Pendidikan Politik Rakjat. Bahagian I.

Citation preview

UC-NRLF

DS 646 .4 E3

B 4 690 327

P46 1947

v.1 MAIN

UCB

EMER PENEMANGAT NEGADA INDON VOO RLICHTING MVOL !

PEPORN

ARTI NEGARA - ARTI DEMOKRASI ARTI PARLEMEN - ARTI POLITIK ARTI HUKUM DASAR - ARTI MASJARAKAT - ARTI MERDEKA DAN KEMERDEKAAN - RAKJAT DALAM NEGARA - PEMERINTAH DALAM NEGARA PEMILIHAN BADAN PERWAKILAN RAKJAT - PELBAGAI BENTUK NEGARA DAN PEMERINTAHAN - SJARAT2 MENDJADI NEGARA Endon . OLL

J

33

Levis gift 3-29-50

AVAVAY

AVAVAVA

VAVAVA

JAVNAVAVAVAVAVAR

JE SUIS CE QUIA ETE CE QUI EST ET CE QUI SERA ETNULMORTELNA ENCORE LEVE LEVOILE QUI ME COUVRE ΑΝΑΥΔ

THE HOOVER LIBRARY

ON WAR, REVOLUTION , AND PEACE

ZAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVALA

Serie Pepora

Pendidikan

Politik

Rakjat bahagian I.

Terdiri

dari

dari No. 1 luarkan oleh

kumpulan

Pepora"

jang

dike-

Kementerian

Pene-

No.

12,

rangan N.I.T. sekali sebulan.

East

a

i I Tndones

,

Ministry

of

ion

Informat

Diterbitkan oleh :

PENEVANGAN NEGARA INDONES

HOOVER

" IVOL LICHTING OOS

LIBRARY

Makassar

I -24-

22914-640

1

E3 Ppb

Arti

Negara

P.j.m. Ejokorde Gde RakeSukawati Presiden pertama Negara Indonesia Timur

Fatsal 1:

Arti

Negara

Pendahuluan. 1. Negara adalah satu pengertian jang sudah tua, akan tetapi isi pengertian itu baru sadja diwaktu jang achir- achir ini ramai dipersoalkan orang dinegeri kita. Dulu perkataan ini tidak banjak dikupas; pengertiannja dianggap sama dengan pengertian Radja. Radja Lodewijk ke XIV jang memerintah di Perantjis dalam abad ke- 17, pernah berkata: ,,Negara itu saja". Pada waktu sekarang, meskipun tidak banjak lagi orang jang memberi arti Negara seperti itu , terhadap isinja jang sebenarnja masih djuga banjak jang ragu-ragu . Apakah jang dinamakan Negara itu ? Menurut ilmu hukum negara, satu negeri baru disebut satu negara, apabila ia mempunjai sjarat-sjarat jang sudah umum diakui dalam dunia internasional, didalam pergaulan hidup antara bangsa dan bangsa antara negara dan negara. Sjarat- sjarat itu adalah : a. sedjumlah rakjat atau penduduk (pergaulan hidup ) , b. sebuah daerah jang mempunjai batas-batasnja jang tertentu, c. sebuah organisasi jang mengatur dan mempersatukan rakjat ( Pemerintah) , d. kedaulatan terhadap luar negeri. Rakjat 2. Sjarat jang pertama buat satu negara djadinja, ialah ra’jat. Sjarat ini sebenarnja tidak usah dibitjarakan pandjang lebar, karena tiap2 • orang tahu bahwa tidak ada negeri jang tidak mempunjai ra’jat sama sekali. Tiap-tiap negeri ada mempunjai ra'jat ; tentang banjak atau sedikitnja rakjat dari sesuatu negara tidaklah mendjadi soäl jang penting dalam sjarat ini. Rakjat dari satu negara disebut djuga warga-negara. Disini terang djadinja bahwa dimana ada negara pasti ada rakjat. Tetapi belum tentu dimana ada ra'jat sadja jang mendiami suatu tempat, sudah dapat dikatakan ada negara. Negara baru ada, djika sjarat- sjarat jang tersebut didalam a, b, c, d, diatas itu ada. 3. Sedjalan dengan pengertian ra'jat timbul pengertian bangsa sebab ra'jat dari suatu negara itu umumnja disebut pula bangsa. Pengertian bangsa disini djangan dilihat dari asal satu keturunan, satu kebudajaan, atau kesatuan jang lain-lain, jang asli. Banjak bangsa sekarang diatas dunia ini jang tidak mempunjai asal turunan atau kebudajaan jang satu, tetapi diakui oleh dunia sebagai bangsa. Ra'jat Swiss umpamanja disebut bangsa Swiss bukan karena dapat ditetapkan bahwa ia uerasal dari satu turunan atau kebudajaan, tetapi ialah karena mempunjai persatuan jang bulat dan kuat dalam negaranja. Ra'jat Amerika pun 5

berasal dari beberapa tjampuran bangsa. Akan tetapi tidak ada orang jang da, at membantah bahwa ra'jat Amerika itu bukan bangsa Amerika. Asal kebudajaannja pun berlain-lain pula, akan tetapi sekarang sia akah jang dapat mengatakan bahwa kebudajaan Amerika bukan ke udajaan kebangsaan ? Djika dilihat dari sudut ilmu masjarakat jang disebut dalam bahasa asing ,,Sociologie", maka satu ra'jat dapat mendjadi suatu bangsa, djika riwajat atau nasib jang dipikul oleh satu ra'jat jang hidup dalam satu masjarakat itu sama. Daerah jang terbatas 4. Sjarat kedua jang menentukan suatu negara ialah daerah jang mempunjai batas-batas jang tertentu. Sjarat ini perlu, karena suatu bangsa jang tidak mempunjai daerah jang mempunjai batas jang tertentu, tidak dapat akan membangunkan suatu negara. Ingat sadja akan halnja bangsa Jahudi. Bangsa Jahudi ada dan diakui bangsa diatas dunia ini. Tetapi karena tidak mempunjai daerah jang tertentu, maka tidaklah dapat dikatakan bahwa ada Negara Jahudi. Suatu bangsa jang tidak mempunjai daerah, seakan-akan orang jang tidak mempunjai rumah. Hidupnja mendjadi hidup pengembara jang tidak tahu dimana tempat kediamannja. Djuga djika suatu daerah negara tidak tentu batas-batasnja, susah sekali buat mempertahankannja. 5. Tentang besar dan ketjilnja sesuatu negara tergantung pada luas dan sempit daerahnja. Luas dan sempitnja batas daerah itu tergantung pula pada riwajat negara itu masing-masing. Tentang menetapkan ba . tas-batas daerah suatu negara ada banjak tjaranja, jaitu ada jang karena menurut iklimnja, dan ada pula jang karena letaknja menurut hukum ilmu bumi. Akan tetapi jang penting sekali dalam hal menentukan batas-batas daerah sesuatu negara, ialah politik jang didjalankan dengan lain negara. Politik ini dapat terbentuk didalam perdjandjian2 dengan lain-lain negara jang berdekatan letaknja. Batas negara itu perlu sekali dipastikan dengan njata dan ditentukan dengan perdjandjian-perdjandjian, karena oleh sebab batas-batas negara itulah telah banjak timbul perselisihan politik diatas dunia ini. Bahkan tidak kurang peperangan jang telah timbul antara satu dan lain negara, jang disebabkan oleh soal batas-batas itu.

Badan Pemerintahan 6. Sjarat ketiga jang harus ada dalam negara ialah Pemerintahan. Bagi orang jang belum tahu, atjapkali pula menjangka bahwa Negara itu ialah Pemerintah, sebagai dulu menjangka bahwa Negara itu ialah Radja. Akan tetapi Pemerintah, seperti sudah diterangkan tadi, adalah satu bahagian sadja dari Negara. Pemerintah itu sebetulnja ialah 6

suatu organisatie, suatu badan jang mengatur dan mempersatukan ra'jat dari satu negeri didalam satu susunan persatuan jang teratur. Pemerintah suatu negara dapat disamakan dengan suatu pusat dari susunan masjarakat jang ada dalam negara itu. Atau boleh djuga disamakan dengan pengurus besar dari satu perkumpulan jang mendjalankan putusan-putusan perkumpulan itu, mendjaga supaja peraturan-peraturan jang sudah diambil didjalankan serta mengatur dan mempersatukan anggota-anggotanja dalam susunan jang kuat dan baik.

7. Suatu Pemerintah harus mempunjai kekuasaan, jaitu tiap-tiap perintah jang dikeluarkannja harus diterima oleh ra'jat dengan menurut. Djika tidak begitu maka Pemerintah tidak dapat mendjalankan kewadjiban jang diserahkan oleh Dewan Perwakilan Ra'jat padanja, dan akan timbul kekatjauan dalam masjarakat negara itu. Sebaliknja djika perintah dari Pemerintah diturut oleh ra'jat dengan sedar, karena tahu akan maksud dan kebaikannja, maka berarti Pemerintah itu sudah mendapat djiwa, mendjadi Pemerintah jang hidup, jang artinja, bahwa Pemerintah itu dapat mendjalankan kewadjibannja dengan teratur dan tepat. Djika ada Pemerintah jang hidup, maka segala sesuatu jang mengenai penghidupan dan kehidupan ra'jat dapat berpusat pada Pemerintah! Pemusatan itu tidak sadja ditudjukan kedalam, tetapi djuga terhadap luar negeri. Djadi ringkasnja, Pemerintah harus kuat dan mendapat kepertjajaan penuh dari raʼjat, mempunjai kekuasaan lahir dan bathin terhadap ra'jat sendiri.

8. Dalam hal suatu negara mempunjai daerah jang luas, maka negara itu dapat dibagi-bagi mendjadi beberapa daerah didalam negara, dan mempunjai pemerintahan sendiri- sendiri. Pemerintahan jang begini dinamakan pemerintah daerah. Perhubungan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dapat disamakan dengan perhubungan tjabang-tjabang kaju dengan pokoknja. Meskipun kedudukan pemerintah daerah lebih rendah dari kedudukan pemerintah pusat, dalam lingkungan daerahnja sendiri pemerintah daerah mempunjai penuh kekuasaan. Sistem pemerintahan jang seperti ini sudah biasa dipakai dinegeri-negeri demokrasi sekarang ini, dan dinamakan sistem pemerintahan jang decentralisatie (disentralisasi ) jang berarti: dari bawah keatas. Lawannja ialah jang disebut pemerintahan centralisatie jang berarti: dari atas kebawah. Kedaulatan terhadap luar negeri. 9. Sjarat keempat jang harus dipunjai oleh satu negara ialah kedaulatan terhadap Luar negeri. Sebagai kita tahu diatas dunia ini ada berpuluh-puluh negara jang merdeka, jang mempunjai sjarat- sjarat jang sudah disebutkan diatas itu. Pergaulan negara-negara ini, satu

7

sama lain, itulah jang disebut pergaulan Internasional, atau pergaulan antara bangsa- bangsa. Inter artinja antara, nasional artinja bangsa Djadi pergaulan atau dunia internasional itu dapat disamakan dengan satu masjarakat jang anggotanja terdiri dari negara-negara jang merdeka. Perkataan merdeka berarti bahwa sesuatu negara tidak dikuasai oleh lain negara dengan paksa. Kehidupan negara jang begitu, berhak mengatur rumah tangganja sendiri dengan leluasa, jaitu bebas dari tjampur tangan lain negara. Dan negara jang begitulah jang dina.nakan negara jang mempunjai kedaulatan, artinja kuasa dan merdeka. Kuasa djadinja untuk hidup menurut kehendak sendiri, dan merdeka untuk menolak paksaan jang datang dari luar. 10. Akan tetapi dalam dunia Internasional, kedaulatan jang seperti itu tidak dapat dilakukan dengan sesuka- sukanja sadja. Sebabnja ialah karena pergaulan Internasional itu , seperti satu masjarakat biasa, menghendaki pula peraturan tata-tertib. Umpamanja dalam masjarakat biasa kita tidak boleh mengganggu ketentraman tetangga kita. Dalam pergaulan Internasional pun umpamanja negara A. tidak boleh, mengganggu ketentraman atau kehidupan negara B. tetangganja. Berhubung dengan peraturan tata- tertib ini, maka meskipun satu negara mempunjai kedaulatan, didalam pergaulan Internasional kedaulatan itu tidak dapat dilakukan dengan sepenuh-penuhnja. Dalam pergaulan Internasional diwaktu sekarang pengertian kedaulatan itu sudah berobah dari pengertiannja pada abad jang lalu umpamanja, dimana kedaulatan berarti mempunjai kekuasaan dan kemerdekaan 100%.

Perkembangan kehidupan negara. 11. Kehidupan satu negara bisa disamakan dengan kehidupan satu badan jang berdjiwa, umpamanja badan manusia. Sebagai manusia mempunjai kepala, kaki dan tangan, dan sebagainja, begitu pula satu negara mempunjai bahagian2 anggota2nja. Djika badan manusia harus dapat bernafas, harus makan minum dan lain2, supaja ia djangan mati kelaparan atau mati kena penjakit, begitu pula dengan suatu negara umpamanja. Anggota2 dari badan negara boleh diumpamakan dengan pedjabat2 jang semuanja musti bekerdja. Musti ada koordinasi• nja, musti ada imbangannja satu sama lain, musti ada pimpinannja jang satu, musti ada djiwanja dan semangatnja.

12. Djika anggota2 badan manusia tidak mau mendjalankan kewadjibannja masing2 atau tidak mau kerdja-sama, tentu badan itu tidak bisa hidup. Bagaimanakah satu badan bisa hidup dan sehat djika umpamanja perut mau mendjadi djantung, limpah mau mendjadi hati, buah pinggang mau bertukar-tukar pekerdjaannja, atau ini hari mau kerdja dan besok tidak? Djika satu anggota sakit atau tidak baik men8

djalankan kewadjibannja, maka seluruh badan itu mendjadi sakit pula. Djika orang menderita sakit perut maka bukan perut itu sadja sebenarnja jang sakit akan tetapi seluruh badan turut menderita.

13. Dalam tiap badan jang hidup, musti ada pembagian anggota jang maha penting, jang sederhana penting, jang kurang penting, tetapi sebetulnja semua penting. Hanja ada bagian dalam badan manusia, jang djika dipotong, badan itu masih bisa hidup terus. Sebaliknja ada pula anggota badan jang harus lengkap ada, dan djika tidak badan itu tidak bisa hidup, sebagai limpa, djantung dan sebagainja. Dalam negara begitu pula. Ada bahagian2 jang tidak boleh tidak musti ada, jaitu bahagian jang disebut maha penting. Djika tidak ada pemerintah umpamanja akan timbul katjau-balau, djika tidak ada polisi dan hakim, pendjahat akan mengganas.

14. Negara, seperti pula badan jang berdjiwa, harus hidup dan tidak bersifat membatu (statisch ) . Ia harus djuga tumbuh, membesar, artinja hidupnja dari waktu ke-waktu berdjalan terus dan madju. Dari sehari kesehari, dan sebulan ke- sebulan, dari tahun ketahun, ia musti tumbuh dan semangkin kuat dan besar. Jang kemarin tidak lagi sekarang jang sekarang tidak lagi sama dengan jang akan datang. Tetapi dalam semua ketumbuhan dan perobahan membesar itu , dasarnja tetap hanja satu , jaitu mempêrtahankan hidupnja dan senantiasa memperbaiki hidup itu. 15. Sebagai satu badan, maka tiap2 negara musti ada organisasinja dan koordinasinja. Ia musti mempunjai peraturan, dan bahagian2nja masing2, serta tentu djabatan dan pekerdjaannja. Djuga rakjatnja, jaitu warga negaranja musti tahu akan hak dan kêwadjibannja, karena dengan begitu ia turut mempertahankan kehidupan negara. Mengetahui kewadjiban bagi seorang warga negara adalah berarti, bahwa meskipun ia mempunjai kemerdekaan diri jang ditanggung oleh undang2 negara, tetapi ia tidak boleh bertindak jang bertentangan dengan kepentingan dan kehidupan negara. Oleh sebab itu tiap2 negara harus mempunjai undang2 (hukum) dasar, dimana ditentukan hak2 dan kewadjiban2 tiap2 warga negara dan tiap2 bahagian dari negara. 16. Negara jang mempunjai undang2 ( hukum ) dasar adalah negara jang teratur, jang bisa disebut „ negara hukum". Dalam negara jang memakai sistim demokrasi , hukum dasar ini dibikin oleh Parlemen atau Dewan Perwakilan Rakjat. Hukum dasar itu adalah timbangan jang paling tinggi dalam satu negara, terhadap mana tiap2 warga negara atau bahagian negara harus tunduk. Artinja bukan ra'jat biasa sadja, tetapi djuga Pemerintah, tentara dan segala djabatan dalam negara terikat pada hukum dasar itu. Apabila sebahagian besar rakjat

9

mengetahui dan sedar akan hal ini, maka akan kuatlah kehidupan negara itu, karena dengan begitu rakjat pun tahu akan hak dan kewadjiban dapat merasa, berpikir dan bertindak setjara demokrasi jang sehat. 17. Bagi satu negara diwaktu sekarang tidak ada tjara jang lebih baik, dari pada tjara demokrasi. Negara jang hidup dan besar karena tjara demokrasi, lebih kuat dan sempurna dari pada negara jang memakai tjara totaliter atau fascisme. Kekuatan dan kebesaran Amerika terdapat adalah oleh tjara demokrasi itu. Dalam perang jang baru lalu dapat kita lihat bahwa kekuatan dan kebesaran Amerika terletak dalam tjara demokrasi jang dipakai dalam negerinja. Sebaliknja kekuatan Djerman dibawah Hitler jang didasarkan atas faham totaliter dan fascisme tidak tahan lama dan achirnja hantjur sama- sekali. 18. Diatas tadi sudah diterangkan sjarat2 jang harus ada bagi satu negara, jaitu ada empat sjarat jang utama. Empat sjarat itu adalah mendjadi pokok pula bagi kehidupan suatu negara. Kesatu, persatuan pergaulan hidup rakjat atau bangsanja. Kedua, keadaan tanah airnja jang tentu batasnja dan dikuasai oleh bangsa itu sendiri. Ketiga, ada pemerintahan jang diakui oleh ra'jat, dan jang bisa membereskan soal2 politik, ekonomi dan sosialnja, serta mendjaga kewadjiban nasional dan internasional negara itu. Keempat, kesanggupan untuk mempertahankan serangan musuh dari luar dan dari dalam. Disini kelihatan bahwa kewadjiban suatu pemerintah dalam satu negara itu sangat berat. Berhubung dengan itu maka pemerintah itu harus kuat dan kokoh. Untuk mentjapai pemerintahan jang kokoh, maka pemerintah dan ra'jat musti mengerti satu sama lain dan siap sewaktu2 menempuh satu djalan. Perselisihan faham jang mungkin timbul antara raʼjat dan pemerintah tidak dibesar2kan dan dipertadjam, sehingga bisa memetjah persatuan kenegaraan, ataupun berakibat dengan timbulnja negara dalam negara.

10

Arti

Demokrasi

11

Faisal

II :

Arti

Demokrasi

Ketika Presiden mengutjapkan pidato pembukaan (23 April 1947).

Pendahuluan. 1. Democratie, jang dalam sebutan lidah bangsa kita mendjadi Demokrasi, adalah perkataan Latin. Ia terdiri dari dua perkataan. jaitu Demos dan Cratei. Demos artinja Rakjat, dan Cratei artinja Rakjat. Pemerintahan. Democratie artinja Pemerintahan Demokrasi adalah satu faham ketata-negaraan jang berdiri diatas daasar permufakatan dan suara jang terbanjak. Menurut faham demokrási, sesuatu keputusan diambil dengan permufakatan terlebih dahulu, dan achirnja putusan jang mendapat suara jang terbanjak itulah jang diterima. Demokrasi meskipun baru ramai terdengar diwaktu jang achir2 ini, akan tetapi umurnja sudah tua. Semendjak 2400 tahun jang lalu, di Junani ( Griekenland) faham ini sudah hidup sebagai lawan dari faham ketata-negaraan diwaktu itu, jaitu faham jang disebut ARISTOCRATIE. Aristocratie (batja: Aristokrasi ) terdiri dari perkataan: Aristo jang artinja Golongan Bangsawan, dan Cratei jang artinja Pemerintahan. Aristocratie artinja ialah Pemerintahan Golongan Bangsawan. 13

Demokrasi modern 2. Karena umurnja demokrasi itu sudah tua, maka sebagai faham jg lain2, tjorak dan tjaranja pun berobah menurut perobahan waktu. Tjara melakukan demokrasi dizaman dahulu adalah berlainan dengan tjara melakukan demokrasi diwaktu sekarang. Tetapi sungguh pun begitu hakekatnja tetap masih sama, jaitu sama2 bersendi pada permufakatan dan mengambil putusan menurut suara jang terbanjak. 3. Demokrasi dizaman dahulu disebut orang demokrasi tua Demokrasi zaman sekarang disebut demokrasi modern atau demokrasi muda. Demokrasi modern ini berlakunja ialah seperti jang kita lihat sekarang terdjadi di Amerika Serikat dan di Eropa Barat. Dari Amerika dan Eropa Baratlah demokrasi modern itu mulai berkembang keseluruh dunia. Demokrasi modern mulai terkenal sesudah Revolusi Perantjis pada tahun 1789, jaitu revolusi di Perantjis jang mendjatuhkan kekuasaan Aristokrasi.

4. Sebenarnja tiga belas tahun sebelum itu, pada tahun 1776 waktu Amerika menjatakan kemerdekaannja, faham demokrasi modern ini sudah tampil kemuka. Isi keterangan kemerdekaan negara Amerika jang terkenal dengan nama DECLARATION OF INDEPENDENCE, itulah isi demokrasi modern jang kita kenal sekarang ini. Akan tetapi berkembang dan semangkin terkenalnja pengertian itu, ialah sesudah revolusi Perantjis tahun 1789 itu. Semendjak itu faham demokrasi terkenal djuga dengan nama „, Kedaulatan Rakjat". Kedaulatan rakjat artinja ialah kedaulatan (Kekuasaan jang tertinggi) ada pada Ra'jat. Faham itu bersandar atas azas, bahwa tiap2 manusia dilahirkan sama dan oleh karena itu mempunjai hak jang sama djuga untuk hidup setjara merdeka. Dalam undang2 negara di Amerika persamaan hak dan kemerdekaan tiap2 orang diakui dan diterangkan dengan tegas. Dan tjita2 Revolusi Perantjis pun bersandar pada sembojan: „,kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan " dari tiap-tiap orang.

Tumbuhnja demokrasi di Indonesia 5. Tetapi demokrasi jang diandjurkan dan akan dipakai di Indonêsia ini, tidaklah ditjangkok ( diadopteeren) dari Barat. Hal ini tidak perlu karena dinegeri kita azas demokrasi itu djuga sudah ada dan sudah tua umurnja. Apa jang perlu bagi kita ialah hanja menjesuaikan sadja azas2 jang ada pada kita dengan azas2 demokrasi Barat itu. Demokrasi setjara Eropa Barat 100 % tidak dapat hidup di Indonesia, karena bangun masjarakat Indonesia berlainan dengan bangun masjarakat Eropah Barat, apapula dengan Amerika Serikat. Tanah Indonêsia umumnja masih banjak terdiri dari daerah2 pemerintahan sendiri ( zelfbesturende landschappen) jang diperintah oleh radja2 jang disukai ra'14

jat banjak. Karena itu demokrasi sebagai jang difahamkan dalam revolusi Perantjis itu, bukan sadja tidak dapat tetapi sangat bertentangan dengan keadaan dan bangun masjarakat kita. Apa jang sudah ada pada kita, sebagai radja2 dan lain pemimpin tidak perlu diganti dan ditiadakan, karena kita memasukkan faham demokrasi itu. Jang perlu ialah menjesuaikan kedudukan2 jang sudah ada itu dengan demokrasi jang akan mendjadi dasar negara kita. Dibahagian2 tanan air kita jang seperti itu, bukannja harus mengadaka.n pemimpin baru lagi untuk faham demokrasi itu , tetapi jang sudah ada dibiarkan terus memimpin menurut tjara demokrasi jang sesuai dengan isinja menurut tempat dan waktu.

Demokrasi langsung 6. Meskipun wudjud dan tudjuannja antara demokrasi tua dan demokrasi modern atau kedaulatan ra'jat itu tidak berobah, tetapi bentuknja sudah berlainan. Djiwanja permufakatan dan mengambil putusan dengan suara jang terbanjak, tinggal sama, tetapi tjaranja sudah tidak sama lagi. Dizaman dahulu tatkala batas sesuatu negara belum seluas batas negara dalam zaman modern ini, dan djumlahrakjatnja belum pula sebesar djumlah rakjat dari satu negara seperti sekarang, demokrasi itu didjalankan dengan tjara langsung. 7. Demokrasi tjara langsung artinja, djika ada sesuatu putusan jang akan diambil, jang belum ada dalam buku undang2, ataupun akan merobah sesuatu fatsal atau ajat dalam undang2 jang sudah ada, maka rakjat negara itu dikumpulkan pada suatu tanah lapang . Disitu diadakan permufakatan dan dipungut suara untuk menetapkan sesuatu putusan jang akan diambil. Sesuatu rentjana atau usul jang dikemukakan djika mendapat persetudjuan kebanjakan ra'jat jang hadir, maka rentjana atau usul itu diterima dan didjalankan. Djika kebanjakan ra'jat menolaknja, maka rentjana atau usul itu tidak diterima. Tjara ini sekarang masih banjak berlaku didesa2 ditanah air kita ini.

Demokrasi perwakilan. 8. Dalam demokrasi modern atau kedaulatan ra'jat tjara mufakat dan kelebihan suara itu masih tetap mendjadi djiwa demokrasi. Hanja sadja tjara mengadakan permufakatan itu sudah berbeda dari dahulu. Oleh karena batas sesuatu negara sekarang sudah luas dan djumlah ra'jat sudah terlalu banjak, tjara mengumpulkan ra'jat pada suatu tempat sepêrti dahulu, tidak dapat lagi didjalankan. Karena itu sekarang tjara bermufakat dengan langsung itu, diganti dengan tjara bermufakat dengan memakai perwakilan . Tjara ini disebut demokrasi perwakilan, atau djuga demokrasi perantaraan. 9. Menurut tjara demokrasi perwakilan, tidak lagi ra'jat banjak jang langsung bermufakat, akan tetapi ialah wakil2nja sadja. Ra'jat me-

15

milih dan mengutus wakil2nja untuk berunding dan bermufakat atas namanja. Têmpat untuk wakil2 itu bersidang dan bermufakat, itulah jang sekarang disebut Parlemen atau Dewan Perwakilan Rakjat.

10. Dalam negara jang memakai tjara demokrasi, ada tiga matjam badan kekuasaan. Kesatu ialah Dewan Perwakilan Ra'jat atau Parlemen itu, dimana duduk wakil ra'jat, jang pekerdjaannja adalah merantjang dan membikin undang2 jang mendjadi peraturan dalam negara. Kedua ialah badan pemerintahan ( Pemerintah) jang pekerdjaannja melakukan undang2 itu, dan mendjaga supaja tidak ada orang atau golongan jang melanggar atau merusaknja. Ketiga ialah badan kehakiman (Justitie- Justisi ) jang akan menimbang dan menghukum orang jang bersalah melanggar atau merusak undang2 jang sudah dibikin atas nama ra'jat itu.

11. Badan atau Dewan Perwakilan Rakjat djadinja membikin undang2, badan Pemerintahan mendjalankan undang2 itu dengan bertanggung djawab pada Dewan Perwakilan Rakjat, dan badan Kehakiman menimbang dan menghukum orang atau golongan jang melanggar undang2 itų. Dalam menimbang sesuatu perkara, badan Kehakiman merdeka menurut timbangannja dengan adil mengambil sesuatu putusan dengan tidak usah menurut kemauan pemerintah atau siapapun djuga. Pemerintah tidak boleh tjampur tangan dalam perkara kehakiman , ketjuali djika ada tersebut didalam undang2 dasar, umpamanja pemerintah diberi hak untuk memaafkan atau mengurangi hukuman.

12. Dengan keterangan ini njatalah, bahwa Negara Demokrasi atau Negara jang memakai sistim kedaulatan ra'jat, bukanlah sekali2 Negara jang sewenang -wenang. Negara Demokrasi adalah Negara jang diatur menurut undang2, jang oleh karena itu disebut Negara hukum atau dalam bahasa Belanda disebut Rechtsstaat. Selain dari menurut hukum undang- undang, djuga, buat perkara jang belum ditentukan dalam undang-undang, menurut tjara permufakatan jang ta'luk kepada suara jang terbanjak.

13. Permufakatan adalah djaminan bagi tiap- tiap orang berfikir dan mengeluarkan fikirannja dengan merdeka. Tetapi ia tidak boleh narah dan engkar, apabila fikirannja atau suaranja kalah oleh fikiran atau suara jang terbanjak. Kehendak seseorang jang mau memaksakan pendiriannja atau buah fikirannja pada orang banjak, tidak sesuai dengan djiwa permufakatan. Diktator setjara fascisme bukan pada tempatnja hidup dalam Negara jang memakai sistim demokrasi . Akan tetapi tiap-tiap orang boleh mentjoba mempropagandakan pendiriannja atau 16

buah fikirannja itu supaja diturut oleh orang banjak, sehingga dapat diterima. Tjara mempropagandakan itu tentu sekali tidak boleh dengan penipu dan mengantjam.

Rakjat dalam Negara Demokrasi. 14. Pada ra'jat kita jang masih terbelakang dalam hal politik, atjapkali terdjadi salah faham tentang arti demokrasi atau kedaulatan ra'jat itu. Karena kedaulatan ra'jat berarti kedaulatan ( kekuasaan jang tertinggi) ada ditangan ra'jat maka ada jang menjangka bahwa tiaptiap orang boleh berbuat sesuka -sukanja dengan tidak tanggung djawab pada siapapun djuga . Sangkaan jang begini tentu sadja salah sama sekali. Betul dalam Negara jang memakai tjara kedaulatan raʼjat tiap-tiap orang ditanggung haknja dan kemerdekaannja sepenuh- penuhnja, tetapi hak dan kemerdekaan ini djangan digunakan sehingga mengganggu hak dan kemerdekaan orang lain. Karena hak dan kemerdekaan orang lain itu djuga ditanggung oleh undang- undang jang sudah dibikin bersama itu.

15. Tiap-tiap warga negara dan penduduk dari Negara jang memakai sistim demokrasi atau kedaulatan ra’jat, mempunjai hak dan merdeka untuk hidup, berbitjara, berfikir dan berbuat apa jang baik menurut pendapatnja. Tiap- tiap orang boleh meutarakan fikirannja tentang sesuatu hal, tentang soal- soal politik, ekonomi , sosial dan lain-lain meskipun fikirannja itu berlainan dari fikiran orang lain. Djuga ia boleh mengeritik dan menjalahkan pemerintah, asal sadja didalam tjara jang teratur dan dalam lingkungan undang-undang . Iapun berhak menentukan dan memilih wakilnja buat mewakilinja dalam Dewan Perwakilan Ra'jat, jaitu badan jang tertinggi dalam satu Negara Demokrasi. 16. Dalam Negara Kedaulatan ra'jat atau demokrasi, terbuka kesempatan buat tiap- tiap orang untuk mentjapai dan menduduki segala kedudukan dalam masjarakat, dari jang serendah-rendahnja hingga jang setinggi-tingginja. Bukan kekajaan, bukan turunan, dan djuga bukan persahabatan atau perhubungan dengan jang berkuasa dipemerintahan atau dimasjarakat jang menentukan kedudukan seseorang, akan tetapi ialah ketjakapan orang itu sendiri. 17. Menurut undang-undang dalam Negara Demokrasi semua orang sama. Tidak ada warga negara atau penduduk jang tidak tunduk pada undang-undang, disebabkan karena ia berkedudukan terlalu tinggi. Begitu pula tidak ada warga negara atau penduduk jang kelupaan dan tidak diperlindungi disebabkan karena kedudukannja terlalu rendah. Ringkasnja menurut ukuran undang- undang demokrasi , semua orang sama deradjatnja. 17

18. Selain memberikan dan menanggung hak, demokrasi atau kedaulatan ra'jat djuga meletakkan kewadjiban pada tiap-tiap orang. Djangan dilupakan bahwa hak dan kewadjiban adalah sedjalan. Umpamanja kemerdekaan tiap -tiap warga negara jang ditanggung itu, menurut pengertian demokrasi atau kedaulatan ra'jat, ialah berarti djuga bahwa warga negara itu mengakui bahwa ia sudah terikat satu sama lain dengan suka rela dalam masjarakat. Dan ini adalah mendjadi kewadjiban jang senantiasa harus diakui. 19. Turutnja seseorang dalam pemilihan, jaitu memilih dan menentukan wakilnja buat Dewan Perwakilan Ra'jat, bukan sadja suatu hak, tetapi djuga kewadjiban baginja, sipemilih harus tahu bahwa adalah mendjadi kewadjibannja buat turut memilih, dan memilih dengan benar dan djudjur. Sekali-kali tidaklah patut memilih seseorang oleh karena ia masih tergolong familie atau keluarga atau sahabat sadja. Apapula djika ia memilih seseorang, karena takut pada orang itu, atau karena suaranja sudah „,dibeli" oleh orang jang ingin dipilih. Dalam memilih wakilnja tiap -tiap orang adalah bertanggung djawab supaja memilih orang jang menurut timbangannja djudjur dan politiknja sesuai dengan kehendak si pemilih itu sendiri, serta pandai mewakili kepentingan ra'jat jang diwakilinja dengan sebaik-baiknja. 20. Selain dari pada itu , tiap-tiap warga negara harus tahu, bahwa dalam Negara Demokrasi, bertindak setjara politik dengan meutamakan kepentingan diri sendiri, adalah salah sekali. Demokrasi menurut tiap-tiap orang meutamakan kepentingan umum, dan mengabdi kepada kepentingan bersama. Djatuh atau berdirinja sistim demokrasi dalam sesuatu negara, adalah tergantung pada ra'jat negara itu sendiri. Djika ra'jat sedar akan hak dan kewadjibannja, bekerdja dan berusaha dengan djudjur buat kepentingan bersama, maka demokrasi dan kemerdekaan negara itu akan berdiri kuat. Djika masing-masing atau kebanjakan orang hanja mementingkan dirinja sendiri-sendiri, tidak boleh tidak demokrasi dan kemerdekaan itu akan gojang dan djatuh. Negara jang demokrasi adalah kepunjaan ra'jat, dan ra'jat adalah kepunjaan Negara. Hanja djika satu sama lain sama-sama tahu dan mendjalankan hak dan kewadjibannja dengan betul, barulah demokrasi berdiri, berkembang dan hidup subur.

18

Arti

Parlemen

19

Pemandangan pada pembukaan Sidang Parlemen N.I.T. jang pertama tgl. 23 April 1947.

