.700

Djumlah ..

dsb Staatsblad Pengeluaran 8.5 . penerimaan Pelbagai 8.7

pendjara Urusan 8.4

kehakiman Urusan

850.000

Saldo tekor menurut anggaran lain2 oleh ditanggung jang Pengeluaran

8.2 8.3

Bab II B. . Penerimaan

850.000

91.000

1.504.000

73.000 490.000 50.000 800.000 85.000 6.000

3.391.770

2.459.500

Djumlah .

Urusan pendjara

Urusan Kehakiman

50.000

Djumlah

50.000

Pengeluamoda ran l

dsb Staatsblad Pengeluaran Panitia dasar undang2 d jang ' isangka ta Pengeluaran

506.820 1.303.190 131.600 517.890

Pengelua|Pengeluaunran tu perkalatan

692.000 1.623.580 170.700 3.274.990 40.000

Kementerian Pengeluaran dan

ran untuk pegawai

Pengeluaran A.

185.180 320.390 39.100 2.757.100 40.000

I. Bab

Uraian

2a S . urat VIII Bahagian

REKAPITULASI

: Kementerian Ongkos perdjalanan . gedung2 pemeliharaan Ongkos Pembangunan baru gedung

Balai jati m .

Umum

Lampiran ) 8 .( VII

212.70000 1.062.7

91.000 121.700

3.977.880 4.347.270

1.504.000

73.000 490.000 50.000 800.000 85.000 6.000

5.481.880 5.851.270

50.000

608.250 1.421.200 150.740 3.211.690 40.000

Dines biasa

850.000 4.190.580 5.409.970

850.000

850.000

Dines luar biasa

369.390

369.390

83.750 202.380 19.960 63.300

extra Dines luar biasa

39

8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7

8.1

Pos

Kementerian Pengeluaran dan

II .Bab

8.1 8.2

sesudah bahagian dari ongkos2 Djumlah dikurangkan dengan penerimaan

.. ketjil Djumlah

Penerimaan dan .Kementerian Umum

2.459.500

3.604.470

212.700

91.000 .121.700

Staatsblad .. dsb Pengeluaran 8.5 Pelbagai penerimaan .8.7 Djum lah ..

Urusan 8.4 pendjara

kehakiman Urusan

850.000

1.504.000 1.504.000

850.000 4.190.580 5.409.970

850.000 1.062.700 212.700

91.000 121.700

3.977.880 4.347.270

73.000 490.000 50.000 800.000 85.000 6.000

5.851.270 5.481.880

50.000

608.250 1.421.200 150.740 3.211.690 40.000

Dines biasa

73.000 490.000 50.000 800.000 85.000 6.000

50.000

3.391.770— 2.459.500

50.000

Djumlah

692.000 1.623.580 170.700 3.274.990 40.000

Pengeluamodal ran

REK APITULASI .

185.180 320.390 39.100 517.890 2.757.100 40.000

Pengeluaunran tu k peralatan

Penerimaan B.

506.820 1.303.190 131.600

unran tu kpega wai

Pen A. geluaran

Saldo an tekor menuru anggar t

8.3 Balai jatim ..

lain2 oleh ditanggung jang Pengeluaran

Djumlah ..

dsb Staatsblad Pengeluaran Panitia undang2 dasar 'disangka² ta jang Pengeluaran

Urusanra pendja

Urusan Kehakiman

I Bab

Uraian

2a Surat

: Kementerian Ongkos² .. perdjalanan pemeliharaan Ongkos gedung2 n baru gedung2 Pembanguna

Balai .jatim

. Umum

Lampiran ) 8 ( VII Bahagi an VIII .

850.000

850.000

Dines luar biasa

369.390 850.000

369.390

83.750 202.380 19.960 63.300

Dines extra luar biasa

REKAPITULATI

Lampiran VII (9) Bahagian IX. Surat 2a. A.

Pengelua- Pengeluaran² un- Pengeluaran² untuk per- ran modal tuk pegaalatan wai

Pos

Uraian

9.1

9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.9

9.10 9.11 9.12

Pengeluaran

Bab I. Kementerian dan Pengeluaran Umum Djembatan dan Djalan2. Pelabuhan2 Gedung² Pembangunan kembali Dines Planologis Irigasi , Tenaga Air, Asainering .... Pengeluaran Umum untuk Peralatan Besar..... Motortransportdienst .... Tekor² Exploitasi dari perusahan electriciteit dan gas ... Pengeluaran jang ta' disangka²

2.528.400

451.700 9.500 51.600 14.000 1.027.200

Djumlah

3.054.400 526.000 872.500 2.090.500 1.226.000 534.900 401.100 133.800 1.300.500 17.964.500 19.265.000 2.758.200 8.116.900 11.326.800 22.300 12.800 730.000 1.179.000 397.400

Dines extra Dines luar biasa luar biasa

Dines biasa

2.726.900 872.500 1.226.000 401.100 133.800 1.300.500 11.072.500 21.500 449.000

730.000

5.050.000

289.500 4.131.400

975.500 672.000 5.050.000 10.208.600

302.500 5.117.000

300 000 250.000

300.000 250.000

200.000

327.500

6.892.000 11.326.800 800

673.000 41.600

300.000 50.000

4.082.400 11.325.600 33.807.000 49.215.000 11.477.200 18.126.100 19.611.700 Djumlah .

Bab. II

B. 9.1 9.3 9.4 9.5 9.7 9.9 9.10

Penerimaan

Kementerian dan penerimaan Umum Pelabuhan2 Gedung2 Pembangunan kembali Irigasi, Tenaga Air dan Asainering.. Penerimaan Umum dari Peralatan Besar Motortransportdienst . Djumlah.......

635.500 635.500 15.000 15.000 6.892.000 400.000 7.292.000 11.326.800 11.326.800 159.000 159.000 350.000 350.000 11.500.000 6.600.000 4.900.000 31.278.300 8.159.500 4.900.000 18.218.800

17.936.700

3.317.700 13.226.100

1.392.900

Saldo tekor menurut anggaran Pengeluaran lain : jang ditanggung oleh Kementerian Ongkos perdjalanan .... B. jang dipindahkan dari Kementerian lain ke bahagian anggaran ini : Pekerdjaan Pemeliharaan gedung2 Pembangunan gedung2 baru Perbedaan antara A. dan B.....

1.058.300

Djumlah ongkos dari Bahagian sesudah dikurangkan dengan penerimaan ..

A.

105.500

105.500

1.058.300 7.485.000

1.058.300

7.485.000

7.485.000

8.437.800

952.800

7.485.000

4.082.400 10.372.800 26.322.000

9.498.900

2.364.900

5.741.100

105.500

952.800

7.485.000

1.392.900

41

Pos

II Bab

Saldo tekor menuru t .anggaran

Penerimaan B.

... Djumlah

10.1 Kementerian dan pengeluaran

dari ongkos Djumlah sesudah Bahagian dikurangkan dengan penerimaan ...

-ketjil Djumlah

1.009.700

1.617.300

63.400

48.400 15.000

. Djumlah

177.000

10.1 Kementerian dan peneri-

1.553.900 1.009.700

801.500 752.400 441.800

177.000 240.000

48.400 15.000 177.000

535.000

535.000

63.400

48.400 15.000

1.442.300 2.028.600

61.500 473.500

2.563.600 1.977.300 —

1.369.400 1.204.100 773.200

177.000

177.000

lubiasa h Dines Dines Djumla modal ran biasa ar

61.500 473.500

1.194.200

REKAPITULASI

PengeluaPengeluaran unperatuk alatan

maan .. umum . luar Dines 10.2

567.900

unran pegatuk . wai

Pengeluaran A.

ditanggung jang Pengeluaran lain2 oleh :Kementerian Ongkos perdjalanan Ongkos pemeliharaan gedung2 . Pembangunan gedung2 ... baru

umum .. Dines luar .10.2

1 Bab

Uraian

Lamp VII )(10 iran Baha gian X 2a S urat

586.300 2.269.000 1.505.700 177.000

586.300

165.300 421.000

Di ex-nes tra luar biasa

Undang- undang

Staatsblad

komtabilitét

Indonesia -Timur

1948 No. 25

mengurus pengeluaran dan untuk menundjuk pendapatan² .

Undang-undang tgl. 7 Djuli 1948 memuat penetapan undang- undang komtabilitét sementara Indonesia Timur.

Kami Presiden

Indonesia

Timur,

2. Anggaran itu berisi sekurangkurangnja satu bahagian untuk Pemerintahan Departemen tiap Umum .

Menimbang , bahwa perlu menetap kan sebuah peraturan- sementara

3. Undang2 untuk menetapkan anggaran berisi tidak lebih dari satu bahagian.

untuk pengurusan Keuangan Negara;

Pasal 3.

Dengan persetudjuan Badan Perwakilan Sementara , Telah berkenan menetapkan un-

dang-undang jang berikut: PENETAPAN UMUM

Pasal 1.

1. Pengurusan dan pertanggungan-djawab keuangan Negara ilakukan menurut peraturan-peraturan jang ditetapkan didalam undang- undang ini. Pemerintah mempunjai kekua 2. Saan umum atas keuangan Negara. BAB I

CENTANG

TJARA

PENGURUSAN KEUANGAN

BAHAGIAN I TENTANG ANGGARAN.

1. Rentjana2 undang2 akan menetapkan anggaran umum diaturkan oleh Menteri Keuangan kepada Kepala Negara untuk disampaikan kepada Badan Perwakilan sebelumnja permulaan masa untuk mana anggaran itu harus dipergunakan. Masa itoe ta' boleh melebihi dua tahun lamanja. 2. Akan melakukan barang jg. ditetapkan dalam ajat jang lalu, maka pada waktu jang tepat diterima oleh Menteri Keuangan dari tiap Menteri rentjana² undang2 untuk menetapkan bahagian² anggaran jang didalam pengurusan masing2. 3. Sebagai lampiran risalat pendjelasan, pada rentjana² undang2 jang bersangkutan, tiap2 bahagian anggaran umum disertai dengan:

tentang anggaran pengeluaran : Pasal 2. 1. Anggaran terdiri dari bahagian , tiap2nja, sekadar perlu terpisah dalam dua bab, ja'ni untuk

sebuah daftar jang teliti dan memberi pendjelasan; tentang penundjukan pendapatan²: sebuah daftar pengiraän, jang me43

muat suatu taksiran dumlah uang jang akan diterima dari tiap2 pendapatan. 4. Selainnja, rentjana² anggaran umum disusun dengan memperhatikan aturan² jg. akan diberikan oleh Menteri Keuangan. 5. Menteri Keuangan mengadakan keberatan untuk memasukkan rentjana² undang2 jang dimaksudkan dalam ajat 2 dari pasal ini kedalam rentjana anggaran umum, djikalau dan sebegitu djauh pengeluaran uang jang diminta bersama ta' itu, menurut pandangannja, dapat diizinkan berhubung dengan keadaan keuangan Negara. 6. Pada rentjana anggaran umum dilampirkan oleh Menteri Keuangan : a. sebuah nota tentang keadaan keuangan Negara. daftar-pengumpulan b. sebuah umum jang terbagi atas pengeluaran dan penerimaan jg. biasa, jang luar biasa dan, djika perlu, jang extra luar biasa, dan jang memuat djumlah dari segala bahagian ang garan pengeluaran, serta djumlah dari daftar² pengiraan jang dimaksudkan dalam ajat 3.

Rentjana²

undang2

Pasal 5. 1. Undang2 penetapan anggaran umum mulai berlaku pada tanggal 1 Djanuari dari tahun pertama jang bersangkutan dengannja. 2. Undang2 itu dianggap telah mulai berlaku pada tanggal tersebut, djika dan sebegitu djauh pengumumannja dilakukan sesudah tanggal itu. 3. Perubahan2 dalam anggaran

umum mulai berlaku pada hari jang berikut pada tanggal Staatsblad dalam mana perubahan2 itu dimuatkan . 4. Djikalau sesuatu undang2 penetapan perubahan2 anggaran termaktub sesudah hari jang terachir, pada hari mana, menurut pasal 14 dines tinggal terbuka, maka undang² itu dianggap telah mulai berlaku pada hari tersebut. 5. Djikalau dan sebegitu djauh pada permulaan sesuatu tahun-dines belum ada anggaran umum jang telah ditetapkan dengan undang untuk tahun itu , maka anggaran jang sudah berlaku selama tahun jang lalulah jang dipergunakan selaku dasar untuk pengurusan .

Pasal 4.

1.

jang ditetapkan dalam ajat jang diatas.

untuk

mengubah anggaran umum diaturkan oleh Menteri Keuangan kepada

Pasal 6.