20

Sementara

Fatsal

III :

Arti

Parlemen

Pendahuluan. 1.* Waktu membitjarakan ,,Demokrasi" , sudah dikemukakan perbedaan antara tjara demokrasi langsung dengan tjara demokrasi perwakilan atau.perantaraan. Untuk mendjalankan demokrasi perwakilan itu sjarat jang pertama haruslah ada, ialah „ Parlemen", atau dalam bahasa kita disebut ,,Dewan Perwakilan Ra'jat. Djiwa demokrasi ialah permufakatan dan permusjawaratan dan Parlemen itu adalah tempat kemana ra'jat mengutus wakil-wakilnja untuk mengadakan mufakat dan musjawarat itu. Dalam Parlemen itu pula undang- undang dan peraturanperaturan lain buat Negara dibikin menurut suara wakil jang terbanjak. Karena itu Parlemen dalam sesuatu Negara mempunjai kekuasaan jang tertinggi, karena ia mendjadi badan pembuat undang- undang. Melihat tingginja kedudukannja dan pentingnja keputusan jang dapat diambilnja, tidak heran djika dalam Parlemen itu tidak mudah sadja mengambil sesuatu keputusan. Putusan Parlemen itu akan mendjadi Hukum (undang -undang, wet ) dan karena itu harus dipertimbangkan dengan sungguh- sungguh dan masak-masak. Karena itu djangan terkedjut, djika dalam Parlemen kita mendengar perdebatan dan pertukaran pikiran jang hebat diantara wakil- wakil itu sendiri, atau diantara wakil-wakil dengan Pemerintah. Pertukaran pikiran jang demikian ada kalanja perlu, supaja terdapat putusan jang sebaik- baiknja. Parlemen 2. Parlemen itu terdiri dari sedjumlah anggota jang dipilih oleh rakjat sebagai wakilnja. Tiap-tiap anggota djika berbitjara, adalah berbitjara atas nama ra'jat dan untuk kepentingan ra'jat jang diwakilinja. Ia dikirim kesana oleh ra'jat untuk mewakilinja dan membela serta mempertahankan kepentingannja. Djumlah anggota Parlemen itu tidak sama pada tiap-tiap negeri. Hal ini tergantung pada besar dan ketjilnja sesuatu negeri, serta banjak dan sedikit djumlah ra'jatnja. Akan tetapi banjak atau sedikit djumlah anggota Parlemen itu, tidaklah mendjadi ukuran buat mengukur besar dan ketjilnja kekuasaannja. Tiap-tiap Parlemen pada tiap -tiap negeri adalah sama kekuasaannja, mendjadi badan pembuat undang- undang negara dan mempunjai kekuasaan jang tertinggi. 3. Untuk mendjaga djalannja permufakatan dan permusjawaratan, maka perlu diangkat seorang dari anggota untuk mendjadi ketua Parlement itu. Kewadjiban Ketua itu ialah mengatur segala pekerjaan dan memimpin permusjawaratan badan tersebut. Ketua Parlemen dapat diangkat oleh kepala Negara ( Presiden atau Radja ) , atau boleh

21

djuga dipilih dari dan oleh Dewan Perwakilan Ra'jat itu sendiri. Persidangan jang dilakukan dalam satu Parlemen adalah menurut peraturan jang tertentu. Ada kalanja umpamanja persidangan itu berlaku pada paling sedikit 2 kali satu tahun'dan ada pula 3 kali. Tiap-tiap kali umpamanja paling sedikit 20 atau 30 hari. Djika perlu persidangan itu boleh djuga diadakan lebih sering; ini tergantung kepada banjaknja masaalah-masaalah jang harus diputuskan, 30 atau 20 kali bersidang, artinja ialah 30 atau 20 kali mengadakan permusjawaratan. Badan Pemerintahan 4. Meskipun Dewan Perwakilan Ra'jat itu mendjadi alat jang utama dari demokrasi, tetapi bukanlah ia jang mendjalankan undang-undang jang sudah dibuatnja sendiri itu. Buat mendjalankan dan mendjaga undang-undang itu diserahkan pada badan jang disebut „ Pemerintah”. Disebelah itu buat menimbang dan menghukum orang atau golongan jang melanggarnja, diserahkan pada badan „Kehakiman". Sebagai sudah disebutkan dahulu waktu membitjarakan demokrasi, dalam negeri demokrasi umumnja ketiga badan ini harus ada.

5. Dalam negara demokrasi Pemerintahan itu harus djuga sebagai biasa, diselenggarakan oleh pegawai- pegawai negara jang tjakap dan mempunjai pengetahuan. Mereka jang duduk dalam pemerintahan itu harus pula terdiri dari orang- orang jang telah mendapat pendidikan dan pengadjaran istimewa, dan djuga jang sudah menempuh peladjaran disekolah- sekolah tinggi. Atau meskipun tidak begitu, mereka jang sudah banjak beladjar dari pengalaman bekerdja. Bedanja dengan sistem pemerintahan jang lain-lain, ialah tjara mengangkatnja. Menurut tjara demokrasi jang harus mendjadi kepala-kepala Departemen jang disebut ,,Menteri", bukan sadja harus orang jang achli, akan tetapi harus pula jang dipilih dari golongan atau partai jang terbesar dalam Dewan Perwakilan Ra'jat. Menteri- Menteri itu mempunjai pertanggungan djawab terhadap Parlemen atau Dewan Perwakilan Ra'jat itu. Perselisihan pikiraan antara Parlemen dan Kabinet

6. Djikalau Parlemen tidak menaruh kepertjajaan lagi pada suatu Menteri atau semua Menteri- Menteri, maka Menteri atau MenteriMenteri itu diganti oleh orang jang dipertjajai oleh Parlemen. Ketidak pertjajaan itu bisa terdjadi apabila satu Menteri atau semua Menteri2 itu mendjalankan kewadjibannja tidak sesuai lagi dengan kehendak kebanjakan wakil-wakil di Parlemen atau sudah menjimpang dari putusan jang sudah diambil oleh Parlemen. Parlemen menerima pertanggungan djawabnja Pemerintah dan sedjalan dengan itu ia sendiripun 22

bertanggung djawab pula kepada ra'jat. Sebab itu anggota- anggota jang dipilih untuk Parlemen atau Dewan Perwakilan Rakjat itu, tidak boleh buat selama-lamanja. Biasanja 4 atau 5 tahun pemilihan baru harus diadakan, supaja anggota- anggota jang sudah dianggap tidak tjotjok dengan kemauan ra'jat diganti dengan jang baru. Jang mana jang masih dipertjajai dapat dipilih lagi.

7. Menurut hukum demokrasi, djika terdjadi perselisihan antara Parlement dengan Pemerintah, maka dua hal mungkin terdjadi. Kesatu djika Parlemen dengan suara banjak menjetudjui, maka Pemerintah dapat djatuh, artinja Pemerintah itu bubar dan didirikan Pemerintah jang baru. Kedua, djika Kepala Negara (Presiden atau Radja) atau Perdana Menteri menganggap bahwa suara dalam Parlement itu tidak lagi mewakili suara ra'jat jang banjak, maka Kepala Negara atau Perdana Menteri dapat membubarkan Parlemen dan mengadakan pemilihan wakil-wakil jang baru sebagai udjian. Djika dalam pemilihan jang diadakan itu banjak anggota- anggota lama terpilih kembali, maka Pemerintah harus mengundurkan diri. Tetapi djika dalam pemilihan itu sedikit djumlah anggota lama jang terpilih kembali, maka Pemerintah tetap berdiri. Susunan Parlemen 8. Susunan Parlemen umumnja ada dua matjam. Ada jang terdiri dari satu badan sadja, dan ada pula jang terdiri dari dua badan. Sistem satu badan itu dalam bahasa Latin disebut Unicameral, dan badan sistem dua disebut Bicameral. Cameral artinja ialah

Kamar. Uni artinja Satu dan Bi artinja Dua. Djadi Unicameral artinja ialah „ Satu Kamar" dan Bicameral artinja „ Dua Kamar". Perkataan ,,kamar" itu dipakai disebabkan karena Dewan Perwakilan itu biasanja bermusjawarat dalam satu kamar, atau ruangan. Di Nederland umpamanja perkataan ,,kamar" hingga kini masih tetap dipakai. Ingat sadja „ Kamar kesatu" (Eerste Kamer) dan ,,Kamar kedua" (tweede Kamer) dari staten Generaal ( Parlement) Belanda. Dinegeri-negeri Barat jang memakai azas demokrasi, biasa dipakai sistem „ dua kamar" itu, djadi Dewan Perwakilan Ra'jat itu terdiri dari dua badan. 9. Sebagai diterangkan diatas, Dewan Perwakilan Ra'jat atau Parlemen itu adalah badan jang membuat undang-undang. Membuat undang-undang bukanlah satu pekerdjaan jang mudah tetapi pekerdjaan jang penuh dengan pertanggungan djawab. Pekerdjaan ini bukan sadja menghendaki kepintaran dan ketjerdasan, akan tetapi djuga ketenangan dan kesabaran pikiran. Perbuatan jang tergesahgesah atau jang dikemudikan oleh nafsu perasaan sadja, tentu tidak dapat mentjiptakan undang- undang jang baik. 23

Hati sabar dan kepala dingin sangat perlu dalam pekerjaan jang sedemikian. Akan tetapi segala perbuatan manusia tidak dapat senantiasa terluput dari pengaruh tergesah- gesah dan kepanasan hati. Adapula dalam Parlemen dimana atjapkali terdjadi pertukaran pikiran jang sering membikin kesabaran terganggu dan kepala jang dingin mendjadi panas. Tidak pula kurang anggota - anggota dalam hal begitu memakai kata-kata jang tidak sesuai dengan kesopanan parlementair (menurut tjara parlement) .

10. Sebabnja ialah karena dalam Parlemen itu duduk wakil- wakil dari beberapa aliran jang ada dalam masjarakat. Disana perdebatan seringkali berlaku dengan hangat dan kadang -kadang terlalu didasarkan pada perasaan jang panas sadja. Melihat akan kemungkinan ini maka memang baik diadakan „ dua badan" atau ,,dua kamar" dalam Parlemen. Jang satu ialah jang umum disebut ,,kamar kedua” atau „ badan kedua" jang pekerdjaannja jaitu mengambil putusan tentang sesuatu undang-undang. Jang lain jang disebut ,,kamar kesatu" atau ,,badan kesatu" berkewadjiban memeriksa undang - undang jang sudah disetudjui oleh ,,kamar kedua" itu . Anggota-anggota dari kamar kesatu itu biasanja terdiri dari orang - orang jang sudah agak landjut usianja. Maksudnja supaja dari mereka dapat diharapkan hati jang senantiasa sabar dan kepala jang senantiasa dingin . Djadi ,,kamar kesatu❞ itu seakan-akan jang mendjadi REM untuk kepanasan ,,kamar kedua” itu, jaitu memeriksa dan menimbang pekerdjaan dari ,,kamar kedua" itu ," supaja terdapat hasil jang sebaik- baiknja.

Membentuk undang-undang. 11. Tjara jang sering berlaku untuk membentuk undang- undang, umumnja ada seperti ini . Biasanja rentjana undang-undang itu diusulkan oleh pihak Pemerintah. Sesudah usul itu diterima oleh Parlemen mulailah rentjana itu dibitjarakan dalam sidangnja. Akan tetapi sebelum itu, biasanja lebih dahulu rentjana tadi diserahkan buat diselidiki oleh satu panitia jang dibentuk buat penjelidikan itu . Panitia demikian boleh dibentuk buat satu kali sadja atau jang dinamakan Panitia sementara, atau boleh djuga buat waktu jang pandjang, sebagai Panitia tetap. Djika ada rentjana undang- undang jang berkenaan dengan soal kehakiman diusulkan umpamanja, maka rentjana itu harus diselidiki lebih dahulu oleh ,,Panitia kehakiman". Panitia ini akan terdiri dari wakil - wakil Parlemen jang ahli dalam hal kehakiman sebagai anggotanja. Tjara bekerdja begini mentjepatkan pembentukan undang-undang itu. Tetapi tjara ini banjak mendapat kritiek karena seakan- akan dengan begitu hak-hak Parlemen dipindahkan ketangan panitia- panitia . Akan tetapi hingga sekarang dinegeri-negeri Ba.rat tjara ini banjak dan biasa digunakan. 24

12 Sesudah rentjana undang-undang itu disetudjui oleh „ kamar kedua" lalu dikirimkan kepada ,,kamar kesatu" untuk diperiksa. Dalam perdebatan antara Parlement dengan Pemerintah tentang sesuatu rentjana undang-undang jang diusulkan Pemerintah, dari pihak Pemerintah rentjana itu akan dipertahankan oleh Menteri jang bersangkutan. Jaitu kehakiman oleh Menteri kehakiman, peladjaran cleh Menteri Peladjaran, dan seterusnja. Djika undang- undang itu sudah disetudjui oleh ,,kamar kesatu", maka diteruskan kepada Pemerintah untuk disjahkan. Hak-hak Parlemen 13. Rentjana undang-undang jang tetap tiap tahun harus diadjukan oleh Pemerintah, ialah rentjana anggaran belandja. Rentjana keuangan negara ini sangat penting, dan, karena pentingnja pada beberapa negeri hal itu ditetapkan dengan chusus dalam undang-undang dasarnja. Didalam pembentukan undang-undang keuangan negara itu pula terletak kekuasaan Parlemen jang kuat terhadap pada kekuasaan badan-badan lainnja dalam negeri. Bahwa terhadap Pemerintah djuga disitulah letaknja kekuasaan Parlemen. Sebab dengan menolak rentjana belandja jang dimadjukan Pemerintah itu, Parlement dapat memaksa seorang Menteri mengundurkan diri, malahan dapat pula mendjatuhkan kabinet sama sekali. Selain dari Pemerintah, Parlemen pun berhak pula mengusulkan rentjana undang- undang Hak Parlemen jang seperti ini, dinamakan hak Initiatief, atau dalam sebutan bangsa kita hak Initiatip. Djadi Parlemen atau Dewan Perwakilan Rakjat itu mempunjai hak Initiatip, jaitu Hak mengusulkan rentjana undang- undang. 14. Selain dari hak Initiatip, Parlemen mempunjai pula hak AMENDEMEN. Hak Amendemen artinja ialah hak dari Parlemen' untuk menambah atau merobah rentjana undang-undang jang diusulkan oleh Pemerintah. Hak ini penting sekali buat pekerdjaan Parlemen , sebab dengan mempunjai hak Amendemen itu Parlemen tidak usahı menolak rentjana undang-undang jang diusulkan Pemerintah samasekali, djika ada didalamnja jang tidak ditjotjoki. Apa jang tidak ditjotjoki sadja dari rentjana jang diusulkan itu jang dirobah atau ditambah. Hak Amendemen ini lebih banjak digunakan oleh Parlement dari hak initiatip, karena ia dapat lebih mudah dipakai dan lebih tjepat. Hak Initiatip dan hak Amendemen adalah dua hak dari Parlemen jang bersangkut paut dengan undang- undang. 15. Ada lagi dua buah hak jang dipunjai oleh Parlement, jaitu apa Interpelasi) jaitu Interpelatie (batja: jang dinamakan hak Enquete dan hak hak untuk meminta keterangan, (bauntuk mengadakan peParlemen jaitu hak angket), tja 25

atau sesuatu perkara tentang diluar meminta kesoal. Dengan hak interpelasi, Parlemen dapat terangan-keterangan jang resmi dari Pemerintah. Keterangan-keterangan resmi itu dapat didjadikan bahan untuk membentuk undangundang dalam sesuatu hal jang dianggapnja kurang atau sama sekali belum teratur. Hak Interpelasi itu sebenarnja adalah kelandjutan dari peraturan tentang tanggung djawab dari Menteri-Menteri dari Negara. harus djawab kepada Parlemen, Sebab kalau ada tanggung djawab itu pertanggungan minta pula Parlemen mempunjai hak untuk

njelidikan

sendiri

16. Menurut hak Angket, Parlemen berkuasa untuk mengadakan penjelidikan dengan langsung tentang tindakan -tindakan Pemerintah. Djadi dengan begitu Parlemen bisa mendapat keterangan bukan sadja dari Menteri -Menteri, akan tetapi langsung dari orang- orang atau badan-badan jang ada dimasjarakat. Sebagai akibat dari hak Angket itu maka orang2 atau badan-badan jang harus diselidiki diwadjibkan untuk memberi segala keterangan jang dikehendaki oleh Parlemen. Dalam hak Interpelasi dan hak Angket itulah terwudjud hak demokrasi, jaitu hak Kedaulatan Ra'jat. Kedudukan anggota Parlemen 17. Ada lagi jang perlu diketahui ialah tentang kedudukan anggota sebagai wakil rakjat dalam Parlemen itu. Kesatu, apakah anggota itu sebagai wakil rakjat duduk dalam Parlemen dengan kekuasaan mengikat, ataukah dengan kekuasaan bebas. Artinja djika dengan kekuasaan mengikat, ia tidak dapat bitjara dengan merdeka dalam permusjawaratan di Parlemen itu. Sebaliknja dengan kekuasaan bebas, ia senantiasa dapat mengatakan apa jang dianggapnja baik untuk ra'jat jang diwakilinja. Umumnja sekarang dinegeri- negeri demokrasi jang lain, sudah biasa bahwa anggota Dewan Perwakilan Ra'jat itu duduk dengan kekuasaan jang bebas. Kekuasaan mengikat akan menjusahkan pekerdjaannja, karena buat tiap-tiap putusan ia terpaksa berunding dahulu dengan orang-orang atau golongan-golongan jang mengutusnja sebagai wakil.

18. Sebaliknja anggota jang merdeka sama sekali akan merasa tidak terikat dengan rakjat jang diwakilinja. Hal ini bisa menjebabkan sehingga Parlement itupun mendjadi suatu badan jang terasing sama sekali dari ra'jat. Akan tetapi sebenarnja hal jang begini ta' mungkin terdjadi, karena menurut sistem pemilihan sekarang jang umum berlaku, wakil- wakil ra'jat itu dengan sendirinja terikat oleh aliran politik jang dianutnja, sudah tentu partai politik jang mengutusnja itu akan mengambil tindakan terhadap anggota jang berbuat demikian itu. Ia akan dapat tegoran dan djuga dapat dipetjat dari partainja. Djika ia seorang jang djudjur dan bertanggung djawab, tentu 26

djika ia dipetjat dari partainja, ia akan minta berhenti dari mendjadi anggota Parlemen. Tetapi djika tidak, betul partai jang mengutusnja itu tidak berkuasa untuk memaksanja supaja berhenti, tetapi iapun sudah tidak mendjadi wakil dari partai itu lagi. Habis waktunja mendjadi anggota, ia tidak akan dipilih lagi.

27

P:j.u Sultan Muhammad Kaharuddin, Ketua Parlemen Sementara N.I.T., sedang mengutjapkan pidato pembukaan Parlemen.

о

$28

Arti

Politik

29

0

Fatsal

IV : Arti

Politik

Pendahuluan. 1. Politik adalah satu perkataan jang mempunjai pengertian jang dalam dan luas. Dari luasnja, sehingga banjak orang jang meskipun sering kali menjebutnja, tetapi tidak faham akan maksud dan isinja jang sebenarnja. Ada orang jang menjangka bahwa politik itu tidak baik dan tidak perlu dikenal atau dipusingkan oleh orang atau ra'jat biasa. Tetapi ada djuga jang menganggapnja sebagai perbuatan hidup setiap hari. Ada jang menjangka bahwa mentjari untung, atau memperdajakan orang lain, djuga perbuatan politik. Bukankah sering kita dengar orang berkata: „ Dalam zaman susah ini ( dimaksudkan susah penghidupan) , kalau tidak pintar pakai politik, tidak bisa hidup? Dan banjak lagi lain-lain hal jang sebenarnja berkenaan dengan soal- soal akal sadja dalam penghidupan sehari-hari jang dianggap politik. Ini semuanja menundjukkan bahwa perkataan politik itu djadinja sudah hidup dalam sebutan bangsa kita, karena ia sudah sering dan lama didengar, tetapi maksud dan isinja jang sebenarnja belum lagi dikenal. 2. Apakah sebenarnja arti politik itu ? Perkataan politik berasal dari bahasa Junani (Griek) jaitu Ta Politika. Artinja ialah urusan negara. Didalam prakteknja politik itu adalah : Usaha jang mau mentjiptakan jang baru, mengadakan tindakan buat mentjapai sesuatu, atau buat mempertahankan sesuatu maksud buat kepentingan negara. Kepandaian berdiplomasi, jaitu kepandaian jang digunakan dalam waktu perundingan dengan fihak lain atau fihak lawan, dalam pengertian ini djuga dinamakan politik.

Politik satu kepandaian ketatanegaraan 3. Politik ada banjak matjamnja, jaitu menurut tempat dimana ia didjalankan. Ada jang dinamakan politik kota, ada politik negara, ada politik luar negeri atau politik internasional, dan sebagainja. Isinja ada bermatjam-matjam pula, jaitu menurut apa jang hendak atau sedang diusahakan. Ada jang dinamakan politik ekonomi, ada politik keuangan, ada politik pengadjaran, dan lain-lain sebagainja. 4. Djadinja politik adalah satu kepandaian tentang sesuatu jang berkenaan dengan kepentingan negara. Kepandaian politik itu sudah dipeladjari semendjak zaman Plato dan Aristoteles. Plato adalah salah satu ahli-filsafah jang sangat termasjhur dizaman dahulu di Athene (Junani ) jang hidup dari tahun 430 hingga 348 sebelum nabi Isa. 31

Ia adalah guru dari Aristoteles. Dan Aristoteles sendiri djuga seorang ahli-filsafah jang sangat kenamaan di Junani, jang hidup dari tahun 384 hingga 322 sebelum nabi Isa. Djadi kepandaian politik itu sudah ada kira-kira 2400 tahun jang lalu. Hanja sadja ia tentu berobahobah pula menurut perobahan zaman dan waktu. Dengan begitu tiaptiap zaman mempunjai tjorak politiknja sendiri, jang sesuai dengan masa'alah-masa'alah negara dalam zaman itu. 5. Meskipun politik sendirinja tidak dapat dinamakan pengetahuan, tetapi sjarat-sjarat untuk berpolitik adalah memperlukan ilmu pengetahuan. Bahwa politik bukan pengetahuan, tetapi hanja kepandaian, bolehlah kita pakai keterangan Stier Somlo jang mengatakan : „ Politik ist mehr Kunst als Wissenschaft". Artinja „ Politik itu adalan lebih betul kunst (kepandaian) dari pada pengetahuan". „ Pandai” disini artinja adalah pandai mentjiptakan sesuatu jang baru. Djadinja politik jang dipeladjari orang tentang negara, maksudnja ialah mentjari djalan dan alat untuk menjempurnakan tata-negara.

Dasar-dasar politik 6. Ilmu-ilmu pengetahuan jang perlu buat dasar mendjalankan politik, adalah banjak. Seorang ahli- negara (politikus ) perlu mengetahui matjam-matjam ilmu, sebagai: ilmu negara, hukum negara, sedjarah, djiwa masjarakat, ekonomi, ilmu bumi, dll. Pokok soal jang diselidiki oleh teori politik, ialah pembentukan kekuasaan, pertahanan kekuasaan itu, pembagian kekuasaan itu, dan pengluasan kekuasaan itu untuk Negara. Tidak semua orang atau warga negara dapat mempeladjari semua ilmu-ilmu ini. Tetapi sungguhpun begitu, ra'jat banjak perlu djuga mengerti apa arti politik, bukan ahli-negara ( politikus) , bukan pemimpin dan pegawai atau anggota Dewan Perwakilan Ra'jat sadja. 7. Suatu negara jang mempunjai rakjat jang tidak tahu apa arti politik, atau jang tidak meatjuhkan politik, apa pula jang takut berpolitik sama sekali, tidaklah bisa kuat dan besar. Apa lagi dalam suatu negara jang memakai sistim demokrasi. Ra'jat negara demokrasi harus mengerti arti dan maksud politik, meskipun hanja pengertianpengertiannja jang sederhana sadja. Djika tidak begitu, tidaklah bisa negara itu mendjalankan tata-negara jang demokratis. Dalam negara demokrasi, suara ra'jat itu itulah jang penting. Dan bagaimanakah ra'jat bisa memberikan suaranja dengan betul, kalau ia tidak tahu politik dan tidak mengerti buat apa dan berapa besar harga suaranja itu ?

Bagaimanakah seorang dapat disebut politikus. 8. Meskipun politik suatu pengertian jang sangat luas dan dalam, tetapi ia berbeda dengan ilmu-ilmu pengetahuan jang lain. Buat il32..

mu-ilmu, sebagai ilmu kedokteran, ilmu teknik, ilmu hakim, dan lain-lain, orang perlu dahulu sekolah dan baru boleh mempraktekkan ilmu itu, apabila sudah tammat sekolah dan mendapat diploma. Buat politik tidak begitu. Sembarang orang boleh mengemukakan dirinja untuk mendjadi politikus atau pemimpin. Tiap-tiap orang boleh menamakan dirinja politikus, djika ia mendjadi anggota Parlemen atau Dewan Perwakilan Ra'jat, atau memasuki pergerakan jang ber-haluan politik. Djadi politikus atau pemimpin , kedua- duanja tidak perlu diploma buat mendjalankan praktek politik.

9. Tetapi bagaimanakah harus menjaring apabila pemimpin atau politikus sudah kebanjakan, sehingga tidak seimbang lagi dengan jang dipimpin? Atau bagaimanakah supaja bisa terdapat para pemimpin jang sebaik-baiknja? Tentu sadja tidak semua orang bisa mendjadi pemimpin atau politikus. Karena selain tidak semua dapat menguasai ilmu-ilmu jang disebutkan diatas, djuga tidak semua mempunjai sja rat-sjaratnja jang perlu. Untuk mentjapai hasil jang bagus dalam pekerdjaan politik, perlu djuga sjarat- sjarat diri bagi orang politik. Pertama ia musti ada pembawaan jang asli untuk berfikir setjara politik. Kedua ia perlu mempunjai watek (karakter) jang kuat, jang memang 、 perlu bagi seorang politikus. Ilmu-ilmu jang lain dapat dipeladjari dibentuk) disekolah atau di Universiteit. Akan tetapi watek (karakter) harus mendjadi pembawaan diri dari semula. Sjarat- sjarat ini sekurang-kurangnja djuga harus disertai oleh pengetahuan tentang sedjarah dunia, dan pengertian jang tjukup tentang djiwa manusia. Sjaratsjarat inilah jang menentukan ukuran para politikus dan pemimpin. 10. Apakah sebabnja maka teori atau ilmu perlu djuga bagi politikus dan pemimpin? Tidakkah tjukup mendjalankan politik dengan menurut perasaan, jaitu berpedoman kepada hati sadja? Tidak. Politik jang berdasar perasaan sadja, jaitu karena menurut kata hati semata-mata, adalah ,,politik sentimen". Berpolitik setjara begini, biar apa djuga aliran politik jang dianut, tidak bisa beres karena tidak berdiri atas dasar perhitungan politik. Perhitungan adalah penting dalam politik, karena tiap-tiap tindakan jang akan dilakukan haruslah diperhitungkan terlebih dahulu. Dengan tidak memakai perhitungan, tidak akan dapat mendjalankan politik dengan tepat dan berhasil . Politik sentimen atau menurut perasaan itu sadja, mudah mendjadi politik „fanatik" atau disebut djuga „ politik taklid" jang tidak suka berhitung, dan buta terhadap kenjataan. 11. Teori dan ilmu perlu, karena dalam tiap- tiap langkah politik jang dirantjang, ada dasarnja jang berteori. Djika tidak, maka tidak akan didapat hasil jang memuaskan dan tjepat. Umpamanja djika hendak mendjalankan politik- ekonomi,* untuk merantjangnja, orang 33

musti mengetahui dasar-dasar ekonomi. Begitu djuga untuk merantjang politik pengadjaran, orang musti mengetahui dasar- dasar pendirian, dan begitu seterusnja. 12. Pengalaman hidup sadja belum tjukup untuk dasar mendjalankan politik. Biar seorang jang sudah berumur 100 tahun sekalipun, belum lagi akan tjakap dan pandai politik, djika ia tidak beladjar. Diatas dikatakan, diantara lain -lain, sedjarah politik dunia harus dipeladjari. Kenapa ? Sebabnja ialah supaja dengan mempeladjari sedjarah politik dunia itu , kita dapat beladjar dari kebenaran dan kesalahan jang telah diperbuat oleh bangsa-bangsa lain dalam pertjaturan politik. Djika tidak begitu kita tidak akan mempunjai bandingan atau ukuran sama sekali dari tiap - tiap langkah politik jang akan kita lakukan. Djadi ringkasnja bukan pengalaman diri sendiri, akan tetapi pengalaman orang dan bangsa lain jang harus dipeladjari supaja bisa digunakan sebagai pengalaman sendiri. 13. Bodoh atau pintarnja seseorang mendjalankan politik, bergantung pada jang menimbang. Jang menimbang harus objectip ( adil, tidak berat sebelah) dalam ukuran dan bandingannja, meskipun ia subjektip (berpihak ) dalam pendiriannja terhadap orang jang dibandingnja. Setjara objektip musti diselidiki dalam keadaan bagaimana seorang politikus itu berada, serta diperhatikan pula orang-orang jang disekelilingnja, kesukaran-kesukaran jang dihadapinja, ketjerdasan ra'jat jang diperintahnja, dsb. Ada banjak matjam sjarat jang musti diperhatikan oleh seorang jang menimbang, atau oleh ahlisedjarah, buat menarik kesimpulan jang betul tentang seseorang politikus atau ahli- negara, jang mendjalankan politik pada suatu tempat dan suatu ketika. Perlunja rakjat berpolitik 14. Diatas sudah diterangkan, ra'jat biasa djuga harus mempeladjari politik, setidak- tidaknja harus tahu apa arti politik. Ra'jat harus mengerti apa jang mendjadi hak-haknja, dan tahu pula apa jang mendjadi kewadjibannja. Ini perlu, supaja ia tahu akan batas tindakannja, dimana ia boleh dan dimana ia tidak boleh berbuat. Djuga supaja ia tahu sampai dimana hak dan kewadjibannja pemerintah, tentara, polisi , dan lain-lain badan resmi, atau mana jang bukan hak atau kewadjiban badan- badan ini . Didalam negara hukum hal ini adalah mendjadi sjarat, supaja diperlindungan jang diberikan pada tiap -tiap orang berlaku dengan sebaik-baiknja. Perbuatan sewenang-wenang, biar dari siapapun djuga, jang mungkin timbul, dapat mudah dihindarkan.

15. Djika warga negara saling mengetahui hak dan kewadjibannja masing-masing, tentu keadaan dalam negeri bisa aman dan teratur. 34

Koordinasi ( mempersatukan tindakan) dapat didjalankan dengan mudah. Apa sadja jang dapat dan perlu dikerdjakan, akan beres dengan kerdja-bersama jang rapih. Tetapi sebaliknja, kalau masing- masing mau main serampangan dan serobotan sadja, baik karena disengadja ataupun karena tidak tahu, apapun pekerdjaan akan susah membawa hasil. Baik pekerdjaan jang besar maupun pekerdjaan jang ketjil.

Aliran politik dunia. 16. Selain itu jang djuga perlu diketahui, ialah perobahan dalam aliran politik diseluruh dunia. Aliran -aliran fascisme di Djerman, Djepang dan Italia, sudah dikalahkan dalam perang dunia kedua jang baru lalu. Tetapi belum dapat dikatakan dengan pasti, bahwa fascisme itu sudah mati sama sekali. Sewaktu-waktu ia bisa timbul kembali dalam tjorak dan nama jang baru. Ra'jat jang berfaham demokrasi harus awaskan hal ini. Fascisme itu baik di Djerman,, di Djepang, maupun di Italia, pada hakekatnja adalah satu bentuk atau pendjelmaan jang baru dari Autocratie (batja : Otokrasi ) . Perkataan ini terdiri dari auto jang artinja sendiri, dan cratie jang artinja pemerintahan. atau Djadi Autokrasi artinja Pemerintahan kedaulatan seudiri-sendiri atau pemerintahan golongan, jang hakekat dan tudjuannja bertentangan sekali dengan kedaulatan ra'jat atau demokrasi

17. Aliran- aliran politik dalam negeri sendiri djuga perlu diketahui. Djika tidak bisa semuanja sekali banjak, serba sedikit pun djadi. Jang penting ialah supaja mempunjai pengertian buat membeda-bedakan aliran politik A dengan aliran politik B umpamanja. Ini perlu karena dengan begitu dapat menghargai aliran- aliran (jang dalam bahasa Belanda disebut : Ideologie ) itu, serta dapat menetapkan sikap jang mana jang baik diturut dan dianut. Sedjalan dengan ini harus dibiasakan pula mengawasi politik jang didjalankan oleh tiap- tiap pemimpin dan politikus. Dengan begitu ra'jat mudah menghindarkan diri dari pengaruh seorang pemimpin atau politikus jang avonturier, jang bermain-main dengan politik buat kesenangannja sendiri. Djuga tidak mudah ra'jat mendjadi perkakas dari pemimpin atau politikus jang opportunis, jaitu politikus jang me-ular- kambang, jang berosebentar-sebentar, menurut kesenangan bah-obah pendiriannja dan keuntungannja sadja. Golongan politikus jang begini terdapat diseluruh dunia, karena itu dinegeri kita djuga tidak boleh tidak tentu ada.

18. Diatas dikatakan bahwa pokok soal jang diselidiki oleh teori politik, adalah pembentukan kekuasaan dan hingga pada pengluasan kekuasaan itu. Akan tetapi djangan sekali -kali dilupakan , bahwa kewadjiban mendjalankan politik kedalam dan keluar negeri, harus me-

35

nurut ukuran internasional. Karena itu kita perlu, baik berfikir maupun bertindak, menurut dasar internasional djuga, supaja kita tidak menjalahi ukuran dan internasional itu. Dengan begitu kita baru akan dianggap masak dan dianggap sempurna oleh orang luar. Baik oleh negeri-negeri tetangga kita di Asia-tenggara ini, maupun oleh Perserikatan Bangsa- bangsa ( U.N.O. ) jang sekarang berkedudukan di New York, di Amerika Serikat.

36

Arti

Hukum

Dasar

37

Fatsal V

Arti Hukum dasar

Hukum dasar adalah sendi negara 1. Hukum dasar atau Undang- undang dasar, adalah mendjadi sendi dari sesuatu negara. Tiap -tiap negara ada mempunjai hukum dasar atau undang2 dasar. Arti Hukum dasar dengan singkat ialah : hudari memuat dasar-dasar jang undang- undang kum atau susunan, hudan adalah suatu Negara susunan negara. susunan dari kum dasar itu adalah peraturan - peraturan dasar itu. Bagi orang jang pernah mendjadi anggota dari salah satu perkumpulan atau partai, wudjud dari hukum dasar itu mudah dimengerti. Sebagai satu perkumpulan atau partai mempunjai anggaran dasar jang memuat dasar2 susunan perkumpulan atau partai, begitu pula negara mempunjai hukum dasar atau undang2 dasarnja.

Tjara membentuk Hukum dasar 2. Hukum dasar dari suatu negara djuga DIBIKIN. Karena itu iapun mempunjai sifat- sifat dan tjatjat-tjatjat sebagai bikinan2 manusia jang lain-lain. Dizaman sekarang tidak ada lagi hukum dasar sebagai dalam tjêritera- tjêritera kuno dizaman purbakala, jaitu jang ditjeriterakan turun dari langit atau djatuh dari angkasa sebagai hadiah dari sesuatu kekuasaan gaib . Semua hukum dasar diwaktu ini adalah buah dari hasil pikiran dan tenaga manusia semata-mata. Karena itu tidak usah kita heran, djika sampai sekarang belum ada satu hukum dasar diatas dunia ini, jang sudah dapat dikatakan sempurna betul-betul. Tetapi meskipun hukum dasar itu dibikin" oleh manusia, bikinan itu tidaklah dapat dilakukan begitu sadja. Begitu pula ia tidak hanja dibikin oleh orang-orang jang tjerdik pandai sadja, jang ahli dalam ilmu hukum dan undang- undang.

3. Menurut riwajat negara-negara hingga dewasa ini, hukum dasar dari suatu negara tertjipta, adalah karena kehendak bangsa dari negara itu pada suatu tingkatan dalam sedjarahnja. Ringkasnja dapat dikatakan, bahwa hukum dasar itu, adalah pendjêlmaan kehendak dari suatu bangsa jang ditudjukan pada susunan negara dan masjarakatnja. Djika dilihat dari pendirian ini, maka mudah dimengerti bahwa terbentuknja suatu hukum dasar itu adalah menurut seḍjarah bangsa jang mempunjainja. Begitu djugalah terbentuknja hukum-hukum dasar negeri- negeri Inggeris, Nederland , Amerika, Turki dan lain- lain. Tjara atau sistim jang dipakai untuk membentuk hukum-hukum dasar itu tidak senantiasa sama pada tiap2 negeri. Hal ini tergantung kepada tjarą sistem apa jang dipakai oleh satu- satu negeri , 39

4. Menurut tjara demokrasi, hukum dasar itu dibentuk oleh Dewan Perwakilan Ra'jat (Parlement) , jaitu badan dimana wakil- wakil ra'jat membitjarakan negara itu bersidang dan bermusjawarat. Dalam ,,Parlement" sudah dikemukakan, bahwa Dewan Perwakilan Ra'jat itu disebut djuga ,,badan pembentuk undang-undang". Badan ini tentu sadja tidak pula sama susunannja pada tiap- tiap negeri, karena jg demikian tergantung pula kepada keadaan-keadaan atau kedjadiankedjadian dinegeri- negeri itu. Oleh karena hukum dasar itu adalah sebagai pendjelmaan kehendak dari bangsa jang mempunjainja, maka tjorak dan bentuknja tentu sangat pula dipengaruhi oleh sedjarah dari bangsa dan negeri itu. Tjuma dalam negara demokrasi dapat dipastikan, bahwa Dewan Perwakilan Ra'jat itu bersandar kepada aliranaliran politik jang hidup dalam masjarakat. Dengan demikian dapat pula diterima, bahwa hukum dasar dari satu negara demokrasi jang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Ra'jatnja, terpikul pula oleh aliranaliran jang hidup dalam masjarakatnja. Hanja suatu hukum dasa: jang dibentuk bersama-sama oleh beberapa aliran itu, itulah hukum. dasar jang sebaik-baik dan sekuat-kuatnja. Kuat atau lemahnja sesuatu negara tergantung kepada kuat atau lemahnja hukum dasarnja.