Kepala Negara, untuk disampaikan kepada Badan Perwakilan , tiap2 kali apabila itu amat perlu. 2. Peraturan² jang termuat dalam pasal 3 ajat 2 sampai 6 berlaku djuga untuk rentjana² undang2 jang dimaksudkan dalam ajat pertama dari pasal ini . 3. Atas usul dari Menteri jang bersangkutan, Menteri Keuangan boleh mengizinkan menjimpang dari

1. Sesudah anggaran telah ditetapkan dengan undang², maka sedapat mungkin berhubung dengan sifat susunannja, pos2 dari bab tentang pengeluaran dipisahkan dengan beslit Kepala Negara atas kredit² pengeluaran² untuk pengerdja², untuk perlengkapan dan pengeluaran modal, untuk beslit mana diharuskan bantuan Menteri Keuangan, apabila usulnja tidak dima-

44

+:

djukan nja selaku Menteri jang bersangkutan. Bersama pemisahan jang di2. maksudkan dalam ajat diatas tadi, maka pos² dibahagi terus atas pasal2 dan pada tiap2 pasal ditundjuk djuga anak-pasal-anak- pasal dari mana pengeluaran2 akan diselesaikan . Pada tiap pasal dan anak-pasal ditjatat djumlah² jang telah dikira kan, djumlah² mana sudah diharapkan pada mengizinkan kredit untuk pos itu. Djuga boleh ditundjuk pos² jg. pengeluarannja akan diselesaikan 20 dari pos² lain dalam bahagian anggaran itoe djuga ataupun dari baha-

gian anggaran jang lain, untuk hal mana akan ditambahkan, sekadar perlu, pada pos² jg. tersebut terachir satu atau lebih anak- bahagian ; djumlah jang diselesaikan dari anak - bahagian itu akan dibandingkan dalam perhitungan jang dimaksudkan dalam pasal 46 dengan pos² pada mana kreditnja diizinkan . 3. Anak- pasal- anak-pasal dan pasal2 jang dimaksudkan dalam ajat 2 diuraikan demikian, sehingga seluhnja merupakan suatu gambaran jang terang tentang pengurusan ja ng dilakukan . 4. Beslit pemisahan pos², seperdimaksudk dala ajat² 1 dan 2 ti dari pasal ini,anakan m dimuatkan dam Staatsblad.

Menteri jang bersangkutan-boleh ditundjuk djumlah wang dari kredit" jang telah diizinkan pada bab jang bersangkutan untuk ,,Pengeluaran jang tidak tersangka ". Setjara begitu djuga pada pos² untuk ,,Pengeluaran jang tidak tersangka" ditundjuk keperluan jang tiba-tiba timbul dalam tahun dines, jang ta' dapat diselesaikan dari sesuatu anakbahagian jang lain dari anggaran. 2. Penundjukan jang diadakan menurut ajat pertama dari pasal ini akan ditjatat pada pos² jang bersangkutan dalam perhitungan jang dimaksudkan dalam pasal 46 dengan menjebutkan beslit nja . Pada pos² untuk pengeluaran jang ta' tersangka" disebutkan dalam perhitungan itu untuk pos² mana dan sampai djumlah berapa penundjukan sedemikian itu sudah dilakukan . 3. Dalam perhitungan jang tersebut diatas tadi, penjelesaian menurut ajat ke-2 dari pasal ini diuraikan dan ditanggung-djawabkan pada pos² ,,Pengeluaran jang ta' tersangka" jang bersangkutan, terbagi atas sekian banjak anakbahagian istimewa jang sekadar dengan banjaknja pokok2 bersangkutan jang sama matjamnja, seraja menjebut-

kan beslit2 jang mendjadi dasarnja. Pasal 8.

Pasal 7.

ande a ata phopr pe

1. Uutuk keperluan² jang timbul dengan tiba-tiba selama tahun dimes, jaitu akan menutup kekurangan pada pos² anggaran jang bersangkutan, jg. diakibatkan oleh keperluan itu , dengan beslit Kepala Negara-untuk mana diharuskan banuan Menteri Keuanga , apab ila n usul tidak dimadjukannja selaku

1. Kepada Menteri Keuangan dibebankan pengawasan umum atas pengeluaran dari Anggaran Negara. 2. Tiap pengeluaran ditundjuk pada sesuatu anak-pasal anggaran. 3. Dengan tidak mengurangkan pengawasan jang mendjadi kewadjiban Menteri jang bersangk utan maka Menteri Keuangan menang-

45

gung pemeriksaan umum atas penerimaan.

Pasal 9. 1. Selain dari pada penetapan dalam pasal 38, maka djumlah uang jang telah diizinkan dengan undang2 anggaran dipergunakan oleh Menteri jang mengurus bahagian jang bersangkutan. 2. Hal mempergunakan djumuang jang telah diizinkan lah untuk pengeluaran jang ta' tersangka dan pengeluaran² rahasia hanja didjalankan menurut beslit jang tiap kali diadakan oleh Kepala Negara, untuk beslit mana dituntut bantuan Menteri Keuangan , apabila usulnja tidak dimasukkannja selaku Menteri jang bersangkutan. BAHAGIAN KE II TENTANG TAHUN DINES Pasal 10 .

1.

Tahun dines untuk penguru-

san keuangan negara ialah tahun penanggalan . 2. Pada dines sesuatu tahun terhitung: a. untuk penerimaan : padjak2 dan pendapatan² lain jang diterima selama tahun dines selain dari pada apa jang keketjualikan dalam pasal 11. b. untuk pengeluaran : hak2 jang selama tahun dines didapati oleh jang berpiutang kepada Negara, selain dari pada apa jang diketjualikan dalam pasal2 12, 13, 40 dan 41.

rimaan tahun dines, jaitu, penghasilan bersih selama tahun dines jg. dihitung menurut pasal ini. bersih penghasilan 2. Selaku selama sesuatu tahun dines diartikan djumlah uang padjak jang menurut pasal ini terhitung masuk padjak tahun dines itu , dikurangkan dengan djumlah uang jang menurut pasal ini terhitung pengurangan' pengembalian atau pembebasan, pengetjualian dan penghapusan tahun dines itu . 3. Pada dines sesuatu tahun terhitung padjak2 jang sudah terhutang selama tahun dines itu, jang mana kohir-kohirnja sudah ditetapkan sebelumnja penutupan tahun dines dan djuga padjak2 jang terhutang selama tahun2 dines jang sudah ditutup dan jang mana kohir-kohirnja ditetapkan dalam tahun dines jang berlaku. 4. Pengurangan², pembebasan², pengembalian atau pengetjualian² dan penghapusan terhitung pada tahun dines dalam mana padjak terhutang, djika terdaftar pada kantor² jang melakukan administrasi padjak sebelumnja tahun dines ditutup; djika hal itu mengenai padjak2 jang terhutang dalam tahun² dines jang telah ditutup, maka hal itu terhitung pada tahun dines dalam mana pendaftaran pada kantor2 tersebut dilakukan. 5. Djika guna Negara diadakan tambahan (opcenten ) pada djumlah pokok dari padjak² kohir maka peraturan2 didalam ajat² dimuka akan dilakukan terpisah pada djumlahpokok dan pada tambahannja .