5. Untuk mendapat satu hukum dasar jang kuat dan kokoh serta sebanjak mungkin sesuai dengan aliran-aliran jang hidup dalam masjarakat, maka seharusnjalah waktu membentuk hukum dasar itu sebanjak mungkin pula aliran-aliran jang ada dimasjarakat itu turut beserta. Hal ini bisa terdjadi djika dalam Dewan Perwakilan Ra'jat, dimana hukum dasar itu dibentuk, duduk sebanjak mungkin wakil- wakil dari aliran-aliran tersebut. Parlement atau Dewan Perwakilan Ra'jat , dimana ada beberapa wakil golongan atau aliran sadja jang turut, djuga dapat membentuk suatu hukum dasar. Akan tetapi kebiasaannja hukum dasar jang dibentuk oleh Parlement jang demikian, mudah melahirkan satu perasaan jang dirasakan oleh aliran-aliran jang tidak turut membentuknja, sebagai berpihak dan kurang sempurna.

Pokok- pokok dalam Hukum dasar 6. Dasar-dasar jang termuat dalam suatu hukum dasar biasanja dapat dibagi dalam 3 bahagian. 1e. Hak-hak dasar dari warga-negara, 2e

Bentuk organisasi negara dan bentuk pemerintah,

3e.

Tjara merobah atau menambah hukum dasar itu dimana perlu.

Soal-soal jang tersebut itu adalah dasar -dasar jang mengenai kemerdekaan ra'jat negara, susunan negeri dan pemerintahnja, dan kedaulatan negeri itu. 40

7. Dasar jang tersebut pertama perlu ditetapkan dengan terang dalam hukum dasar, karena hak-hak tiap - tiap warga-negara harus . ditanggung. Didalam hukum dasar negeri-negeri jang berazaskan demokrasi hak-hak itu senantiasa ditentukan dengan djelas, karena dengan demikian ra'jat bebas dari rasa was2 dan ketakutan, bahwa hak-haknja akan mudah dilanggar. Hukum dasar harus oleh ra'jat dapat dilihat sebagai satu pajung jang besar, dimana ia dapat berlindung diwaktu ada hudjan dan panas. Dari hukum dasar itu ia dapat mengetahui hak- haknja dan dari hukum dasar itu pula ia akan menginsjafi kewadjiban-kewadjibannja sebagai warga negara. Ringkasnja hukum dasar itu harus mendjadi tanggungan dan pedoman bagi seorang warga-negara, untuk mengetahui dasar-dasar kemerdekaan dirinja dan kemerdekaan politiknja didalam negara. 8. Djuga dasar bentuk organisasi negara dan bentuk pemerintahan harus ditetapkan pula dalam suatu hukum dasar. Hal jang begitu, penting sekali bagi sedjarah bangsa jang mempunjai hukum dasar itu. Susunan jang terpenting ialah jang mengenai peraturan pemerintahan, karena dalam susunan itu akan ditentukan dengan njata hak-hak pemerintah terhadap ra'jat. Kekuasaan pemerintah harus ditentukan dengan terang supaja djangan timbul sangkaan dari ra'jat bahwa sesuatu tindakan jang diambil pemerintah, adalah melanggar hakhaknja ra'jat. Bagi satu negara, persatuan antara pemerintah dan ra’jat jang berdasar atas pertjaja- mempertjajai dan harga- menghargai , sangat perlu, karena itu dalam hukum dasar hak dan kewajiban dari pemerintah dan ra'jat harus dinjatakan dengan terang. Hal ini akan membawa kekokohan hukum dasar itu sendiri, serta memperkuat persatuan negara. 9. Dapatkah suatu hukum dasar dirobah atau ditambah ? Dapat, meskipun sebenarnja dasar tjara merobah atau menambah itu, adalah mengenai soal kedaulatan. Karena hukum dasar, sebagai satu undang-undang jang tertinggi buat suatu negara, maka isinjapun hanja dapat dirobah dan ditambah oleh Dewan Perwakilan Ra'jat atau Parlement. Djika Parlement atau Dewan Perwakilan Ra'jat mau merobah atau menambah hukum dasar dapatlah ia berbuat begitu, akan tetapi tentu harus ada pula sebab jang njata, jang menjebabkan perobahan atau tambahan itu dilakukan. Tjara melakukan perobahan atau tambahan itu tiada sama pada tiap -tiap Dewan Perwakilan Ra’jat pada tiap - tiap Negara. Ada negara jang baru menerima perobahan atau tambahan itu, sesudah mendapat kelebihan suara dua-pertiga dalam Parlementnja, ada pula jang memerlukan kelebihan suara tiga-perempat, atau ada pula jang minta dengan suara bulat, dan beberapa tjara lain-lain lagi. Tetapi tiap tjara ini harus terlebih dahulu sudah ditetapkan dalam hukum dasar itu sendiri. 41

Hal-hal lain jang berkenaan dengan Hukum dasar 10. Selain dari pada itu perlu djuga diketahui bahwa sesuatu hukum dasar bisa dibikin dengan pandjang ataupun dengan pendek. Hukum dasar jang disebut pandjang, ialah dimana dibitjarakan dan ditetapkan soal-soal jang mengenai perkara-perkara hingga kepada bahagian-bahagiannja jang ketjil -ketjil. Sedang hukum dasar jang ' pendek ditulis setjara ringkas, tetapi tepat dan hanja mengenai soalsoal jang besar, jaitu soal- soal pokok sadja. Tentang mana jang baik dari tjara jang dua ini, belum lagi terdapat satu pendirian jang bulat. Ada jang mengatakan Hukum Dasar jang pandjang jang baik, tetapi ada pula jang mengatakan jang pendek jang bagus. Diwaktu ini masih ada negeri -negeri jang mempunjai hukum dasar jang isinja memuat dengan pandjang lebar segala perkara jang ketjil-ketjil, seperti negeri Amerika, dan ada pula jang mempunjai hukum dasar jang hanja memuat pokok-pokok azas sadja, jaitu hukum dasar jang pendek, seperti negeri Turki.

11. Sebagai dilihat, kebaikannja satu hukum dasar jang pandjang, jalah didalamnja termuat soal- soal hingga bahagian-bahagian jang ketjil, sehingga dengan begitu mudah dapat dipeladjari oleh tiaptiap orang. Akan tetapi hukum dasar jang begitu tentu akan seringsering mengalami perobahan-perobahan dan tambahan-tambahan karena ia senantiasa harus disesuaikan dengan tiap- tiap perobahan atau kemadjuan jang terdjadi dalam masjarakat. Hukum dasar jang pendek, jang memuat dasar-dasar pokok sadja dapat tahan lama, karena ia tentu akan tersusun demikian rupa, sehingga dapat menerima beberapa tafsiran dari kedjadian-kedjadian dan perobahan-perobahan jang berlaku dalam masjarakat negerinja. Umumnja sekarang, terutama dinegeri-negeri demokrasi di Barat, kehendak untuk menudju kepada membikin hukum dasar jang pendek tetapi tepat itu, semakin besar. Hal ini dianggap perlu ialah untuk menghindarkan sering- sering terdjadinja perdebatan dalam Dewan Perwakilan Ra'jat, jang tidak boleh tidak tentu timbul, djika hukum dasar akan dirobah dan ditambah. Begitu pula dalam saat - saat jang genting jang menghadapi negara, sebagai peperangan umpamanja, maka djika pemerintah mengambil tindakan, dapat diharapkan bahwa tindakan itu tidak akan bertentangan dengan hukum dasar jang sudah ada.

12. Bagi suatu negara jang hendak membentuk hukum dasarnja pada waktu ini, tentu sadja tidak dapat dan tidak perlu semuanja ditjontoh dari apa jang umumnja dibuat orang dinegeri-negeri Barat itu. Hukum dasar jang mana lebih baik, jang pandjang atau jang pendek, tergantung dari keadaan masjarakat negara itu sendiri. Begitu pula tentang apakah hukum dasar jang mudah dapat dirobah dan ditambah, atau tidak, jang lebih baik, harus pula dilihat dari penghi-

42

dupan masjarakat itu sendiri. Banjak dalam hal ini hal-hal jang perlu dipeladjari dan diselidiki dengan sebaik- baiknja. Susunan perekonomian, susunan sosial, susunan agama, dan lain-lain sebagainja dalam masjarakat, harus diperhatikan dan digunakan sebagai tempat melangkah dan pedoman dalam membentuk sesuatu hukum dasar. Berhubung dengan itu, maka pekerjaan wakil-wakil ra'jat dalam Dewan Perwakilan Ra'jat itu memang tidak mudah. Dari wakil- wakil ra'jat itu diminta selain kedjudjuran dan keteguhan iman dalam mewakili kepentingan- kepentingan rakjat djuga ketjerdasan, kepintaran jang disertai oleh kesabaran dan ketenangan.

13. Dalam membitjarakan „ Parlement" sudah dikemukakan, bagaimana biasanja Dewan Perwakilan Ra'jat membentuk suatu undangundang ,,Hukum dasar". Hukum Dasar adalah sebenarnja mendjadi ,,induk" dari segala undang-undang, dan pembentukannja tentu pula lebih sulit dan susah. Tjara melakukan pembentukan itu bisa djuga sebagai tjara pembentukan undang-undang biasa. Umpamanja djuga pemerintah dapat mengusulkan rentjana sesuatu ,,hukum dasar" kepada Dewan Perwakilan Ra'jat untuk dibitjarakan dan dipertimbangkan. Djika pemerintah jang mengusulkan rentjana itu, maka sesudah diterima oleh Dewan, rentjana itu akan diserahkan kepada komisi jang terdiri dari anggota- anggota jang ahli dari Dewan untuk dipeladjari dan diselidiki. Sesudah selesai dipeladjari oleh komisi itu, barulah diserahkan kepada Dewan Perwakilan Ra'jat dalam sidangnja jang lengkap. Apabila setelah dibitjarakan disini dengan pandjang lebar dan diadakan perobahan atau tambahan dimana perlu untuk tiap-tiap fatsal dan ajat jang tertulis dalam rentjana itu, barulah diadakan pemungutan suara. Apabila djumlah suara jang diperlukan untuk meng-sjahkan sesuatu hukum dasar itu sudah diperoleh, maka diterimalah hukum dasar itu, dan ditetapkan waktunja mulai berlaku. Semendjak waktu itu maka hiduplah ,,hukum dasar" itu dalam negara itu.

CAD

43

Arti

Masjarakat

45

Fatsal

VI

Arti

Masjarakat.

Apakah Masjarakat itu ? Indonesia jang 1. Masjarakat, adalah perkataan berasal dari bahasa Arab dan berarti pergaulan hidup. Adapun jang disebut pergaulan hidup itu, ialah perhubungan, pertalian antara manusia sesama manusia jang lain, Tiap- tiap orang mempunjai perhubungan dengan orang lain, baik sebagai anggota keluarga, baik sebagai sahabat, baik sebagai teman sekerdja, baik sebagai langganan toko, baik sebagai apapun djuga jang dapat mendjadikan perhubungan antara dua machluk manusia. 2. Pergaulan hidup ini, bukan sadja ada diantara orang- orang jang hidup berdekat-dekatan seperti anggota- anggota keluarga, orangorang sekerdja, sahabat- sahabat jang karib, akan tetapi antara orang jang hidup berdjauh-djauhan, ada perhubungan, meskipun mereka itu dipisahkan oleh gunung dan lautan jang besar-besar dan luas. Pergaulan hidup antara orang-orang ini, antara bangsa- bangsa, antara penduduk Negara-Negara atau Keradjaan jang ada diatas bumi ini disebut pergaulan hidup internationaal atau MASJARAKAT DUNIA . 3. Tali jang mengikat orang- orang ini jang memperhubungkan mereka jang disebut pergaulan hidup ini tidak bisa kita lihat. Hanja sadja kita bisa rasakan dan alami tiap -tiap hari, setiap saat, bahwa ada perhubungan, ada ikatan antara manusia-manusia jang hidup didalam dunia ini. Perhubungan ini merupakan satu undang-undang jang tidak tertulis, jang sudah ada sedjak adanja manusia didalam dunia ini. Undang-Undang ini adalah undang- undang alam, jang menjatakan. bahwa manusia itu adalah machluk jang bersifat sosial. Manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Kalau dia tersendiri, maka selamanja ada padanja keinginan untuk mentjari teman. Keinginan, kehendak, rasanja perlu untuk berteman inilah, jang memperhubungkan orang- orang satu sama jang lain . Inilah jang disebut sifat sosial tiap -tiap manusia. Kata sosial berasal dari kata asing sociaal. Kata ini pula berasal dari kata socius, jang artinja teman atau sahabat. Perkembangan hidup masjarakat 4. Pada zaman dahulu kala tiap - tiap orang mentjahari makannja sendiri. Dia menanami ladangnja atau kebunnja, dia sendiri jang memungut hasilnja untuk dimakannja sendiri. Dia pergi memantjing sendiri dan hasil pantjingnja dimakannja sendiri. Dia membuat bahanbahan untuk penutup tubuhnja. Pada permulaannja bahan-bahan itu diperoleh dari kulit kaju, kemudian diperoleh dari kapas dan sutera.

.47

Djadi boleh dikatakan segala keperluannja untuk hidup diusahakan nja sendiri, atau dibuatnja sendiri. Tempat tinggalnja, baik jang berupa gua, maupun jang berupa rumah dibikinnja sendiri.

5. Kemudian dalam segala pekerdjaan ini, jaitu menanam, berburu, membuat rumah dia mendapat bantuan dari tetangga-tetangganja atau dari kawan sekampungnja. Disinilah sifat kesosialan manusia itu mulai keluar dari lingkungan keluarga mendjalar kelingkungan tetangga atau teman sekampungnja. Sifat tolong-menolong ini hingga sekarang tetap berakar dalam djiwa bangsa Indonesia. Inilah jang dinamakan semangat gotong rojong, semangat tolong menolong dengan suka rela, semangat bekerdja bersama dengan suka rela, terutama untuk keperluan umum, umpamanja mem'buat djalan umum, membuat pengairan untuk sawah- sawah, membangunkan tjandi - tjandi dalam zaman purbakala dan waktu agama Islam telah masuk kenegeri kita membangunkan mesdjid- mesdjid.

6. Tiap- tiap hari penghidupan berobah dan bertambah madju. Keperluan sehari- hari bertambah banjak, manusia merasa kekurangan alat- alat dalam penghidupannja, bilamana ia bertambah madju dalam dunia pengetahuan dan dunia pergaulan. Seorang jang hidup dalam zaman purbakala sudah merasa tjukup dan puas bilamana sudah dapat ia memenuhi keperluan kehidupan jang terutama, kalau dia bisa menutup tubuhnja walaupun bahan-bahan makanan dan alat- alat penutup tubuh itu jang sederhana sadja. Akan tetapi semangkin madju manusia itu semangkin banjak djuga keperluan hidupnja sehari- hari. Dia tidak merasa puas lagi dengan daging atau ikan jang dibakar sadja. Djuga dia tidak puas lagi dengan kulit kaju sebagai pakaiannja. Keinginannja semangkin bertambah. Dan untuk memenuhi keperluan dan keinginan ini, dia tidak mempunjai waktu tjukup lagi untuk mengadakannja atau membuatnja sendiri . Oleh sebab itu maka lama kelamaan, terdjadilah pembahagian pekerdjaan. Ada orang-orang jang hanja mendjalankan pekerdjaan bertani, ada jang hanja mendjadi pembuat pakaian , ada jang hanja mendjadi nelajan, ada jang pekerdjaannja semata-mata berburu sadja. Dan semangkin dunia madju, semangkin bertambah pula matjamnja pekerdjaan. Sekarang ada orang jang bekerdja melulu sebagai guru, sebagai dokter, sebagai sopir, sebagai hakim , sebagai tukang gambar, dan lain-lain sebagainja. 7. Sesudah ada pembahagian pekerdjaan ini, bagaimanakah tjaranja orang-orang dapat memperoleh keperluannja jang tidak dibuatnja sendiri ? Umpamanja seorang tani perlu djuga kepada pakaian, begitu pula sebaliknja seorang pembuat pakaian perlu pada bahan-bahan makanan. Dengan timbulnja pembahagian pekerdjaan, maka timbul pula perdagangan. Mula-mula perdagangan ini didjalankan dengan tukar-

48

menukar. Ši tani menukar hasil pertaniannja dengan pakaian, sehingga dengan djalan ini orang - orang jang pekerdjaannja melulu membuat pakaian sadja mendapat bahan makanan dan sebaliknja bapa tani mendapat pakaian. Djalannja perdagangan sematjam ini hingga sekarang masih terdjadi dipedalaman pulau Kalimantan dan pulau Papua. Akan tetapi dengan madjunja dunia maka orang mendapat akal jaitu menetapkan sesuatu alat sebagai penukar, jang untuk semua keperluan sama dan buat semua orang sama harganja dan nilainja. Alat ini ialah jang kita sebut sekarang uang. Dengan adanja alat penukar ini, dengan adanja uang ini, maka orang- orang dapat mendjual hasil pekerdjaannja dan dengan uang jang diperolehnja membeli barang-barang jang perlu baginja dan diingininja dari orang-orang lain jang membuatnja. Lama kelamaan timbullah segolongan orang-orang jang membeli barang-barang atau bahan-bahan ditempat orang -orang jang membuatnja untuk didjualnja kepada orang-orang jang perlu akan barang-barang atau bahan-bahan itu. Dengan djalan demikian makin tambah meluas pula pembahagian pekerdjaan dalam pergaulan hidup atau dalam masjarakat. Dengan djalan demikian timbullah golongan kaum dagang. Bermatjam-matjam masjarakat 8. Seperti njata dari uraian diatas, maka antara manusia-manusia jang didalam dunia ini ada perhubungan, pertanian, jang disebut pergaulan hidup. Ini terdjadi dengan berbagai- bagai tjara dan dalam berupa-rupa lapangan, baik dengan tjara perhubungan langsung, baik dengan tjara perhubungan dengan tidak langsung umpamanja dengan surat menjurat atau dengan perantaraan pihak jang ketiga, baik dalam lapangan keluarga, maupun dalam lapangan pekerdjaan dll . sebagainja. Perhubungan ini bukan sadja antara orang-orang jang hidup berdekatan seperti anggota- anggota keluarga atau orang-orang sekerdja atau sahabat- sahabat jang karib, akan tetapi perhubungan ini ada djuga antara orang-orang jang hidup berdjauh-djauhan, sekalipun dipisahkan oleh gunung atau lautan.

9. Perhubungan, pertalian atau pergaulan hidup jang berlaku dua orang suami isteri atau antara ibu bapa dan anak- anak, mereka dengan nenek-nenek, antara saudara - saudara, antara dan sepupu dll. disebut perhubungan, pertalian atau pergaulan atau masjarakat keluarga.

antara antara paman hidup,

10. Tiap-tiap keluarga ada mendjadi penduduk sesuatu kampung. Dan antara keluarga-keluarga jang hidup dalam sesuatu kampung ada perhubungan, ada pergaulan oleh pertalian keluarga atau pertalian persahabatan. Pergaulan hidup antara orang- orang jang hidup dalam 49

sesuatu kampung itu disebut pergaulan hidup kampung atau masjarakat kampung ,

11. Beberapa kampung jang berdekat-dekatan letaknja bisa merupa kan satu kota. Antara orang - orang jang mendjadi penduduk sesuątų kota ada djuga perhubungan, baik setjara keluarga ataupun setjara kenalan. Umpamanja Rasjid dari kampung A. mempunjai perhubungan dengan Dullah di kampung B. baik setjara keluarga, baik setjara kenalan. • Pergaulan hidup antara orang-orang penduduk sesuatu kota disebut pergaulan hidup kota atau masjarakat kota.

12. Kota-kota dan kampung- kampung jang terletak berdekat- dekatan bisa merupakan sesuatu daerah, umpama daerah Gowa, daerah Bone, daerah Luwuk, daerah Minahassa, daerah Ambon, daerah Bali dll. Diantara orang-orang jang mendjadi penduduk kota-kota dan kampung itu jang merupakan satu daerah ada djuga perhubungan, baik setjara keluarga, baik setjara kenalan, maupun dalam lapangan perdagangan. Perhubungan ini disebut pergaulan hidup daerah atau masjarakat daerah.

13. Daerah jang berdekat-dekatan letaknja dan tunduk pada satu pemerintahan pusat disebut negeri atau Negara. Penduduk sesuatu daerah dalam Negara itu mempunjai djuga perhubungan dengan orang-orang penduduk lain daerah dalam Negara itu djuga. Perhubungan atau per-gaulan hidup dalam Negara itu disebut pergaulan hidup Negara atau masjarakat Negara.

14. Dalam zaman sekarang ini tidak ada lagi satu Negara jang boleh hidup terpentjil atau terpisah dari lain Negara. Semua Negara didunia ini bagaimanapun ketjilnja mempunjai perhubungan dengan NegaraNegara lain. Dari Timur sampai ke Barat, dari Utara sampai ke Selatan, semua Negara-Negara ini mempunjai perhubungan satu dengan jang lain, terutama dalam lapangan perdagangan. Indonesia misalnja mempunjai perhubungan dengan Nederland, dengan Inggeris dengan Australia, dengan Amerika, dengan India, dll. Begitupun sebaliknja. Negara-Negara ini mempunjai pula perhubungan satu sama jang lain. Pendek kata bersimpang siurlah perhubungan Negara -Negara didunia ini. Kaum modal di Nederland di Inggeris, di Amerika, di Tiongkok mempunjai kepentingan di Indonesia umpamanja. Maka dengan sendirinja antara penduduk Negara- Negara itu ada perhubungan dengan penduduk Indonesia. Perhubungan antara Negara-Negara ini disebut pergaulan hidup internasional atau masjarakat dunia.

50

15. Dalam penghidupan sehari-hari sering kita dengar perkataan seperti masjarakat tani , masjarakat Indonésia, masjarakat Tionghoa, mesjarakat Arab, masjarakat Eropa dll . sebagainja. Dari uraian diatas teranglah bahwa jang dimaksudkan dengan perkataan itu ialah pergaulan hidup antara kaum tani , bangsa Indonesia, bangsa Tionghoa, bangsa Arab, bangsa Eropah menurut adat kebiasah golongan- golongan itu masing-masing. Didalam artinja katą mąsjarakat, maka tidak ada perbedaan antara pergaulan hidup orang Indonesia dengan orang Indonesia, atau orang Tionghoa dengan orang Tionghoa. Perbedaan hanja ada dalam tjaranja pergaulan ini. Sebab masing-masing golongan ada mempunjai adat kebiasaannja sendiri, jang agak berlain-lainan. Apa jang dapat dibolehkan dalam pergaulan hidup bangsa Tionghoa umpamanja belum tentu dapat dibolehkan dalam pergaulan hidup bangsa Indonesia, atau sebaliknja. Batas-batas dalam pergaulan hidup atau masjarakat 16. Didalam pergaulan hidup, didalam masjarakat ada peraturan, baik jang berupa undang-undang jang tertjantum didalam buku undang-undang atau buku Hukum Pidana, maupun jang berupakan adat istiadat atau adat kebiasaan. Peraturan-peraturan ini, undang-undang ini dan adat istiadat inilah jang mengatur penghidupan tiap-tiap orang dalam masjarakat, dalam pergaulan hidupnja , biarpun tiap-tiap orang jang hidup dalam masjarakat, jang menganut faham demokrasi, tiaptiap orang jang hidup dalam negara jang mempunjai hukum dasar demokrasi, mereka membuat apa jang disukainja, kemerdekaan ini mempunjai batasnja djuga. Tiap- tiap orang merdeka memilih teman-nja, merdeka memilih tjara hidupnja, merdeka memilih pekerjaannja, bahkan menentukan pekerdjaan jang disukainja, merdeka memilih tempat hidupnja. Akan tetapi semua kemerdekaan ini mempunjai djuga batasnja, umpamanja dalam kemerdekaan membuat sesuka hatinja dia mempunjai batas dalam kemerdekaannja, jaitu dia tidak boleh mengganggu keamanan dan ketentraman sesama manusia jang hidup sekelilingnja. Dia tidak boleh membunuh sesama manusia dengan sesuka hatinja, dia tidak boleh merampas hak orang lain tidak boleh mentjuri hak orang lain. Tiap -tiap orang merdeka memilih matjam pekerdjaannja, akan tetapi matjamnja itu tidak boleh mendjadi gangguan didalam masjarakat, umpamanja pekerdjaan mentjuri. Djikalau orang melanggar batas-batas ini, maka dia dianggap berbahaja untuk pergaulan hidup jang sehat, berbahaja untuk masjarakat. Dalam hal ini sampailah ia kebatas memilih tempat hidupnja, atau dengan lain perkataan hilanglah kemerdekaannja untuk memilih tempat hidupnja untuk sementara waktu. 17. Bilamana seorang berbuat kedjahatan atau pelanggaran, maka dia dimasukkan dalam pendjara atau dia ditjabut dari masjarakat daerah51

nja dan diasingkan ketempat jang djauh dari tempat pergaulannja semula. Pada pikiran umum orang sematjam ini telah berbuat kesalahan dan untuk itu dia mendapat hukuman. Akan tetapi dipandang dari djurusan kemasjarakatan orang ini telah mengganggu ketenteraman dalam pergaulan hidup jang sehat, dia telah mengganggu masjarakat. Oleh karena dia ditjabut dari pergaulan hidup, dia ditjabut dari masjarakat, dia diasingkan dari masjarakat. Dan kalau sudah tjukup waktunja, maka dia dilepaskan kembali dan dia masuk kembali kedalam masjarakat, kedalam pergaulan hidup sehari- hari. Dia diikat kembali dengan tali jang ta' bisa dilihat, jang mempersambungkan tiap-tiap manusia satu dengan jang lain. Undang-undang dalam masjarakat 18. Siapakah jang membuat batas dalam masjarakat itu ? Njata dari uraian diatas, bahwa tiap-tiap orang jang mendjadi bahagian dari pergaulan hidup, dia mendjadi bahagian dari masjarakat, atau dalam pertjakapan sehari-hari , dia mendjadi anggota masjarakat. Dia mendjadi anggota masjarakat kampung, anggota masjarakat kota, anggota masjarakat daerah, anggota masjarakat dunia atau masjarakat internasional. Kalau dia orang tani dia pula mendjadi anggota masjarakat tani. Kalau dia seorang buruh, dia mendjadi pula anggota masjarakat buruh. Anggota- anggota masjarakat ini mengadakan persetudjuan untuk mengadakan batas-batas dalam kemerdekaan tiap-tiap anggota masjarakat. Dahulu kala batas - batas ini diingat sadja dan di simpan dalam kepalanja tiap-tiap anggota masjarakat sebagai pusaka kampung, pusaka negeri, pusaka bangsa, jang disampaikan kepada anak tjutju masing- masing anggota masjarakat dengan setjara lisan. Nenek-nenek atau ibu bapa menjampaikan atau mentjeriterakan ini kepada anak tjutjunja. Dengan tjara begini batas-batas ini jang disebut adat istiadat tersimpan sebagai pusaka turun temurun. Dalam dunia modern dalam satu negara jang mempunjai Pemerintah jang teratur, atau Pemerintah jang hidup, berdjiwa, diadakan bermatjam-matjam undang-undang, jang direntjanakan oleh pemerintah dan sesudah disetudjui oleh badan Perwakilan Ra'jat, jang mewakili semua anggotaanggota masjarakat dalam negeri itu. Sesudah rentjana itu disetudjui oleh badan Perwakilan Ra'jat dan disahkan olehnja, maka berlakulah undang-undang itu bagi tiap - tiap anggota masjarakat dengan tidak ada perketjualian . Undang- undang ini, jang disebut dalam ilmu kemasjarakatan, batas-batas kemerdekaan tiap - tiap anggota masjarakat, ditulis dalam buku undang-undang jang disebut Buku Hukum Pidana. 19. Dahulu kala boleh dikatakan bahwa tiap- tiap anggota masjarakat jang dipandang sudah ' akil balig, adalah ahli dalam hukum adat istiadat . Akan tetapi dalam waktu kemadjuan sekarang dimana pembahagian pekerdjaan telah djauh dilandjutkan, maka pengetahuan undang- un52

dang dan hukum negara ini hanja dipunjai oleh mereka jang bersekolah istimewa, dalam hal ini atau mereka jang sengadja mempeladjarinja sebagai mata pentjahariannja. Dari ahli-ahli hukum ini diangkat orangorang atau hakim-hakim jang menentukan berat atau ringannja denda atau lamanja orang diasingkan dari masjarakat, jang telah mengganggu keamanan masjarakat.

20. Selain dari undang - undang dan adat istiadat ada lagi lain hukum jang memberikan batas pada kemerdekaan tiap-tiap anggota masjarakat dalam pergaulan hidup. Hukum ini adalah hukum agama. Agama menentukan apa- apa jang wadjib diperbuat penganutnja dan apa jang terlarang diperbuat olehnja sebagai anggota masjarakat agamanja. Tiap-tiap orang Keristen adalah anggota masjarakat Keristen dan harus ta'luk pada peraturan-peraturan agama Keristen.

21. Segala batas-batas jang ditentukan didalam undang -undang, dalam adat istiadat, dalam agama bukan sadja berlaku bagi satu, dua atau tiga orang, akan tetapi berlaku bagi semua masjarakat dengan tidak memandang tinggi atau rendahnja kedudukan tiap- tiap orang. Baik orang jang berkedudukan tinggi, maupun jang berkedudukan rendah, atau sekalipun tidak mempunjai kedudukan, tidak boleh mentjuri, tidak boleh merampok, tidak boleh membunuh sesuka hatinja. Bilamana ada melanggar batas-batas dalam pergaulan hidup, maka dia ditjabut dari masjarakat serta diasingkan dari masjarakatnja dengan tidak memandang tinggi atau rendahnja kedudukannja atau masjarakatnja.

22. Bilamana kita mengambil kesimpulan dari uraian diatas, maka menurut arti dari asal kata jang dimaksudkan dengan masjarakat, ialah perhubungan pertalian segerombolan manusia, jang saling pengaruh mempengaruhi didalam rochaninja. Perhubungan atau pertalian ini lazim disebut pergaulan hidup. Menurut faham jang kita berikan sekarang pada kata masjarakat, maka dimaksudkan dengan masjarakat itu ialah segerombolan manusia dengan segala perhubungannja satu sama lain, baik gerombolan besar, maupun gerombolan ketjil , jang hidup dalam perhubungan sama dengan tidak disengadja ( ingat perhubungan keluarga dan perhubungan bangsa sesama bangsa) . Jang terutama dalam hubungan ini, ialah bahwa orang- orang jang mendjadi anggota masjarakat itu saling pengaruh-mempengaruhi didalam rochaninja. Sebab hidup bersama dengan tidak saling pengaruh mempengaruhi dalam rochaninja bukanlah merupakan masjarakat. Djikalau terdapat beberapa orang atau berpuluh-puluh orang bersamaan disatu tempat, sedangkan mereka tidak mempunjai perhubungan dan tidak saling pengaruh mempengaruhi dalam rochaninja, maka mereka

53

itu bukanlah mewudjudkan masjarakat. Bila mereka saling mengadakan hubungan, maka barulah mereka itu merupakan masjarakat. Anggota- anggota masjarakat itu saling perlu memerlui. Bapa tani perlu pada pedagang dan sebaliknja. Djadi sekali lagi sjarat mutlak bagi masjarakat ialah adanja hubungan rochani, jang melahirkan saling pengaruh mempengaruhi didalam batinnja dan saling perlu memerlui.

54

Arti

Merdeka

dan

Kemerdekaan

55

Fatsal VII

Arti

Merdeka dan Kemerdekaan

Pendahuluan. 1. Merdeka adalah

suatu perkataan jang

berasal

dari

bahasa

Sanskrit, jaitu bahasa jang digunakan dalam menerangkan agama dan didalam membuat sadjak-sadjak sjair oleh bangsa Hindu. Perkataan ini terdjadi dari perkataan „ Merdaheka” , jaitu suatu nama jang diberikan kepada pedanda agama Hindu jang bebas dari pekerjaan rodi dalam masjarakat Hindu. Lama kelamaan arti perkataan itu mendjadi bertambah luas. Merdeka achirnja berarti bebas, terutama didalam masjarakat dahulu dimana masih berlaku aturan perbudakan. Achirnja, terutama dalam abad jang lalu, sesudah ia berarti „ bebas" dalam pengertian orang seorang (individu ) perkataan „merdeka" itu dipakai djuga untuk suatu negeri atau bangsa untuk menentukan negeri atau bangsa itu tidak berada dibawah perintah negeri atau bangsa lain. Dengan demikian hiduplah dua pengertian dari perkataan itu , jaʼni kemerdekaan orang seorang dan kemerdekaan suatu negara atau bangsa.

Wudjud suatu kemerdekaan. 2. Didalam zaman modern ini perkataan ,,merdeka" atau „ kemerdekaan" itu sudah lazim dipakai dalam penghidupan politik, dan karena itu ia telah mendapat pula isi politik. Tidak heran djika perkataan ini dapat memberi rasa jang hebat bagi kebanjakan orang djika diutjapkan. Oleh karena „ rasa" hebat jang dapat diberikannja itu maka pada kebanjakan orang ia mudah menimbulkan pengertian jang salah terhadap isi dan maksudnja jang sebenarnja. Mungkin ia berarti bahwa merdeka itu ialah bebas, dan bebas itu berarti bahwa tiap-tiap orang jang sudah merdeka atau tiap-tiap negara atau bangsa jang sudah merdeka boleh berbuat sesuka hatinja sadja dengan tidak orang lain jang dapat dan boleh melarangnja. Faham jang seperti ini teranglah salah semata-mata. 3.

Sebelum

kita

meneruskan keterangan tentang

kesalahan fa-

ham seperti itu, lebih dahulu kita harus mengetahui serba sedikit tentang kulit dan isi dari perkataan kemerdekaan itu. Apabila kita tidak sedar akan perbedaan kulit dan isi ini, mudahlah kita mendapat pengertian jang salah tentang maksud kemerdekaan jang sebenarnja. Bagi suatu negara jang disebut merdeka umpamanja, djika menurut ukuran ,,kulit" sadja, tjukuplah djika negara itu sudah mendapat atau mempunjai kedaulatan, dan kedaulatan itu diakui pula oleh negara-negara jang lain diatas dunia ini. 57

•

Akan tetapi pengakuan ini sadja tidak berarti djika kemerdekaan itu sendiri tidak mempunjai isi . Isi dari kemerdekaan dari satu negara ialah bahwa negara itu, selain mendapat pengakuan kedaulatannja, mempunjai kekuatan sendiri kedalam, diatas lapangan politik, ekonomi dan sosial. 4. Diatas lapangan politik suatu negara baru merdeka djika ia tidak diperintah langsung atau berada dibawah perwakilan suatu negara lain. Ia harus mempunjai suatu hukum dasar jang kuat jang dapat dibawa dalam perbandingan dengan hukum- hukum dasar negara- negara lain jang sudah merdeka. Hukum dasarnja dapat menIdjamin hak dan hukum, keadilan dan keamanan dari tiap- tiap orang dan golongan, baik bangsa sendiri maupun bangsa asing. Diatas lapangan ekonomi ia tjukup kuat sekurang- kurangnja untuk membelandjai ongkos hidupnja sendiri dan tidak senantiasa tergantung pada negara lain. Negara jang ekonominja tergantung kepada negara lain, bukanlah suatu negara jang merdeka. Karena dengan keadaan ekonomi jang lemah, mudah suatu negara mendjadi negara jang dapat dikutak- katikkan oleh negara lain. Diatas lapangan sosial iapun harus mempunjai peraturan sosial jang sesuai dengan tuntutan2 jang dimadjukan oleh pergaulan hidup internasional. Peraturan2 jang buas dan melanggar kesopanan dan peri-kemanusiaan diatas lapangan perburuhan dan sebagainja, tidak-lah boleh terdapat dalam suatu negara jang merdeka.

5.

Kemerdekaan

bagi

orang

seorang (individu ) pun demikian halnja. Disinipun terdapat pengertian ,,kulit" dan „ isi". Orang jang merdeka tidak tjukup mempunjai sjarat oleh karena ia tidak mendjadi budak (slaaf) sadja, ataupun oleh karena ia tidak diperintah oleh orang lain sadja. Diatas lapangan politik, ekonomi dan sosial pun ia harus mempunjai kemerdekaan itu. Apa jang dapat dikatakan ,,orang- merdeka", bolehlah kita kemukakan pendapat Almarhum Franklin Roosevelt , president Amerika Serikat jang besar itu, jang diakui sebagai seorang pendekar besar dari demokrasi. Menurut Roosevelt seorang baru merdeka disebelah tidak mendjadi budak apabila ia mendapat empat matjam kemerdekaan jang mutlak bagi hidupnja. Kesatu apa jang disebut FREEDOM FROM FEAR artinja ,,merdeka dari rasa takut” , kedua FREEDOM FROM WANT artinja artinja ,, merdeka dari kekurangan", ketiga FREEDOM OF WORSHIP artinja ,,merdeka melakukan ibadat", ke- empat FREEDOM OF SPEECH artinja ,,merdeka berbitjara". Arti hukum dalam kemerdekaan. 6. 58

Melihat

akan

arti -arti jang

tersimpul dalam

perkataan ke-

merdekaan itu teranglah bahwa satu negara atau satu orang jang merdeka atau mendapat kemerdekaannja itu, berarti mendapat kelebihan hak dari pada waktu ia belum merdeka. Dalam hal jang seperti inilah djadinja atjapkali timbul kesalahan faham terhadap pengertian kemerdekaan itu, sehingga isi dari kelebihan hak dari pada keadaan jang semula, mendapat bentuk ,,boleh bertindak dan berbuat sesuka- suka- hati sendiri dengan sewenang- wenang". Tadi telah dikemukakan bahwa faham ini adalah salah sama-sekali. Karena sebagai telah disebutkan tadi, benar kemerdekaan itu dari pada dalam kedudukan jang tidak merdeka, membawa kelebihan hak, akan tetapi kelebihan hak itu membawa pula kelebihan pertanggungan djawab. Baik bagi satu negara atau orang jang sudah lama merdeka, ataupun jang baru sadja mendapat kemerdekaannja, kemerdekaan itu sebenarnja adalah terletak dalam satu ikatan, ja'ni suatu ikatan jang diatur dan disusun oleh suatu hukum ( wet) . Didalam perkataan kemerdekaan itu tersimpul djadinja isi hak dan wadjib sehingga semangkin besar hak jang didapat, semangkin besar pula kewadjiban jang ditanggung. Kemerdekaan jang tidak disertai oleh tanggung djawab kepada hukum adalah suatu kekatjauan (ANARCHIE dalam bahasa asing ) , jaʼni suatu keadaan jang tidak mempunjai aturan dan susunan 7. Djikalau kita membitjarakan hukum, haruslah kita ketahui bahwa diatas dunia ini ada dua matjam hukum. Pertama ialah hukum asli, ja'ni hukum alam (natuurwet) , jang kedua ialah hukum jang dibuat oleh manusia atas permufakatan bersama jang dinamakan hukum .. masjarakat (social wet) . Meskipun asal terbentuknja kedua hukum ini berlainan, hakekat jang tersimpul didalamnja ialah sama , jaʼni mempunjai kekuasaan mengikat dan mengatur diatas daerahnja masing-masing. Tentang bagaimana membuat hukum masjarakat itu sudah diterangkan diwaktu membitjarakan ,,Undang- Undang dasar" jang dibuat oleh Parlemen atau Dewan Perwakilan Ra'jat. Didalam sepandjang zaman dan masa hukum masjarakat itu adalah dibuat, atau setidaktidaknja diakui berlakunja oleh ra'jat banjak. Hanja atas pengakuan ra'jat terbanjak, atas kekuasaannja baharulah ia mendapat harga sebagai hukum jang mengatur. Dengan begitu apa jang berlaku bagi hukum alam diatas daerahnja, dapat pula berlaku bagi hukum marakat didalam pergaulan hidup manusia. Kemerdekaan burung diudara. Untuk mendapat beberapa pengertian boleh dikemukakan beberapa buah tjontoh diatas daerah hukum Alam umpamanja. Atjapkali orang menggambarkan hakekat kemerdekaan dengan mengambil tjontoh se-ékor burung diudara. Sering kita dengar kalimat mengatakan ,,merdeka sebagai se -ékor burung diudara", Burung diudara memang 59

merdeka dan bebas, tidak sebagai umpamanja se-ékor burung jang berada didalam sangkar. Akan tetapi kemerdekaan burung diudara itu tidaklah berarti bahwa ia bebas sama-sekali dan boleh berbuat sesuka- sukanja. Burung itu hanja merdeka boleh barangkali terbang kemana sukanja, akan tetapi dalam terbang itu ia terikat pada hukum udara. Djika se- ékor burung tidak berbuat sesuai jang ditentukan oleh hukum udara itu, maka ia tidak merdeka lagi. Djika ia tidak mengembangkan sajapnja, berkajuh atau berhanjut sebagai jang dituntut oleh hukum udara itu, ta' dapat tidak ia akan hantjur djatuh kebumi.

Kemerdekaan ikan dalam air. 9. Pada tiap -tiap machluk jang terkenal hidup merdeka dapat dilihat pengaruh hukum itu berlaku . Dengan ikan didalam air pun begitu pula. Ikan didalam air memang merdeka, tidak sebagai ikan didalam djala atau jang kena pantjing, akan tetapi sjarat- sjarat pada ikan itu harus ada, untuk terus dapat hidup merdeka serta patuh menurut kepada hukum air jang berlaku. Djika tidak demikian berobahlah kedudukannja, dari merdeka, kepada kerusakan atau kehantjuran. Terang djadinja menurut hukum alam tiada kemerdekaan jang tidak diikat dan diatur oleh hukum itu, sehingga kemerdekaan jang sebenarnja ialah kemerdekaan jang hidup dalam lingkungan hukum. Kemerdekaan baru berfaedah dan berbahagia bagi jang memperoleh atau jang memilikinja, manakala jang bersangkutan itu berbuat dan bertindak didalam garis -garis hukum, ja'ni menuntut garisgaris dan aturan-aturan hukum jang sudah tentu.

Kemerdekaan manusia dalam masjarakat.

10. Kemerdekaan bagi seorang manusia sebagai machluk masjarakat (sociaalwezen) didalam pergaulan hidupnja, adalah sama halnja dengan kemerdekaan burung dan ikan didalam daerah hukum Alam (udara dan air) itu. Manusiapun didalam suatu masjarakat didalam mempraktekkan kemerdekaannja terhadap masjarakat terikat pula kepada hukum masjarakat jang berlaku . Tiap-tiap manusia jang merdeka dalam satu masjarakat tidak boleh berbuat sesuka- sukanja atau semau-maunja, menurut kehendak hatinja sadja. Ada hukumhukum masjarakat , baik jang tertulis maupun jang tidak tertulis jang dipusakai dari adat lembaga masjarakat tua sadja, jang mengikat ,,manusia merdeka❞ itu didalam laku dan tindakannja.Tidak dapat kemerdekaannja itu diartikannja sebagai satu kelebihan atau kekuatan dari anggauta -anggauta masjarakat jang lain, sehingga ia dengan sesuka-sukanja sadja dapat mengusik dan mengganggu anggota masjarakat jang lain itu umpamanja. 60

11. Sesudah keterangan diatas dapatlah · dikatakan bahwa baru seorang atau satu golongan merdeka dalam masjarakatnja apabila ia sedar akan kemerdekaan haknja serta sedar pula akan pertanggungan djawab-nja. Baru seorang atau satu golongan itu dapat melekatkan ,,badju" kemerdekaannja dengan benar, djika djiwanja dipersendjatai dengan „ isi" kemerdekaan itu , sehingga ia mempunjai djiwa jang merdeka ja'ni djiwa jang besar. Djiwa jang besar tidak akan menggunakan kelebihan kekuasaan atau kekuatannja untuk mengusik apapula menindas orang lain. Dengan demikian djadinja seorang jang merdeka ialah seorang jang sedar mengakui hak dan kemerdekaan orang lain, menghormati dan menghargai hak dan kemerdekaan sesama anggota masjarakatnja jang lain. Kemerdekaan jang berisi faham bahwa diri sendiri jang benar dan jang boleh bertindak dan berbuat, bukanlah faham kemerdekaan menurut adjaran demokrasi. Hal jang sedemikian lebih betul disebut perkosaan terhadap hukum suatu sifat jang dipunjai oleh pemimpin-pemimpin dan pengikut-pengikut fascisme, diktator dan tukang perkosa.

Kemerdekaan negara-negara. 12. Apa jang berlaku buat orang seorang dalam masjarakat hidupnja, berlaku pula bagi satu negara dalam pergaulan antara bangsa (pergaulan internasional) . Tiap -tiap negara besar atau ketjil jang merdeka dan berdaulat pun tidak dapat berbuat sekehendaknja sadja dalam pergaulan dengan negara-negara lain. Perhubungan dan perbandingan diantara negara- negara jang merdeka dan berdaulat itu ditentukan pula oleh suatu hukum, jang galib disebut hukum internasional, diatas segala lapangan. Hukum inilah jang mengikat sesuatu negara jang hendak bertindak sesuka hatinja sadja. Pada waktu sekarang pengaruh hukum ini lebih tegas dapat dilihat sesudah berdirinja Perserikatan Bangsa-Bangsa ( U.N.O. ) dan setelah diatur hakhak kemerdekaan negara- negara jang telah mendjadi anggotanja didalam piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa itu. 13. Tertulis atau tidak tertulis hukum internasional itu, ia akan berlaku apabila ada satu negara dalam pergaulan internasional jang hendak memberi arti jang salah terhadap isi kemerdekaannja. Dan satu negara jang mentjoba memperkosa hukum ini akan merasakan kekuasaan dan ikatannja dan barangkali djuga mungkin kehilangan kemerdekaannja buat sementara atau berpuluh tahun. Lihat sadjalah umpamanja Djerman-Hitler dan Djepang jang baru-baru ini hendak bertindak memperkosa hukum internasional itu , jaʼni dengan hendak merendahkan dan mengindjak-indjak kedaulatan dan kemerdekaan negara-negara lain. Achirnja mereka sendirilah jang kehilangan hak kedaulatan dan kemerdekaannja, meskipun barangkali tidak untuk selama-lamanja, setidak-tidaknja untuk beberapa tahun. 61

14. Dengan tersusunnja hukum internasional dalam abab keXX ini, maka berobah pula pengertian terhadap kedaulatan menurut adjaran tua pada abad- abad jang lalu . Pada abad- abad dahulu suatu negara jang berdaulat , apabila ia mau umpamanja ia dapat memisahkan diri dan tidak turut mentjampuri urusan - urusan jang berlaku dalam pergaulan dunia umumnja. Akan tetapi pada waktu ini kedaulatan jang sedemikian tidak dapat berlaku lagi ; suatu negara sudah tidak dapat berbuat sekehendak hatinja meskipun perbuatannja itu tidak mengusik negara-negara lain. Sebab berhubung dengan tersusunnja hukum internasional jang semangkin mengikat, jang mungkin terdjadi karena kemadjuan technik d.s.b., maka tiap - tiap negara seakan- akan sudah mendjadi anggota dari pergaulan hidup didunia. Djika satu negara hendak berbuat sesuatu, seakan- akan ia harus menanjakan pikiran dari beberapa negara lain terlebih dahulu , kalau- kalau perbuatannja itu dapat merugikan negara jang lain-lain itu. Penghidupan politik, ekonomi dan sosial jang sudah semangkin bersangkutpaut diantara satu negara dan lain negara telah merobah pengertian kedaulatan negara sebagai jang dikenal pada abad- abad tua jang lalu. Pun dalam perhubungan ini tampak dengan njata, bahwa kedaulatan dan kemerdekaan itu mengandung arti dan mengutamakan hak dan pertanggungan djawab.

62

RAKJAT

dalam

NEGARA

63

bar

der kurd

Senat Sementara N.I.T. sudah dibentuk pada tanggal

28

Mei

1949.

Presiden N.I.T. menetapkan : Ketua Senat Sementara P.t. W.A. Sarapil - Wakil Ketua Senat Sementara P.t. Ir. Manusama

64

Fatsal

VIII

Rakjat dalam

Negara

1.

Rakjat sebagai dasar Negara. Apa jang sudah kita uraikan dalam Pepora no. 1, ajat 2 dan 3, tentang arti dan harga rakjat-bala-dalam pengertian suatu negara, adalah suatu hal jang njata dan ta' dapat dibantah. Dan timbulnja kepentingan terhadap rakjat dalam sedjarah ketata-negaraan itu bukan sadja mulai sesudah perang dunia ke 2 ini tetapi hal itu sudah kelihatan timbul dari abad ke abad dan ia adalah hasil dari pada perkembangan sedjarah pergaulan hidup manusia sedjak zaman dahulu. Pergaulan hidup manusia dalam dunia ini berdjalan meluas melalui masa jang pandjang dengan setjara pelan ( evolusi ) dari lingkungan keluarga melalui lingkungan kekota-an terus kemasjarakat negara. Tentang susunan masjarakat kota pada mulanja adalah merupakan suatu bentuk pemerintahan negara-satu kumpulan beberapa kampung berpagar tembok tinggi (kota) sekelilingnja sebagai benteng; kotanegara (stad-staat) . Hal itu ternjata pada kota Junani zaman dahulu umpamanja kota Athene. Didalam kota itu hidup segerombolan manusia jang disebut penduduk dan mereka mendjadi bala- rakjat- pemerintahan kota itu. Bahwa sedjumlah penduduk itu harus ada, nampaknja terang bagi siapa sadja. Karena suatu pemerintahan kota dengan ta' berpenduduk atau berbala, berarti bahwa kota itu tidak memenuhi sjarat hidupnja sebagai satu pemerintahan dan ta' salah kalau dikatakan punah ( mati) . Dimana-mana didunia ini, baik di Eropah maupun di Azia, tampaknja perkembangan pergaulan hidup manusia, melalui sedjarah jang ta' berbeda atau bersamaan.

2.

Negara sebagai satu organisasi penjelamatkan umum. Rakjat jang hidup dalam suatu lingkungan pergaulan jang teratur • dibawah penilikan dan perlindungan suatu pemerintahan, merasa perlu turut mengambil bahagian dalam mendjalankan peraturan tata- tertib. Bertambah lama mereka dalam perkembangan pergaulan hidup itu bertambah njata tampak tumbuhnja keinginan untuk turut tjampur tentang sesuatu dalam urusan pemerintahan. Dalam masjarakat kekotaan jang dinamis, hal itu tumbuh dengan tjepat setjara effectief dan pada lain tempat pertumbuhan itu agak pelan (setjara evolusi ) . Kita tentu maʼlum dikota-kota jang banjak penduduknja, kebutuhan untuk hidup pun meminta banjak bahan- bahan. Oleh sebab itu perhatian dan pikiran untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia banjak itu dalam waktu jang sama, mendorong penduduk itu bekerdja tjepat dan berusaha giat. Karena itu tampaklah segala pekerdjaan rakjat dikota berputar menurut dan setjepat waktu. Selandjutnja alat- alat jang dipakai pun selaras dengan perkembangan hidup jang dinamis itu.

65

Sebaliknja dikota jang ketjil, kehidupan manusia tampaknja tennang dan statis. Semuanja berlangsung dengan setjara pelan karena kebutuhan hidup manusia jang sedikit itu tidak begitu banjak dan ta' menghendaki tempo dan tenaga. Sungguhpun demikian ditempat- tempat jang ta' begitu ramai dimana hanja beribu orang hidup, penduduknja hidup dalam satu ikatan kerdja sama jang rapi . Keadaan ini adalah biasanja didorong oleh suatu kehendak untuk memenuhi keselamatan umum. Kerdja sama itu bukan sadja terbatas antara rakjat dengan rakja : tetapi djuga meluas antara pemerintah dengan penduduk. Hal sematjam ini terang kelihatan dalam praktek bila kota itu ada dalam keadaan perang. Sembojan bersatu kita teguh bertjerai kita djatuh, pada waktu itu tepat betul mengenai sasarannja. Semangat kerdja sama itu adalah benih permulaan demokrasi dizaman Junani dahulu kala jang kemudian berkembang luas dipusakai oleh masjarakat negara- negara diseluruh Eropah Barat, hingga sampai pada dewasa ini .

3.

Perhubungan Rakjat dan Negara. Menilik tempat timbulnja benih azas demokrasi itu dapat ditentukan bahwa kata demokrasi itu adalah satu perkataan Junani (Griek) . Kata demokrasi jang bersedjarah itu bermakna ,,pemerintahan rakjat" (demos ialah rakjat, dan cratein berarti memerintah ) . Dalam arti perkataan ini sudah ada terselib satu pengertian bahwa rakjat dan pemerintah dua istilah jang dekat benar dan ta' dapat dipisahkan satu sama lain. Dan djuga bermakna bahwa rakjat dengan ta' berpemerintah ta' dapat hidup serta pemerintah dengan ta' berrakjat ta' bisa berdiri . Karena kedua factor itu mempunjai kepentingan satu dengan jang lainnja, baik dalam masa aman maupun dalam waktu susah maka boleh dianggap kedudukan keduanja sama tinggi . Rakjat dalam masjarakat hidupnja memandang tinggi badan pemerintahan dan pemerintah memandang mulia kepada rakjatnja. Itulah sebabnja dalam negara jang bersifat demokratis soal pemerintahan atau kedaulatan negara, disebut orang djuga soal dan kedaulatan rakjat.

4.

Theorie umum Rechtstaat. Hampir segenap negara- negara jang mendjadi anggota dari P.B.B. atau tidak, kini dibawah adjaran demokrasi, kedaulatan negaranja bersendi kepada suatu hukum. Dalamnja terdapat djaminan - djaminan bagi warga negara dan badan pemerintahan jang mana mendjadi dasar dan pegangan dari tiap- tiap negara jang menjatakan negaranja adalah satu ,,Negara Hukum" atau ,,Rechtsstaat" . Rakjat dan Pemerintah jang memegang rol didalam masjarakat satu negara tetap diikat atau ditentukan dalam tiap - tiap siasatnja oleh suatu undang- undang hukum jang telah disetudjui oleh Parlemen . Antara kedua belah pihak dalam 66

tingkatan jang sama, akan didasarkan atas suatu perimbangan jang sepadan. Soal ini baik mengenai kepentingan seseorang ( individu ) maupun djuga terhadap kewadjiban sosial ( masjarakat) . Dan steterusnja mengandung arti bahwa negara-negara hukum itu , menghargai dan mengakui batas- batas jang menentukan hak seseorang rakjat. Teori itu bukan sadja tinggal diatas kertas tetapi sedjak dari abad 18 telah dilakukan dalam praktek ketata-negaraan di Amerika dan Eropah. Negara-negara hukum dalam mengendalikan tugasnja jang maha berat tidak terlepas dari teori umum trias politica tjiptaan Montesquieu.

a. b. C.

5.

Hak legislatief „ Kekuasaan membuat undang-undang (hukum )". Hak executief ,,Kekuasaan mendjalankan undang-undang (hukum) ." Hak judiciary „Kekuasaan mendjamin dan mempertahankan undang-undang dengan hukum."

Hak-hak Rakjat.

Perkembangan tjita- tjita demokrasi selamanja menuntut agar supaja rakjat banjak mengerti akan kedudukannja selaku seorang rakjat (warga negara) . Untuk memperoleh hak2 jang perlu itu rakjat tidak sadja tinggal berpangku tangan. Masing-masing mempunjai kewadjiban jang tertentu guna membina pekerdjaan jang penting ini. Karena hak-hak rakjat itu pada masa ini bukanlah didictekan oleh badan pemerintahan begitu sadja atau terserah kepada keputusan sebagian ketjil golongan orang-orang, sebagaimana halnja pada negara-negara dictator atau absolute monarchie, ia harus diperdjuangkan menurut tuntutan zaman serta kebutuhan masjarakat. Dalam Dewan Perwakilan Rakjat hak2 itu dirembuk bersama -sama dengan sematang- matangnja, mana jang kurang ditambah dan jang lebih dikurangi. Disini berarti bahwa hak-hak rakjat dalam negara hukum disusun sendiri oleh wakil-wakil rakjat guna menuntun perdjalanan hidup mereka dalam masjarakat negara. Sungguhpun mereka terikat oleh undang-undang atau hukum negara tidak berarti bahwa mereka terikat atau tidak bebas. Hanja mereka ta' bebas sewenang- wenang, bila ta' menghormati teman senegaranja. Tiap-tiap warga negara jang merasa kemerdekaan itu ada dalam dirinja, sebagaimana pula pada sesama warganja, mereka boleh menuruti kemerdekaan itu dengan perbuatan, asal menghormati pula kemerdekaan sesamanja manusia. Hak-hak itu mengenai berbagai- bagai lapangan. Segala hak-hak rakjat itu termaktab dengan terang dan teratur dalam Undang- Undang Dasar tiap- tiap negara untuk mendjadi pegangan teguh disaat ini dan masa jang akan datang. 67

Pada kebanjakan negara waktu ini terutama jang telah merasa bersifat demokrasi 100% penuh, memberikan kemerdekaan jang luas dalam kehidupan kepada rakjatnja ( warga negaranja) . Warga negara itu berhak mendapat perlindungan atas diri dan hartanja dan memperoleh kemerdekaan pers (menulis disurat chabar) . Djuga kepada rakjat diberikan hak berkumpul, bersidang; hak memilih dan dipilih untuk duduk dalam salah satu dewan pemerintahan . Selandjutnja mengenai ibadat dan keamanan rumah tangga tiap-tiap warga negara merdeka serta terdjamin dan mendapat perlindungan dengan sepenuhnja. Kini sesudah habis peperangan dunia ke 2, oleh seorang demokrat jang terkenal jaitu almarhum presiden Roosevelt, mengemukakan pula beberapa hak-hak kemanusiaan jang mutlak agar kehidupan didunia seluruhnja dapat aman dan rukun, jang pada dahulunja ta' pernah penuh diberikan. Hak-hak dan kemerdekaan jang masjhur itu ialah: le Freedom from fear, artinja : merdeka dari rasa takut. 2e Freedom from want, artinja : merdeka dari kekurangan. 3e Freedom from speech and expression, artinja: merdeka berbitjara, dan mengeluarkan pikiran. 4e. Freedom of worship, artinja: merdeka beragama. 6.

Kewadjiban ' Rakjat. Dimana adanja batas-batas jang tertentu berkenaan dengan hak rakjat adalah mendjadi tugas rakjat sendiri untuk mempeladjarinja dan mengetahuinja dalam ilmu ketata- negaraan. Karena dengan mengetahui sesuatu ilmu tersebut itu rakjat mengenal pula apa jang mendjadi kewadjibannja selaku warga negara. Selandjutnja dengan keinsjafan jang sedemikian rupa, rakjat tetap waspada dalam segala tindakannja menghadapi masjarakat dan djuga tetap patuh menerima keputusan hukum sebagai gandjaran atas perbuatan-perbuatan jang melanggar undang-undang. Rakjat seluruhnja mempunjai kewadjiban terhadap undang-undang jang telah diputuskan, untuk mengikuti dengan seta'at-ta'atnja. Lebih-lebih pada masa terbit peperangan, teranglah sudah tugas jang maha berat terpikul pada rakjat. Ia harus siap sedia mendjaga tapal watas, memikul senapang, djangan sampai ada bangsa-bangsa lain jang hendak mengindjak-indjak kedaulatan negerinja. Dalam waktu amanpun rakjat itu mempunjai tugas jang berfaedah dalam penghidupan sehari-hari dan pembangunan negara seperti: kewadjiban membajar belasting, kewadjiban sama mendjaga ketertiban dan ketenteraman umum.

Hak Negara. Untuk menjusun dengan sebaik-baiknja segala masaalah-masaalah dalam negara itu adalah hak/tugasnja satu badan pemerintahan (negara) . Adanja bagian tersendiri antara hak rakjat dan negara dalam masa modern dan sibuk ini amat perlu sekai. Karena dengan pemba7.

68

hagian-pembahagian jang tertentu itu kemadjuan jang sempurna dalam satu usaha akan tetap terdjamin serta tjampur aduknja hak-hak beberapa badan satu sama lain, mengakibatkan keruntuhan sadja. Setelah selesai penetapan undang-undang itu tibalah haknja badan pemerintahan untuk melaksanakannja dalam peraktik dan mendjaganja, apakah tiap-tiap hukum itu ditaati dengan sebetulnja atau tidak. Batas-batas hak negara harus ditentukan sedemikian rupa, supaja djelas bagi rakjat bahwa tindakan-tindakan jang diambil oleh Pemerintahan tidaklah melanggar hak-hak rakjat. Oleh sebab itu harus dalam satu „,Undang-Undang Dasar" batas-batas antara keduanja termaktub dengan seterang- terangnja. Dan ini akan membawa kokohnja kepertjajaan antara kedua belah pihak arah kedalam dan keluar dimana stabiliteit negara dalam segala lapangan akan dapat tertjapai dengan mudah. Negara mempunjai 3 rupa kekuasaan jaʼni : a. kekuasaan untuk mendjalankan undang-undang. b. kekuasaan memperbuat atau mengatur undang- undang. c. kekuasaan mendjaga undang-undang jang didjalankan oleh Pengadilan Negeri. Dengan mempunjai hak-hak jang tiga itu pada soäl jang mengenai masalah negara seluruhnja,' negara umpamanja berhak mengangkat pegawai jang akan bekerdja pada segala lapangan baik tinggi maupun jang rendah,, diluar negeri seperti duta, konsol dan dalam negeri sebagai menteri-menteri, gubernur dsb. Dia menetapkan gadjigadji pegawai tsb. asal tidak melebihi rantjangan begroting jang telah ditetapkan, djuga berhak membenum beberapa orang anggota diparlemen dll. dewan. Terhadap pergaulan Internasional dengan negaranegara jang lain sekelilingnja, negara boleh membuat perdjandjian dalam lapangan ekonomie, lalu lintas dilaut, udara, darat dll. sebagainja. Negara berhak pula mengurus rakjatnja jang tinggal diluar daerahnja dengan berpedoman kepada hukum Internasional.

8.

Kewadjiban Negara.

Rakjat suatu negara, suka hidup dalam suatu daerah, bukan sadja memandang kesuburan tanah dan kekajaan hasil, tetapi sematamata memperhatikan keamanan dan djaminan hidup. Karena bagi rakjat kemungkinan -kemungkinan hidup bertjotjok-tanam, berniaga dan menangkap ikan itu dimana-mana tempat akan dapat terlaksana bila ketenteraman dan kesenangan terdjamin, tidak dalam ketakutan dan kegelisahan. Dengan berpedoman atas hak-hak negara jang termaktub dalam kitab ,,Undang- Undang Dasar" dan djuga dengan memperhatikan keadaan rakjat seperti tersebut diatas maka negara dengan perantaraan Kabinet dan Parlemennja, berkewadjiban melaksanakan 69

tugas-tugas jang dipertjajakan bulat itu. Lebih dahulu pemerintah membuat undang-undang dan peraturan-peraturan jang dianggap penting dalam menudju kesempurnaan masjarakat rakjat. Tentu sadja peraturan-peraturan itu dipisah-pisahkan menurut matjam-matja:n tugas agar kemadjuan jang ada dalam rentjana dapat diwudjudkan. Sementara itu tugas untuk memahamkan pengertian dan memberi pemandangan kepada rakjat umum adalah satu tugas jang ta' dapat diabaikan pula. Para pemimpin sedjak dari bahagian tinggi sampai kebahagiaan kebawah, ta' luput dari kewadjiban memberi penerangan dalam lingkungan pekerdjaannja masing- masing. Selandjutaja dengan kekuasaan jang terserah penuh dan kepertjajaan jang sebulatnja, dapat diharapkan kewadjiban- kewadjiban itu akan berdjalan dengan sempurnanja. Apakah semua kewadjiban- kewadjiban itu berdjalan diatas garis besar jang telah ditetapkan adalah .kebidjaksanaan dari Badan Pengadilan untuk memeriksa dan menimbangnja. Dengan djalan ini dapatlah kewadjiban negara itu diikut rakjat dan terdjamin dengan penuh.

9.

Pekerdjaan bersama sebagai dasar.

Sesudah tertjipta pembahagian - pembahagian hak jang tentu antara rakjat dan pemerintah tetapi perkembangan subur jang ditjitatjitakan itu ta' akan dapat tertjapai dengan sempurna bilamana antara kedua factor itu ta' ada satu kerdja sama jang sehat. Tjara atau perhubungan kerdja sama antara kedua badan itu akan menentukan bukan sadja tinggi perkembangan masjarakat, tapi djuga menetapkan bentuk negara itu. Bila kedua badan itu perhubungannja ditetapkan oleh satu kerdja sama menurut hukum, maka negara itu akan madju dalam tjorak negara hukum dan perkembangannja berdjalan diatas satu keadilan. Baik pemerintah jang diwadjibkan mendjalankan undang- undang dalain menudju satu dasar kerdja sama jang baik dan tertib, selamanja diawasi oleh hukum agar segala tugasnja itu djangan melebihi batas-batas jang tertentu. Begitu pula kerdja sama dilingkungan pemimpin rakjat (pengendali pemerintahan) sendiri , sedjak dari pegawai jang tinggi sampai kepada jang rendah, mempunjai arti jang sangat penting dalam menudju kepada pembangunan negara. Tiap -tiap manusia akan insjaf dan tahu, bahwa pada zaman serba tjepat ini, seorang atau satu organisasi ta' akan dapat memenuhi kebutuhannja sendiri, dalam perkembangan hidupnja. Sedjak dari usaha jang ketjil sampai kepada pekerdjaan jang basar, kerdja sama itu adalah satu dasar jang ta' dapat ditinggalkan. Kerdja sama jang teratur rapi, melahirkan pembahagian pekerjaan jang sehat menurut watak dan ketjakapan, ta' dapat tiada mengakibatkan pekerdjaan mendjadi pesat ( effectief) serta membawa kepada kema'muran negara.

70

10.

Djaminan- djaminan Parlementair stelsel.

Soal Parlemen pada tiap -tiap negara jang bertjorak demokrasi baik berupa Republik dan Monarchie adalah satu soal jang amat penting dan mempunjai sedjarah jang terkenal. Sedjak hak berparlemen ditjiptakan oleh perdjuangan pemuka- pemuka revolusi Perantjis tampil dalam gelanggang politik dunia maka sampai pada masa ini ia tetap mendjadi perhatian dan merupakan factor penting. Apakah sebah musababnja maka perdjuangan terhadap Parlemen dalam satu Negara tak dapat dilengahkan begitu sadja. Karena dengan adanja hak ber-Parlemen itu maka terbuka pintu untuk mendapat hak bersuara dan mempertahankan hak kemanusiaan sebagai satu machluk jang mulia dan terkuburlah sifat sewenang-wenang dan ganas itu. Mulai pada waktu itu maka seorang warga negara jang tjukup sjarat- sjaratnja, baik kaja atau miskin, tua atau muda, beroleh hak untuk didjadikan selaku pemilih dan dipilih. Rakjat jang terpilih dapat duduk dalam satu dewan jang dimaksud umpamanja Parlemen. Kemenangan perdjuangan rakjat dalam lapangan ketata-negaraan terbukti dengan dapatnja kesempatan untuk ber-Parlemen. Dan dengan diperolehnja beberapa hak sakti oleh Dewan Perwakilan Rakjat itu rakjat merasa terdjamin dalam kemungkinan hidup. Hak pemilihan. Untuk dapat duduk mendjadi anggota dari Dewan Perwakilan Rakjat, orang-orang bukanlah ditundjuk dengan tjara begitu sadja tetapi harus ditetapkan dengan satu djalan pemilihan bersama. Tiap-tiap rakjat jang memenuhi sjarat- sjarat jang telah ditetapkan oleh undang-undang pemilihan, diberi hak untuk ikut memilih dan dipilih (actief dan passief recht ) dan apabila ia tjukup memperoleh sebanjak suara jang dipinta maka ia boleh duduk sebagai wakil rak11.

jat dalam Parlemen. Menurut tjara- tjara demokratis, pemilihan itu dibedakan atas dua matjam: ,,algemene verkiezing", dan getrapte verkiezing" jaitu pemilihan umum, dan pemilihan bertingkat. Pemilihan umum telah banjak kali berlaku dinegara Amerika dan Eropah, begitupun pula pada beberapa Negara di Azia. Pemilihan umum adalah berguna sekali djika dilaksanakan dinegeri jang rakjat telah tjerdas dan madju. Tetapi didaerah-daerah dimana banjak terdapat pengaruh orang bangsawan atau besar atas rakjat jang masih bodoh, baiklah dilakukan pemilihan jang bertingkat. Sebagai umpamanja baiklah dikemukakan hak memilih dan dipilih disalah satu negara jang bersifat demokrasi dalam pemilihan anggota Parlemen.

a.

Jang berhak memilih: (actief. kiesrecht) . Rakjat ( laki-laki dan perempuan) atau orang jang sudah diterima oleh wet sebagai rakjat Negara ( genaturaliseerd ) . 71

b.

C.

Jang mendjadi penduduk Negara, ja'ni rakjat jang tinggal di Negara itu dan paling kurang selama 18 bulan sebelum pemilihan sudah tinggal diam di Negara atau djadjahannja. Jang sudah berumur paling rendah 25 tahun.

Pun selain dari itu harus pula diingat, bahwa mereka jang masuk golongan dibawah ini ta' boleh ikut memilih dan dipilih. a. Jang ditjabut oleh hakim negeri haknja memilih dan dipilih, umpama karena satu kedjahatan. b. C.

d. . e.

Jang ada dalam tangkapan. Jang dilepas dari haknja untuk menguasai hartanja, umpama karena gila atau lemah. Jang dilepas dari haknja sebagai orang tua atau wali untuk menguasai anaknja.

Jang sudah dipastikan hakim-hakim sebagai pendjahat. kelana, pemabuk dan lain- lain. Mereka jang dilepaskan dari hak memilih dan dipilih itu ada untuk selama-lamanja, ada jang untuk sementara waktu. Sjarat-sjarat orang-orang jang boleh dipilih (passief kiesrecht) . a.

b.

Rakjat ( laki-laki dan perempuan) , Sudah berumur, paling rendah 25 tahun.

Selandjutnja sjarat-sjarat dari a sampai e jang tertulis diatas, mengenai djuga mereka jang dipilih (passief kiesrecht).