Pasal 11.

Pasal 12.

1. Untuk padjak2 jang terdapat dalam kohir ketetapan padjak, jang ditanggung-djawaban selaku pene-

Penagihan tentang dines jang te lah ditutup jang belum diselesaikan, kalau dan sebegitu djauh belum hi-

46

lang sahnja oleh karena liwat waktu , akan diselesaikan dari djumlah untuk ,,Pengeluaran jang ta' tersangjang ditundjuk pada bab2 jang ka" bersangkutan untuk tahun dines dalam mana penagihan² itu akan diselesaikan kelak, dan akan ditanggung-djawabkan terpisah -pisah pada perhitungan jang disebut dalam pasal 46. Pasal 13. ter

umla a.

1. Persekot2 dan djumlah² wang jang dipertanggung-djawabkan, tersebut pada pasal 41 terhitung pada tahun dines dalam mana hal itu diberikan pembajarannja . 2. Pendapatan jang ta' tersangka-sangka, terhitung pada tahun dines dalam mana pendapatan itu diterima. Pasal 14.

Dines tinggal terbuka: hingga tanggal 1 April tahun jang berikut pada tahun dines, untuk

dari bilangan² jang dikirakan pada pos² pengeluaran jang ditundjuk dalam anggaran, maka dengan beslit untuk mana diKepala Negara haruskan bantuan Menteri Keuangan bilamana usul tidak dimadjukannja selaku Menteri jang bersangkutan - kredit2 jang sisa dari pos² itu boleh ditambah pada angtahun jang pengeluaran garan berikut, baik tjara mempertinggikan pos² jang telah diadakan, maupun tjara mengadakan pos² baru . Demikianlah kredit² jg . dimaksud itu akan didjadikan sebahagian dari anggaran sama dgn. pos² jang lain pada anggaran itu . Dengan beslit itu djuga bilangan² jang telah dipindahkan itu lantas dikurangkan dari djumlah² jang diizinkan untuk tahun jang disebut pertama tadi . dimaksudkan 2. Beslit2 jang dalam ajat dimuka akan dimuatkan dalam Staatsblad . Pasal 16.

Djikalau dari tahun dines jang

1. Djikalau kebalikannja tidak diatur lain dengan penetapan undang² , maka semua penerimaan untuk Negara masuk penanggungan-djawab pendapatan untuk menutup pengeluaran Negara . 2. Akan tetapi djika djumlah wang telah dibajar dari suatu pengeluaran jang sudah diselesaikan seluruhnja atau sebahagiannja diterima kembali sebelum penutupan dines , maka djumlah jang diterima kembali itu dapat dipergunakan djuga untuk mengurangkan pemberatan untuk anak-pasal anggaran, pada mana pengeluaran jang bersangkutan telah diselesaikan . 3. Sedemikian itu djuga boleh

bersangkutan tidak terdjadi piutang² sampai djumlah jang penuh

diatur penggantian kerugian jang diadakan pada barang2 kepunjaan

menjudahkan pekerdjaan2 atau bahagian pekerdjaan dan pemasukan barang, penjudahan mana menurut keterangan dari kepala administrasi jang bersangkutan, tidak berlaku dimuka dari achir bulan Desember tahun dines itu, oleh karena hal² jang harus disebutkan dalam keterangan itu; hingga tanggal 1 Djuli jang berikut untuk mengachirkan segala sesuatu jang berhubung dengan mendjalankan penerimaan², menjelesaikan dan memberikan pembajaran dan pengeluaran². Pasal 15.

47

Negara, sebegitu djauh pembajaran kerugian tersebut tidak melebihi biaja memperbaikinja . 4. Penerimaan sebagai akibat pengeluaran atau penggadaian surat2 utang pada waktu jang singkat tidak termasuk dalam peraturan2 ajat pertama. BAHAGIAN III DARI HAL PENERIMAAN Pasal 17. 1. Pendjualan barang2 jang tidak bergerak kepunjaan Negara, jang adalah baik untuk kepentingan Negara, dilakukan menurut peraturan² jang ditetapkan dengan undang2. 2. Barang jang bergerak kepunjaan Negara , jang pendjualannja adalah baik untuk kepentingan Negara, dengan tidak mengurangkan apa jang ditentukan dalam dua ajat jang berikut , didjual dimuka umum dengan memperhatikan aturan² jang ditetapkan oleh Kepala Negara. 3. Akan tetapi diperbolehkan menjimpang dari apa jang ditentukan dalam ajat dimuka, djika itu baik atau perlu untuk kepentingan Negara. 1 Penjimpangan demikian dapat diperbolehkan dengan beslit Kepala Negara -- untuk mana diharuskan bantuan Menteri Keuangan , djika usul itu tidak dimadjukannja sebagai Menteri jang bersangkutan -, djika harga pendjualan dikira melebihi f 1000,- dan oleh Menteri jang bersangkutan , djika harga pendjualan dikira tidak melebihi f 1000.-. Dari beslit², dalam mana diperbolehkan penjimpangan dan jang harus berisi alasan² atas mana penjimpangan itu berdasar, dikirimkan salinan kepada Menteri Keuangan.

48

4. Dari peraturan jang dimaksudkan dalam ajat 2, diketjualikan djuga barang", jang oleh sebab alasan² jang penting menurut pertimbangan Menteri jang bersangkutan, diserahkan kepada orang2 jang ketiga atau, untuk mengerdjakan pekerdjaan² pemerintahan, kepada pemborong². Dalam hal demikian , maka suatu bilangan wang jang sama dengan harga barang2 jang diserahkan itu, dimasukkan pependapatan² nanggungan-djawab untuk menutup pengeluaran² Negara dan dibebankan pada anak-pasal anggaran, dari mana pekerdjaan atau pemasukan barang bersangkutan dibelandjai , ketjuali djikalau barang2 itu termasuk dalam kepunjaan suatu tjabang dines, jang menurut pasal 57 ditetapkan urusan tersendiri. 5. Pemasukan dalam buku sama, jang dibebankan pada pengeluaran dan jang menguntungkan pendapatan² , didjalankan djuga akan djumlah denda², jang ditahan dari penagihan pemborong dan pemasuk barang dan selandjutnja akan pena-

gihan jang diperhitungkan dengan uang pak, uang sewa atau pendapatan² lain, sebegitu djauh itu tidak mengenai pemeliharaan atau penjelenggaraan barang2 tidak bergerak atau bergerak jang bersangkutan . Pasal 18. Barang2 kepunjaan Negara tidak digadaikan atau didjadikan djaminan pemindjaman, ketjuali barang², jang lebih baik digadaikan atau didjadikan djaminan pemindjaman, dari pada didjual untuk kepentingan Negara, dengan alasan² jang penting menurut pertimbangan Menteri Keuangan dengan persetudjuan Menteri jg. mengurus bahagian ang-

garan , pada mana dibebankan pembelian barang2 itu atau dalam mana barang itu menurut djenisnja harus dianggap termasuk.