72

PEMERINTAH

dalam

NEGARA

73

Anggota2 Pem:

N.I.E. jang sekarang:

Ide Anak Agung Gde Agung Perdana Menteri/Urusan Dalam Negeri

Fatsal IX : Pemerintah dalam

Negara

Negara sebagai pusat pengatur masjarakat. 1. Dalam suatu negara, kehidupan rakjat jang berbagai ragam itu tampaknja seakan-akan telah terpisah-pisah dengan sendirinja menurut satu differensiasi (pembahagian pekerdjaan) jang tertentu. Mereka ada jang mendjadi tani, saudagar, buruh, wartawan dan sebagainja. Sudah tentu guna mentjapai kemuliaan hidup jang tinggi dalam lingkungan pekerdjaannja, mereka berusaha giat dan menjempurnakannja selalu, baik dengan setjara material atau moreel serta tidak menjimpangkan pikiran kearah lain. Sebagai perimbangan dari kehidupan rakjat, timbullah soal untuk mengatur segala sesuatu dalam masjarakat negara. Karena itu tertjiptalah pula suatu golongan rakjat jang diserahi melakukan pimpinan Negara jang pada masa dahulu hanja digenggam orang-orang Bangsawan. Mereka jang terpilih itu melalui keanggotaan dalam Parlemen atau tidak, akan mendjabat pangkat-pangkat menteri dalam suatu Kabinet. Tentu sadja menteri-menteri itu adalah pemimpin-pemimpin jang arif bidjaksana dan tjendikiawan . Pada beberapa 75

negara demokrasi, seperti kebanjakan negara sekarang ini , baik Kepala Negara (Radja - President) maupun rakjat (warga negara) sama- sama menjerahkan seluruh nasib negara itu dengan sebulat - bulatnja, kepada kebidjaksanaan badan pemerintahan ( Kabinet ) itu. Dari badan pemerintahan ini jang mendjadi pusat segala peraturan , mengalir beratusratus peraturan- peraturan jang berfaedah untuk masjarakat seluruhnja. Dan dengan adanja Badan Perwakilan Rakjat jang membuat undang- undang, maka undang - undang tersebut barulah berlaku sesudah ada persetudjuan dan pengesahan dan ketika mendjalankan mulai berlakunja harus pula beslit Presiden itu disertai oleh tanda tangan seorang Menteri jang bersangkutan sekurang-kurangnja. Badan Pemerintah Negara itu adalah teristimewa mendjadi pengatur djalannja perkembangan hidup masjarakat dari segala lapangan. Kementerian Dalam Negeri umpamanja mengadakan segala per- , aturan jang mengenai susunan ketata - negaraan, jang harus diikut dan didjadikan dasar oleh semua pembesar-pembesar daerah, besar dan ketjil . Demikian pula Kementerian Perekonomian, merantjangkan berpuluh- puluh peraturan (undang- undang) jang mengenai kedudukan perseroan ( N. V. ) , import dan export, dan lain -lain . Seterusnja beberapa Kementerian jang lain pun seperti Pengadjaran , Keuangan, Penerangan, Lalu Lintas dan sebagainja mempunjai plan ( rentjana) jang dikeluarkan berupa aturan2 jang sangat dibutuhi oleh rakjat semuanja. Peraturan- peraturan itu bukan sadja berkenaan dengan soal - soal dalam negeri tetapi djuga jang berhubungan dengan soal2 Internasional.

Beberapa lapangan hidup jang menghadjati peraturan. 2. Kita tentu telah mengerti bahwa negara itu mempunjai daerah jang sangat luas. Didalamnja terdapat beberapa daerah ketjil- ketjil jang dipisah - pisahkan baik oleh gunung jang tinggi maupun oleh lautan jang luas. Rakjat hidup didalamnja terpentjar- pentjar, dikota ini , dikota itu, digunung, dipulau jang djauh terpentjil dan sebagainja. Rakjat satu sama lain diluar lingkungan famili, boleh dikatakan tidak mempunjai perhubungan jang langsung. Apalagi diantara mereka jang berlainan pulau dan berdjauhan daerah. Sungguhpun demikian dalam pergaulan masjarakat negara, terutama jang mengenai kebutuhan hidup, mereka rasa terikat atau berhubungan dengan kuatnja. Oleh sebab itu masingmasing rakjat untuk mengetahui dengan sendirinja segala sesuatu dalam berbagai- bagai daerah itu, dekat atau djauh, guna menudju kesempurnaan usahanja setiap hari, adalah tidak mungkin dan tidak berdaja. Terutama mengingat penghasilan jang sederhana disamping untuk keperluan sehari -hari , sungguh tidak mentjukupi biaja untuk menudju kesempurnaan lapangan hidupnja. Dengan mengumpulkan kabar-kabar angin dan tjeritera- tjeritera jang berpindah -pindah dari seorang-kêseorang itu maka sesuatu hal dari daerah jang lain itu dapat diketahuinja. Baik lapangan hidup jang mengenai ekonomi dan kebudajaan mau76

Abdurradjab Dg. Massiki Menteri Perekonomian

pun jang lain djuga, djalan perhubungannja adalah seperti demikian. Dalam masa segala modern dan tjepat seperti sekarang ini peraturan jang sedemikian rupa, ta' dapat mengambil tempat jang lajak lagi. Djika tidak maka rakjat bukan sadja terkebelakang dalam soal ekonomi dan kebudajaan, tetapi djuga terdesak dan achirnja mempersempit lapangan hidup mereka jang sudah priritief itu. Oleh sebab itu sebaliknja dalam masa ini beberapa lapangan hidup itu sangat berhadjat akan peraturan-peraturan jang sebegitu rupa rapinja, sehingga ia dapat berdjalan setjepat waktu dan mengikuti zaman. Soal teknis dan organisasi dalam hal ini mendjadi soal jang besar sekali faedahnja dan ta' dapat ditinggalkan. Peraturan post dan telegram umpamanja membawa bematjam-matjam berita, baik berita famili , dagang dan lain - lain; begitupun soal pengangkutan didarat, laut dan udara, jang membagi-bagikan kebutuhan2 jang dihadjatkan dan sebagainja. Demikian pula beberapa peraturan lain sangat dibutuhkan oleh beberapa lapangan penghidupan, terutama dalam abad kemadjuan ini.

Tugas-tugas Pemerintah jang berkenaan dengan pentjiptaan peraturan. 3. Pemerintah jang mendjadi pusat pengatur masjarakat rakjat mengumumkan sesuatu undang- undang, bukan maksudnja mengenai satu dua kota atau daerah sadja. Segala undang- undang itu merata mengenai segenap daerah jang tergabung dalam Negara dengan tidak ada ketjualinja. Hanja bila dalam soal ini, terdengar nasihat-nasihat jang penting dan tepat dari pembesar- pembesar daerah, barulah diadakan pengetjualiannja pada daerah tersebut. Selandjutnja Pemerintah untuk

77

Imentjiptakan tiap- tiap peraturan itu selamanja didahului dengan tugas penjelidik dan penimbang jang teliti. Untuk hal ini Pemerintah terlebih dahulu mengadakan penjelidikan atas segenap daerah, menurut kemadjuan dan keadaannja serta perhubungan-perhubungannja dengan adat istiadat penduduk. Dalam memperhatikan segala sesuatu hal itu, mulai Pemerintah menarik satu kesimpulan atau ketentuan umum. Sungguhpun demikian biasanja untuk peraturan tersebut diadakan masa pertjobaan. Karena itu pernah kita dengar seperti peraturan Denpasar Sementara, D. Perwakilan Sementara, Undang-undang Comptabiliteit Sementara, dan lain-lain. Maksudnja hal ini ialah menindjau hal- hal jang timbul karenanja berhubung pengaruh keadaan jang banjak berobah-obah. Hal-hal itu harus disesuaikan dengan undang- undang tersebut; serta suara rakjat, terutama jang telah mengerti terhadap kedudukannja selaku seorang warga negara, tetap dipandang sebagai salah satu alat jang utama dalam tugas Pemerintah untuk mengatur rumah tangga negara. Dan mentjotjokan hal itu dengan kehendak rakjat bukan maksudnja untuk mundur kebelakang, melainkan semata-mata untuk mengikuti kemadjuan zaman dan perputaran dunia ini. Dan lagi segala aturan-aturan jang akan dikeluarkan oleh pemerintah, harus diminta pertimbangan dan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat, sebagaimana umumnja terdjadi dalam negara-negara jang bersifat demokrasi.

Badan Pemerintah jang mengurus tugas tsb. 4. Siapa-siapa jang mengikuti tjaranja theori demokrasi dengan saksama, akan terang sekali baginja, bahwa hak-hak rakjat itu bagi satu warga negara, telah meluas sebegitu rupa sehingga rakjat murba dapat kesempatan ikut dalam pemerintahan. Soal ini tidak terbatas pada djabatan rendah sadja, tetapi djuga terhadap djabatan jang tinggi-tinggi seperti Presiden, Menteri-Menteri dan lain-lain. Sungguhpun rakjat negara telah dipusakai amanat jang berharga itu, dengan ini tidaklah berarti bahwa rakjat dengan sesukanja untuk duduk memerintah. Ketinggian ilmu, ketjakapan memimpin serta keputusan bersama, mendjadi sebagian sjarat jang utama, jang tak dapat disampingkan. Dalam suatu negara tugas -tugas jang berbagai rupa itu, maka untuk mengurusnja ia dipisahkan begitu rapi menurut matjammatjamnja. Sekarang ini tata-negara tjara demokrasi, dibagikan kepada tiga badan kekuasaan. a.

78

BADAN KABINET jaitu badan Executief ( jang mendjalankan undang-undang) . Tjara menetapkan pemimpin- pemimpin jang akan duduk dalam Kabinet itu , adalah djauh berbeda dari keanggotaan D. Perwakilan Rakjat. Menurut penetapan dalam Undang-Undang Dasar, usaha jang pertama - tama dalam mem-

Mr. Dr. Ch. Soumokil Menteri Djustisi

J. Tatengkeng Menteri Pengadjaran

bentuk suatu Kabinet, ialah kepala negara (Presiden-Radja) mengundjuk seorang jang tjerdik pandai dan berpengaruh dalam masjarakat untuk djadi ,,Pembentuk Kabinet" atau ,, Kabinet Formateur". Tentu sadja oknum jang akan diundjuk djadi Perdana Menteri itu, sebaik- baiknja dilihat diantara wakilwakil rakjat jang telah duduk di Parlemen dengan petundjuk beberapa penasihat. Umumnja dimuka dimulaikan pembentukan Kabinet baru itu, masing-masing pemimpin telah ada dengan rentjananja sendiri- sendiri. Karena itu dengan segera dapat diputuskan apakah andjuran Kepala Negara itu mungkin diterima atau tidak. Setelah didapat satu kepastian, Kepala Negara menundjuk salah satu (seorang pemimpin) untuk memangku djabatan tinggi itu dan biasanja disertai dengan satu beslit-ketetapan, disebut portefuille. Seandainja penjerahan itu diterima dengan bulat maka „ Kabinet Formateur" (Perdana Menteri) itu menjusun stafnja jaitu beberapa menteri- menteri lain untuk membantu melaksanakan tugas negara jang besar itu. Dalam waktu peralihan, antara pembubaran dan pembentukan Kabinet baru, pemerintahan negara tetap dipegang oleh Kabinet jang lama jang dinamakan ,,Demissionair Kabinet" Dengan sendirinja masa Kabinet Demissionair itu berachir, setelah Kabinet baru terbentuk. 79

b.

BADAN PERWAKILAN RAKJAT ( ,,Parlemen" jaitu badan Legislatief jang membuat undang-undang. Badan ini diketuai oleh seorang anggota jang terpilih mendjadi ketua . Sebagaimana sudah pernah diuraikan pada pepora jang berlalu, bahwa badan ini boleh disebutkan mendjadi pengudji dan penentukan kebidjaksanaan (beleid ) Kabinet Negara. Dengan berpegang kepada anggaran belandja negara jang telah disetudjui dan berpedoman kepada susunan politik jang bergolak dalam masjarakat, Perdana Menteri bersama dengan badan Parlemen ini, akan menentukan banjak, dan oknum ( orang) nja menterimenteri itu dari tiap -tiap partai politik, pun djuga untuk seluruh Kabinet.

C.

BADAN KEHAKIMAN jang mendjalankan kehakiman diseluruh negara. Badan ini adalah sebagai pengawas dan pendjamin hidupnja perkembangan negara, serta keadilan dalam segala masalah2 jang timbul disana-sini. Atas adanja badan Judiciary ini, maka negara demokrasi jang bertjorak „ Negara hukum" dapat dipertahankan. Dengan badan2 pemerintahan jang tiga serangkai ini, dan lain perkataan disebut ,,trias politica", maka segala soal negara pelik-pelik, baik dalam maupun luar, dapat diladeni dengan memuaskan. Pada masa dahulu , dimana kaum feodal (bangsawan) masih berkuasa, badan Excecutief dan Judiciary ini, terletak dalam satu tangan. Karena itu tiap golongan jang memerintah dapat berlaku sesuka-hatinja. Lebih-lebih lagi pada masa itu, badan ,,Parlemen" ta' ada sama sekali.

Pembagian pekerdjaan diantara pengurus tugas.

5. Untuk mengurus segala tugas dalam negara, pada dunia demokrasi sekarang ini, tidaklah terserah kepada Radja atau Presiden. Oknum jang tertinggi dan mulia ini dilepaskan dari segala tanggung djawab masalah negara disebut onschendbaar (tidak dapat dipersalahkan ) . Baik buruk dan madju mundur, istimewa terletak pada kebijaksanaan badan Kabinet. Karena itu kita ta' heran apabila banjak membatja dalam madjallah atau surat chabar, bahwa di Amerika, Eropah dan Asia, ada kabinet jang djatuh atau mengundurkan diri. Kedjahatan Badan Pemerintah ini, adalah terutama disebabkan oleh Parlemen, jang tidak menjetudjui lagi kebidjaksanaannja dalam memerintah. Kabinet jang tangguh dapat bekerdja beberapa tahun, tetapi jang tidak, hanja berbilang hari seperti di Perantjis. Hal jang demikian disebut „ Kabinet Krisis". Kalau kedjadian ini, hanja mengenai kebidjaksanaan seorang menteri maka disebut ,,Menteri Krisis". Luasnja badan Kabinet ini ,, dalam memenuhi tugasnja adalah bergantung kepada kebesaran dan kemadjuan negara. Dinegara- negara 80

M. Hamelink Menteri Keuangan

Drs. J. Grootings Menteri Kesehatan

jang besar seperti Amerika, Inggeris, Rusland, badan Kabinet itu adalah sebegitu besar bahagian- bahagiannja serta satu sama lain tidak bersamaan. Demikian pula halnja Perdana Menteri jang mengetuai badan Kabinet, menurut keperluan ia merangkap pula salah satu dari kementerian, disamping pekerdjaannja sendiri. Ada Perdana Menteri jang merangkap Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial atau Kementerian Economi dan sebagainja. Menurut biasanja dalam negara-negara demokrasi jang merdeka dan berdaulat, Badan Pemerintahan (Kabinet) itu dibagi atas: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Kementerian Kementerian Kementerian Kementerian Kementerian Kementerian Kementerian Kementerian Kementerian Kementerian Kementerian

Urusan Perkara Umum. Urusan Luar Negeri. Urusan Pengadilan. Urusan Dalam Negeri. Urusan Pengadjaran. Urusan Keuangan. Urusan Pertahanan Negeri. Urusan Pengairan. Urusan Perekonomian. Urusan Sosial. Urusan Penerangan .

Banjaknja Kementerian itu bergantung kepada kemauan dan keperluan jang dirasa oleh pembentuknja. 81

Susunan ketatanegaraan negara demokrasi. 6. Susunan ketatanegaraan dalam negara jang demokrasi bila dilihat dengan sepintas lalu, tampaknja hampir bersamaan. Tetapi bila ditindjau lebih dalam, barulah dapat dimengerti bahwa perbedaannja dalam beberapa segi dan bentuk, tetap ada. Perbedaan jang terang dalam soal ini, dapat kita lihat antara negara Perantjis di Eropah Barat dan negara Republik Amerika Serikat dibenua Amerika, jang dalam lembaran sedjarah demokrasi kedua negara besar itu adalah pelopor dari segala negara-negara jang berbentuk demokrasi. Suatu dasar Pemerintah Amerika Serikat, ialah bahwa Pemerintah Nasional itu dibagi- bagi antara Presiden, Congres dan Pengadilan jang dikepalai oleh Mahkamah Tinggi. Menurut U. U. D. negara Amerika Serikat bahwa Presiden mempunjai kuasa jang besar. Ia dipilih langsung oleh umum seluruh warga negara laki -laki dan perempuan. Badan Pemerintahan (Kabinet ) di Amerika Serikat dibentuk oleh Presiden sendiri, serta diangkat dan dipetjat menurut kepandaian teknis. Anggotaanggota Kabinet itu disebut Secretaris Negara, dan hanja mempunjai tanggung djawab sepenuhnja kepada Presiden atas djalannja tugas jang diserahkan untuk perkembangan negara. Selandjutnja Presiden sendiri bertanggung djawab kepada Congres ( Senaat dan Dewan Perwakilan Rakjat) . Presiden Amerika Serikat itu dipertjajai dengan tanggung djawab jang luas untuk mengurus soal- soal dalam dan luar negeri. Ia mengambil initiatief dalam membuat undang- undang untuk mengesahkan şiasat dan rentjana Pemerintah. Presiden mempunjai hak veto atas undang- undang jang diterima Congres. Meskipun demikian, kekuasaan Presiden itu dibatasi djuga menurut perbatasan U. U. D. dan lain-lain perbatasan. Oleh sebab itu tjorak kabinet dinegara Amerika Serikat disebut Presidentiële Kabinet. Susunan Kabinet negara demokrasi Perantjis adalah berlainan dengan negara Amerika Serikat. Tjorak Kabinet Perantjis disebut Parlementair Kabinet atau Kabinet jang Parlementair. Sebab hak jang terbesar dalam pemerintahan adalah terpegang oleh Parlemen. Presiden dinegara ini dipilih bukan oleh rakjat umum melainkan diantara dan oleh anggota-anggota National Assembly ( Gabungan dua dewan) . Anggota jang terbanjak mendapat suara, itulah jang berhak memangku djabatan Presiden. Demikian pula halnja tentang pembentukan anggotaanggota Kabinet. Perdana Menteri jang telah diundjuk oleh Presiden, akan membentuk anggota Kabinet dengan memperhatikan pengaruh partai dalam Parlemen. Karena itu Kabinet ini, mempunjai pertanggungan djawab bukan kepada Presiden, tetapi atas Parlemen, serta djatuh dan bangunnja menurut suara dalam Parlemen. Manakah diantara kedua tjara jang populair ini jang terbaik dalam dunia demokrasi, hanja dapat dilihat kepada kemakmuran rakjat dan negaranja. Sebagaimana jang terbukti pada masa ini, N. I. T. sendiri 82

Mr. S. Binol Menteri Sosial

Ir. D.P. Diapari Menteri Lalu Lintas/Pengairan

telah menjetudjui dan memperaktekkan susunan ketata negaraan menurut Eropah Barat (Parlementair Kabinet) , sedang sistem Pemerintah Pusat Djakarta sekarang ini sebenarnja mirip kepada sistem Amerika Serikat (Presidentiële Kabinet) . Demikian kedua sistem demokrași negara besar itu telah meliputi kepulauan Indonesia. Koordinasi dan kerdja sama dalam lapangan pemerintah. 7. Tiap-tiap orang tentu akan mengakui betapa luas dan musjkil tugas-tugas ketata negaraan dalam satu pemerintahan. Meskipun pembagian pekerdjaan telah teratur baik sebegitu rupa atas beberapa kementerian, tetapi koördinasi dan kerdjasama diantara bagian-bagian itu, tetap mengambil tempat jang amat penting. Hasil jang sempurna dari rentjana jang baik, tidak akan ditjapai dalam djangka jang tepat, bila soal kerdja sama tidak dapat dipetjahkan lebih dahulu serta berdjalan dengan lantjarnja. Pada satu waktu, satu sama lain akan menghadjatkan bantuan jang penting-penting. Sebagai umpamanja dapat dikemukakan urusan pengadjaran bersangkut paut dengan kesehatan; urusan perekonomian berhubung dengan lalu lintas dan lain-lain. Demikian pula beberapa tugas-tugas jang lain, tetap ada perhubungan diantaranja dan ta' dapat berdiri sendiri. Selandjutnja kerdja sama arah kedalam dengan kepala- kepala daerah, harus merupakan pula satu susunan jang teratur dan rapi. Sebagaimana negara itu dibagi-bagikan atas beberapa daerah dan 83

daerah- daerah ini dipetjah - petjah pula atas daerah jang lebih ketjil. maka koördinatie diantara pemimpin-pemimpin harus berwudjud demikian pula. Koördinasi antara pemimpin-pemimpin atasan dan ba wahan itu bukan lagi dengan djalan Centralisasi seperti dahulu. Kini perhubungan djalannja pemerintahan adalah sebaliknja. Masing- masing daerah mengurus lebih dahulu dengan sendirinja soal - soal dalam daerah itu. Segala sesuatu jang bersangkutan dalam perkembangannja, ia langsung berhubungan dengan Pemerintah Pusat. Sedjak waktu itu dalam tiap- tiap negara, tjara pemerintahan itu berdjalan dari bawah pergi kepuntjak. Djadi dengan tjara ini Pemerintah Pusat dapat mengerti sedalam-dalamnja hal-hal dari tiap - tiap daerah. Djalannja pemerintahan dari bawah keatas itu disebut Decentralisasi . Pemerintah Pusat dalam soal pemerintahan hanja mempunjai perhubungan tentang soal- soal umum, dan mengamat- amati pemerintahan daerah. Setelah mendjalani pengalaman jang berupa - rupa tjara maka kerdja sama seperti Decentralisasi jang demikian , adalah paling baik dan terpakai pada masa ini. Pembahagian hak dan kekuasaan (excutief) . 8. Hak kekuasaan executief ( mendjalankan undang- undang) dalam sesuatu negara terletak dalam tangan badan Pemerintahan ( Kabinet) . Hak executief itu, baru dapat dilaksanakan dengan penuh, bila rentjana undang-undang jang diusulkan itu, telah dapat persetudjuan dari Parlemen. Sebagaimana telah diuraikan hak- hak itu dibagikan antara menteri-menteri jang sebagai badan Pemerintahan. Badan-badan inilah jang mendjadi pusat tempat hak-hak itu, untuk seluruh negara. Demikian pula untuk meringankan tugas dalam negara jang luas dan lebar daerahnja , dalam melakukan hak- hak itu sebagian dari padanja diserahkan kepada pemimpin-pemimpin bawahan. Daerah satu negara dibagi- bagi atas sedjumlah provincie atau keresidenan. Tiap- tiap provincie itu mempunjai hak otonomi dan zelfbestuur; artinja berhak mengatur dan memerintah daerahnja masing - masing. Selandjutnja tiaptiap provincie atau keresidenan itu dibagi - bagi lagi atas beberapa Gemeente jang masing-masingnja mempunjai pula hak otonomi dan zelfbestuur dalam lingkungannja. Tiap-tiap pembesar-pembesar dari daerah jang besar sampai kepada jang ketjil ini masing -masingnja telah mempunjai hak executief jang tertentu. Dalam pada itu pada masa ini pembesar- pembesar negara tentu tidak lagi langsung bertindak terhadap satu daerah (ketjil -besar) sebelum terlebih dahulu berhubungan dengan kepala-kepala daerah-daerah jang bersangkutan. Di N.I.T. pada masa ini didjalankan usaha mengadakan autonomi daerah hingga seluruh N.I.T. mendjadi 13 daerah. Dengan demikian akan hilang keresidenan, tetapi akan diadakan Komisaris Negara umpamanja untuk 3 keresidenan 1 Komisaris Negara.

84

I. H. Doko Menteri Penerangan Batas kekuasaan Pemerintah terhadap rakjat. 9. Disamping hak mendjalankan undang-undang itu, negara mempunjai pula suatu hak untuk mengamat-amati perdjalanannja undangundang itu. Meskipun undang-undang itu telah datang pada masjarakat lengkap dengan keterangan dan petundjuknja, akan tetapi belum dapat didjamin bahwa undang- undang itu dapat terlaksana dengan sebetul-betulnja . Timbulnja beberapa perlanggaran- perlanggaran dalam seluruh lapangan penghidupan, menandakan kepada kita bahwa pada beberapa bagian dari undang- undang itu tidak ditaäti dengan sepenuhnja. Meskipun menurut adjaran igama bahwa pada tiap -tiap manusia dilahirkan bersih dengan ta ' ada tjelanja, tetapi sebaliknja ilmu criminologie tetap memandang bahwa pada tiap-tiap manusia itu ada kemungkinan djahat, jang mana sesuai pula dengan paham filsafat bahwa didalam sifat-sifat manusia terdapat djuga alam binatang. Hanja waktu atau masa timbulnja kemungkinan djahat itu, tidak dapat ditentukan. Dengan adanja penjelidikan jang luas terhadap individu manusia ini , maka negara mengadakan undang- undang jang teristimewa, tertulis selengkapnja dalam kitab hukum pidana (strafrecht) guna mengamatamti kemungkinan perbuatan djahat tersebut. Dalam menguraikan soal ini, supaja pengertian dapat mendalam sebegitu rupa, maka haruslah istilah polisi dipahamkan lebih dahulu. Dalam Undang- Undang Dasar dari tiap - tiap negara ada tertulis suatu hak polisi dan berbunji demikian ,,Sekalian jang berada 85

didalam daerah keperintahan mempunjai hak jang Negara perlindungan dirinja bendanja". dan harta sama atas hak Menurut bunji kalimat dari ajat U.U. Dasar itu bahwa pengertian istilah polisi itu, adalah hak dan perlindungan atas diri dan harta benda rakjat. Djadi berbedalah dengan paham umum jang menudjukan istilah polisi atas pangkat- pangkat orang seperti Inspecteur Kommissaris van politie, Menteri polisi, d.l.l Pada hal pegawai -pegawai sebagai tersebut itu sebenarnja adalah orang -orang jang teristimewa mendjalankan hak polisi tadi .

Supaja segala pekerdjaan dalam berbagai lapangan pada satu negara, dapat terdjamin maka hak polisi itu dibagi atas 2 matjam. 1e. Hak prevetief jaitu suatu hak jang dipakai dimuka (sebelum) suatu kedjadian akan berlaku jang biasa disebutkan hak sensur. Hak ini tertudju seperti kepada pengawasan terhadap segala barang-barang jang akan dimasukkan dan dikeluarkan dari dan kedalam negara, surat- surat jang akan dikirimkan kemana-mana, demikian pula segala surat- surat chabar jang akan ditjetak d.s.b. Pemerintah dalam hal ini berhak lebih dahulu mengetahui segala sesuatu jang berlaku dalam negeri terutama dalam masa jang luar biasa seperti peperangan. Djadi hak ini digunakan bila dalam keadaan darurat sadja. 2e. Hak repressief adalah hak menjusul sesuatu perbuatan, jang telah njata melanggar hukum ( undang- undang) . Tudjuannja hak ini, terutama agar perbuatan-perbuatan djahat itu, tidak akan berlaku lagi dalam masjarakat pada kedua kalinja (berikutnja ) dan berhak menuntut menurut Undang-Undang Hukum Pidana Negara. Hak polisi itu mempunjai lingkungan jang luas dalam masjarakat negara. Dalam membanteras pelatjuran dan mendjamin kehidupan kaum buruh, tugasnja Kementerian Urusan Sosial, demikian pula melawan perdagangan- perdagangan gelap ( smokkel) d.l.1 ., pemerintah tetap mempraktekkan kedua hak tersebut (preventief dan repressief) . Keseimbangan kekuasaan Pemerintah dengan hak-hak rakjat. 10. Sebagaimana kekuasaan Pemerintah dimuat dalam U.U. Dasar demikian pula hak-hak rakjat termaktub dengan djelas satu persatu dalamnja. Kalau kita selidiki dengan saksama njata sekali kedua hakhak ini tidak berbeda djauh, dan dapat dikatakan berimbangan. Bukankah dalam dunia demokrasi ini, segala undang-undang itu perlu dipertimbangkan lebih dahulu oleh Badan Perwakilan Rakjat. Dan lagi menilik akan anggota- anggota Dewan itu adalah wakil-wakil jang sangat dipertjajai oleh rakjat sendiri, tentulah segala buah pikiran jang dikeluarkannja itu tetap berhaluan rakjat. Untuk menindjau 86

Drs. Tan Tek Heng Menteri Negara

soal ini dengan seadil-adilnja kita tidak boleh memakai katja mata individueel (perseorangan) . Artinja tidaklah memusatkan pikiran kepada kepentingan seorang penduduk dan mengabaikan jang banjak, tetapi adalah sebaliknja. Djadi dapat dikatakan bahwa segala undangundang itu sebelumnja dikeluarkan dengan resmi, tetap diserahkan kepada Parlemen untuk disetudjui. Selainnja pula djangan kita lupa bahwa anggota-anggota Kabinet (Pemerintah) itu adalah pilihan dari anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat djuga pada hakekatnja, biarpun tidak dipilihnja dengan langsung. Bukankah biasanja anggota Kabinet itu seorang Menteri dan Menteri itu ditundjuk oleh Perdana Menteri sebagai seorang jang mewakili aliran fractie Parlemen? Kadang-kadang diangkat seorang ahli jang dinamai Vak-Minister, tetapi meskipun demikian dapat djuga digolongkan kepada wakil satu aliran di Parlemen. Karena itu tentulah segala sesuatu jang direntjanakan itu adalah untuk kebutuhan rakjat dan kemakmuran negara. Pada lain pihak dapat kita lihat, bahasa tiap-tiap anggota Dewan Perwakilan itu mempunjai tugas menjelidiki dan mengetahui suarasuara rakjat jang nanti akan dikemukakannja dalam sidang Parlemen. Ia harus membawa suara rakjat itu dan mempertahankannja dalam suatu pembitjaraan jang berkenaan dengan hal tersebut. Apakah diterima atau tidak usul-usul itu tentu sadja dengan satu persetudjuan bersama- sama. Kini akan teranglah bagi kita, bahwa segala jang berkenaan dengan aturan-aturan jang dikeluarkan badan pemerintah, dan djuga segala suara-suara jang dimadjukan Rakjat,

87

kedua-duanja bertemu dalam Parlemen. Disana ia dipertimbangkan semasak-masaknja oleh anggota - anggota Dewan Perwakilan Rakjat. Dengan ini dapatlah kita mengerti bahwa kekuasaan - kekuasaan Pemerintah itu dan hak- hak rakjat adalah berimbangan satu sama lainnja.

1.

Rakjat sebagai dasar Negara dan Pemerintah .

2.

Memilih adalah tugas kewadjiban tiap - tiap warga negara.

3.

Mengabaikan pemilihan berarti mengabaikan kepentingan Negara.

88

Pemilihan

T

Badan

Perwakilan

Rakjat

89

Fatsal X :

Pemilihan

Badan

Perwakilan

Rakjat

Pendahuluan. 1. Dengan djatuhnja pemerintah feodal ( Aristokrasi ) di tanah Perantjis dalam tahun 1789, jang terlaksana didalam suatu revolusi jang terkenal, maka mulai pada masa itu pikiran dan pengertian manusia tentang hak manusia dan hak warga sebagai dasar demokrasi, telah makin bertambah njata dan dalam. Meskipun sebelum dari peristiwa jang beriwajat itu, dasar- dasar demokrasi telah ditjiptakan di Amerika dalam tahun 1776 oleh Declaration of Indenpendence semasa zaman Presiden Lincoln, di Junani ( Griek ) 2400 tahun jang lalu, tetapi teori demokrasi itu belumlah termasjhur dan berkembang luas seperti sesudah revolusi Perantjis meletus dengan hebatnja. Mulai dari peristiwa itu, barulah timbul dimuka bumi ini, suatu pemerintahan dari rakjat ditengah- tengah negara- negara keradjaan jang banjak. Dengan berangsur- angsur sampai kini, sesudah peperangan Dunia I dan Dunia ke II , makin banjaklah terdjelma negara2 Republik demokrasi, jang kepala negaranja dipilih dari rakjat biasa . Negaranegara Keradjaan (Monarchie) jang lainnja, meskipun pada lahirnja masih bertjorak dan bersimbolkan Radja, tetapi batinnja atau isi patinja adalah berbentuk demokrasi ( Konstitutionele Monarchie) . Sebagaimana telah diuraikan pada Pepora jang berlalu, bahwa demokrasi sekarang jang dipelopori oleh Negara-Negara Eropah Barat, terutama oleh Republik Amerika Serikat dan Perantjis itu, adalah termasuk demokrasi modern. Dalam perlaksanaannja demokrasi modern itu djauh berbeda dari demokrasi tua tjiptaan Junani , sungguhpun dasar kedua-duanja bersamaan . Baik pemerintahan dalam tjara demokrasi tua, maupun dalam demokrasi modern , sebagai kebanjakan negara pada abad ke 20 ini, tudjuan dan paham jang dikandungnja tidaklah berlainan, jaitu „ Kedaulatan Rakjat" , jang maksudnja bahwa kedaulatan atau kekuasaan jang tertinggi adalah pada rakjat. Paham ini berdasarkan atas kejakinan, bahwa manusia ini masing-masingnja dilahirkan sama dan karenanja mempunjai hak jang sama djuga.

Permufakatan dan suara terbanjak adalah dasar demokrasi. 2. Meskipun tiap - tiap manusia telah mempusakai amarah jang mulia, tetapi ini tidaklah berarti bahwa mereka dengan begitu sadja dapat turut mengambil bahagian dalam mengendalikan pemerintahan. Kita djangan lupa jang azas demokrasi dalam paham ketata- negaraan , ialah segala sesuatu tugas jang dilaksanakan buat negara, harus berdiri diatas dasar permufakatan dan suara terbanjak. Demikianlah telah sama kita dengar dalam radio dan batja dalam madjallah- madjallah 91

dalam dan luar negeri, jang pengangkatan seperti Presiden dan anggotaanggota badan Pemerintahan resmi itu, kini telah mengikuti azasazas demokrasi sebagai tersebut diatas. Tjara-tjara pemilihan untuk menentukan oknum-oknum jang penting itu, pada tiap-tiap negara hampir bersamaan satu dengan jang lainnja, Hanja permusjawaratan langsung seperti zaman dahulu kala, dengan mengumpulkan seluruh rakjat pada suatu tempat jang luas, tak dapat berlaku lagi. Sebab pada masa ini daerah negara- negara sudah amat terlalu luas dan djumlah penduduk telah bertambah banjak. Sebagai gantinja, diadakan tjara berunding memakai perwakilan jang disebut demokrasi -perwakilan. Tjara demokrasi perwakilan ini, bukan lagi rakjat banjak jang langsung bermusjawarat, tetapi dipertjajakan kepada perantaraan wakilwakil jang dipilih mereka. Atau djuga dengan tjara referendum (pemungutan suara) jaitu dengan mengumpulkan kartu suara guna mengambil suatu ketetapan bersama tentang peraturan jang mengenai kepentingan rakjat dan negara. Dengan menjelidiki kartu itu lebih landjut, maka dapatlah pula ditjapai tjita-tjita untuk mengambil suatu keputusan dengan suara terbanjak. Menurut ini rakjat telah mempergunakan tjara-tjara demokrasi tua jang berbeda bentuknja dari demokrasi perwakilan. Guna menudju dasar dan mentjahari buah jang sempurna dalam suatu permufakatan bersama, maka teori demokrasi itu dalam masa usia jang lama, telah mengalami banjak perobahan jang konstruksip. Sehingga achirnja sampailah orang pada suatu tjara praktis, jaitu membentuk demokrasi perwakilan, dimana dalam tiap- tiap negara dilakukan pemilihan-pemilihan, guna menentukan wakil- wakil jang dipertjajainja jang akan duduk suatu Dewan Perwakilan Rakjat. Pemilihan-pemilihan dalam negara demokrasi. 3. Jang sangat menarik perhatian rakjat umum, semendjak dahulu sampai sekarang dalam menjempurnakan teori demokrasi, ialah, soal pemilihan-pemilihan terhadap Kepala Negara, anggota-anggota badanbadan resmi seperti Parlemen, Dewan Provincie, Haminte dll. Bentuk pemilihan jang biasa dipakai oleh kebanjakan Negara-Negara pada sekarang ini ada kalanja pemilihan umum (algemene verkiezing) dan ada kalanja pemilihan terbatas (beperkte verkiezing) . Untuk melaksanakan pemilihan umum itu dibagi atas 2 matjam tjara: a)

Pemilihan umum langsung (directe verkiezing) Pemilihan umum langsung jang disebut dalam bahasa Belanda directe verkiezing, maksudnja suatu pemilihan dimana segala lapisan rakjat tua muda, laki-laki perempuan, kaja dan miskin, mendapat hak langsung untuk ikut memilih dan dipilih. Dalam pada itu, diadakan pula peraturan jang chusus bersangkutan, sebagai pedoman dan dasar, guna menghindarkan segala kekeliruan serta mengatasi beberapa 92

kesulitan jang mungkin timbul. Sebagai tjontoh antara lain dapat kita undjukkan disini, tempat-tempat jang telah melaksanakan atau mempraktekkan pemilihan umum langsung itu. Republik Amerika Serikat pada pemilihan-pemilihan Presiden, anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjatnja, serta Republik Perantjis pada pemilihan-pemilihan anggota Parlemen. Dan selaku peringatan, dapat pula kita kemukakan pemilihan umum langsung jang dipakai didaerah Minahassa, guna memilih anggota-anggota Dewan Minahassa dan kemudian djuga untuk anggota Parlemen untuk daerah Minahassa. Warga Negara dalam lingkungan itu oleh Pemerintah, telah dianggap tjukup tjerdas dan mempunjai pemandangan jang djauh, untuk menentukan wakil- wakilnja jang akan duduk dalam satu badan Pemerintahan resmi. Pemilihan ini memandang, bahwa pengertian rakjat tentang pendirian- pendirian pemuka-pemuka rakjat, telah tjukup matang dan rasanja tak dapat diabui oleh propaganda -propaganda dan sembojan- sembojan jang menarik hati sadja. Selandjutnja dalam suatu pemilihan umum langsung, anggota-anggota jang terpilih itu bukanlah sadja mendjadi wakil dari sebahagian daerah, jang memilihnja, tetapi telah mendjadi utusan dari seluruh rakjat Negara. b.

Pemilihan umum tidak langsung (indirecte verkiezing).

Sebagai lawannja pemilihan jang tersebut diatas, dipakai orang pemilihan umum tidak langsung jang dilakukan dengan tjara Pemilihan Bertingkat atau Getrapte verkiezing. Dalam tjara ini rakjat tidak langsung memilih wakil-wakilnja. Rakjat hanja memilih waliwali pemilih jang akan memilih anggota-anggota dewan jang sebenarnja nanti. Wali- wali pemilih itulah jang akan menentukan hasil pemilihan jang penghabisan. Apa sebab diadakan djuga pemilihan bertingkat ini ? Pada daerah-daerah dimana pengetahuan rakjat masih pitjik (buta huruf) dan pemandangan jang luas tentang pemimpin- pemimpin jang terkemuka belum ada, dipakai oranglah untuk daerah itu, tjara pemilihan umum tidak langsung. Kalau melihat keadaan disekitar Negara kita maka dapatlah kita katakan bahwa pemilihan umum langsung untuk kebanjakan daerah, bukannja mendatangkan keuntungan tetapi akan menimbulkan kesulitan, serta tjita-tjita guna mendapat hasil jang memuaskan akan hilang sama sekali. Sebab pemilihan itu berlaku dengan rahasia dan dengan surat jang sangat menjulitkan bagi rakjat jang buta huruf. Dan lagi pidato -pidato jang indah jang ditudjukan kepada rakjat seperti itu mungkin dapat membelokkan hasil -hasil pemilihan kedjalan jang tak djudjur. Tetapi sebab-sebab jang lebih penting ialah karena keinsjafan politik dan perkembangan organisasi -organisasi jang sehat pada rakjat itu belum tjukup matang. Karena itu rakjat didaerah- daerah tersebut, dalam langkah jang pertama hanja meluaskan memilih wali-wali pemilih jang dipertjajainja, jang akan membawa suara menurut pendirian po93

pilihan Anggota Parlemen

20.000 Wali2 pemilih

63

Pemilih2

V

10.000.0 . NIT Rakjat

litik wali-wali itu sendiri. Wali-wali pemilih itu tidak akan bertindak menurut suatu perintah orang - orang desa jang memilihnja. Kepada wali -wali inilah diserahkan tugas atau hak tanggung djawab jang sepenuhnja, dan ia lepas dari pengaruh pemilih- pemilihnja. Meskipun pemilihan umum bertingkat itu hampir dianggap kurang demokrasi dari pemilihan umum langsung itu, tetapi bagi daerah jang rakjatnja masih terkebelakang, adalah lebih berfaedah dan lebih mendekati hasil-hasil jang baik. Karena pemilihan jang dilakukan oleh orang-orang kepertjajaan sekampungnja jang djudjur sebagai wali-wali pemilih,, adalah lebih baik dari hasil pemilihan ikut-ikutan jarg dilakukan dengan kurang pengetahuan. Mana jang lebih baik hasilnja untuk Negara dan Rakjat diantara kedua sistem (tjara) tersebut diatas, adalah bergantung kepada suatu tjara jang dapat sesuai dengan tingkatan kemadjuan rakjat. Beberapa sistim dalam pentjalonan. 4. Lebih djauh guna menetapkan suatu pemilihan jang akan dipakai oleh suatu Pemerintahan, harus didasarkan atas permufakatan bersama dalam Parlemen. Dan menurut kebiasaannja hasil itu didjadikan satu pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara. Sampai kini pemilihan jang dilakukan oleh kebanjakan Negara- Negara demokrasi menurut tjara: „ Perwakilan jang berimbangan" atau jang disebutkan ,,Evenredige Vertegenwoordiging". Sistim ini umum dipakai oleh negaranegara demokrasi di Amerika, Eropah dan Asia jang perkembangan politik rakjat telah meningkat begitu tinggi dan madju. Dalam garis- garis besarnja pemilihan umum langsung dapat dibagi atas du sahagian. Kedua bentuk tjara ini adalah: A. Sistim perwakilan jang berimbangan atau Evenredige Vertegenwoordiging. Sistim ini dalam pentjalonan dapat dibagi pula dalam 2 matjan, jäng satu sama lainnja mempunjai laba dan rugi jaitu : a). Personenstelsel (sistim perseorangan) dan b) . Lijstenstelsel (sistim daftar) . a. Personenstelsel (Sistim Perseorangan). Menurut sistim ini, tiap-tiap rakjat jang berhak memilih, bebas menentukan kandidatnja, dengan tjara berturut, menurut kemauannja sendiri. Masing2 pemilih memberi suara kepada tjalon2 jang lebih di . sukainja, dari tjalon jang lain2 itu, akan tetapi disamping itu, diisinja pula dalam stembiljet (kartu suara ) itu, nama2 dari tjalon jang lain, jang disukainja selaku pengganti. Maksudnja apabila tjalon jang terkenal itu telah mendapat suara lebih dari pada jang dituntut untuk satu orang tjalon, maka kelebihan suara ini diserahkan kepada tjalon jang berikut jang disukai sipemilih itu. Dan apabila ternjata untuk tjalon jang kedua ini, suara itu berlebih pula, maka sisa ini diserahkan kepada bakal pengganti kedua. 96.

Personenstelsel ini adalah tjiptaan dan suatu pendapat umum (publik opinion ) rakjat Inggeris asli. Sampai waktu ini, negeri itu tetap menghormati sistimnja, dan banjak diikuti oleh tanah- tanah Daerah Seberang Lautan dari Gemenebest Inggeris . Tentang pemindahan suara kepada tjalon - tjalon lain adalah menurut suatu undangundang dan beberapa rentjana tertentu. Hanja sadja Pem . Belanda sampai kini, belum lagi mempunjai suatu alasan jang tjukup untuk melaksanakan Sistim Perseorangan itu dan lebih menjukai Sistim Daftar ( lijstenstelsel ) . b. Lijstenstelsel (Sistim Daftar) . Sistim ini bernama demikian sebab pemilihan menurut sistim ini mempergunakan daftar. Tiap2 partai atau orang2 jang menggabungkan dirinja dalam satu kombinasi golongan, sebelum berlaku pemilihan, membuat satu atau lebih daftar tjalon menurut besarnja partai dan golongan itu serta memasukkannja kedalam kantor pemilihan. Sistim ini hanja memandang dan mengakui adanja partai politik jang berorganisasi teratur dan hanja memberi kesempatan kepada warga negara jang berpartai. Kegandjilannja sistim ini , bahwa tiap2 suara jang diberikan itu, bukan sadja untuk satu tjalon, jang ditandainja, tetapi untuk satu daftar, artinja untuk semua tjalon2 jang tersebut dalamnja. Kemudian baru dipikirkan kepada tjalon mana, jang tersebut dalam daftar itu, diberikan kursi jang didapat. Menurut tjara sistim ini , pemindahan suara itu tidak menurut kemauan pemilih sendiri, tetapi atas pendapat partai . Siapa jang menjetem seorang kandidat, ia djuga turut menjetem kandidat jang lain , meskipun tidak langsung. Apabila suaranja tidak kena pada tjalon jang disukainja, karena terpilih lebih dahulu, maka suaranja itu boleh membantu salah seorang kanididat lain. Beberapa perbedaan jang tak tampak dalam mendjalankan hal ini, tentu ada, dan jang mungkin banjak sedikitnja akan mempengaruhi pemilih dalam memindahkan suara. Meskipun ada timbul keberatar, tetapi ini hanja keberatan gaib ( abstract) . Djumlah suara jang didapat dari semua daftar tjalon itu dibahagi menurut djumlah tjalon jang dimadjukan. Pendapatan bagi ini disesuaikan dengan suara- suara jang dapat oleh tiap- tiap tjalon. Tjalon- tjalon jang paling banjak medapat suara, mendjadi tjalon jang pertama, dan jang lebih ketjil mendjadi tjalon jang kedua dan ketiga, demikianlah seterusnja. Kelebihan suara dari jang dituntut, diberikan kepada tjalon jang kedua, dan kelebihan suara dari tjalon ini diserahkan kepada jang ketiga selandjutnja dilakukanlah pemindahan kelebihan suara itu berturut- turut. 5.

B. Sistim distrik (districtenstelsel) . Tak beberapa lama lagi kita di N.I.T. akan mengalami pula suatu peristiwa pemilihan umum, berkenaan dengan pemilihan anggota

97

Parlemen N.I.T. jang baru. Anggota2 Parlemen jang sekarang sudah tjukup 2 tahun melakukan tugasnja dan menurut ketetapan peraturan Denpasar mereka harus meletakkan djabatannja sekarang. Untuk merampungkan tugas jang ruwet dan penting itu, telah ditetapkkan suatu Undang2 Pemilihan Indonesia Timur, pada tanggal 14 April, menurut Staatsblad 1949 No. 20 oleh Badan Perwakilan Sementara, dengan memakai sistim distrik (districtenstelsel) . Sebagaimana kita maklum, bahwa dalam membentuk sistim distrik itu orang tak lupa berpedoman kepada beberapa sistim pemilihan jang sangat populer pada masa ini dinegeri jang besar2. Sebab NIT ini adalah satu negara jang baru terdiri sesudah peperangan Dunia ke II. Sungguhpun demikian kita harus insjaf, bahwa sistim jang dipakai oleh negara2 besar itu, hanja sesuai kemadjuan rakjatnja sendiri, tetapi belum tentu baik untuk negara kita jg baru berkembang ini. Djadi untuk mendjalankan begitu sadja sistim itu, adalah kurang pada tempatnja. Penjakit buta huruf jang meliputi negara kita adalah salah satu sebab jg. njata untuk berhati-hati memilih satu peraturan pemilihan jang tjotjok dengan keadaan rakjat. Sebab tiap-tiap warga negara harus insjaf benar-benar bahwa hak memilih dan menentukan wakilnja jang akan duduk dalam parlemen itu, bukan sadja mendjadi satu hak, tetapi adalah satu kewadjiban jang harus dilakukannja untuk kepentingan negara dan rakjat termasuk pemilih sendiri . Ia harus memilih dengan djudjur dan sekali -kali tidak patut untuk memilih seseorang karena beralasan famili , keluarga dan sahabat semata. Umpamanja memilih seseorang karena takut pada orang itu , ataupun karena suaranja sudah dibeli, adalah suatu pemilihan jang akan berakibat kepada kemunduran negara. Dengan memperhatikan akan tingkat kemadjuan rakjat, bukan sadja dikota-kota tetapi sampai kedesa- desa jang djauh digunung dan kepulau-kepulauan jang terpentjil maka Parlemen dalam suatu permufakatan, telah menjetudjui satu sistim jang akan dipakai pada pemilihan ini. 6. Sistim Pemilihan menurut lingkungan (kiesdistricten ) , jang disetudjui itu antara lainnja adalah sesuai dengan sistim jang dipakai ditanah Inggeris. Karena itu daerah NIT ini dibagi atas 63 district (lingkungan) pemilihan. Tiap-tiap lingkungan pemilihan harus memilih seorang anggota Badan Perwakilan Rakjat. Dengan ini ternjata bahwa akan terpilih 63 orang anggota disamping anggota- anggota jang akan diangkat Pemerintah sebagai koreksi dari hasil pemilihan. Tiap-tiap Daerah mempunjai lingkungan-pemilihan dan banjak anggota menurut banjaknja penduduk, seperti dibawah ini : 8

Lombok

Sumbawa Flores

2

Sumba

5

Timor

98

524

Bali

3

Maluku Utara

Minahasa

2 2

Sangihe/Talaud Sulawesi Tengah

Sulawesi Utara Sulawesi Selatan

223

Maluku Selatan

23

Tjara pemungutan suara untuk pemilihan anggota- anggota Badan Perwakilan Rakjat dilakukan atas sistim ,,Terbanjak jang tunggal" (enkelvoudig meerderheidstelsel ) . Hasil pemilihan itu ditetapkan dengan membagi -dua djumlah suara jang sah dan menaikkan hasilbagi itu sehingga mendjadi bilangan bulat jang terdekat diatasnja. Kantor Besar Pemungutan Suara, menjatakan terpilihnja tjalon jang mentjapai hasil bagi pemilihan.

Sjarat2 orang jang berhak memilih (actief kiesrecht) . 7. Untuk melaksanakan pemilihan itu diadakan pemilihan umum langsung. Menteri Urusan Dalam Negeri akan menundjukkan setelah mendengar pemerintahan daerah, distrik- distrik pemilihan dan distrik2 pemungutan suara, dimana pemilihan umum langsung itu • akan berlaku. Pemilihan Umum langsung ini adalah suatu pemilihan umum jang pertama-tama kali diadakan di NIT ini djuga di Indonesia. Pemilihan umum langsung itu boleh diadakan ditempat-tempat jang penduduknja telah biasa, melakukan pemilihan-pemilihan seperti pemilihan anggota dewan daerah, dan djuga dimana rakjat telah mengalami tjara-tjara hidup berorganisasi politik jang teratur. Dalam daerah jang telah diundjuk itu. U.U. Pemilihan Bab III pasal 11, telah menentukan sjarat- sjarat orang jang berhak untuk turut memilih langsung. a. Mendjadi warga negara Indonesia dan selama peraturan warga negara Indonesia belum ditetapkan, jang mempunjai kedudukan sebagai orang Belanda/rakjat Belanda (Nederlands onderdanen) . b. Sudah berumur 21 tahun atau belum tetapi sudah kawin. c. Bertempat tinggal didalam NIT. d. Setelah mendengar pendapatan pemerintahan daerah jang bersangkutan, Menteri Urusan Dalam Negeri menundjuk district pemilihan, dimana kaum wanita tidak diberikan hak untuk memilih. Selandjutnja pula dalam Bab III pasal 12/13 Peraturan Pemilihan, ditetapkan orang- orang jang tidak berhak turut memilih langsung s.b.b.: a. Berada dalam pengawasan wali atau jang sakit ingatan. b. Menurut putusan hakim jang tidak dapat diobah lagi, dipetjat dari haknja untuk memilih. c. Orang-orang jang ada dalam tahanan, kurungan hukuman pendjara dan djuga jang disandera. t 99

Untuk menentukan dengan mudah, apa orang- orang telah boleh mendjadi pemilih, maka pada tiap2 desa, dibuatkan suatu daftar orang-orang jang sah djadi pemilih. Segala orang, djika perlu berhak memadjukan permintaan kepada Panitia Pemelihan agar diadakan pembetulan dalam daftar pemilih desa, jaitu dalam waktu seminggu sesudah pengumuman daftar itu. Dan waktu memeriksa keberatan-keberatan jang dimasukkan, Kantor Besar Pemungutan Suara diharuskan pula memberikan kesempatan kepada orang-orang jang memadjukan keberatan- keberatan itu, untuk memberikan keterangan keterangan atas keberatan-keberatannja dengan lisan atau tulisan. Sjarat- sjarat seorang wali-pemilih. 8. Ditempat-tempat jang tidak dapat dilaksanakan pemilihan umum langsung dilakukan pemilihan umum bertingkat. Pada pemilihan ini rakjat hanja memilih wali-pemilih. Pengundjukan wali- wali pemilih itu berlaku dalam tiap-tiap desa, menurut tjara jang telah dilazimkan pada pemilihan djabatan desa; dan apabila dipungut suara maka pemungutan suara itu seharusnja dirahasiakan. Disini akan diperoleh persambungan dengan kebiasaan adat jang demokratis jang memang telah pernah ada didesa itu. Dan disini pula berakarnja undang-undang pemilihan, jang merupakan demokrasi desa Indonesia. Dalam pada itu haruslah orang menjelami lebih dahulu dengan dalam, tentang kedudukan seorang wali pemilih. Djuga hendaklah orang -orang mengenal lebih dahulu siapa wali pemilih, untuk pemilihan anggota dewan daerah. Sudah itu baru datang waktunja untuk mengenal wali-wali pemilih guna pemilihan anggota B.P. Rakjat jang akan datang. Menurut U.U. Pemilihan Bab III bagian 3 pasal 24 antara lainnja, bahwa jang boleh mendjadi wali- wali pemilih itu: a. mempunjai hak untuk memilih, jang tidak diasingkan dari haknja untuk memilih ( lihat sjarat- sjarat untuk memilih langsung jang tersebut diatas) . b.

bertempat didesa dimana mereka ditundjuk atau diadat gemeenschap. Djumlah wali pemilih itu ditiap- tiap desa ada berbeda-beda; 500 djiwa mengundjuk satu orang wali-pemilih. Selandjutnja orangorang dan pengurus-pengurus perusahaan dan badan-badan (instellingen) jang mempunjai pekerdja-pekerdja jang berhak turut memilih, harus memberikan kesempatan kepada mereka itu untuk menundjukkan wali - wali pemilih. Hal-hal jang perlu dalam pentjalonan. 9. Pentjalonan dapat dilakukan oleh pemilih-pemilih atau oleh wali-wali pemilih. Daftar tjalon itu hanja boleh memuat satu nama tjalon dan ditanda tangani oleh 200 orang pemilih atau oleh 10 orang

100

wali-wali-pemilih dengan keterangan-keterangan jang njata. Seorang jang mempunjai hak untuk memilih, tidak boleh menanda tangani lebih dari satu daftar. Selandjutnja waktu jang dipakai untuk pentjalonan itu, akan ditetapkan oleh Balai Pusat Pemungutan Suara. Daftar tjalon dimasukkan pada Ketua Kantor Besar Pemungutan Suara, pada waktu jang diumumkan, 14 hari sebelum waktu pentjalonan, jang dilakukan oleh seorang dari jang menanda tangani daftar itu. Formulirformulir daftar tjalon bisa dapat dengan pertjuma dikantor pemerintah, 14 hari sebelum atau pada hari-hari pentjalonan , menurut satu pengumuman. Tjalon jang tak keberatan, harus menjatakan hal itu dengan tanda tangan pada daftar- tjalon atau dengan lisan atau tulisan kepada Ketua Kantor Besar Pemungutan Suara. Untuk tiap-tiap daftar jang telah dimasukkan Ketua memberikan sehelai surat tanda penerimaan Dalamnja' terdapatlah (djika ada) keberatan-keberatan terhadap daftar itu dan djuga suatu pemberitahuan bahwa pada waktu jang mana akan diumumkan, diberi kesempatan untuk membantah keberatan-keberatan itu. Dan djuga diberikan kesempatan untuk membetulkan kesalahan-kesalahan sampai waktu daftar- daftar itu disjahkan. Djika ternjata seorang pemilih menanda tangani lebih dari satu daftar tjelon, maka semua tanda tangannja akan digaris ketjuali satu. Tetapi ini telah membawa akibat jang daftar tjalon itu telah kekurangan sebuah tanda tangan, menjebabkan daftar tjalon itu mungkin tak sjak ( ongeldig). Dalam hal jang luar biasa diadakan pentjalonan tambahan, dilakukan oleh Kepala Daerah, dengan mengundjukkan sebuah daftar pada Ketua Kantor Besar Pemungutan Suara. Usul ini dapat berlaku apabila disokong sekurang-kurangnja oleh 4 djumlah anggota satu badan bersama (pemerintah dan badan perwakilan daerah) atau djuga dari badan Perwakilan Daerah sadja. Selandjutnja Ketua Kantor Besar Pemungutan Suara, segera mengumumkan daftar tjalon dan nama tjalon jang sjah, didistrict- district pemilihan jang pada hari jang ke 14, telah memutuskan dalam satu rapat umum, tentang sjahnja daftar-daftar jang dimasukkan itu, serta dengan segera harus memberi tahukan kepada Kepala Daerah nama-nama tjalon jang daftarnja ternjata sjah. 10. Setelah waktu pemilihan datang, orang-orang jang berhak untuk memilih dalam distrik-pemilihan, dipanggil untuk datang memilih ditempat jang telah disediakan. Pada suatu distrik pemilihan, djika terdapat setjara pemilihan umum langsung bersama - sama dengan pemilihan mempergunakan wali-wali -pemilih, maka dipakai kartu pemungutan suara jang berwarna berlainan. Pada kartu pemungutan suara, tertulis nama- nama tjalon dengan urutan jang sama sebagai daftar tjalon. Orang-orang jang berhak memilih itu mengeluarkan suarania pada tempat jang ditundjukkan oleh Ketua Kantor Pemungutan Suara, dengan menghitamkan salah satu dari titik putih, jang terdapat dimuka 101

T R A

U

R A U N S A T U G

K

nama-nama tjalon. Menurut tjara ini berarti bahwa suara jang dikeluarkan oleh pemilih itu adalah untuk nama tjalon jang terletak dibelakang titik putih jang dihitamkan itu. Setelah itu kartu dimasukkan kedalam tabung jang disediakan chusus untuk pemilihan. Dengan petundjuk dari Ketua kantor tersebut, maka anggota-anggotanja dengan berganti-ganti akan menolong pemilih jang tidak tahu membatja. Seorang jang berhak memilih, hanja satu kali sadja boleh menukar dengan kartu pemungutan suara baru, jaitu setelah kartu jang pertama, jang salah dipergunakan, dikembalikan.

Badan-badan chusus untuk kampanje pemilihan. 11. Berkenaan dengan kampanje pemilihan ini maka telah diadakan beberapa badan tersendiri jaitu sebuah Balai Pusat Pemungutan Suara (Central Stembureau) , Hoofdstemkantoren (Kantor Besar Pemungutan Suara ) , Stemkantoren (Kantor Pemungutan Suara ) , Kiescommissies ( Panitia Pemilihan) . Balai Pusat Pemungutan Suara itu jang bertempat di Makassar, terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua (jang kedua-duanja merangkap anggota) dan 3 orang anggota. Susunan pegawai Balai ini diangkat dan dipetjat oleh Presiden. Berhubung dengan penglaksanaan pemilihan, Balai Pusat Pemungutan Suara itu, jang mendjadi sebahagian dari alat pemilihan sekalikali tak mentjampuri pemilihan dengan langsung. Tugas Balai ini jang utama ialah untuk mendjamin pemilihan-pemilihan jang sungguh-sungguh bebas dan demokratis, serta mentjegah kekalutan jang mungkin terdjadi . Demikian pula penerangan technik jang mengenai pemilihan-pemilihan dan pengawasan umum atas penglaksanaannja. Selandjutnja djuga soal jang bersangkutan dengan pengundjukan wali-wali pemilih, pentjalonan, dan pemungutan suara. Balai tersebut akan menentukan waktu pemilihan, dan lamanja waktu itu. Pada galibnja Balai Pusat Pemungutan Suara itu berbuat sekadar pendapatnja dengan mempertimbangkan keadaan pekerdjaan pemilihan dan kemadjuan jang diperdapat diberbagai -bagai lingkungan distrik pemilihan. Dalam tiap-tiap distrik-pemilihan adalah satu Kantor Besar Pemungutan Suara, jang menetapkan daftar- daftar pemilih serta mengesahkan pentjalonan menurut sjarat- sjarat jang tertentu. Djuga dalam achir pemilihan, ia menghitung kartu-kartu pemungutan suara dan seterusnja menetapkan hasil kesudahannja. a. Djumlah semua suara jang sjah, jang dikeluarkan oleh pemilih-pemilih dan/atau oleh wali-wali pemilih. b. Djumlah suara jang sjah, jang dikeluarkan bagi masingmasing tjalon. Hasil pemungutan suara itu diumumkan dalam distrik-pemilihan dengan setjepat- tjepatnja. Kantor Besar Pemungutan Suara ini, dibantu pula oleh sedjumlah Kantor Pemungutan Suara dimasing-ma103

sing distrik jang tempat bersidangnja diundjuk oleh Kepala Pemerintah Negeri ( H. P. B.) .

12. Orang-orang jang terpilih segera mendapat chabar atau menerima petikan (uittreksel) dari surat pemberitaan, dari Ketua Kantor Besar Pemungutan Suara jang dipergunakan oleh jang terpilih, sebagai surat kepertjajaan ( geloofsbrief) . Dalam tempo satu bulan sesudah tanggal petikan itu, orang jang terpilih itu memberi tahukan kepada Ketua Badan Perwakilan, apakah ia menerima pemilihan itu atau tidak. Dalam waktu jang sama orang jang terpilih itu djuga mengirim kan surat kepertjajaannja kepada Ketua Badan Perwakilan. Djika sekiranja tjalon jang telah terpilih itu meninggal, tak menerima angkatan dan lain-lain, maka diadakan pemilihan antara waktu (tussentijdse verkiezing ) oleh Kantor Besar Pemungutan Suara dengan mengikuti sjarat- sjarat dalam pasal chusus jang bersangkutan. Selandjutnja untuk mendjamin supaja kampanje pemilihan ini dapat berdjalan dengan baik, maka diadakan peraturan djaminan seperti berikut: a. Orang jang dengan sengadja memberi keterangan palsu untuk mempengaruhi agar dirinja atau orang lain ditempatkan pada sebuah daftar pemilih atau daftar wali-wali pemilih, akan dituntut dimuka Hakim .

b.

C

C.

Demikian djuga orang, jang memadjukan atau turut memadjukan daftar tjalon, jang memuat tanda tangan orang-orang jang tidak ada dalam daftar pemilih atau daftar wali-wali pemilih. Orang-orang jang berhak memilih, jang tidak melakukan kewadjibannja, jaitu kewadjibannja mengembalikan kartu pemungutan suaranja.

104

Pelbagai

Negara

dan

bentuk

Pemerintahan

- 105

Fatsal

XI :

Pelbagai bentuk Negara dan Pemerintahan Pendahuluan.

1. Uraian setjara sederhana, tentang arti dan pengertian Negara, begitu pula tentang sjarat- sjarat jang perlu bagi suatu negara, telah didjelaskan satu persatu setjara ringkas dalam Pepora no. 1. Kini sesudah mengetahui semuanja itu, adalah perlu pula, untuk menjelami ala kadarnja, tentang pelbagai matjam bentuk dan susunan nega.anegara didunia ini. Adapun negara-negara didunia ini pada umumnja, tidaklah bersamaan semuanja, bahkan berlain-lainan matjam keadaan, susunan dan bentuknja . Pelbagai matjam negara itu dapat dibagi kepada beberapa bahagian, ja'ni menurut bentuk, susunan, sifat dan tjorak tata - tertib pemerintahannja masing-masing. Ditindjau dari berbagai-bagai segi keadaan dan susunannja, bentuk suatu negara ( staatsvorm ) , adalah dilihat orang kepada tjara mendjalankan kekuasaan pemerintahan atau tjara berlakunja staatsgezag dalam negara itu. Sedang berwudjudnja „ tjara" tersebut, adalah berhubungan rapat pula dengan kehidupan dan djalannja sedjarah suatu bangsa, serta karakter, adat-istiadat dan letak negerinja. Tegasnja keadaan alam dan kemadjuan sedjarah dari tiap-tiap bangsa, adalah mempengaruhi akan bentuk rupa negara ( staatsvorm ) dari tiap-tiap bangsa tersebut.

Bentuk negara. 2. Bagi negara-negara demokrasi, ja'ni negara-negara jang telah mempunjai Konstitusi alias Undang- undang Dasar, maka dari Konstitusi tersebut, orang dapat memperhatikan bagaimana bentuk rupa (vorm ) dari negara itu. Malahan dalam berbagai -bagai peraturan ketata-negaraannja jang lain -lain, orang akan mendapat kepastian lebih djelas tentang bentuk dari negara itu jang sebenarnja. Akan tetapi pada umumnja bentuk negara jang didunia, sekarang ini dalam garis besarnja dapat kita bahagi kepada dua bahagian, jaitu negara Keradjaan (Monarchie ) dan negara Republik. Baik susunan pemerintahan negara-negara itu berdasarkan demokrasi, atau tidak, maka ia ta'kan terluput dari kedua rupa bentuk tersebut, jaʼni Monarchie atau Republiek. 3. Djika orang mentjoba untuk memadjukan pertanjaan, manakah jang terbaik diantara bentuk Monarchie dan Republiek, sudah tentu dalam segala segi pendjawaban pertanjaan ini, orang tidak akan memperoleh suatu kepuasan; kerena itu adalah bersangkut semata- mata kepada kesukaan dari suatu bangsa, untuk memilih mana jang lebih ditjotjokinja diantara kedua bentuk itu.

107

Demikian djuga untuk menetapkan demokrasi atau tidaknja suatu negara, bukanlah bergantung kepada bentuknja Republiek atau Monarchie. Sebab sudah ternjata, bahwa negara- negara jang berbentuk Monarchie itu ada jang demokratis dan ada pula jang tidak demokratis; demikian pula halnja dengan negara- negara jang berbentuk Republiek. Walaupun begitu , pada umumnja harus diakui bahwa negara jang berbentuk Republiek itu, sebenarnja adalah hasil pertumbuhan kemadjuan dan ketjerdasan suatu bangsa dalam lapangan ketata-negaraan. Hal itu adalah djuga membuktikan, bahwa bangsa tersebut lebih dinamis dalam segala-galanja, serta dengan mudah menolak atau merobah tiap -tiap apa jang bertjap kuno (konservatief) dan jang berbau feodalisme, terutama dalam bentuk rupa ketata-negaraan lama dan lapuk.

Negara Monarchic. 4. Negara Monarchie atau negara Keradjaan, dalam bahasa Belanda disebut Koninkrijk. ..Monarchie, adalah berasal dari bahasa Junani jang tersusun dari kata- kata monos dan archein. Monos berarti: satu, seorang dan archein berarti : kekuasaan, Pemerintah. Djadi Monarchie, adalah mengandung ma'na: kekuasaan seseorang jang disebut Radja jang berkuasa sendiri. Negara Monarchie, adalah selamanja dikepalai oleh seorang (Radja ) . Dalam negara ini, Radjalah jang memegang kekuasaan jang tertinggi ; dan ditangan Radja ini pulalah berada kedaulatan (souvereiniteit) , baik setjara muthlak, maupun setjara terwatas, atau sekadar simbol belaka.

•

5. Menurut tradisi, mahkota Radja, adalah mendjadi pusaka turun temurun dan tidak boleh dipindah - pindahkan kepada lain-lain famili, meskipun ada diantara famili -famili itu jang telah sangat berdjasa kepada rakjat dan negara. Segala djasa- djasanja sudah tentu dihormati oleh rakjat, akan tetapi mahkota keradjaan ta'kan dapat berpindah kepadanja atau turunannja , sebagai pembalas djasa- djasanja jang besar itu. Meskipun pernah djuga Radja dari sesuatu negara dipilih atau diganti dengan lain keturunan, maka kedjadian sedemikian adalah dianggap luar biasa dan pada lazimnja kerap menerbitkan kekatjuan dan pertumpahan darah diantara rakjat dalam negara itu sendiri. Djika hal ini terdjadi maka berbedalah dengan pemilihan atau pergantian Presiden dalam suatu negara Republik ; Radja jang dipilih atau diganti dengan lain keturunan itu, biasanja akan tetap memangku mahkota seumur hidupnja. Malahan djuga keturunan-keturunannja, akan ditetapkan pula sebagai waris mahkota keradjaan jang sjah dalam negara itu. 6. Keberhentian dari seorang Radja, djika tidak dima'zulkan, hanja karena mangkat atau sudah terlalu tua dan lelah untuk memangku 108

mahkota keradjaan. Dalam berbagai negara Monarchie , tjara mempusakai mahkota turun temurun itu, tidaklah selamanja bersamaan. Ada jang menetapkan mahkota tersebut, harus diwariskan kepada putera Radja jang sulung dengan tidak memandang laki -laki atau perempuan. Dan ada djuga menetapkan, bahwa jang harus mewarisi mahkota keradjaan itu, ialah putera Radja jang laki- laki, tetapi jang tertua dari semua putera lelakinja, bahwa tjara mempusakai mahkota turun-temurun jang terbaik ialah menurut peraturan „,Salis" (salischewet), jang mewariskannja hanja kepada putera laki-laki, dimulai dari putera sulung, putera kedua, ketiga dan seterusnja jang lakilaki. Terketjuali, djika Radja, tidak mempunjai putera- putera jang laki-laki, maka warisan terpaksa dipangku oleh anak perempuannja jang sulung. Putera Radja jang bakal mewarisi mahkota itu , biasa disebut dengan Kroonprins, Tengku-Mahkota atau didalam bahasa Arab dinamakan dengan Wali - el- 'Ahdi. 7.

Bentuk Negara Monarchie itu adalah terbagi dua: Absolute Monarchie, I. II. Konstitutionele Monarchie. I Absolute Monarchie.

Apabila dalam suatu negara, kekuasaan Radja tidak berbatas, maka negara tersebut dinamakan dengan Negara Keradjaan Muthlak atau dalam bahasa asing disebutkan : Absolute - Monarchie. Djadi dalam hal ini, perkataan ,,absoluut", boleh kita artikan dengan muthlak. Seorang Radja jang berkuasa setjara absolut atau muthlak itu, disebut orang autukrat dan pemerintahannja dinamakan autokrasi. Dalam tangan Radja ini terletak kekuasaan membuat undang- undang ( wetgevendemacht) dan mendjalankan undang-undang (uitvoerendemacht) dan mengadili (rechterlijkemacht) . Pendeknja, segala bahagian-bahagian kekuasaan tiga serangkai alias triaspolitika itu adalah dalam genggaman Radja sendiri.

8. Adapun kekuasaan pemerintahan negara jang terkumpul kepada satu tangan seperti ini, adalah menjebabkan timbulnja anasir-anasir absolutisme dan despotisme , jaitu zhalim atau sewenang-wenang jang sangat bertentangan dengan faham demokrasi alias kedaulatan rakjat. Didalam negara ini, hanja Radjalah jang berdaulat, sedang rakjat banjak harus tunduk sadja kepada kemauan Radja dan pengikutpengikutnja, dengan tidak mempunjai hak bersuara untuk membantah, membanding dan menolak. Faham absolutisme dan despotisme, achirnja ta'dapat tidak akan menimbulkan bagi tiap- tiap orang jang menganutnja, akan rasa kesombongan dan keangkuhan jang berlebihlebihan. Oleh karenanja, Fira'un di Mesir dizaman purba, dengan tidak malu-malu mengatakan dirinja: Ana Rabbukumul- a'la ( akulah 109

Tuhanmu jang maha tinggi ) ; dan Lodewijk XIV dengan ta' segan-segan mengumumkan kepada rakjat Perantjis bahwa: Negara itu ialah Saja. Akan tetapi meskipun demikian ada djuga Absolute Monarchie jang tidak despotis; malahan sebaliknja kekuasaan jang tidak berbatas dari seorang Radja itu , olehnja dipergunakan untuk kebaikan dan kebahagian rakjat jang diperintahinja. Hal ini, adalah bergantung semata-mata kepada karakter dan pribadi Radja jang berkuasa itu. Hanja sadja seorang Radja jang absolut dalam praktek lebih banjak menundjukkan kekedjaman dan kezaliman dari pada kebaikan dan keadilan.