Pasal 19. Peraturan , jang bermaksud untuk mengadakan , menaikkan , mengurangkan atau menghapuskan padjak atau untuk membatalkan sesuatu alat pendapatan tidak akan mulai berlaku, sebelumnja hal itu

er

E

dimasukkan kedalam anggaran .

perhitungan

Pasal 20. Pengembalian atau pembebadari padjak hanja diberikan dalam hal dan dengan tjara² jang ditentukan oleh kuasa jang menga-

1. san

tur padjak, ataupun oleh kuasa jang lebih tinggi dari padanja . Djumlah pembajaran kembali 2. padjak , jang tidak termasuk dalam pasal 11, dikurangkan dari penerimaan sedjenis dari tahun, dalam mana kembalitelah itu. terdjadi

pembajaran-

3. Peraturan dalam ajat kedua pasal ini, dengan tidak mengurangkan ketetapan dalam pasal 17 ajat 4 dan 5, berlaku atas tiap2 pembajaran-kembali uang2 jang diterima. 4. Djika jang telah dibajar kembali lebih banjak dari pada jang apat dikurangkan dari penerima, maka jang kelebihan itu ditangung-djawabkan sebagai pengeluaan.

Pasal 21. 1. Perselisihan tentang barang2 bergerak dan tidak bergerak dapat man diputuskan setjara damai dengan i ent beslit Negar jang diambil oleh Kepala a, mana diharuskan bantuan Meuntuk nteri Keuan gan , djika usul tidak dimadjukannja sebagai Menteri jang bersangkutan —, de-

ngan perdjandjian bahwa, djika pokok perselisihan itu melebihi ƒ 5000 ,-, diperlukan penerimaan baik dengan undang2. tahun Menteri Keu2. Tiap angan mengumumkan kepada Badan Perwakilan Rakjat perdjandjian damai jang tidak memerlukan penerimaan baik dengan undang2. Pasal 22. 1. Penagihan menurut hukum sipil, kepunjaan Negara, dapat dilepaskan seluruhnja atau sebahagiannja, atas usul Menteri bersangkutan dan Menteri Keuangan oleh Kepala Negara dengan beslit jang beralasan djika djumlah itu tidak melebihi f 5000.- . 2. Penagihan jang melebihi djumlah itu hanja dapat dihapuskan seluruhnja atau sebahagiannja oleh kekuatan undang².

Pasal 23. Sebagai penerimaan untuk dines tahun jang berlaku , dimasukkan kedalam pendapatan jg. ta' tersangka² djumlah jang telah dibajar karena chilaf, dan jg. baru dibajar kembali sesudah penutupan anggaran dalam mana pembajaran itu ditjatat sebagai pengeluaran .

Bahagian IV DARI HAL PENGELUARAN UANG. Pasal 24. Pengeluaran diluar dan melebihi anggaran tidak boleh terdjadi .

Bahagian V DARI HAL PENGURUSAN ANGGARAN Pasal 25. semua Departemen² 1. Pada Pemerintah Umum dan semua administrasi² termasuk dibawah peme49

gangan buku diatur dan didjalankan

dilakukan

dengan memperhatikan peraturan jang diberikan tentang itu oleh Menteri Keuangan, sesudah berembuk dengan Menteri jang bersangkutan .

hatikan waktu terdjadinja pembelian atau pembuatan) , diuntungi

2. Kepada pegawai dan orang2 jang ditundjuk oleh Menteri Keuangan , haruslah selalu diberi kesempatan memeriksa pemeganganbuku itu dan diberikan semua keterangan jang diminta tentang itu. 3. Pegawai dan orang2 jang dimaksudkan dalam ajat 2 berhak memeriksai keadaan kas dan persediaan barang2 dalam semua kantor dines umum dan dari semua komtabel.

Pasal 26. Selain dari pada jang ditentukan dalam pasal 40 dan 41 , tidak ada djumlah dikeluarkan atau disampingkan dari anggaran, untuk melunaskan utang2 jang djumlahnja baru dapat ternjata kemudian hari. Pasal 27. Selain dari pada apa jang ditentukan dalam pasal 28, maka kredit2 jang diizinkan dalam anggaran tak dapat dipertinggikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan sesuatu pendapatan manapun atas mana Negara berhak.

Pasal 28. Djika barang2 jang dibeli atau dibuat untuk Negara diserahkan kepada Departemen Pemerintah Umum jang lain dari jang menitahkan mengeluarkan wang untuk membeli atau membuatnja, maka pasal jang diuntukkan membeli keperluan² sedjenis itu, dalam tahun dines dalam mana penjerahan itu

50

(dengan tidak memper-

dengan harga jang ditaksir, seraja bilangan jang sama dengan itu dibebankan pada pasal dari mana Departemen pemerintahan umum jang memerlukan barang2 itu, dapat melunaskan pembelandjaan untuk memperolehnja . Pasal 29. Barang2 Negara, dinamakan bagaimanapun, tidak diserahkan kepada penagih2 utang, dengan membawa keuntungan pada pasal anggaran, dari mana penagihannja harus dilunaskan. Pasal 30. 1. Perdjandjian jang mengakibatkan pengeluaran jang dipikul oleh Negara, dibuat oleh atau atas nama Menteri bersangkutan, dengan memperhatikan berikut.

peraturan²

2. Djikalau dikehendaki mengadakan perdjandjian jang lamanja melebihi satu tahun dines untuk pekerdjaan atau pemasukan barang, maka perdjandjian ini hanja dapat diadakan untuk suatu masa jang setinggi-tingginja 5 tahun lamanja, terketjuali dalam undang2 diperbolehkan masa jg. lebih lama atau jg. tidak tentu lamanja. 3. Untuk sewa dan pak jang lebih dari ƒ 100.- setahun, tidak boleh didjandjikan untuk masa jang lebih lama dari 10 tahun, ketjuali undang2 memperbolehkan masa jg. lebih lama atau jang tidak tentu lamanja. Pasal 31.