9. Pemerintah dari Negara Keradjaan jang muthlak ini, biasanja didjalankan oleh Radjanja atas dua tjara: Dengan undang- undang artinja Radja sendiri membatasi kea. kuasaannja, dia sendiri jang membuat undang-undang atau peraturan-peraturan dan mendjalankannja, sedang rakjat hanja harus tunduk sadja kepada semua peraturan- peraturan jang telah ditetapkan oleh Radjanja itu. Dengan tidak berundang - undang sama sekali, artinja Radja b.

menguasai rakjat sepenuh- penuhnja, segala hukum dalam tangannja, menurut semau- maunja dan kehendak hatinja. Apa- apa jang diutjapkan oleh Radja dengan mulutnja, seketika itu harus dita'ati oleh rakjat, sebagai suatu undang-undang jang ta' dapat dibantah. Dalam abad pertengahan Keradjaan-keradjaan muthlak jang seperti diatas itu, masih banjak kedapatan didunia, baik dibenua Barat sendiri, apalagi dinegeri-negeri bahagian sebelah Timur. Sekarang, sesudah faham demokrasi berkembang luas, boleh dikatakan djarang sekali kedapatan didunia ini suatu keradjaan jang diperintahi oleh seorang Radja jang kekuasaannja tidak dibatasi oleh suatu Konstitusi ( Undang-Undang Dasar ) , jang dibuat oleh dan untuk rakjat. II

Konstitutionele Monarchie.

10. Menilik tjorak negara Keradjaan Muthlak bahagian ( a) rupanja radja sendiri telah mulai membatasi dirinja dalam memerintah, tetapi kenjataan batas itu belumlah dapat dikatakan menurut arti jang seluas- luasnja seperti pada negara Konstitutionele Monarchie atau negara Keradjaan ber- Undang- Undang Dasar jang akan kita uraikan dibawah ini. Tertjiptanja bentuk atau susunan negara sedemikian rupa, adalah karena besarnja keinsjafan serta kerelaan dan pribadi jang baik dari oknum Radja itu sendiri. Mungkin djuga dapat terlaksana bentuk kerajaan jang seperti itu, apabila besar hasrat dan desakan jang timbul dari kalangan rakjat untuk ikut tjampur dalam pemerintahan. Bagi seorang Radja jang insjaf dan menaruh perhatian jang tjukup terhadap negara dan rakjatnja, tentu akan merasa kurang sem-

110

purna dan tidak tjukup memuaskan , bilamana ia sendiri memikirkan dan mengatur akan segala sesuatu jang bersangkutan dengan tugas pemerintah. Apalagi didalam zaman serba modern`dan berkemadjuan serta sibuk seperti sekarang ini , seorang Radja tentu akan merasa ringan dalam tugasnja, apabila ada terbentuk satu badan disampingnja jang ikut memerintah, memberikan pertimbangan dan pikiran, guna keselamatan keradjaan itu. Dalam tjara sedemikian ini Radja telah menerima baik petundjuk-petundjuk dan pikiran-pikiran dari wakilwakil rakjat, jang tentu bukan sadja semata-mata dari orang- orang jang kaja-kaja dan bangsawan, tetapi djuga dari pihak orang - orang jang pintar- pintar. Dengan ini dapatlah kita satu kesimpulan bahwa Radja-Radja pada keradjaan tersebut memerintah kerajaannja bersama- sama dengan rakjatnja. menurut satu peraturan atau undangundang jang didjadikan dasar atau pedoman jang sjah oleh Radja bersama-sama rakjatnja, dalam mengendalikan kehidupan masjarakat umum .

11. Keradjaan ini bentuknja sudah lebih modern dari pada keradjaan jang terdapat pada zaman dahulu kala dalam arti ketata - negaraan dan banjak terdapat sampai pada dewasa ini jang disebutkan dengan bentuk Konstitutionele (Beperkte) Monarchie. Njatalah menurut tjara-tjara dan susunan pada keradjaan Konstitusi ini , Radja tidaklah begitu leluasa lagi memerintah menurut kehendak dan pendapatnja sendiri, selain dari pada menurut jang telah termaktub dalam kitab Undang-Undang Dasar. Meskipun kini telah njata sedikit tentang arti dan maʼna negara Konstitutionele Monarchie, tetapi dalam tjoraknja lebih landjut dapat pula dibedakan atas dua matjam. Pada negara Konstitutionele Minarchie ini, kekuasaan terachir dalam negara itu adalah terletak pada 2 badan jang berkuasa jaitu Radja dan rakjat jang mewakilkan suaranja kepada satu dewan jang dinamakan Dewan Perwakilan Rakjat atau Parlemen. Parlemen inilah jang ada disamping Radja dalam mengendalikan tugas ketata-negaraan Keradjaan itu. Ada kalanja Parlemen itu disusun menurut sistim satu badan (Uni Cameral ) , dan ada kalanja pula menurut sistim dua badan ( Bi- cameral ) . 12. Biasa pada waktu darurat didalam suatu hal jang sangat penting dan sulit, mungkin timbul satu perbedaan pikiran antara Radja dan Parlemen. Umpamanja dimasa peperangan, baik jang terdjadi didalam atau diluar negara, maka negara itu harus dengan segera mengambil keputusan jang djitu dan menentukan pendiriannja jang tepat pada tempatnja, sehingga dengan djalan demikian rakjat dan keradjaannja dapat terhindar dari malapetaka jang besar itu. Dalam Undang-Undang Dasar dari keradjȧan itu, telah ditentukan siapa diantara kedua badan ini jang berhak mengambil putusan jang terachir, jang tentu 111

terlebih dahulu telah dipertimbangkan bersama-sama dengan semasak-masaknja. Djika termaktub dalam Undang- Undang Dasar atau Konstitusi, bahwa Radjalah jang berhak memberi putusan jang terachir dan Parlemen dalam hal ini menurut sadja, maka tjorak Konstitutionele Monarchie itu adalah dengan berdasarkan kekuasaan Radja jang disebutkan negara Monarchaal Konstitutionele atau Keradjaan Konstitusi jang berdasarkan Radja.

13. Sebaliknja pula bilamana dalam Undang-Undang Dasar diterangkan bahwa keputusan terachir terserah kepada kebidjaksanaan (beleid) Parlemen, sedang Radja hanja menurut sadja, maka Keradjaan Konstitusi itu disebutkan Parlementair Konstitutioneel atau Keradjaan Konstitusi jang berdasarkan Parlemen. Demikianlah terdapat 2 buah perbedaan dalam Negara Konstitutionele Monarchie jang tidak begitu kenjataan dalam pemandangan sepintas lalu . Pada waktu itu, Parlemenlah jang menanggung djawab atas baik buruknja keradjaan itu. Radja pada bentuk kerajaan ini, mengikut sadja akan haluan Dewan Perwakilan Rakjat, tetapi ia tetap dipandang sebagai lambang atau simbol jang tertinggi dan mulia dari rakjat dan keradjaan. Dan segala tugas-tugas jang hendak dilaksanakan oleh Pemerintah hanja boleh dilakukan, apabila „ atas nama Radja”. Menurut tjorak ini keagungan Radja tetap terpelihara dan sutji, serta tachta kerajaan tetap terdjamin untuk turun temurun dan famili Radja jang sjah, seperti telah dibentangkan pada waktu jang berlalu menurut „ Salischwet". Karena Dewan Perwakilan Rakjat jang mempunjai tanggung djawab jang sebesar-besarnja atas djatuh bangunnja Negara, maka Radja terlepas dari pada tjatjat dan tjela ( onschendbaar) . Ditanah Belanda kedudukan Radja jang demikian disebutkan „ De Koning is onschendbaar, de ministers zijn verantwoordelijk" dan ditanah Inggeris terkenal dengan simbol : ,,The King can do not wrong".

Kebanjakan negara Keradjaan mendjelma mendjadi negara Republik. 14. Menurut uraian kita diatas bahwa pada negara MonarchieKonstitusioneel, Radja mendapat hak jang penuh untuk menentukan putusan terachir dalam sidang Parlemen, sebab mungkin Radja itu dipandang lebih berkuasa dan tjakap dari pada rakjatnja. Berkenaan dengan kekuasaan radja jang sedemikian rupa, maka menurut jang terlukis dalam lembaran-lembaran sedjarah, radja-radja pada negaranegara itu kerap kali terlempar dari tachta keradjaan, apabila ia tidak mendapat (hasil ) dalam perdjuangannja. Sebagai tjontoh dapatlah kita kemukakan disini keradjaan Djerman dalam tahun 1918, ketika mengalami kekalahan pada peperangan dunia pertama, sehingga Radja Wilhelm II terpaksa meninggalkan negerinja melalui tapal watas, per-

112

gi kenegeri Belanda. Begitu pula jang telah dialami oleh Radja dari Bulgaria dan Kalif dari Turkia.

15. Bagi rakjat atau penduduk jang sangat sekali sajang kepada Radjanja, untuk mentjegah hal-hal jang sangat menjedihkan itu, ra-. dja dilepaskan dari segala tanggung djawab jang maha berat, dan tugas ketata- negaraan seluruhnja dipikulkan kepada Parlemen atau Dewan Perwakilan Rakjat, seperti jang ternjata pada kerajaan- keradjaan Inggeris, Belanda, Noerwegen dll. Dengan ini tachta kerajaan pada negara - negara ini tetap dipusakai oleh famili Radja, serta tetap mendjadi lambang dan simbol persatuan negara untuk selama-lamanja. Lambat laun suatu bentuk kerajaan Konstitusi bisa menundjukkan karakter Radja jang absolut sebagai Keradjaan Djerman dan Oostenrijk-Hongaria jang dahulu dan bisa menundjukkan karakter parlementer sebagai keradjaan Inggeris, Belanda d.1.1. pada dewasa ini.

16. Sebagaimana telah kita njatakan diatas, bahwa pada umumnja bentuk negara jang ada didunia sekarang ini dalam garis besarnja dapat dibedakan kepada dua bahagian, jaitu negara Kerajaan ( Monarchie) dan negara Republik. Menurut kenjataan pada achir- achir zaman ini, negara jang berbentuk belakangan ini , adalah lebih banjak bilangannja dari pada negara- negara Monarchie. Dan sebahagian besar dari negara- negara Republik itu, adalah satu perkembangan (proces ) dari negara- negara Monarchie jang telah bertukar bentuk dan djiwa menurut tuntutan zaman dan masa. Hal ini dapat kita lihat kepada peristiwa jang terdjadi pada negara-negara Djerman, Ruslan, Perantjis, Oostenrijk, Italia d.l.1. , jang tadinja adalah negaranegara Monarchie absolut atau konstitusionil, tetapi karena disebabkan satu keadaan jang luar biasa, telah mendjelma mendjadi negaranegara Republik. Lebih landjut kita katakan, bahwa muntjulnja kebanjakan negara-negara Republik itu dimuka bumi ini menggantikan negara-negara Keradjaan, ialah karena kedjatuhan Radja-Radjanja, akibat dari sifatnja jang sangat berlebih-lebihan, baik dalam tingkah lakunja jang loba maupun dalam pemerintahannja jang kasar. Hal ini menjebabkan timbulnja kemarahan rakjat banjak, jang berachir dengan petjahnja suatu revolusi dalam negeri, jang merobah bentuk negara-negara Keradjaan itu, mendjadi negara-negara Republik.

17. Sifat seorang Radja jang sedemikian rupa, tepat betul menurut sebuah pepatah Indonesia: ,,Radja adil radja disembah, radja lalim radja disanggah", jang memberikan ma'na kepada kita sebagai berikut: Seorang Radja jang sedjak menaiki tachta keradjaan dimuliakan serta dipudja oleh rakjatnja, achir kelak akan dichianati dan diturunkan

113

dari singgasananja, karena kekuasaannja telah melanggar garis kemanusiaan dan keadilan. Dan sebaliknja pula Radja itu akan tetap disandjung dan ditjintai sampai kepada anak- anak tjutjunja, bilamana Radja itu adil dan kasih kepada rakjatnja. Hal jang tersebut dibelakangan ini, bukan sadja terdapat pada pribadi Radja, tetapi pada rakjat biasa sekalipun mungkin dapat berlaku pula, kalau njata segala tindakan-tindakannja itu bersifat adil dan djudjur serta pembela. Ia tentu akan didjundjung dan dihormati rakjat ta' kurang sebagai oknum Radja. Pribadi seorang biasa jang seperti ini ialah jang kerap dipilih oleh rakjat banjak sebagai Presiden atau Wali Negara jang berbentuk negara Republik. Nederland, 18. Bagi negara- negara Monarchie seperti Inggeris, Sweeden, Denemarken d.l.l. , agaknja tidak akan mungkin terdjadinja suatu revolusi jang dimaksud, untuk mendjatuhkan Radja-Radjanja masing-masing dan akan merobah bentuk negara - negaranja mendjadi negara-negara Republik .Ini adalah kita dasarkan kepada suatu pertemuan antara keinsjafan dan pribadi jang baik dari oknum RadjaRadjanja dengan ketjintaan rakjatnja, sehingga terdjelmalah satu ikatan jang kuat kukuh antara kedua pihak jang menjebabkan tachta keradjaan negara -negara itu djadi kekal atau abadi sampai kepada turunan- turunan itu kelak.

Negara Republik. 19. Perkataan Republik

berasal dari Res berarti urusan dan publicum berarti umum, djadi Republik berarti kekuasaan tertinggi dalam negeri ditangan umum atau rakjat. Putjuk pimpinan dari negara Republik ini, berbeda djauh halnja dengan seorang Radja jang memegang pimpinan negara Monarchie. Pemimpin ini di• namakan Presiden. Sebagaimana kebiasaan pada zaman demokrasi ini. Presiden dari suatu negara Republik, adalah dipilih langsung atau ta' langsung oleh rakjat. Presiden itu dipilih untuk masa jang tertentu, umpama 4, 5 dan 6 tahun, djadi tidaklah untuk seumur hidup. Terhadap Presiden-Presiden jang telah turun dari kursinjā, ia boleh ditjalonkan dan dipilih untuk masa jang berikutnja. Di Amerika Serikat peristiwa itu telah terdjadi dimana almarhum Franklin Roosevelt telah dipilih untuk ke 4 kalinja djadi Presiden negara Amerika Serikat jang masjhur itu.

20. Kekuasaan jang sepenuh-penuhnja dalam negara Republik ini, menurut biasanja terletak diatas pundak rakjat dengan perantaraan wakilnja dalam Dewan Perwakilan Rakjat atau Parlemen. Apa jang telah disetudjui oleh rakjat banjak dalam Parlemen, itulah jang mendjadi peraturan-peraturan jang akan didjalankan oleh Pemerintah. Sedjarah permulaan negara Republik itu, ialah dizaman Athene lama, 114

dimana suatu pemerintahan setjara demokrasi tua, telah diambil tjontoh oleh berbagai-bagai negara modern sekarang ini, sebagai dasardasar teorie jang diperkembangkan dalam bentuknja jang lebih luas dan sesuai dengan tuntutan zaman. a. Republik Amerika Serikat itu tertjipta bukannja dari satu negara Monarchie, tetapi ia adalah suatu republik jang baru berdiri. Presidennja dipilih oleh ra'jat umum laki-laki dan perempuan, serta kekuasaannja sangat besar. Menteri -Menteri dalam kabinetnja bertanggung djawab kepada President sendiri ; dan mereka diangkat atau dipetjat oleh Presiden. b. Negara Perantjis jang berasal dari negara Monarchie, adalah sekarang telah mendjadi negara Republik jang Presidennja dipilih oleh sidang National Assembly, gabungan D.P. Rakjat dan Senat. MenteriMenteri jang duduk pada kabinet ialah jang bertanggung djawab bukan kepada Presiden, tetapi pada Parlement.

Bermatjam-matjam bentuk Kabinet. 21. Bentuknja suatu Kabinet (Badan Pemerintahan) pada negaranegara Monarchie atau Republik itu dapat berobah-obah pula menurut keadaan, dan aliran-aliran partai jang ada dalam parlemen, terutama semendjak paham demokrasi telah berkembang luas dalam ilmu ketata-negaraan. Dengan serba ringkas bentuk-bentuk dari Kabinet itu dibagikan sebagai berikut: a. Parlementair Kabinet: apabila suatu kabinet jang dikepalai oleh seorang Perdana Menteri, anggotanja dibentuk dari semua aliran- aliran politik didalam Dewan Perwakilan Rakjat dan bertanggung djawab kepadanja. b. Presidentieel Kabinet: jaitu suatu kabinet jang diketuai oleh Presiden dan menteri- menterinja diangkat dan dilepas oleh Presiden negara menurut ketjakapan serta bertanggung djawab kepada Presiden. c. Extra-parlementair Kabinet: jaitu apabila menteri-menteri dibenum dengan ta' berdasarkan partai- partai jang ada dalam Parlemen. Hal ini umumnja disebabkan karena suatu keadaan jang susah untuk menentukan aliran-aliran politik jang terbesar, serta sulit mendapat kata persetudjuan antara partai - partai itu. d. Zaken-Kabinet: Bentuk ini terlaksana apabila dalam parlemen partai- partai sama kuat serta ta'mau bekerdja bersama- sama. Akibatnja maka dibentuklah suatu Kabinet jang lepas dari partai-partai politik tersebut serta pekerjaannja melandjutkan rentjana Kabinet jang berlalu. e. Coalitie Kabinet: Ini adalah suatu Kabinet jang anggota-anggotanja terpilih dari partai jang terbesar dalam Parlemen. f. Nationaal Kabinet: jaitu suatu Kabinet jang dibentuk dengan tidak memandang aliran-aliran partái hanja menurut satu rentjana jang tertentu . 115

g. Demissionnair Kabinet: jaitu suatu Kabinet jang ta' bertanggung djawab. Dalam pekerdjaan sehari-hari, ia melandjutkan tugas Kabinet jang sudah bubar dan tanggung djawab negara dipegang oleh Presiden atau Radja. Kabinet ini bekerdja selama suatu Kabinet baru belum terbentuk.

Negara Dictator. 22. Lain dari pada bentuk- bentuk negara dan pemerintahan jang telah disebutkan diatas tadi itu , terdapat pula suatu bentuk pemerintahan jang sangat berlainan tjoraknja. Bentuk pemerintahan ini , meskipun telah tumbuh sedjak zaman Rumawi, tetapi baru sesudah peperangan Dunia I terkenal dan mendapat perhatian umum. Pemerintahan dalam negara itu dipegang oleh seorang-orang jang disebutkan dictator. Dalam negara dictator itu hanja boleh hidup satu partai sadja, sehingga tudjuan, dan aliran jang terdapat dalam Parlemennja pun mendjadi bulat satu pula. Oleh karena itu djabatan- djabatan dictator ini pertama-tama terletak dalam tangan leider ( pemimpin) dari partai jang berkuasa dinegeri itu. Kemudian dictator- dictator itu dapat menduduki kursi Perdana Menteri seperti kanselir Hitler semasa Presiden Hindenburg dan Mussolini didalam kerajaan Itali. Dictator-dictator ini, achirnja merebut kekuasaan Presiden atau Radja, dengan setjara tidak djudjur, meskipun pada lahirnja ada beberapa jang dilakukan dengan tjara pemungutan suara, seperti Hitler dinegeri Djerman dahulu. Ada pula perebutan kekuasaan itu berlaku dengan kekerasan sendjata umpamanja Franco dinegara Spanjol, Stalin dan Lenin ditanah Rusia. 23. Bentuk dictator itu hanja diberikan kepada suatu kekuasaan, dimana menurut hukum negara mempunjai suatu kedudukan jang lebih tinggi dari penguasa- penguasa jang diangkat menurut undangundang. Setengahnja maksud untuk memperoleh kekuasaan dictator itu hanja untuk sementara waktu, selama menghadapi zaman perang atau pembangunan jang penting. Kemudian kekuasaan negara dikembalikan kepada rakjat pula seperti kedjadian pada zaman Kemal Pasja di Turki. Tetapi ada pula jang mempergunakan kekuasaan dictator itu selamanja dan sampai menobatkan dirinja mendjadi Kaisar sebagai Napoleon di Perantjis. Kalau dilihat besarnja kekuasaan dictator itu boleh disamakan seperti kekuasaan Radja pada negara absolute Monarchie. Sesudah peperangan Dunia ke II, kekuasaan dictator itu masih kedapatan ditanah Rusia, jaitu dictator proletariaat Stalin, dan di Spanjol dictator Pascis Franco.

Berbagai -bagai susunan negara- negara. 24. Lebih djauh dapat dibentangkan disini suatu uraian jang berkenaan dengan susunan negara- negara jang mempunjai berbagai -ba116

gai bentuk pemerintahan itu. Dengan menilik kepada susunannja maka negara-negara jang ada dimuka bumi, dapat pula dibagi 2 banagian atas: a. Negara Kesatuan.

b.

Negara Perserikatan. ,,Negara Kesatuan" atau dalam bahasa Inggeris disebut Simple State (Eenheidstaat) Negara demikian mempunjai kedaulatan (souvereiniteit) jang penuh. Kedaulatan itu bukan sadja berkenaan dengan politik dalam negeri tetapi djuga terhadap politik diluar negeri. Boleh djadi djuga ia adalah gabungan dari beberapa daerah jang uniformeel (uniform staatsgebied) tetapi ia bersama telah membentuk satu pemerintah pusat dan mendjalankan 3 sjarat muthlak azas teori triaspolitica (Montesquie ) jaitu : Kekuasaan membuat undang-undang (wetgevende macht) Kekuasaan menjelenggara atau mendjalankan (uitvoerende macht ) Kekuasaan badan pengadilan (Rechtspraak- Controlerende) Negara-Negara jang mempunjai susunan demikian diperintahi oleh satu Kepala Negara, satu Dewan Menteri, satu Parlemen dan satu pula Undang-Undang Dasar, sehingga tepat dan benar djika ia disebutkan Negara Kesatuan.

25. Sebagai lawan dari susunan negara diatas ialah terkenal dengan nama „ Negara Perserikatan” dalam bahasa Inggeris disebut Composite States. Mana jang sebetul-betulnja baik antara negara Kesatuan dan Perserikatan, tidak dapatlah kita menetapkan pertimbangan dan pendapatan. Hal ini terserah dan bertalian rapat kepada keadaan, kebutuhan dari masing-masing negara, dimana soalnja adalah satu dengan . jang lain ta' bersamaan pula. Menurut namanja, teranglah negara Perserikatan itu terdiri dari beberapa negara, jang mendjadi satu dalam satu sama lain. Tetapi kita djangan lupa bahwa sifat perserikatan itu satu sama lain berbedaan pula. Perhubungan antara negara-negara itu dalam perserikatannja adakalanja diikat dengan satu perdjandjian (coalitie-alliansie ) sadja, adakalanja pula dibawah satu Undang-Undang Dasar jang akan diuraikan dibawah ini. Didalam pada itu Negara Perserikatan dapat pula dibeda-bedakan atas: * ) a. Personal Union (Personele Unie) b. Real Union (Reële Unie) . C. Confederation States ( Staten Bond) . d. Federal States (Bond staat) .

Personele Unie. 26. Suatu Negara Perserikatan disebut „ Personele Unie" (Personal *)

Dalam beberapa hal tjara menguraikan kita kutip dari : „ Negara dan Tata-negara" dan dari ,,Susunan Pemerintahan Negara". 117

Union) bilamana ia terdjadi dari gabungan beberapa negara jang merdeka dan berdaulat. Negara-negara bagian itu ta' terikat pada Unie dalam mendjalankan politik luar dan dalam negeri. Ia bebas pula menentukan bentuk Undang-Undang Dasar untuk negaranja masingmasing. Menurut kebiasaan perserikatan ini timbulnja dengan berkebetulan, karena akibat satu perhubungan keradjaan jang mewarisi satu mahkota. Personele Unie itu pada masa ini ta' kedapatan lagi, ia sudah terpetjah belah dan bubar mendjadi Negara Kesatuan seperti pada Personele Unie Belanda - Luxemburg dibawah Radja Belanda. Reël Unie. 27. Bentuk Negara Perserikatan jang berikutnja disebutkan Reël Unie" (Real Union ) . Ia tertjipta dari pergabungan beberapa negara untuk bernaung dibawah satu mahkota atau Kepala Negara. Hanja sadja negara-negara itu berdaulat kedalam negeri, sedang untuk mendjalankan politik luar negeri ia ta' berhak. Soal ini diurus oleh satu badan tertentu jang dibentuk bersama, jang mana mempunjai satu kementerian Luar Negeri. Pada Unie Oostenrijk - Hongarye, bentuk itu lebih kuat, karena padanja terdapat pula perserikatan dalam lapangan keuangan, pertahanan, kedutaan dan lain-lain. Seperti djuga Negara Serikat Personeel, ia mengalami djuga perpetjahan, serta negara-negara bagian itu masing-masing mendjadi Negara Kesatuan kembali seperti pernah terbukti pada satu Unie Zweden - Noorwegen.

Staten bond. 28. Negara Perserikatan jang lain sifatnja terkenal dengan nama ,,Staten bond", (Confederation States) serta dalam bahasa Indonesia dinamakan „ Serikat Negara". Sebagaimana namanja, susunan negara ini adalah perikatan antara beberapa negara merdeka, guna mengadakan satu kedudukan jang kuat dalam menghadapi politik luar negeri, umpama untuk menghadapi musuh dalam masa peperangan. Perserikatan ini ta' begitu kuat mengikat anggotanja, karena bukan berdasarkan atas satu Undang-Undang Dasar, ia hanja merupakan satu verdrag (perdjandjian ) sadja. Untuk urusan dalam negeri , perikatan itu ta' langsung berkuasa, hal itu dipegang dengan bebas oleh masing-masing negara bagian. Demikian djuga perhubungan luar negeri, ia bebas, asal sadja tidak berlawanan dengan haluan politik umum jang ditetapkan bersama. Segala keputusan pusat ini baru berlaku arah kedalam atas rakjat, apabila pemerintah negara-negara anggota sudah setudju dalam mendjalankannja.

Bondstaat. 29. Tjorak Negara Perserikatan selandjutnja ialah ,,Bondstaat" alias ,,Federal States" atau ,,Negara Serikat". Negara-Negara gabungan 118

jang merdeka ini masing - masingnja bebas pula bertindak mengatur urusan dalam negeri, tetapi tidak leluasa terhadap soal - soal jang mengenai luar negeri ; disini ia merupakan satu negara, satu pemerintahan jang mempunjai satu „ Undang- Undang Dasar ". Walaupun politik kedalam seakan- akan terpetjah, tetapi keluar merupakan satu negara Serikat jang kuat bulat. Perserikatan ini bukan diikat dengan perdjandjian sadja, tetapi diikat dengan satu Undang- Undang Dasar. Pemerintah pusatnja berkuasa penuh atas negara- negara bagian dan djuga langsung menguasai rakjat negara-negara itu. Selandjutnja bukan sadja souvereiniteit keluar negeri dipegang oleh pemerintah pusat tetapi djuga politik - politik negeri jang penting seperti tentara, keuangan dan lain-lain. Negara- Negara bagian hanja mengurus kesehatan, pengadjaran, pertanian, dan lain-lain serta bersesuaian dengan politik pemerintah pusat. Disamping pemerintah pusat itu dibentuk pula satu Madjelis Perwakilan Rakjat umum, sekalipun masing-masing negara-negara bahagian itu mempunjai pula Dewan Perwakilan Ra'jat dengan Konstitusi tersendiri. Kedaulatan negara-negara bahagian ialah mengatur kepentingan rakjat dan daerah masing-masing dalam lingkungan undang- undang umum federal. Negara Serikat ini mulai mendjelma didunia tahun 1787 pada Amerika Serikat, kemudian ditjontoh oleh Switserland tahun 1848 dan oleh R.I.S. pada masa depan.

Negara Dominion. Pernah pula kita dengar pada masa ini satu matjam negara jaitu Dominion. Ia mendjadi negara bagian dari suatu negara Monarchie (Keradjaan) atau Republik, tetapi mempunjai pemerintah sendiri dengan kemerdekaan jang penuh dalam mendjalankan politik dalam dan luar negeri. Negara-Negara jang mempunjai status Dominion pada masa ini jaitu Australia, Canada, Nieuw Zeeland, Afrika- Selatan, In-

30.

dia dan Pakistan, dalam keradjaan Inggeris ( Commonwealth of British Nations) . Tiap-tiap dominion mempunjai pemerintah dan Parlemen sendiri, dan mendjalankan politik dalam dan luar negeri dengan penuh kemerdekaan. Dalam beberapa lapangan, pemerintah-pemerintah dari Dominion berembuk dengan pemerintah Inggeris (Pusat) misalnja, ekonomie, perdagangan, keuangan dan politik luar negeri. Untuk ini diadakan konperensi sekali atau lebih tiap tahun, menurut keper- luan, tetapi keputusan-keputusan konperensi itu harus dimadjukan kepada Parlemen masing-masing . Kepala-Kepala negara Dominion ini adalah seorang Gubernur Djenderal, jang dipilih dan ditjalonkan oleh masing-masing Dominion, serta disjahkan dengan benuman Kepala Negara Pusat atau Radja. Radja Inggeris adalah diakui sebagai simbol persatuan dari seluruh anggota Common wealth Inggeris.

119

Bentuk negara menurut kekuasaan Pemerintah. 31. Dengan melihat keadaan kekuasaan jang dilaksanakan oleh kebanjakan negara- negara dimuka bumi , tjorak dan bentuknja negara-negara dapat dibedakan pula atas 3 bahagian, jang berlaku pada suatu ketika dan ini kebanjakan diwaktu jang luar biasa, karena hendak mendjalankan sesuatu tjita -tjita Negara jang hendak didjalankan lagi. a. Negara Kekuasaan ( Machtstaat) . b. Negara Hukum ( Rechtstaat) . c. Negara Kepolisian ( Politiestaat) . Pendirian tiap-tiap negara itu sendiri , memang telah dinjatakan dan diumumkan sedjak semula oleh Pemerintah baik dalam Parlemen (Dewan Perwakilan Rakjat ) atau disiarkan dalam surat- surat chabar resmi. Tetapi dalam mendjalankan tugas ketata-negaraan dalam sepandjang waktu jang beraneka warna susunannja, jang memegang tampuk pemerintah (Kabinet) sewaktu- waktu mungkin bertukar dalam pendiriannja atau menjimpang dengan resmi untuk sementara waktu . Pengaruh-pengaruh jang menjelundup ataupun hak terkuat bisa akan mendjelma mendjadi hukum ataupun peraturan negara.

Negara Kekuasaan. 33. Apabila kenjataan dengan tegas bahwa tjara- tjara negara itu memerintah dengan kekuasaan semata-mata diluar perundingan, maka negara itu disebut Negara Kekuasaan (Machtstaat) . Tiap- tiap peraturan jang dirasa penting untuk umum, didjalankan oleh pemerintah dengan mempergunakan kekerasan sendjata atau antjaman serta ta' dapat dibantah lagi . Dalam negara serupa ini, undang- undang ta' berkekuatan untuk mengurus keadaan negara sehingga ta'ada hukum jang bisa mendjadi pedoman bagi pemerintah dan rakjat. Ta' terdapat sesuatu jang bisa membatasi kekuatan pemerintah, sehingga dengan mudah timbul tindakan jang sewenang-wenang serta rakjat hidup dengan gelisah serta dalam ketakutan. Didalam negara timbullah korupsi, perampokan serta segala anasir-anasir lain jang djahat. Hanja orang-orang jang dekat kepada jang berkuasa dapat hidup baik, serta rakjat djelata terbenam dalam lembah kesusahan.

Negara Hukum. 34. Hanja pada zaman purbakala Negara Kekuasaan itu banjak berdiri; negara-negara modern sekarang meninggalkan hal jang ta' baik itu, merobah pendirian mendjadi Negara Hukum (Rechtstaat) . Bagaimana senang dan tenteram serta terdjaminnja rakjat dalam Negara Hukum, itu dapat dilihat kepada isi atau bentuk undang-undang jang menghormati hak-hak sutji manusia, serta kemerdekaannja. Buruk baiknja suasana dalam negara itu senantiasa diukur dengan garis besar jang ditetapkan oleh hukum, djadi ta' ada suatu badan dapat 120

mengambil kesempatan untuk bertindak diluar hukum. Hukum jang mendjelma mendjadi undang-undang itu tidak sadja untuk ditulis diatas kertas, tetapi dapat terbukti pada pekerdjaan dengan satu djaminan jang kuat. Untuk mendjamin undang -undang itu, Negara Hukum membagi kekuasaan- kekuasaan menurut trias politika (legislatief executief en judiciary) .

Negara Kepolisian. 35. Djika tidak demikian rupa maka mungkin tiap- tiap Negara Hu…kum itu adalah sebagai kulit, serta isinja adalah semata -mata Negara Kekuasaan atau Negara Kepolisian (Politiestaat) . Pada bentuk negara jang tersebut dibelakangan ini, dengan ringkas dapat diuraikan seperti demikian. Negara Kepolisian ini berdaulat djuga dan kedaulatannja itu hanja merupakan sebagai alat kekuasaan dari badan kekuasaan jang lain. Undang-Undang dan peraturan sungguhpun ada tetapi hanja merupakan alat untuk melindungi pihak jang berkuasa sadja . Antara rakjat dan pemerintah terdapat lembah jang dalam dan keduanja berdjauhan satu sama lain.

N.J.T. ialah suatu negara Hukum. 36. Sebagai penambah pengetahuan jang berkenaan langsung dengan negara kita N. I. T. ada baiknja diterakan disini sebahagian dari pada pendjelasan kata pembukaan Undang- Undang Dasar. Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Timur baiklah dimulai dengan sebuah kata pembukaan jang pendek. Dengan demikian mendapat kesempatan untuk mengemukakan beberapa tjita-tjita negara dengan djelas dan dengan djalan jang tidak ditjari-tjari. Meskipun didalam fasal Undang- Undang Dasar itu sendiri telah tjukup dinjatakan setjara juridis tudjuan -tudjuan mulia negara, sebagai hak-hak dasar manusia itu , ada besar djuga faedahnja mengakuinja dengan utjapan, bahwa Negara Indonesia Timur menghormati nilai manusia. Dengan demikian berbagai- bagai pengalimatan juridis tentang hak- hak dasar itu, mendapat dasar tjita- tjita resmi dalam pembukaannja. Dengan mengatakan, bahwa Negara Indonesia Timur ialah suatu negara Hukum, dinjatakanlah bahwa negara itu menolak ,,Negara Kekuasaan". Negara hukum menganggap dirinja terikat kepada hukum, jang berasal dari dan didjundjung oleh persekutuan manusia, dan menolak kesewenang- wenangan dari negara kekuasaan. Keselarasan, keinsjafan, keadilan, pokok-pokok kaidah objektif, kehormatan terhadap peri-badian manusia, pengakuan akan persekutuan internasional sebagai ikatan persaudaraan, itulah beberapa pengertian jang dianggap oleh negara hukum sebagai hal-hal jang lazim, jang harus diusahakan mentjapainja dengan segala serba tjita. Kesebjektifan, nafsu kekuasaan, perbudakan, tidak suka akan keru121

kunan, ialah pokok - pokok jang dimuliakan didalam negara kekuasaan Pada pihak lain ternjata dari Bab VII dan dari Bab I pasal II dengan tjukup, bahwa hormat terhadap kekudusan kejakinan bathin seseorang adalah suatu sanding pada negara hukum, dimana tidak ada tempat bagi suatu ,,Negara Agama", jang memberikan hak istimewa jang resmi kepada suatu Agama negara sadja. Ada faedahnja menetapkan dengan tegas disini, bahwa Negara Indonesia Timur berdasarkan asas-asas demokrasi. Disini tidaklah sekali-kali dimaksud sesuatu bentuk ,,demokrasi rakjat" (demokrasi baru) , ja'ni bentuk lahir modern negara kekuasaan, jang menjamarkan dirinja dengan memakai nama jang indah. Didalam demokrasi antara lain terdapat, suatu perwakilan rakjat sebagai mimbar pendapat rakjat; susunan-tingkat- nilai manusia dalam membangun masjarakat, kekuasaan sebagai penjataan pengaruh dari apa jang baik atas kemauan manusia. Tuhan dipandang titik pusat hidup manusia, suatu dasar fikiran jang dalam berbagai- bagai kebudajaan di Indonesia Timur, walaupun pengertian tjara rohani berbeda- beda, telah berurat berakar dalam keinsjafan dan ternjata dalam hidup mereka itu.