1. Menjelenggarakan pekerdjadan mengadakan pemasukan an barang dan pengangkutan untuk

keperluan Negara dilakukan dengan kontrak pemborongan umum. 2. Akan tetapi oleh Kepala Negara dapat diizinkan menjimpang dari peraturan ini dengan beslit jang beralasan, baik untuk beberapa hal sedjenis, maupun untuk tiap hal istimewa.

dari djumlah 3. Perdjandjian jang banjaknja ƒ 1000.- atau lebih, wadjib memakai surat.

BAHAGIAN VI DARI HAL PENJELESAIAN PENGELUARAN Pasal 35.

Utang jang dibebankan kepada anggaran Negara diselesaikan oleh Menteri jang bersangkutan atau wakil-nja. Pasal 36.

Tiap penjelesaian harus berdasarkan bukti atau bukti hak jang diperoleh oleh jang berpiutang. 1.

Pasal 32. Sjarat penjelenggaraan menjatakan djaminan² mana diperlukan untuk diizinkan turut serta dalam penjelenggaraan .

Pasal 33. Hak2 dan kewadjiban administrasi jang mengadakan penjelenggaraan, begitu djuga hak2 dan kewadjiban² pemborong² , orang2 jang turut masukkan tawaran dan rekanan, dan segala tjara² jang selandjutnja harus diperhatikan , diurus oleh Menteri jang bersangkutan .

Pasal 34.

1. Negara pegawai Semua (Staatsdienaren ) dan pegawai² jang diperbantukan kepada Negara dilarang untuk memborong sesuatu pekerdjaan atau leveransi bagi Negara, mendjadi pendjamin dalam itu ataupun turut serta didalam hal itu, baik langsung, maupun tidak langsung. 2. Dalam hal² jang mungkin timbul, baik untuk beberapa hal sedjenis, maupun untuk satu hal istimewa, dapat diizinkan menjimpang dari larangan ini dengan beslit jang beralasan dari Kepala Negara.

2. Dengan persetudjuan Menteri dengan beslit Keuangan , maka Menteri jang bersangkutan ditetapkan djenis dan bentuknja surat2, jang harus diperlihatkan oleh penagih utang untuk membuktikan penagihan mereka. Pasal 37. Penjelesaian dengan perhitungan atau setjara tjitjilan hanja diadakan untuk djasa² jang telah dikerdjakan dan bilangan jang diselesaikan itu sekali-kali tidak boleh melebihi empat per lima bahagian dari hak² jang telah diperoleh, jang mana wadjib dibuktikan dengan bukti terang tentang penjelenggaraan. Pasal 38.

Oleh sebab² administrasi, ataupun, djikalau berdasarkan pengawasan jang dibebankan pada Menteri Keuangan dalam pasal 8, menurut pertimbangannja ada hal2 jang mendjadi alasan untuk hal itu, Menteri Keuangan boleh memalangi kredit jang sudah diizinkan pada anggaran . Hal itu harus segera diberitahukan oleh beliau dengan beslit jang beralasan kepada Menteri jang tersangkutan, jang wadjib terus menuruti beslit itu.

51

Pasal 39. Dalam perdjandjian2 berhubung dengan mengadakan pemasukan barang , menjelenggarakan pekerdjaan² atau mengerdjakan djasa² tidak didjandjikan bunga uang kepada pemborong2 atau rekanan berhubung dengan terlambatnja melunaskan penagihannja jang mungkin terdjadi.

pertanggung-djawabkan , untuk melakukan pembajaran² .

2. Dengan beslit Kepala Negara ditetapkan peraturan tentang pengurusan dan pertanggungan- djawab dari djumlah² jang dipertanggung-djawabkan. BAHAGIAN VII TENTANG PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN .

Pasal 40. Pasal 42. 1. Uang persekot dapat diberikan kepada pemborong² atau rekanan² dan, dalam hal² jang akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan, termasuk djuga gaatas gadji² dji² perlop dan tidak kerdja - , uang tunggu, upah², pensiun², deklarasi berhubung dengan biaja2 perdjalanan dan penginapan dan bantuan² tetap .

2. Persekot kepada pemborong² dan rekanan² hanja dapat diberikan sampai sedjumlah empat per lima bahagian dari harga apa jang telah diserahkan olehnja, djika untuk itu mereka belum terima suatu pembajaran jang pasti. 3. Jang ditetapkan dalam ajat 2 tidak berlaku atas pembajaran2 dahulu untuk barang2 jang akan dimasukkan atau pekerdjaan² setjara langganan. Itu djuga tidak berlaku, djika untuk persekot² itu didapat djaminan jang tjukup . Dalam hal istimewa Menteri jang bersangkutan boleh memberi pembebasan dari kewadjiban memberi djaminan dengan beslit jang beralasan.

1. Menteri Keuangan mengeluarkan peraturan2 dan petundjuk² untuk penjimpanan, oleh pelbagai administrasi, dari segala surat² mengenai penjelesaian pengeluaran², pembajaran utang dan verificatie penerimaan , supaja dengan demikian mungkin dapat diadakan pengawasan dan pemeriksaan oleh suatu badan pengawas dan pemeriksa jang akan diadakan dan akan berdiri sendiri. Surat2 ini disimpan dengan baik dan teratur, supaja itu terus tersedia pada waktu dipinta. 2. Kepada pegawai dan orang2 jang ditundjuk oleh Menteri Keuangan harus diperlihatkan pada setiap waktu surat2 jang dimaksudkan pada ajat 1 dan diberikan semua keterangan jang dianggap perlu untuk menjelenggarakan peraturan² dan petundjuk jang dimaksudkan pada ajat 1. BAHAGIAN VIII TENTANG LIWAT WAKTUNJA PENAGIHAN PIUTANG Pasal 43.

Pasal 41. 1. Dalam hal2 kepentingan dines memerlukan, Menteri jang bersangkutan boleh berikan dalam batas² anggaran, djumlah uang jang di52

1. Dengan menjimpang dari pasal2 1954 dan 1967 dari Buku Undang2 Sipil, tuntutan tentang penagihan utang terhadap Negara liwat waktunja (verjaren) bilamana lima

tahun telah liwat, sesudah 31 Desember dari tahun utang itu dapat ditagih, terketjuali, djika lebih pendek masa ini (verjaring) menurut ketetapan Buku Undang2 Sipil. 2. Terketjuali oleh karena sebab jang disebut dalam Buku Undang Sipil, liwat waktu jang disebut pada ajat jang lalu tertahan oleh karena pemasukan deklarasi kepada bersangkutan . administrasi jang Untuk membuktikan hal ini atas permintaan penagih utang, oleh atau atas nama kepala administrasi jang bersangkutan, diberikan seputjuk surat-penerimaan jg. bertanggal . 3. Liwat waktu berlaku djuga

terhadap orang jang belum dewasa dan terhadap mereka jang berada dalam hadjar, dengan tidak mengurangi tuntutan mereka itu terhadap pemangku atau penghadjarnja.