122

Sjarat2

mendjadi

Negara

123

Fatsal

XII:

Sjarat2 mendjadi

Negara

PENGERTIAN NEGARA 1. Sungguh ta' asing lagi pada tiap2 orang akan perkataan Negara atau staat (state ) . Dimana-mana ia sudah mendjadi buah pembitjaraan dan berkumandang kesegenap pelosck dunia ini. Pengertian para ahli tentang bentuk dan asal mula negara, bukan sadja baru- baru ini terlahir dimuka bumi. Sedjak zaman purbakala telah banjak sekali pendapat2 dikemukakan kepada dunia dalam soal itu. Masalah itu diperdebatkan sedjak dari zaman Junani-Rumawi sampai pada masa ini dimana ia sekarang kembali mendjadi hangat dan ramai dipersoalkan orang, serta menimbulkan minat pada tiap2 orang jang ingin mentjampuri politik. Isi pati pengertian negara, tiap zaman berbeda- beda, dan tiap ahli berlain-lainan. 2. Menurut pandangan sepintas lalu boleh diartikan negara itu, se bagai suatu keradjaan atau suatu negeri, jang diperintahi oleh Radja atau Presiden. Pada zaman Lodewijk ke- XIV memerintah di Perantjis, pengertian negara itu adalah lain sekali. Radja itu sendiri mengutjap- . kan dimuka rakjatnja „ Negara itu adalah saja" jang mengandung kesimpulan bahwa „ Negara adalah Radja” . Pengertian negara seperti tersebut ini adalah pengertian jang berbau sifat jang sombong dan tjonkak didorong oleh nafsu loba. Pengertian ini bukanlah timbul dari pikiran jang sutji jang sungguh2 hendak memetjahkan soal musjkil ini untuk kebahagiaan penggemar ilmu tata- negara. Tetapi bagi mereka jang termasuk golongan ningrat, maka istilah dan definisi dari Lodewijk ke-XIV itu, didjadikan dasar pendirian jang tetap. Pengertian jang sedemikian oleh golongan ini, tetap dibela dengan mati- matian, sehingga pada abad ke-18 terdjadilah di Perantjis satu pemberontakan (revolusi) jang sangat menggemparkan dunia, jang mengachiri pengertian bahwa negara itu ialah Radja. 3. Pengertian tentang negara pada abad ke-19 dan ke- 20 adalah satu kelandjutan (proces ) dari pengertian jang sudah tua sekali. Ia berasal dari zaman Junani serta berputar disekeliling teori jang menerangkan bahwa negara itu adalah ,,tubuh jang hidup". Pengertian tsb. beralasan bahwa negara itu, ialah perkumpulan manusia, jang masing? tergolong menurut pekerdjaan jang dilakukannja, seperti hakim , tentara, pekerdja, dll. Sudah tentu semuanja pek: itu berdasarkan pula kepada beberapa sifat2 kemanusiaan antaranja akal, usaha, kemauan dll. sebagainja. Melihat kepada susunannja, maka negara itu menimbulkan pengertian berupa tubuh seorang manusia. Dan suatu susunan negara jang sebaik-baiknja, hendaklah merupakan bagian2 ba125

dan jang setjukupnja. Seorang Kepala negara dalam negara itu, adalah seumpama roh jang menguasai tubuh. Selandjutnja maka para ahli dalam abad pertengahan, menjebutkan hidup dan kewadjibannja negara itu, sebagai hidup dan kewadjibannja seseorang manusia. Demikian pula sebahagian orang2 pandai menggambarkan tentang kekuasaan agung dalam negara itu, ta' obahnja sebagai suatu tubuh jang mempunjai keawakan jang tersembunji. Rousseau ahli filsafat Perantjis menjatakan pendapat, bahwa apabila kekuasaan Legislatief (* ) dapat diumumkan sebagai djantung, maka kekuasaan executief ( ** ) adalah sebagai kepala negara. Djuga negara diartikannja sebagai suatu hasil dari persetudjuan masjarakat. Karena negara adalah alat perkakas untuk manusia, dan manusia itu membuat undang2 bila sadja dikehendakinja. 4. Di Eropah pada pertengahan abad ke-19 para ahli membajangkan pula pendapatnja, bahwa negara mempunjai sifat jang sama seperti sifat jang dipunjai oleh pikiran2 orang. Karena itu tingkat kemadjuan (proces) pikiran manusia itu , sama pula dengan perkembangan kemadjuan negara. Definisi ini beralaskan, bukti2 pada perkembangan sedjarah, dimana perkembangan pikiran sekelompok manusia itu, mengakibatkan tinggi dan rendahnja kemadjuan dalam negara itu. Perbandingkanlah rakjat Amerika-Eropah bersama negaranja, dengan rakjat Afrika bersama tanahnja. Disini dapat dilihat, djikalau ketjerdasan rakjat pada suatu negara mempunjai tingkatan jang tinggi, maka ta' dapat tidak negaranjapun turut madju pula. Oleh sebab itu pada saät menguraikan soäl ini , maka kedua istilah negara dan manusia itu, ta' dapat bertjerai satu sama lainnja. Menurut pendapat ahli2 ilmu biologi negara itu adalah suatu organisme, jang hidup djuga sebagaimana keadaannja segala machluk jang berkehidupan, dan ia dibangunkan oleh sedjumlah zat2 jang bergerak sendiri . Untuk menudju kepada kesatuan hidup, segala benda2 itu bantu membantu dan tunduk menurut perintah pemimpinnja. Dipandang dari segi masjarakat, maka negara itu adalah merupakan suatu tubuh pergaulan jang besar. Semua machluk, seperti manusia, hewan, tumbuh2an d.1.1 , akan dapat hidup lebih sempurna, bila mereka ada dalam suatu susunan pergaulan jang teratur, menurut pembawaannja masing2. Sampai sekarang soal monarchie dan demokrasi dapat dimisalkan sebagai ichtiar dan kekuatan pada suatu negara. Perkembangan politik dan kemadjuannja dari zaman kezaman, merupakan sebagai tingkat ketjerdasan manusia dari zaman muda, melalui zaman dewasa pergi kezaman tua. Sebagaimana penjelidikan ahli2 tentang politik, begitu djuga terhadap negara, ia sampai sekarang masih senantiasa dalam penjelidikan ilmu pengetahuan terus- menerus. (*) Pembuat Undang- Undang. (**) Jang melakukan - mendjalankan. 126

ASAL- USUL NEGARA 5. Sepandjang waktu, setiap sa'at masjarakat manusia dengan manusia, ataupun dengan machluk lainnja, berdjalan terus dengan lantjar atau tidak, menudju suatu perkembangan. Dalam pada itu, tiap2 perkembangan dan kemadjuan pergaulan hidup itu meminta suatu susunan, atau organisasi jang teratur dan rapi, agar kehidupan anggota2nja dapat terdjamin dan memuaskan. Djuga karena disebabkan cleh perhubungan satu sama lainnja, jang dikuatkan dengan perdjungan hidup jang sama, maka timbullah maksud serta keinginan, untuk menjusun masjarakat sedapat mungkin. Sedjalan dengan luasnja proses masjarakat dan timbulnja pimpinan serta organisasi itu, tertjiptalah apa jang dinamakan orang negara. Sebahagian orang2 jang ahli berpendapat, bahwa asal tjiptaan ini berdasarkan dari kekuasaan rumah tangga. Sebagai telah dipahamkan, kekuasaan dalam satu rumah tangga itu sebahagian besarnja terpegang oleh bapa jang dianggap pemimpinnja. Dalam masjarakat kampung, begitupun dalam masjarakat negara, jang sebenarnja terdiri dari perkumpulan beberapa ratusan rumah tangga, maka kepala untuk negara atau kampung itu, akan terundjuk dari salah satu kepala2 rumah tangga jang pandai dan tertua pengalamannja. 6. Sebahagian ahli lagi, berpendapat bahwa asal pendirian negara itu, ialah karena suatu pengaruh perasaan ketakutan jang timbul dari rupa2 perdjuangan hidup. Perasaan ini menerbitkan satu hasrat keinginan jang keras untuk mentjari perlindungan. Karena itu mereka berkehendak untuk mentjari teman atau berkumpul dengan lain keluarga, guna melindungkan diri bersama-sama dibawahnja. Dapat dipahamkan, kekuasaan memerintah itu timbul disekitar soal2 untuk mempertahankan diri dan melindungi orang lain. Karena disamping perasaan jang menimbulkan hasrat untuk memperlindungkan diri, dari beberapa matjam ketakutan seperti kepada binatang2 buas d.1.1. , timbul pula sebaliknja perasaan kuasa untuk membela dan melindungi orang jang takut itu. Kepadanja dipertjajakan pimpinan, pembelaan d.1.1. serta lama kelamaan ia mendjadi orang jang berkuasa dalam negara itu. 7. Kodrat dan kegaiban alam jang menimbulkan takut kepada machluk, masuk salah satu faktor jang menjebabkan pendirian negara. Pernah kita dengar hal ihwalnja penduduk jang pertama-tama kali melihat gerhana matahari dan bulan. Peristiwa alam ini bukan sedikit menimbulkan ketakutan diantara penduduk dibeberapa bagian dunia. Sehingga banjak jang bertanja-tanja kian kemari dan minta keterangan apakah sebab dan akibatnja gerhana itu . Segera pula menjusul ingatan atau minat, hendak mentjari tempat jang aman atau orang tempat berlindung. Demikian djuga halnja ketakutan kepada

127

gempa dll. Terhadap tukang sihir, tukang nudjum jang mempunjai kekuatan gaib, biasanja kepada mereka, orang2 merasa segan dan hormat ; dan lambat laun mereka itu didjadikan oknum2 jang berkuasa dalam negeri. Salah seorang jang sangat berpengaruh dari mereka inilah pada achirnja, diangkat atau mendakwakan dirinja sendiri sabagai wakil Tuhan jang berkuasa didalam lingkungan keluarga jang banjak itu. 8. Pengertian jang benar dari negara sekarang, telah didasarkan oleh orang2 jang ahli kepada teori ilmu hukum tata-negara jang demokratis. Ilmu hukum tata- negara jang demokratis ini, menurut anggapan orang ahli, adalah buah jang dilahirkan oleh revolusi Perantjis. Tetapi hal itu adalah kurang betul, karena terlebih dahulu dari masa jang penting itu, pada negara2 Amerika Serikat, Inggeris dll. , djuga teori demokrasi itu telah terbukti dalam praktek. Boleh djadi anggapan itu beralaskan, berhubung dengan ahli pikir modern dalam hukum tata-negara demokratis itu, kebanjakan terdiri dari orang2 Perantjis seperti J. J. Rousseau, Montesquie d.l.1. Putera2 Perantjis itulah sebenarnja jang banjak berdjasa terhadap segala teori2 ilmu hukum ketatanegaraan itu, jang dipraktekkan oleh negara2 modern sekarang. Tegasnja Perantjis terdahulu, dalam mengemukakan teori2 ilmu hukum ketata-negaraan jang modern, tetapi didalam praktek dan perlaksanaan, Inggeris, Amerika Serikat dan lain2 negeri jang memegang rol jang pertama kali. MEMPUNJAI DAERAH JANG TERTENTU 9. Bila diperhatikan gambar bumi ini pada peta dunia, dapatlah kita satu kesimpulan jang njata, bahwa dunia ini telah terbagi-bagi menurut bangsa dan negara. Dengan djelas sekali tampak terlukis batas2 negara satu dengan jang lainnja. Hanja pada negara2 jang masih dalam peperangan, batas2 itu tentu belum tetap betul, karena mempunjai kemungkinan akan mengalami beberapa perobahan akibat kalah dan menang. Perbatasan tertentu jang menjatakan letak tanah bangsa2 jang mendiaminja, berarti telah memberi djaminan kepada bangsa itu, bahwa ia sudah mempunjai satu negara menurut hukum internasional. Suatu bangsa biarpun telah hidup beratus-ratus tahun lamanja, belum boleh disebut daerah jang ditinggalinja suatu negara, kalau ia ta' mempunjai batas tanah tertentu. 10. Negara jang tidak tegas batas2nja adalah sebagai rumah jang ta' berpagar. Sewaktu-waktu tentulah akan mengalami bermatjam2 kesukaran dengan negara tetangganja. Pada masa ini ta' ada kedapat$ an lagi suatu negara jang ta' mempunjai batas jang tentu. Tentang menegaskan batas2 tiap2 negara dipakai hukum Ilmu Alam dan hukum Ilmu Bumi. Hal ini diantaranja bergantung rapat pula dengan pendu128

duk2 jang tinggal tepat diperbatasan dua negara, kemana ia mau menjerahkan diri dan hartanja. Ataupun penegasan perbatasan itu diputuskan oleh suatu perundingan dari beberapa negara2 jang berpengaruh besar didunia. Terhadap daerah2 jang penuh dengan kekajaan alam seperti emas, intan, uranium d.l.1. , hal itu tentu tidaklah begitu mudah melakukannja. Biasa djuga untuk menetapkan batas2 negara itu dipergunakan gunung, sungai dan lain tanda2 tjiptaan alam, serta ditempat jang ta' dapat sedemikian rupa, batas2 itu dibuat manusia sendiri.

11. Perbatasan negara, perlu ditegaskan dalam perdjandjian dengan negara tetangga jang berbatasan. Djika tidak demikian maka kerap timbul perselisihan karena batas jang kurang terang. Bahkan karenanja ta' kurang peperangan jang telah bergolak antara satu dan lain negara. Batas2 negara pada daerah lautan ditentukan hanja melihat leretan pulau jang masuk lingkungannja. Lautan itu menurut hukum Antara Negara adalah kepunjaan bersama ( Internasional) dan Pemerintah suatu negara hanja dapat berkuasa 3 mijl Inggeris dari pantainja sendiri. RAKJAT JANG MENDJADI WARGA NEGARA 12. Bangsa Eskimo, Indian, Indonesia, dan Jahudi umpamanja sebelum peperangan Dunia II, turun-temurunnja dapat diakui sebagai satu bangsa diatas dunia ini. Tetapi bangsa2 itu belum dapat dikatakan selaku satu warga negara Jahudi, Eskimo, Indian atau Indonesia, seperti warga-negara Belanda Inggeris d.l.l.. Golongan2 jang ketjil dari satu bangsa, kebanjakan tidak tahan lama, ada diantaranja bersama2 mentjiptakan satu warga negara baru, ada pula jang hilang lebur sadja, kurang kedengaran namanja lagi, Umpamanja golongan2 ketjil dari bangsa Inggeris, Djerman jang berhidjrah ke negara Amerika Serikat. Achirnja ditempatnja jang baru bangsa2 ketjil tsb. menjatukan diri mendjadi satu golongan bangsa baru, serta menjerukan warga negara sendiri jaitu warga negara Amerika Serikat. Demikian pula dengan bangsa asli, sebagai bangsa Indian di Amerika dan Aborigines (*) di Australia jang hidup ditengah-tengah masjarakat ramai satu bangsa , lambat-laun lebur hilang didalamnja. Hal ini adalah disebabkan oleh perkembangan kemadjuan bangsa2 itu kurang berpengaruh dan djauh terkebelakang serta djumlahnja pun amat sedikit.

13. Menurut apa jang terlukis dalam sedjarah, diantara bangsa2 jang tersebut ini, bangsa Jahudi itulah bangsa jang tertua. Sampai ki-

(*) Aborigines = penduduk asli Australia. 129

ni bangsa itu tetap ternama dan turut mengisi lembaran sedjarah pergolakan dunia, karena kekajaan, kepintaran dan pengaruhnja. Djika diselidiki lebih dalam bangsa Jahudi itu 2000 th. lalu telah memp” njai suatu negara jang tertentu. Kemudian mereka hidup terpentjarpentjar keseluruh negara diatas dunia. Meskipun demikian ia tetap diakui sebagai suatu bangsa, jaitu bangsa Jahudi. Keteguhan hati bangsa itu memeluk agama, memegang adat istiadat dan kebudajaannja, menjebabkan orang2 Jahudi sebagai satu bangsa jang ta' dapat hilang dan dilebur oleh pengaruh lain2 bangsa jang ditumpanginja didunia ini.

14. Bangsa Jahudi sungguhpun bilangannja sedikit tetapi kemadjuan, kekajaan, dengan perkataan lain pengaruhnja ta' dapat dibendung oleh bangsa2 jang ditumpanginja. Seluruh negara2 didunia menghargai bangsa itu, jang tetap tinggal berdarah dan berdjiwa keturunan 100% dari anak tjutju Israël. Suatu bangsa jang ta' mempunjai daerah, seakan- akan orang jang tidak mempunjai rumah. Karena itu ia hidup mengembara, ta' tahu dimana tempat kediamannja jang tetap. Mereka boleh dianggap suatu bangsa, karena dilihat kepada kebudajaannja tetapi mereka terhisab kepada bangsa kelana, sebab ta' berkampung halaman dan bertanah air. Pada waktu jang achir ini, sebagai telah ternjata pada umum, bahwa bangsa Jahudi, telah mempunjai status jang sah dalam hukum Internasional selaku satu negara jang merdeka dan berdaulat. Beberapa negara jang besar, anggota P.B.B. telah memberikan pengakuan de facto dan de jure pada negara Israël itu. 15. Kini kita masuk kepada mendjelaskan arti jang terkandung dalam istilah bangsa atau natie. Dari berbagai-bagai pendapat jang banjak, berhubung karena pendirian dan haluan jang berlain-lainan maka sebagai pokok2nja jang ringkas dari pendapat2 beberapa orang jang ahli tentang arti bangsa itu dapat dibedakan seperti demikian.

I. Menurut perhubungan bathin. Bangsa ialah satu perikatan pergaulan hidup manusia banjak, dengan tidak bergantung pada batas negara. Perikatan itu dapat dilihat pada simbol „ persatuan bahasa dan kebudajaannja". Demikian djuga perikatan bangsa itu ternjata pada persatuan ras (keturunan) dan tabiat. II. Menurut perhubungan lahir. a. Bangsa itu ialah rakjat jang hidup bersama dalam satu negara Apakah rakjat dalamnja berbeda- beda dalam bahasa, keturunan, kebudajaan dan tabiat, ini tidaklah mendjadi soäl dan ukuran lagi. Batas 130

bangsa dalam pengertian ini, hanja terletak pada hasil riwajat atau kemauan dunia ( alam) jang berobah-obah oleh peperangan dan lainlain. b. Bangsa ialah pergaulan hidup manusia jang terwudjud oleh suatu kehendak atau kemauan akibat dari desakan perasaan jang sama. Ditambahkan disini bahwa rakjat pada tiap negara itu ada jang terdiri dari satu bangsa sadja dan ada pula terdjadi dari beberapa bangsa jang mendjelma mendjadi satu bangsa baru. Keadaan itu dapat digambarkan oleh sebagian ketjil bangsa - bangsa Inggeris, Djerman dan Perantjis di Amerika Utara achirnja menamakan dirinja bangsa Amerika. Demikian pula bangsa Djerman, Perantjis dan Italia di Zwitserland karena desakan hidup jang bersamaan telah menjebutkan diri bangsa Swiss. PEMERINTAH JANG TERATUR 16. Ta' dapat disangkal lagi bahwa pada tiap- tiap negara tentu ada rakjat jang memerintah dan jang diperintah. Berapa banjaknja rakjat itu, bergantung kepada perkembangan negara itu sendiri serta tidaklah mendjadi soal untuk menentukan berhaknja berdiri suatu negara. Teranglah kepada kita bahwa dahulu dari sebelum hendak dibentuk negara, pasti ada rakjat jang akan mendjadi warga negaranja. Tetapi harus diingat pula bahwa belum tentu dimana ada rakjat jang mendiami suatu negeri, sudah boleh dikatakan suatu negara. Mungkin djuga, negeri jang sedemikian disebut negara, tetapi sebutan itu tidak betul pada tempatnja. 17. Kita sama maʼlum bahwa rakjat pada tiap- tiap negara dapat dibagi atas 2 golongan : Golongan ` jang mempunjai Herren moral jaitu jang pintar dan ahli, mendjadi pengendali negara itu dan golongan Herden moral jaitu golongan jang dikendalikan atau jang diperintahi. Tetapi achirnja pada negara demokrasi lambat laun hal itu berobah dan terbalik. Rakjat jang dikendalikan tadinja, kini mengendalikan pemerintahan dengan perantaraan wakil - wakilnja jang ada duduk didalam Parlemen dan pemerintah jang mendjalankan segala tugas negara. Pengertian tentang negara dan Pemerintah bagi mereka itu, maharuslah pada tiap - tiap negara ada pemerintah. Bagi orang jang belum mengerti betul tentang ilmu ketata- negaraan, masih menganggap bahwa negara itu adalah Pemerintah dan Pemerintah itu adalah negara. Pengertian tentang negara dan Pemerintah bagi mereka itu, masih merupakan dua buah perkataan jang sama sadja arti dan maksudnja. Pada hal jang sebenarnja adalah begini : Pemerintah itulah seg longan rakjat jang membentuk suatu badan. Badan itu mendjadi bagian dari negara. Ia mempunjai kewadjiban , untuk mendjalankan segala peraturan negeri, dimana dalam garis besarnja telah mendapat persetudjuan dari Parlemen. 131

18. Kalau negara itu dapat diumumkan sebagai suatu perkun pulan, maka Pemerintah itu ialah sebagai pengurus besarnja. Ia mempunjai kewadjiban untuk mendjalankan segala keputusan jang sudan diambil oleh sidang konferensi atau kongres dari perkumpulan itu. Pengurus besar berkewadjiban untuk mengatur serta mempersatukan anggota-anggotanja dalam susunan perkumpulan jang kuat rapi, sebagaimana djuga halnja Femerintah dalam negara, berkewadjiban pula mendjalankan tugas, guna mempersatukan dan mengatur seluruh rakjatnja mendjadi satu masjarakat jang teratur baik. 19. Kewadjiban Pemerintah untuk mengendalikan sebuah negara jang mempunjai rakjat berpuluh bahkan beratus milliun itu, sesungguhnja tidak mudah atau gampang. Untuk melaksanakan pekerdjaan jang berat itu dengan baik, hendaklah Pemerintah mempunjai hak dan kekuasaan jang luas pula. Karena semua tugas itu, berat atau ringan, ta' akan dapat berdjalan dengan sempurna bilamana ta' dilakukan dengan satu kekuasaan jang tjukup. Dengan kekuasaan jang ada dalam tangannja, maka tiap-tiap peraturan-peraturan jang diumumkan akan tentu diikut rakjat dengan patuh. Dengan ini barulah Pemerintah dapat mendjamin perlaksanaan tiap- tiap segala tugas jang diserahkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat kepadanja. Sekarang barulah berarti bahwa Pemerintah tersebut, telah mendapat djiwa jang hidup dan barulah ada kemungkinan tjita-tjita pembangunan dan kemadjuan negara itu , dapat berdjalan dengan teratur. Tegasnja Pemerintah negara itu dalam mendjalankan tugasnja harus mempunjai kekuatan serta mendapat kepertjajaan penuh dari rakjat.

20. Suatu hal jang njata kepada kita, bahwa luasnja negara- negara itu ta' ada jang bersamaan. Ada negara-negara jang luas daerahnja dan ada pula jang ketjil. Kita dapat pikirkan pula bahwa tjara pemerintahan pada negara jang ketjil itu, ta' begitu sulit dan banjak aturannja atau susunannja. Negara-negara jang daerahnja luas biasanja dibagi-bagikan atas beberapa daerah jang diberi hak untuk menjelenggarakan diri sendiri. Pada negara jang pemerintahannja dibahagi-bahagi sedemikian itu, tiap -tiap daerahnja dinamakan Pemerintah Daerah; dan dengan bersama-sama, Pemerintahan-Pemerintahan Daerah itu dapat membangunkan satu Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat dalam hal ini lebih tinggi kedudukannja dari Pemerintah Daerah, dalam hal-hal jang mengenai garis- garis besar dari tugas ketata-negaraan umum. Pemerintah Daerah hanja mempunjai kekuasaan penuh didalam lingkungannja sendiri. Ia merdeka untuk mengatur segala urusan pemerintahan jang mengenai kepentingan daerahnja. Ia berhak membuat peraturan-peraturan sendiri, jang perlu bagi daerahnja serta mengadakan bermatjam-matjam penagihan padjak dalam lingkung132

an daerahnja, asal semua tindakan-tindakan dan peraturan-peraturannja itu, tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan Pemerintah Pusat. Biasanja Pemerintah Daerah itu adalah didjalankan oleh seorang Kepala Daerah jang dinamakan dengan Gubernur, Residen atau dengan lain-lain nama, bersama- sama dengan Dewan Perwakilan Daerah. 21. Pada mulanja kadang-kadang susunan pemerintahan jang sedemikian rupa, telah lazim dipergunakan serta dibahagi atas 2 matjam tjara. le. Centralisasi, jaitu apabila susunan dari kekuasaan pemerintahan berlaku dari atas kebawah, dan segala kekuasaan dipusatkan pada Pemerintah Pusat. 2e. Decentralisasi, jaitu apabila tjara susunan dari kekuasaan pemerintahan berlaku dari bawah keatas, artinja berbagai- bagai kekuasaan locaal diurus dan diputuskan oleh pemerintah lokaal sendiri, asal tidak bertentangan dengan asas Pusat. Kedua tjara pemerintahan itu telah pernah berdjalan dikepulauan Indonesia kita ini. Tjara jang pertama terkenal pada zaman HindiaBelanda sebelum perang dunia ke-2, sedang tjara jang kedua berlaku sesudahnja, sebagai Pemerintah Federal Sementara dan N. I. T. sekarang ini. Menurut pendapat orang-orang ahli dalam ilmu tata-negara, maka susunan decentralisasi itulah jang bersifat demokratis. Itulah sebabnja sistem jang achir ini, banjak dipakai pada zaman sekarang dalam berbagai -bagai Negara didunia. KEDAULATAN 22. Selandjutnja sjarat jang harus dipunjai djuga oleh tiap-tiap negara, ialah kedaulatan terhadap kedalam dan keluar negeri. Kedaulatan kedalam negeri bagi tiap negara, dengan sendirinja semustinja lah ada, karena ini memberi arti bahwa pemerintah negara itu ada dihargai serta ditaati oleh rakjatnja sendiri, dan ada mempunjai kekuatan dalam memerintah dan mendjalankan undang-undang. Apabila sjarat ini ta' ada, tentulah keadaan negeri ta' dapat disusun dan diatur menurut semestinja. Djadi untuk menjebutkan disini kedaulatan dalam negeri tidaklah perlu keterangan jang luas, hanja tjukup dengan menegaskan tentang kedaulatan keluar negeri. Karena sebelum ia mendapat kedaulatan keluar negeri, tentu dengan sendirinja ia telah berdaulat kedalam negeri. Tetapi perlu kita insjaf bahwa suatu negara merdeka dan berdaulat penuh arah kedalam, tidak selamanja mempunjai pula kedaulatan keluar negeri. Pada kupasan jang dibawah ini akan mendjadi djelaslah bagi kita, tentang perbedaan-perbedaan jang principiel, diantara negara-negara jang berdaulat arah kedalam sadja, dengan negara-negara jang berdaulat kedalam dan keluar negeri , menurut hukum Internasional.

133

23. Sebagai kita ketahui, didunia ini ada berpuluh-puluh negara merdeka jang mempunjai kedaulatan terhadap luar negeri. Pergaulan negara- negara jang seperti ini, diantara satu sama lain itu disebutkan ,,Pergaulan Internasional", atau Pergaulan Bangsa-Bangsa"" Karena itu pergaulan dunia Internasional itu, dapat diartikan dengan suatu pergaulan hidup, jang anggotanja terdiri dari negara-negara jang merdeka artinja mempunjai kedaulatan terhadap keluar negeri. Negara tersebut, berhak mengatur rumah tangganja sendiri dengan leluasa jaïtu bebas dari tjampur tangan lain-lain Negara. Djika ia bebas pula berbuat menurut kehendaknja dan keinginannja terhadap luar negeri, barulah negara itu berdaulat ( souverein) menurut hukum Internasional. Selandjutnja kedaulatan jang telah didapatnja itu, sudah tentu ta' boleh dilakukannja begitu sadja. Pergaulan Internasional itu, adalah suatu masjarakat dunia, mempunjai pula peraturan tata-tertib jang tertentu umpamanja, suatu negara jang telah berdaulat itu, tidak boleh berbuat sesuka-sukanja sadja, sehingga menjebabkan terganggunja keamanan, ketertiban dan kepentingan lain-lain negara. 24. Berkenaan dengan tata -tertib ini, meskipun negara telah mempunjai kedaulatan didalam pergaulan Internasional, ia ta' dapat dilakukan sepenuh-penuhnja, menurut apa sadja jang diingini oleh negara itu. Dalam praktek kedaulatan itu terhadap masjarakat Internasional, harus dibatasi oleh suatu tata - tertib hukum, jang diakui dan disetudjui oleh bangsa-bangsa seluruh dunia. Kedaulatan luar negeri dari satu negara, tidak akan bisa terdjadi menurut pendapat negara itu sendiri, tetapi ia harus menurut peraturan-peraturan jang mendapat pengakuan dari Negara- Negara berdaulat jang lain didunia. Untuk memberi pendjelasan jang agak luas dalam hal ini, perlu disini kita kemukakan tentang tjara memberikan pengakuan bagi suatu negara baru. Pengakuan terhadap negara baru itu ada setjara bersamaan de facto dan de jure; serta ada pula hanja setjara de facto sadja. Istilahistilah jang baru ini, terdengar dan timbul dalam pengertian kita di Indonesia, ialah semendjak Republik Indonesia diakui kekuasaan de factonja di Djawa, Madura dan Sumatera. Sebelumnja itu, istilah- istilah ini hanja dikenal oleh sebagian ketjil dari orang-orang Indonesia, jaitu mereka jang biasa memasukkan dirinja kedalam dunia politik. 25. Suatu hukum internasional setjara de facto atau boleh disebut pengakuan de facto, ialah suatu pengakuan jang diberikan menurut kenjataan dan keadaan. Pengakuan itu diberikan kepada negara baru jang sudah berdiri lengkap dengan alat -alatnja ibarat rumah jang lengkap dengan perkakas-perkakasnja . Kelengkapannja itu berbukti dalam kenjataan jang ta' dapat dibantah lagi. Suatu negara baru jang mendapat pengakuan de facto itu, adalah terdjadi atas dua djalan, jai134

tu dengan djalan perundingan (evolutie) dan dengan djalan kekerasan (revolutie ) . Pengakuan de facto tjara pertama diberi bersamaan dengan pengakuan de jure, terdapat pada Philipina, India dan Birma. Pengakuan menurut tjara kedua adalah seperti pada negara Israël, Republik Indonesia, dan Spanjol sewaktu Franko telah berhasil merebut kekuasaan. 26. Dalam hukum internasional ( volkenrecht) , jaitu hukum jang mengatur perhubungan antara negara- negara jang beradab, terdapat suatu faham: mengakui suatu pemerintah dari negara, dan pihak jang memberontak jang sedang melakukan peperangan. Djuga ada suatu faham jang mengatakan, bahasa pengakuan de facto dapat diberikan kepada badan jang ada mempunjai kekuasaan efectief, dari satu orang atau satu partai jang diturut dan didjalankan perintahnja oleh satu bahagian bangsa. Dan djuga setelah ternjata mempunjai laskar, kehakiman, memungut padjak jang teratur dan lain-lain sebagai jang terdapat pada negara- negara jang lain jang berdaulat, serta menuruti dengan sungguh- sungguh akan hukum perang Internasional. Negaranegara jang mengakuinja, telah boleh melaksanakan pengiriman dan penerimaan konsol ke dan dari negara de facto itu, tetapi perhubungan diplomatik untuk mengangkat utusan - ambassadeur belum boleh diadakan. Pengakuan ini masih bersifat sementara. Dengan mengikuti suasana dunia sesudah peperangan dunia ke- 2 ini, dapat dilihat tjontoh teladan, atas pengakuan de facto beberapa negara-negara pada negara Jahudi dan Negara Republik Indonesia. 27. De Jure atau pengakuan de jure atas satu negara, tidak akan terlaksana djika tidak didahului oleh satu pengakuan de facto. Ia harus terlebih dahulu berpedoman kepada pengakuan de facto jang telah diberikan kepada negara itu. Pengakuan de Jure ini, adalah berarti pengakuan setjara hukum Internasional dan penting sekali artinja bila ditengok dari segi kebutuhan negara-negara lain dalam pergaulan sedjagat diantara segala bangsa didunia. Pengakuan luar negeri melapangkan djalan masjarakat dan perhubungan diplomatik dari segala matjam segi :, umpama militer, economi, politik. Selandjutnja kita harus ingat pengakuan ini datangnja, apabila negara jang mengakui itu butuh dan mempunjai kepentingan kepada negara tersebut. Sesudah suatu pemerintahan mendapat pengakuan de jure dari negara jang lain, barulah boleh diadakan satu perhubungan Internasional. Negara-negara jang mempunjai kepentingan dan kebutuhan itu mulai kirim-mengirimi utusan resmi jang terkenal dengan namanama Ambassadeur (gezant) dan lain-lain. Pengakuan ini hanja menurut kebiasaan diminta oleh negara baru, ketjuali negara Turki Baru jang sekali-kali ta' mau dan hanja bertahan supaja negara lain jang memulai memberi pengakuan de jure itu kepadanja. 135

28. Tetapi sebahagian masjarakat dunia Internasional membatasi pula pemberian pengakuan ini sebagai terbukti pada ,,Tobar doctrine". di Amerika Tengah. Doctorine ini membatasi pemberian pengakuan tersebut; hanja semata- mata diberikan kepada suatu negara baru jang kekuasaannja diperoleh dengan djalan perundingan tidak dengan tjara pemberontakan. Sebabnja maka timbul doctrine ini, ialah karena pada waktu itu di Amerika Tengah sering timbul pemberontakan. Karena itu negara jang diperoleh dengan kekerasan, menurut perdjandjian itu, tidak boleh diberi bantuan luar negeri, meskipun bantuan jang berupa batin sadja. Tobar doctrine itu pada zaman dahulu sangat populer dinegara Amerika Tengah. Demikian beberapa sjarat jang perlu untuk satu negara jang hendak hidup sederadjat dengan negara- negara jang berdaulat dan merdeka didunia ini. Uraian tentang sjarat- sjarat jang tersebut diatas itu dapat kita ringkaskan atas 4 bagian, jaitu:

1. Mempunjai daerah jang tertentu . 2. Mempunjai sedjumlah rakjat jang mendjadi warga negara. 3. Pemerintahan jang teratur. 4. Kedaulatan kedalam dan keluar negeri.

о

136

To avoid fine, this hor'

Isinja

Fatsal I ARTI NEGARA

3

Fatsal II ARTI DEMOKRASI

11

Fatsal III ARTI PARLEMEN

19

Fatsal IV 29

29

ARTI POLITIK

Fatsal V ARTI HUKUM DASAR

....... 37

Fatsal VI ARTI MASJARAKAT

45

Fatsal VII ARTI MERDEKA DAN KEMERDEKAAN Fatsal VIII RAKJAT DALAM NEGARA Fatsal IX PEMERINTAH DALAM NEGARA Fatsal X PEMILIHAN BADAN PERWAKILAN Fatsal XI PELBAGAI BENTUK NEGA' PEMERINTAHAN ............ Fatsal XII SJARAT2 MENDJA

55

:

HARGA ƒ 3.-

Cliché's en Druk : Ind . Ned . Handel mij . en Drukkerij Makassar NA

GENERAL LIBRARY

U.C. BERKELEY

B000991811