Pasal 44. Jang ditetapkan pada pasal 43 tidak berlaku untuk penagihan tentang bunga dan tentang pembajaran penjitjilan pindjaman uang .

BAHAGIAN IX TENTANG LARANGAN TERHAUANG² , DAP PEMBESLAHAN BARANG DAN MILIK NEGARA. Pasal 45. 1. Tidaklah diizinkan, selain dari pada sesudah beroleh izin dari hakim, untuk mengadakan pembeslahan atas: a. Uang², efek² atau surat2 berharga-wang kepunjaan Negara , jang berada dalam pegangan suatu administrasi atau dalam pegangan pihak jang ketiga; b. Uang jang harus dibajar oleh pihak ketiga kepada Negara ;

C.

barang

bergèrak

kepunjaan

Negara, dengan tidak memperdulikan apakah barang itu dipegang atau dipergunakan oleh Negara, atau berada dalam tangan pihak jang ketiga; dan d. barang2 tidak bergèrak dan hak zakelijk kepunjaan Negara. 2. Izin jang dimaksudkan dalam ajat jang diatas harus diminta pada Badan Kehakiman Negara jang tertinggi. BAB II.

TENTANG PERTANGGUNGANDJAWAB KEUANGAN . BAHAGIAN I

TENTANG PERHITUNGAN² Pasal 46.

1. Rentjana undang2 untuk menetapkan penutup perhitungan diaturkan oleh Menteri Keuangan kepada Kepala Negara untuk disampaikan kepada Badan Perwakilan selambat-lambatnja pada pembukaan sidang biasa jang pertama dalam tahun ketiga sesudah anggaran ditutup . 2. Djikalau disebabkan oleh hal²

jang ta' dapat disingkirkan , penjampaian tidak dapat dilakukan sebelum atau pada saat itu , hal itu diberitahukan pada Badan Perwakilan. 3. Rentjana undang penetapan penutup perhitungan bersama peritu jang dimaksudkan hitungan pada ajat 4 dan perhitungan² dari tersendiri dan tjabang bahagian tersendiri dari dines Negara jang dimaksudkan dalam pasal 56 dan 57 dan pendjelasannja, disertai djuga dengan sebuah daftar terbahagi atas tahun2- dines jang menjatakan, mana, disebabkan oleh djumlah 53

penjelesaian pada tahun²-dines dulu dalam tahun jang lalu itu untuk sebagian telah dibelandjakan ataupun mendjadi bebas oleh karena liwat waktu, dan untuk sebagian lain lagi tetap tinggal utang. 4. Untuk melakukan barang jg.

kepada Badan Perwakilan dilakukan, hal jang mengenai bentuk dan susunan, menurut peraturan jang akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 49.

Sekali

ditetapkan dalam ajat 1 , maka pada waktu jang tetap Menteri Keuangan menerima dari tiap2 Menteri untuk tiap tahun-dines, perhitungan sebegitu djauh mengenai bahagian atau bahagian² anggaran tentang mana pengurusan diwadjibkan padanja . Pasal 47. Menurut susunan anggaran dan dengan uraian jang sama tentang bahagian², bab2, pos2 pasal2 dan anak²- pasal maka perhitungan² jang dimaksudkan dalam pasal 46, menundjukkan sendiri²:

dalam

tiap2 masa jang mana banjaknja tahun akan ditetapkan oleh Kepala Negara dengan beslit, jg tidak boleh melebihi sepuluh tahun lamanja, serta mulai berdjalan sesudah perhitungan umum dari semua penerimaan dan pengeluaran Negara untuk tahun dines 1948 telah ditutup , dimadjukan oleh Kepala Negara suatu rentjana undang2 jg. memuat keputusan tentang tudjuan mempergunakan saldo untung dan penutupan saldo rugi dari perhitungan jang telah ditetapkan dalam masa itu.

UNTUK PENGELUARAN:

BAHAGIAN II

djumlah jang ditaksir dan apa jg. diselesaikan dari pada itu;

TENTANG PERTANGGUNGAN DJAWAB DAN TUNTUTAN TERHADAP PEGAWAI NEGARA (STAATS-DIENAREN) DAN PEGAWAI JANG DIPERBANTU-

UNTUK PENERIMAAN: djumlah jang ditaksir dan apa jg. diterima dari pada itu. Terhadap tiap pos pengeluaran , maka perhitungan menjatakan tiap2nja untuk kredit" bagi pengeluaran

untuk pegawai , pelengkapan dan pengeluaran modal perbedaan antara taksiran dan pendapatan❜nja , dengan pendjelasan tentang perbedaan itu sekadar perlu serta menjatakan, jang mana dari djumlah jang diselesaikan itu telah dibajar lunas dan jang mana tetap tinggal utang. Tentang penerimaan² , makapun dinjatakan perbedaan² antara taksiran dan pendapatan dan sekadar perlu disertai pendjelasan perbedaan². Pasal 48. Selainnja, pertanggungan-djawab pengeluaran dan penerimaan Negara 54

KAN KEPADA NEGARA BERHUBUNG DGN PERBUATAN² DGN TIDAK HAK ATAU KEALPAAN UNTUK MANA MEREKA TIDAK DAPAT DITUNTUT SEBAGAI KOMTABEL.

Pasal 50. Semua pegawai Negara (Staatsdienaren) dan pegawai² jang diperjang Negara, bantukan kepada sedemikian itu dan bukan sebagai komptabel, oleh karena perbuatan² dengan tidak hak atau oleh karena kealpaan besar dengan langsung atau tidak dengan langsung memberi kerugian kepada Negara, dapat diwadjibkan menggantikan kerugian itu.

Penuntutan pengganti kerugian itu terhadap pegawai Negara (Staatsdienaren) dan pegawai jang diperbantukan kepada Negara, achli²-warisnja, atau mereka jang menggantikannja dalam hak, dilakukan menurut aturan² jang ditetapkan dalam peraturan Kepala Negara. Pasal 51. Dimuka penutupan tiap2 dines, maka untuk anggaran disetor kemjang didapat oleh bali djumlah jang bersangkutan lebih dari pada kredit2 jang telah diberikan kepadanja. Pasal 52.

Bilamana mungkin tidak dipenuhi penetapan dalam pasal 51 , maka penagihan djumlah2 piutang itu diselenggarakan oleh Menteri jang bersangkutan . BAHAGIAN III TENTANG PERTANGGUNGANDJAWAB DAN PENUNTUTAN

KOMTABEL Pasal 53. 1. Orang² atau badan² administrasi jang diwadjibkan oleh Negara untuk menerima, menjimpan , membajar atau mengeluarkan uang dan barang berharga serta alat² , adalah komtabel, dan sedemikian itu mereka wadjib bertanggung djawab atas pengurusan jang didjalankannja . 2. Dengan beslit Kepala Negara dapat memberi kebebasan dari ke-

wadjiban jang dimaksudkan dalam ajat 1 kepada mereka, jang disamping pekerdjaan² jang lain djuga mendjadi perantaran antara orang banjak dan seorang komtabel . 3. Tjara mengadakan pertanggungan-djawab, penetapan tjontoh2 dan pemasukan perhitungan dite-

tapkan oleh Kepala Negara dengan beslit. 4. Dengan peraturan Kepala Negara ditetapkan didalam hal² mana dan tjara bagaimana komtabel diwadjibkan akan penggantian² untuk sementara dan penggantian² tetap. 5. Dengan tidak mengurangkan jang telah ditetapkan pada ajat 1 maka Kepala Departemen Pemerintahan Umum dan Kepala badan atau administrasi dalam mana komtabel itu terbilang, berkewadjiban mengawasi pengurusan komtabel2 itu. Pasal 54. Barang siapa jang berkuasa atau jang dikuasakan untuk mengadakan utang dan akan menimbang dan terhadap penagihan menjelidiki Negara, serta untuk memberikan pembajarannja, tidak boleh pula ia bertindak sebagai komtabel . Dalam keadaan istimewa penjimpangan dari peraturan ini dapat diizinkan dengan beslit Menteri pada siapa jang bersangkutan terhisab.

Pasal 55. Tiap komtabel wadjib memberikan keterangan jang terurai tentang segala bahagian kasnja, dan memberi segala keterangan tentang semua pembajaran, sekian kali dan dgn. tjara menurut kemauan Menteri Keuangan. BAB III TERTENTANG BAHAGIAN² SENDIRI DAN TJABANG² DINES NEGARA

Pasal 56. 1. Hal mengadakan pengurusan tersendiri untuk bahagian² jang tertentu dari dines2 Negara, hanja boleh berlaku dengan undang2.

55

2. Undang itu djuga menetapkan tjara memberi perhitungan dan pertanggungan -djawab tahunan dari pengurusan itu. 3. Dalam undang itu antara lain ditetapkan, bawah tiap tahun untuk bahagian dines Negara jg . dimaksudkan itu dibuat dan ditetapkan

BAB IV PERTANGGUNGAN TENTANG KEUANGAN DJAWAB DARI NEGARA TENTANG PENGURUSAN BADAN JANG TELAH DISAHKAN SEBAGAI BADAN HUKUM . Pasal 59.

anggaran dan perhitungan menurut aturan ini untuk anggaran Negara dan perhitungan Negara. Pasal 57. 1. Tjabang dines Negara jang tertentu dapat diurus dengan tjara jang lain dari pada jang telah ditetapkan pada umumnja oleh undang2 anggaran Negara dan perhitungan Negara ini . 2. Untuk pengurusan tjabang² dines Negara itu akan ditetapkan peraturan umum jang perlu dengan undang². 3. Tjabang² dines jang dimaksudkan dalam ajat 1 akan ditundjuk dengan undang . Dalam Undang2 ini dapat dimuatkan tambahan2 atau penjimpangan undang2 umum jang dimaksudkan dalam ajat 2, seberapa diperlui, berhubung dengan sjarat² istimewa dari tjabang dines itu. Pasal 58. 1. Tentang tjabang dines seperti jang dimaksudkan dalam pasal 57 , didalam anggaran Negara tidak dimuatkan pasal2 lain, melainkan jang dibutuhkan untuk menjatakan pendapatan dari pengurusan jang tersendiri itu dan penjelesaian dengan pengurusan itu serta untuk mengurus pertalian modal dengan Negara. 2. Sebagai keterangan pada pasal² anggaran ini dapat dilampirkan suatu perhitungan tjabang dines jang bersangkutan dari tahun penanggalan jang lampau. 56

Pertanggungan djawab keuangan dari Negara untuk pengurusan badan jang telah disahkan sebagai badan hukum diatur dalam tiap2 hal dengan undang2. PENETAPAN PENUTUP

Pasal 60. 1. Undang-undang ini dapat disebutkan ,, UNDANG2 KOMTABILITET SEMENTARA INDONESIA TIMUR ", dengan menjatakan tahun dan nomor Staatsblad dalam mana undang itu ditempatkan. 2. Undang ini mulai berlaku pada keesokan hari pengumumannja dan berlaku kembali terhitung mulai dari tanggal 1 Djanuari 1948, dengan ketjualinja bahwa waktu pemasukan jang disebut dalam pasal 3 ajat 1 tidak berlaku untuk anggaran tahun 1948. Menitahkan, bahwa undang2 ini akan ditempatkan dalam Staatsblad Indonesia Timur. Termaktub di Makassar, tgl. 7 Djuli 1948. Presiden Indonesia Timur, Tjokorde Gde Rake Soekawati Perdana Menteri, Ide

Anak Agung Gde Agung Menteri Keuangan, Hamelink

Diumumkan di Makassar, pada tanggal 4 Augustus 1948. Menteri Djustisi, Dr. Chr. R. S. Soumokil

Not once or twice in our rough island story The path of duty was the way to glory

(LORD TENNYSON)

2

1

kep. SANGIHE

Kep. TALAUD

HALMAHERA

Kep. SULA SULAWESI

Kep 081 P. SERAN (NUSA INA)

R. BURU

P.AMBON RBUTON

Makassar

Kep. KAL P.MUNA

Kep. ARU

PWETAR /P. BALI PLOMBOK P. SUMBAWA PFLORES

Kep. SOLOR

Kep. ALOR

Kep. BABAR 9

Kep. TANIMBAR H

P.TIMUR

P. SUMBAཨ །

1. Negara Indonesia-Timur. 2. Negeri Belanda pada ukuran jang sama. 3. Peta dari Seluruh Indonesia dalam mana Daerah Negara Indonesia-Timur termasuk dalam lingkungan .

S

3

0

3

GENERAL LIBRARY · U.C. BERKELEY

B000959789